ATLET BERPRESTASI DI KULONPROGO
Pemkab Tak Beri Penghargaan Jadi PNS

Meski selama ini tidak sedikit para atlet asal Kulonprogo berprestasi mengharumkan daerah baik di tingkat daerah, bahkan nasional, namun jangan berharap banyak memperoleh penghargaan dari pemerintah kabupaten untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seperti daerah lain. Salah satu usaha yang diberikan pemkab hanyalah pemberian penghargaan berupa materi yang kadang masih jauh tak sebanding dengan prestasi yang diraih sehingga mereka pindah ke daerah lain. Mencari bibit atlet harus ikhlas apabila dikemudian hari mampu menunjukkan prestasi gemilang dan ditarik daerah lain, hanya berpesan agar tidak lupa asal mulanya sehingga dalam kesempatan tertentu mampu menularkan tekniknya kepada para yuniornya.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah , (sekda) Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM dalam pembukaan Rakerda KONI kabupaten Kulonprogo 2008 di Gedung Kaca, Rabu (30/4). Acara dihadiri Muspida, wakil KONI DIY KPH Indrokusumo, ketua KONI Kulonprogo Drs.Djuwardi, sedang peserta terdiri pengurus KONI, utusan pengurus 22 cabang, utusan BPOC, PERWOSI. Dalam kesempatan ketua KONI Drs.Djuwardi mengukuhkan pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan se-Kulonprogo masa bhakti 2008-2011. Yang terdiri coordinator olah raga kecamatan Kokap Sardi Suwito,S.Pt, kecamatan Galur Latnyana,Sag, Girimulyo Sarijo,SPd, Lendah Sri Murdopo,SE, Nanggulan Sumardi, Pengasih Suyono, Samigaluh R.Teguh Gunawan, Sentolo Mrgono, Temon R.Aris Swasono,SPd, Wates Landung Joko Purnomo,SIP, Kalibawang Agus Sumarwoto,SH dan Panjatan Sukarman,SPd.
“Untuk koordinator kecamatan dalam mencari bibit atlet kuncinya harus ikhlas, apabila suatu saat nanti mampu meraih prestasi lalu ditarik daerah lain, karena kita tidak mampu memberikan penghargaan diangkat sebagai CPNS seperti daerah lain, namun dipesankan jangan lupa daerah asalnya, sehingga suatu saat akan datang kembali memberikan resep pengalaman kepada adik-adiknya agar mampu berprestasi,”kata So’im.
Ditambahkan, adanya prestasi atlet Kulonprogo yang turun dalam even olahraga, perlu dilihat lebih rinci, apakah atletnya sama yang prestasi menurun, atau atlet baru yang dikirim dalam pertandingan tersebut, untuk dapat dipelajari lebih dalam lagi.
Sementara KPH Indrokusumo dari KONI DIY, berharap agar prestasi yang diraih atlet Kulonprogo lebih baik di masa-masa yang akan datang yang nantinya akan mampu mewakili Kulonprogo maupun propinsi DIY. Saat ini terdapat 2 atlet Kulonprogo yang masuk Pelatda PON yakni satu orang atlet olahraga Panahan dan atlet puta Bola Volly Indoor.
Rakerda KONI berlangsung sehari yang diikuti pengurus KONI kabupaten, 22 pengurus cabang olahraga, BPOC, PERWOSI, 12 koordinator olahraga kecamatan dan ISORI sebagai peninjau. Dalam kesempatan tersebut kegiatan berupa laporan semua kegiatan yang telah dilaksanakan KONI tahun 2007 dan menyusun program kerja tahunan KONI 2008.

WABUP PRIHATIN PEJABAT TAK KUASAI BAHASA ASING

Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, merasa prihatin karena banyak pejabat di Kulonprogo tak mampu menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Hal yang lebih menyedihkan terjadi saat adanya kunjungan tamu asing, para pejabat yang diundang untuk menyambut kedatangan, saat didekati tamu justru menjauh karena tidak mampu melakukan komunikasi. Dalam setiap kunjungan tamu asing yang datang ke Kulonprogo biasanya telah didampingi penerjemah. Untuk itu diharapkan kepada pejabat dan PNS di Kulonprogo dapat belajar dan melakukan komunikasidengan bahasa asing dalam waktu – waktu tertentu.

Hal tersebut dikatakan Wabup, dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkup pemkab Kulonprogo periode 1 April 2008, di Gedung Kesenian Wates, Selasa (29/4). Dalam kesempatan tersebut terdapat sejumlah pejabat yang naik pangkat yakni Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH dan Kabag Kesra Arif Sudarmanto,SH. Keseluruhan SK yang diserahkan sejumlah 658 SK yang terdiri golongan II dan III tenaga fungsional umum 343 SK, fungsional non guru SD 125 SK dan fungsional guru SD 51 SK, golongan IV fungsional umum 17 SK, fungsional non guru SD 57 SK dan fungsional guru SD 65 SK.

“Dalam hubungannya dengan minat baca bagi para PNS, saya berharap pejabat di Kulonprogo meningkatkan kemampuan dalam bahasa asing terutama Inggris, jangan sampai terjadi lagi, kita kedatangan tamu dari luar negeri, contohnya dari Ceko, waktu acara resmi ada penerjemah, setelah santai didekati, eh…malah pejabat pada menjauhi karena tak mampu berkomunikasi, marilah kita bersama-sama belajar” kata Mulyono.

Dibagian lain, Mulyono menambahkan untuk meningkatkan kualitas pendayagunaan SDM aparatur, pemkab telah menetapkan kebijakan daerah bahwa penyesuaian ijazah (PI) dapat ditempuh dengan PI penyertaan dan PI untuk kenaikan pangkat. Untuk kepentingan dinas dan menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier maka PNS dapat dipindahkan dalam satuan kerja yang berbeda maupun ke dalam jabatan yang berbeda dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan serta pola mutasi kewilayahan.

JABATAN WAKIL KETUA I DPRD SEGERA TERISI

Drs.Sarwidi Menangkan Pemilihan

Kejutan terjadi dalam proses pemilihan Wakil Ketua DPRD Antar Waktu Kabupaten Kulonprogo yang diikuti dua calon, masing-masing Soleh Wibowo,S.Ag dan Drs.Sarwidi yang keduanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam perhitungan sebelum diadakan proses pemilihan, Soleh yang sekretaris DPC PKB dipastikan akan mampu memenangkan pemilihan. Hal ini menginggat dukungan dari para sesepuh partai dan anggota dewan senior. Namun rapat paripurna dewan dalam acara proses pemilihan yang berlangsung Senin (28/4)malam di Gedung DPRD, justru Drs Sarwidi memenangkan proses pemilihan dengan memperoleh 18 suara, sementara Soleh terpaut dua suara hanya memperoleh 16 suara.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, didampingi Wakil Ketua II Drs.Sudarto, dihadiri semua anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo.

Proses pemilihan Wakil Ketua DPRD I dipandu langsung panitia teknis yang dipimpin H.Humam Turmudzi,SH. Sebelumnya dilakukan pengecekan jumlah surat suara yang semuanya 38, dengan 4 surat suara sebagai cadangan. Sejumlah 34 anggota dewan dengan urutan fraksi memberikan suara dengan menerima dua surat suara dari panitia, kemudian masuk bilik suara untuk memastikan pilihan, lalu dimasukkan dalam dua kotak suara yang disediakan bertuliskan pilihan dan bukan pilihan, hanya satu anggota dewan Risman Susandi yang memasukkan surat suara tanpa harus masuk bilik suara.

Dalam proses penghitungan suara, perolehan Soleh dan Sarwidi saling kejar-kejaran, bahkan dimungkinkan sama atau draw, karena saat surat suara dibacakan selalu bergantian, sehingga selalu sama disaat mencapai 5 suara, 10 suara dan 15 suara, yang akhirnya dalam hitungan detik-detik terakhir dimenangkan Sarwidi dengan 18 suara, sementara Soleh 16 suara selisih 2 suara . Dengan demikian Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Kecamatan Girimulyo dan pimpinan paguyuban pedagang Mie dan Bakso Drs.Sarwidi sebagai pemenang untuk mengisi jabatan Wakil Ketua DPRD I menggantikan almarhum Sumariyo.

Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Drs.Kasdiyono mengatakan dengan terpilihnya Drs.Sarwidi selanjutnya DPRD akan mengajukan surat penetapan ke Gubernur lewat Bupati untuk selanjutnya dilakukan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

TMMD Dilaksanakan di Desa Bendungan

TNI Manunggal Masuk Desa (TMD) Imbangan Ke-80 di Kulon Progo dilaksanakan di Desa Bendungan, Kecamatan Wates selama 21 hari efektif mulai 21 Mei hingga 10 Juni mendatang. Upacara pembukaan digelar Rabu (21/5) di lapangan Bendungan dengan inspektur upacara Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Inf I Made Sukarya, dan dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Muspida dan segnap pejabat pemkab.
Menurut Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Kulon Progo Kapten Inf Sutoyo, dalam TMMD itu untuk kegiatan fisik akan dilakukan perkerasan jalan 657 x 3 meter, pembangunan talud sepnjang 451 m, gorong-gorong 1 unit dan gardu ronda 1 unit. Selain itu akan dikerjakan penyempurnaan gardu rondan dan masjid masing-masing 1 unit, katanya.
Sedang untuk kegiatan nonfisik akan dilakukan penyuluhan bela negara dan kesadaran bernegara, serta penyuluhan ketrampilan teknis. “Seluruh pelaksanaan kegiatan akan didukung oleh anggota Kodim, Polres dan Sat Radar Congot sebanyak 42 dan akan dibantu oleh PNS dan masyarakat setempat sebanyak 50 orang perhari, terangnya.
Ditambahkan, kegiatan direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 135 juta. Yang berasal dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp. 30 juta, APBD Kulon Progo Rp. 100 juta dan swadaya masyarakat rp. 5 juta. Di samping itu, akan dibantu oleh Kantor Kesbang Linmas Kulon Progo berupa 100 zak semen, ujar Sutoyo.
Dalam amanatnya I Made Sukarya membacakan sambutan tertulis KSAD Jendral TNI Agustadi Sasongko Purnomo antara lain menyatakan, proses perncanaan TMMD dilakukan dengan bottom up planning atau perencanaan dari bawah. Yaitu melalui musyawarah di tingkat desa atau rembug desa kemudian ke tingkat di atasnya sampai menjadi program TMMD. “Proses ini dilakukan agar program TMMD sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan kemauan masyarakat di pedesaan,” katanya.
Untuk kegiatan fisik, tambahnya, dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedang program nonfisik diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berbagai aspek termasuk kesadaran bernegara, tandas KSAD.

TMMD Dilaksanakan di Desa Bendungan

TNI Manunggal Masuk Desa (TMD) Imbangan Ke-80 di Kulon Progo dilaksanakan di Desa Bendungan, Kecamatan Wates selama 21 hari efektif mulai 21 Mei hingga 10 Juni mendatang. Upacara pembukaan digelar Rabu (21/5) di lapangan Bendungan dengan inspektur upacara Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Inf I Made Sukarya, dan dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Muspida dan segnap pejabat pemkab.
Menurut Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Kulon Progo Kapten Inf Sutoyo, dalam TMMD itu untuk kegiatan fisik akan dilakukan perkerasan jalan 657 x 3 meter, pembangunan talud sepnjang 451 m, gorong-gorong 1 unit dan gardu ronda 1 unit. Selain itu akan dikerjakan penyempurnaan gardu rondan dan masjid masing-masing 1 unit, katanya.
Sedang untuk kegiatan nonfisik akan dilakukan penyuluhan bela negara dan kesadaran bernegara, serta penyuluhan ketrampilan teknis. “Seluruh pelaksanaan kegiatan akan didukung oleh anggota Kodim, Polres dan Sat Radar Congot sebanyak 42 dan akan dibantu oleh PNS dan masyarakat setempat sebanyak 50 orang perhari, terangnya.
Ditambahkan, kegiatan direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 135 juta. Yang berasal dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp. 30 juta, APBD Kulon Progo Rp. 100 juta dan swadaya masyarakat rp. 5 juta. Di samping itu, akan dibantu oleh Kantor Kesbang Linmas Kulon Progo berupa 100 zak semen, ujar Sutoyo.
Dalam amanatnya I Made Sukarya membacakan sambutan tertulis KSAD Jendral TNI Agustadi Sasongko Purnomo antara lain menyatakan, proses perncanaan TMMD dilakukan dengan bottom up planning atau perencanaan dari bawah. Yaitu melalui musyawarah di tingkat desa atau rembug desa kemudian ke tingkat di atasnya sampai menjadi program TMMD. “Proses ini dilakukan agar program TMMD sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan kemauan masyarakat di pedesaan,” katanya.
Untuk kegiatan fisik, tambahnya, dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedang program nonfisik diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berbagai aspek termasuk kesadaran bernegara, tandas KSAD.

TMMD Dilaksanakan di Desa Bendungan

TNI Manunggal Masuk Desa (TMD) Imbangan Ke-80 di Kulon Progo dilaksanakan di Desa Bendungan, Kecamatan Wates selama 21 hari efektif mulai 21 Mei hingga 10 Juni mendatang. Upacara pembukaan digelar Rabu (21/5) di lapangan Bendungan dengan inspektur upacara Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Inf I Made Sukarya, dan dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Muspida dan segnap pejabat pemkab.
Menurut Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Kulon Progo Kapten Inf Sutoyo, dalam TMMD itu untuk kegiatan fisik akan dilakukan perkerasan jalan 657 x 3 meter, pembangunan talud sepnjang 451 m, gorong-gorong 1 unit dan gardu ronda 1 unit. Selain itu akan dikerjakan penyempurnaan gardu rondan dan masjid masing-masing 1 unit, katanya.
Sedang untuk kegiatan nonfisik akan dilakukan penyuluhan bela negara dan kesadaran bernegara, serta penyuluhan ketrampilan teknis. “Seluruh pelaksanaan kegiatan akan didukung oleh anggota Kodim, Polres dan Sat Radar Congot sebanyak 42 dan akan dibantu oleh PNS dan masyarakat setempat sebanyak 50 orang perhari, terangnya.
Ditambahkan, kegiatan direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 135 juta. Yang berasal dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp. 30 juta, APBD Kulon Progo Rp. 100 juta dan swadaya masyarakat rp. 5 juta. Di samping itu, akan dibantu oleh Kantor Kesbang Linmas Kulon Progo berupa 100 zak semen, ujar Sutoyo.
Dalam amanatnya I Made Sukarya membacakan sambutan tertulis KSAD Jendral TNI Agustadi Sasongko Purnomo antara lain menyatakan, proses perncanaan TMMD dilakukan dengan bottom up planning atau perencanaan dari bawah. Yaitu melalui musyawarah di tingkat desa atau rembug desa kemudian ke tingkat di atasnya sampai menjadi program TMMD. “Proses ini dilakukan agar program TMMD sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan kemauan masyarakat di pedesaan,” katanya.
Untuk kegiatan fisik, tambahnya, dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedang program nonfisik diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berbagai aspek termasuk kesadaran bernegara, tandas KSAD.

Harga Buku Dinilai Terlalu Mahal

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo menilai, harga buku di Indonesia masih terlalu mahal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan membeli buku. Akibatnya minat dan budaya baca masyarakat ketingalan cukup jauh dari Negara lain.
Penilaian itu disampaiakn Toyo pada pembukaan pameran dan bursa buku, Rabu (14/5) di gedung Kesenian Wates. Hadir pada acara itu Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarta, Kepala Perpustakaan Nasional Drs Dedy P Rahmanto, MLS, Kepala Badan Perpusda DIY Drs Ikmal Hafzi, Ketua GPMB DY Drs Hajar Parmadhi, MA, Direktur Pemasaran BP Kedaulatan Rakyat Group Fajar Kusumawardhani SE dan kepala dinas instansi Pemkab.
Selain membuka pameran, bupati juga melakukan pencanangan membaca selama 3 menit serta wakaf buku bagi perpustakaan desa Banjarharjo, Kalibawang. Selain bupati, wakaf buku juga dilakukan oleh segenap pejabat yang hadir.
Bahkan, tambah Toyo, harga buku di Indonesia lebih mahal dari biaya foto kopi. Hal ini berkebalikan dengan harga di luar negeri. Kalau di luar negeri harga buku malah lebih murah dibanding biaya foto kopi.
“Saya tidak tahu apa pennyebabnya. Apakan ada faktor pungli (pungutan liar) ataukah karena ada faktor lain. Tolong Pak Kepala Perpustakaan Nasional, hal ini dicermati. Sebisa mungkin harga buku diturunkan agar masyarakat mampu membelinya,” ujar Toyo.
Menurut Toyo, ketertinggalan minat baca masyarakat Indonesia, menyebabkan ketertinggalan bangsa ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Eropa dan Jepang membaca dilakukan selama 5-7 jam perhari. Sementara di Korea, Singapura, Hongkong dan Malaysia dilakukan selama 3-5 jam. Sedang di Indonesia baru dilakuan selama 1-2 jam. “Itu pun baru terbatas bagi orang-orang terpilih,” tendasnya.
Sementara menurut Dedi, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia harus merubah budaya tutur menjadi budaya baca. Masyarakat, kata dia, masih terbiasa dengan kebiasaan bertutur seperti bercerita, ngobrol, bergunjing dan bergosip. Sehingga masyarakat masih jauh dari gemar membaca, apalagi budaya baca.
“Namun merubah kebisaan ini tidak mudah dan perlu kerja keras semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja namun harus didukug segenap komponen masyarakat. Seperti pameran buku di Kulon Progo ini. Ini adalah upaya untuk meningkatkan budaya baca yang didukung oleh banyak pihak, katanya.
Pameran dan bursa buku itu sendiri akan berlangsung selama 5 hari (14-18/5). Dan diikuti oleh sekitar 20 peserta dari Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Harga Buku Dinilai Terlalu Mahal

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo menilai, harga buku di Indonesia masih terlalu mahal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan membeli buku. Akibatnya minat dan budaya baca masyarakat ketingalan cukup jauh dari Negara lain.
Penilaian itu disampaiakn Toyo pada pembukaan pameran dan bursa buku, Rabu (14/5) di gedung Kesenian Wates. Hadir pada acara itu Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarta, Kepala Perpustakaan Nasional Drs Dedy P Rahmanto, MLS, Kepala Badan Perpusda DIY Drs Ikmal Hafzi, Ketua GPMB DY Drs Hajar Parmadhi, MA, Direktur Pemasaran BP Kedaulatan Rakyat Group Fajar Kusumawardhani SE dan kepala dinas instansi Pemkab.
Selain membuka pameran, bupati juga melakukan pencanangan membaca selama 3 menit serta wakaf buku bagi perpustakaan desa Banjarharjo, Kalibawang. Selain bupati, wakaf buku juga dilakukan oleh segenap pejabat yang hadir.
Bahkan, tambah Toyo, harga buku di Indonesia lebih mahal dari biaya foto kopi. Hal ini berkebalikan dengan harga di luar negeri. Kalau di luar negeri harga buku malah lebih murah dibanding biaya foto kopi.
“Saya tidak tahu apa pennyebabnya. Apakan ada faktor pungli (pungutan liar) ataukah karena ada faktor lain. Tolong Pak Kepala Perpustakaan Nasional, hal ini dicermati. Sebisa mungkin harga buku diturunkan agar masyarakat mampu membelinya,” ujar Toyo.
Menurut Toyo, ketertinggalan minat baca masyarakat Indonesia, menyebabkan ketertinggalan bangsa ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Eropa dan Jepang membaca dilakukan selama 5-7 jam perhari. Sementara di Korea, Singapura, Hongkong dan Malaysia dilakukan selama 3-5 jam. Sedang di Indonesia baru dilakuan selama 1-2 jam. “Itu pun baru terbatas bagi orang-orang terpilih,” tendasnya.
Sementara menurut Dedi, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia harus merubah budaya tutur menjadi budaya baca. Masyarakat, kata dia, masih terbiasa dengan kebiasaan bertutur seperti bercerita, ngobrol, bergunjing dan bergosip. Sehingga masyarakat masih jauh dari gemar membaca, apalagi budaya baca.
“Namun merubah kebisaan ini tidak mudah dan perlu kerja keras semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja namun harus didukug segenap komponen masyarakat. Seperti pameran buku di Kulon Progo ini. Ini adalah upaya untuk meningkatkan budaya baca yang didukung oleh banyak pihak, katanya.
Pameran dan bursa buku itu sendiri akan berlangsung selama 5 hari (14-18/5). Dan diikuti oleh sekitar 20 peserta dari Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Harga Buku Dinilai Terlalu Mahal

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo menilai, harga buku di Indonesia masih terlalu mahal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan membeli buku. Akibatnya minat dan budaya baca masyarakat ketingalan cukup jauh dari Negara lain.
Penilaian itu disampaiakn Toyo pada pembukaan pameran dan bursa buku, Rabu (14/5) di gedung Kesenian Wates. Hadir pada acara itu Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarta, Kepala Perpustakaan Nasional Drs Dedy P Rahmanto, MLS, Kepala Badan Perpusda DIY Drs Ikmal Hafzi, Ketua GPMB DY Drs Hajar Parmadhi, MA, Direktur Pemasaran BP Kedaulatan Rakyat Group Fajar Kusumawardhani SE dan kepala dinas instansi Pemkab.
Selain membuka pameran, bupati juga melakukan pencanangan membaca selama 3 menit serta wakaf buku bagi perpustakaan desa Banjarharjo, Kalibawang. Selain bupati, wakaf buku juga dilakukan oleh segenap pejabat yang hadir.
Bahkan, tambah Toyo, harga buku di Indonesia lebih mahal dari biaya foto kopi. Hal ini berkebalikan dengan harga di luar negeri. Kalau di luar negeri harga buku malah lebih murah dibanding biaya foto kopi.
“Saya tidak tahu apa pennyebabnya. Apakan ada faktor pungli (pungutan liar) ataukah karena ada faktor lain. Tolong Pak Kepala Perpustakaan Nasional, hal ini dicermati. Sebisa mungkin harga buku diturunkan agar masyarakat mampu membelinya,” ujar Toyo.
Menurut Toyo, ketertinggalan minat baca masyarakat Indonesia, menyebabkan ketertinggalan bangsa ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Eropa dan Jepang membaca dilakukan selama 5-7 jam perhari. Sementara di Korea, Singapura, Hongkong dan Malaysia dilakukan selama 3-5 jam. Sedang di Indonesia baru dilakuan selama 1-2 jam. “Itu pun baru terbatas bagi orang-orang terpilih,” tendasnya.
Sementara menurut Dedi, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia harus merubah budaya tutur menjadi budaya baca. Masyarakat, kata dia, masih terbiasa dengan kebiasaan bertutur seperti bercerita, ngobrol, bergunjing dan bergosip. Sehingga masyarakat masih jauh dari gemar membaca, apalagi budaya baca.
“Namun merubah kebisaan ini tidak mudah dan perlu kerja keras semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja namun harus didukug segenap komponen masyarakat. Seperti pameran buku di Kulon Progo ini. Ini adalah upaya untuk meningkatkan budaya baca yang didukung oleh banyak pihak, katanya.
Pameran dan bursa buku itu sendiri akan berlangsung selama 5 hari (14-18/5). Dan diikuti oleh sekitar 20 peserta dari Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

PPNI Kulon Progo Gelar Donor Darah

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kulon Progo, Sabtu (10/5) menggelar kegiatan donor darah secara massal di aula RSUD Wates. Kegiatan itu diikuti oleh 30 anggota PPNI, baik dari RSUD Wates maupun Puskesmas.
Menurut ketua panitia, Nyono S Kep, aksi donor darah dilaksanakan dalam rangka Hari Perawat Sedunia yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2008 dan bertujuan untuk membantu kecukupan ketersediaan darah bagi RSUD Wates.
“Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kulon Progo dan RSUD Wates sering mengalami kekurangan stok darah. Sehingga sering terjadi, pasien yang membutuhkan darah harus grubyugan ke sana-kemari untuk mencari donor. Untuk itulah kami melakukan aksi ini agar stok darah cukup dan masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu,” ujar Nyono.
Direktur RSUD Wates dr Bambang Haryatno, M Kes yang turut menyaksikan kegiatan tersebut, meyambut positif aksi yang dilakukan PPNI. Menurut Bambang, kegiatan itu akan sangat membantu masyarakat khususnya pasien yang membutuhkan darah dalam waktu yang mendesak.
Dikatakan, RSUD Wates pada waktu-waktu tertentu masih kekurangan darah dalam jumlah cukup besar. Terutama di saat-saat emergency, seperti saat banyak pasien yang harus operasi atau ada banyak pasien yang membutuhkan tambahan darah karena menderita penyakit tertentu.
“Contohnya saat putra Pak Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo menderita opname karena terserang penyakit DBD beberapa waktu lalu. Kebetulan stok darah golongan B yang dibutuhkan kosong, sehingga kami harus mencari donor kemana-mana. Beruntung akhirnya kami dapat sehingga putra Pak Kepala Dinas bisa segera sembuh,” terangnya.
Bambang berharap agar kegiatan yang dilakukan PPNI itu bisa memotivasi kelompok masyarakat yang lain untuk melakukan kegiatan yang sama. “Ini kegiatan riil yang sangat membantu masyarakat,” tegas mantan Kepala Puskesmas Wates tersebut.

Program Pemberdayaan Masyarakat Masih ‘Pating Blasur’

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dinilai masih ’pating blasur’. Beberapa program yang dilaksanakan oleh departemen yang berbeda masih dilakukan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, pelaksanannnya di daerah sering tumpang tindih dan cenderung membingungkan masyarakat.
Penilaian itu diungkapkan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) Dr Ir Endah Murniningtyas MSc saat melakukan kunjungan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) ’Ngudi Raharja’ di kompleks kantor Camat Lendah, Minggu (27/4). Hadir pada acara itu Koordinator PNPM MP Provinsi DIY Jonathan Dwijo, Sekretaris Tim Monitoring PNPM MP Kulon Progo Drs Slamet Riyadi, Sekcam Lendah Sutirsno, S Sos dan segenap pengelola PNPM MP se Kecamatan Lendah.
Di tingkat Pusat, tambah Endah, ada berbagai jenis pogram pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh beberapa departemen sesuai dengan ketugasannya. Seperti di bidang infrastruktur, irigasi, perumahan, kelembagaan masyarakat dan sebagainya.
Karena dilakukan sendiri-sendiri,ujar Endah, pelaksanaan program-program itu sering terjadi tumpang tindih. Ada 2 atau lebih program yang dilakukan di satu desa, namun ada pula desa dengan kategori miskin yang malah tidak kebagian program. ”Kondisi ini yang sering menyebabkan masyarakat bingung,” tandasnya.
Ditambahkan, seharusnya program-program itu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Namun kalau di tingkat pusat koordinasinya relatif sulit. Akan lebih mudah bila koordinasi dilakukan di daerah, seperti yang telah dilakukan UPK. Lembaga ini bisa mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari tingkat pusat untuk dilakukan di daerah atau desa, jelas wanita asal Yogyakarta itu.
Lebih jauh Endah mengharapkan agar program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi dari pemerintah pusat sampai desa dan masyarakat. Dia menilai, selama ini masing-masing tingkatan masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.
”Disamping itu masih ada persepsi di tingkat bawah bahwa dalam program ini pemerintah pusat berperan sebagai penyandang dana. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Semua tingkatan harus mengalokasikan anggaran dan dilaksanakan dengan sistem sharing. Kalau hanya njagakke anggaran dari pusat, jumlahnya akan sangat terbatas,” tandasnya.
Di bagian lain Endah menengarai, salah satu kelemahan program pemberdayaan masyarakat adalah sistem administrasi yang terlalu njlimet di semua tingkatan. Termasuk di tingkat desa dan kelompok. Dicontohkan, form laporan dari kelompok sampai pusat sama njlimetnya. Sehingga sering muncul keluhan, lebih sulit mengerjakan laporannya daripada melaksanakan kegiatannya. ”Ini perlu diubah, semakin ke bawah harus semakin sederhana,” tegas Endah.
Sementara menurut Kepala Desa Jatirejo Ir Ridwan Heri Mahmudi, keharusan pemerintah desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam pelaksanan PNPM MP dinilai sangat memberatkan. Menurut dia, dengan kondisi perangkat desa yang sebagian besar lulusan SD membuat RPJMDes itu sangat berat.
Kalaupun bisa dibuat, ujarnya, itu bukan gagasan orisinil. Tetapi hasil cuplikan dari sana sini yang tidak berdasar pada kondisi desa setempat. ”Saat ini persyaratan itu kurang tepat dan sangat memberatkan pemerintah desa. Mungkin akan ideal bila dilakukan 5 tahun ke depan bila pendidikan perangkat desa rata-rata sudah SLTA,” imbuhnya.

DPRD Berikan Apresiasi Keberhasilan Pembangunan

Selain memberikan catatan-catatan atas pelaksanaan pembangunan di Kulon Progo di tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo juga memberikan apresiasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berbagai catatan dan apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kulon Progo Senin (28/4), tentang tanggapan Panitia Khusus (Pansus) dan fraksi-fraksi di DPRD Kulon Progo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2007 di Gedung DPRD.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono dan dihadiri oleh 25 orang anggota dari 35 anggota yang ada, pansus DPRD menyampaikan apresiasi tentang pelaksanan pembangunan di tahun 2007. Seperti, tindak lanjut catatan DPRD terhadap LKPJ 2006, peningkatan kesejahteran keluarga, pengurangan jumlah penduduk miskin, penurunan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, pelaksanan keamanan yang kondusif serta penyelesaian laporan dalam SKPD yang cenderung lancar dan mengalami peningkatan positif.
Seperti dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kulon Progo Drs. Djuwardi, pertumbuhan ekonomi Kulon progo selama kurun waktu 2003-2006 terus mengalami pertumbuhan yang baik. Yaitu, mencapai angka 4,05 % pada tahun 2005. Dengan PDRB tahun 2006 yang mencapai Rp 2,4 trilyun dengan PDRB perkapita penduduk mencapai Rp 6,4 juta. Hal ini terlihat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2005) yang baru mencapau Rp 5,5 juta perkapita penduduk.
Dengan peningkatan tersebut, memberi imbas terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga jumlah keluarga pra sejahtera di Kulon Progo juga menurun. Yaitu, dari 41,43 % (2006) menjadi 40,31 % (2007). Dengan peningkatan di sisi Keluarga sejahtera III sebesar 22,96 % tahun 2007 yang pada tahun 2006 baru mencapai 20,96 %.
Selain hal tersebut, pengurangan angka pengangguran juga diberikan apresiasi tersendiri karena selama 3 tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 jumlah penganggur di Kulon Progo mencapai 16.032 orang, tahun 2006 sebanyak 14.385 orang dan di tahun 2007 menurun lagi menjadi 13.500 orang. “Peningkatan peningtan tersebut menjadikan apresiasi tersendiri. Karena meskipun di Kulon Progo juga sering terjadi protes dari masyarakat, namun masih sebatas kewajaran dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, dalam keputusannya, DPRD juga memberikan catatan-catatan terhadap LKPJ Bupati tahun 2007. Di antaranya, data pada komponen ekonomi dan potensi ekonomi dicirigai kurang valid. Sihingga kedepan diperlukan adanya perbaikan sistem dan kinerja pendataan sehingga bisa semakin valid dan obyektif.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi memang telah terjadi namun pertumbuhan tersebut tidak merata. Karena penyumbang angka terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,05 % masih berada pada golongan ekonomi menengah keatas. “Untuk itu, pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteran golongan ekonomi lemah harus mendapat perhatian dan priorotas yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Sementara itu, rekomendasi tersebut diberikan oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono kepada Bupati Kulon Progo H. toyo S Dipo. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan bisa menjadi acuan dan evaluasi untuk mewujudkan pembangunan di Kulon Progo di masa yang akan datang.

Utusan FIFA Akan Kunjungi Kulon Progo

Utusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Mrs Monica dari Jerman, Senin (28/4) akan berkunjung ke Kulon Progo. Kunjungan mantan pemain nasional sepak bola putri Jerman tersebut, beserta beberapa pemain top dari berbagai negara, adalah untuk meninjau pembinaan sepak bola putri di Kulon Progo.
Pada saat kunjungan, Monica dan rombongan akan menyaksikan latihan massal pemain sepak bola putri se Kulon Progo serta memberikan bimbingan teknis bagi peserta latihan. Peserta latihan terdiri dari pemain Putri Binangun dan para pemain peserta kejuaraan sepak bola putri antar sekolah yang digelar tahun lalu. Mereka akan berlatih bersama beberapa pemain top yang menyertai kunjungan Monica.
Selain latihan massal, juga akan digelar pertandingan eksibisi antara Putri Binangun melawan Putri Bantul. Dipastikan pertrandingan ini akan berjalan menarik karena kedua tim memiliki kemampuan yang seimbang.
Pengurus Putri Binangun mengharapkan warga Kulon Progo dan sekitarnya menyaksikan kunjungan Monica. Karena ini merupakan sebuah peristiwa yang istimewa. Selain sebagai upaya peningkatan pembinaan sepak bola putri, juga merupakan promosi potensi daerah dalam rangka mendukung Kulon Progo Go International.

AKIBAT SALAH URUS DI BIDANG MARITIM
Indonesia Rugi US $ 20-25 Milyar Pertahun

Akibat salah urus di bidang maritim Indonesia mengalami kerugian sekitar US $ 20-25 pertahun, yang disebabkan oleh berbagai kegiatan ilegal melalui laut. Di samping itu juga telah menimbulkan kerugian politis berupa peristiwa pengambilalihan Pulau Ambalat oleh Malaysia.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Maritim Captain Henky MJ Lumentah M Mar LLM saaat menjadi pembicara dalam semiloka Merintis Kembali Kejayaan Negeri yang digelar oleh Karang Taruna DIY, Sabtu (26/4) di gedung Kaca Pemkab Kulon Progo. Acara itu dihadiri Wabup Drs H Mulyono, Ketua Karang Taruna DIY GKR Hemas, ketua Karang Taruna Kulon Progo Bima Prasetya, SH dan diikuti oleh pengurus organisasi pemuda se Kulon Progo.
Sebenarnya, tambah Lumentah, di jaman Orde Lama pemerintah telah memberikan perhatian khusus dan serius pada bidang kelautan. Yakni dengan membentuk Dewan Angkatan Laut dan Dewan Maritim untuk meningkatkan keamanan laut dan kepentingan pembangunan maritime secara keseluruhan. “Pada saat itu Armada Angkatan Laut dan Armada Pelayaran Niaga kita menjadi yang terkuat di Asia Tenggara,” ujarnya.
Namun, ungkapnya, di era Orde Baru kekuatan itu merosot tajam. Sistem keamanan laut semakin tidak efektif dan efisien. Hal itu berlangsung terus sampai sekarang serta sangat merugikan perekonomian nasional, keuangan negara dan merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, tandas Lumentah.
Dikatakan, sesungguhnya Indonesia sebagai negara maritim berbentuk kepulauan terbesar di dunia memiliki keunggulan komparatif nasional di bidang maritim. Apabila dikelola dengan konsepsi dan kebijakan yang benar akan menjadi keunggulan kompetitif nasional dalam persaingan internasional. “Industri maritime nasional seharusnya menjadi lokomotif untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan bangsa,” tegasnya.
Sementara Mulyono menyatakan, saat ini Pemkab Kulon Progo telah berupaya untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki. Yakni dengan membangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) ‘Tanjung Adikarta’ di Karangwuni. PPS itu diproyeksikan akan dapat menghasilkan sekitar 27 ribu ton ikan laut per tahun dan akan menyerap tenaga kerja sekitar 5.000 orang yang secara langsung bekerja di sector perikanan.
“Yang lebih besar justru tenaga kerja yang bekerja di perindustian yang muncul sebagai multiplayer effecnya seperti pabrik kapal, bengkel, jarring dan pabrik es. Itu diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja 10 ribu orang. Sehingga totalnya mencapai sekitar 15.000 tenaga kerja akan terserap di PPS tersebut,” jelas Mulyono.

Pelantikan Kades Paliyan Lancar

Meski proses pemilihan kepala desa Paliyan Kecamatan Temon sempat menimbulkan masalah sehingga penetapan calon terpilih menuai protes dan demo, dan pengkajian dari pemkab, namun dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kades terpilih Kalisa Paraharyana di kantor desa Paliyan, Kamis (24/4) berlangsung lancar. Suasana disekitar kantor desa nampak sepi, hanya terlihat segelintir aparat kemanan dari Polsek Temon dan Pol PP Kabupaten yang berjaga di pintu masuk membantu kendaraan pejabat yang datang karena lokasi kantor desa yang rawan kecelakaan di sisi jalan nasional Wates –Purworejo.

Pengambilan sumpah dan pelantikan Kalisa Paraharyana dilakukan Wakil Bupati Drs.H.Mulyono. Turut hadir ketua Komisi I Drs.Sudarminto, Kabag Pemdes Drs.Riyadi Sunarto, kabag pemerintahan Drs.Krisusanto, kabag Hukum Bambang Sulistya,SH, Camat Temon Tukadi,BA dan kades se-kecamatan Temon.

Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono mengatakan keberhasilan pelaksanaan pilkades merupakan salah satu indicator keberhasilan pelaksanaan demokratisasi dan otonomi di tingkat desa serta kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat. Sampai sejauh mana warga Palihan bisa menerima dan menghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan, serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan.

“Perbedaan sikap, pilihan dan pandangan adalah hal yang wajar, yang tentunya tidak menghalangi danmerusakkan sendi-sendir persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang sudah menjadi budaya kita,”kata Mulyono.

Sementara kabag Pemdes Setda Riyadi Sunarto usai pelantikan mengaku lega dengan telah dilantiknya kades Paliyan karena merupakan prosesi terakhir dalam pilkades yang digelar beberapa waktu lalu. “Dengan dilantiknya kades Paliyan berarti hasil pemenang pilkades semua telah dilantik, dan semua pemerintah desa sudah punya Kades yang siap untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun Kulonprogo, terlebih dalam waktu tidak lama akan diadakan proses demokrasi berupa Pemilu 2009,”jelasnya.

PEMBINAAN INTENSIF HASILKAN PRESTASI GEMILANG

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten, terhadap para kafilah telah berjalan dengan baik, hal ini tentu akan berdampak terhadap semakin meningkatnya kemampuan teknis maupun non teknis seperti kesiapan mental bertanding. Sungguh hal tersebut merupakan modal dasar yang urgen dan sebagai pemacu dalam mengikuti pertandingan kapanpun dan dimanapun akan selenggarakan.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, ketika melepas Kafilah MTQ Kabupaten Kulonprogo di Gubug Pramuka, Kamis (24/4). “Kabupaten Kulonprogo sebenarnya punya bibit-bibit Kafilah yang cukup potensial dan jika diadakan pembinaan intensif akan dapat menelorkan suatu prestasi yang gemilang,” kata Mulyono

Turut hadir Kepala Kantor Departemen Agama Kulonprogo, Drs.H.Syahrowardi, Kabag Kesra Arif Sudarmanto,SH.

Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Propinsi DIY 2008 akan diselenggarakan di Kabupaten Bantul mulai Kamis (24/4) hingga Minggu (27/4). Kafilah dari Kulonprogo sejumlah 52 orang yang terdiri peserta Musabaqoh 40 orang, pelatih 6 orang dan pendamping Musabaqoh 6 orang dengan cabang yang diikuti meliputi Cabang Tilawah anak-anak, remaja dan dewasa putra dan putrid, cabang Tahfidz dan Tilawah putra dan putrid, Cabang Tafsir bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris putra dan putrid, Syahril Qur’an, Fahmil Qur’an, Kaligrafi putra dan putrid serta Qiroah Sab’ah putra dan putri.

KEWIRAUSAHAAN MODAL UTAMA DALAM USAHA

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya demi kesejahteraan rakyat, maka dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan dengan pelatihan wirausaha baru melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)

Kasie Pendidikan Pelatihan dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kulonprogo, Sarji,SIP,MSi mengatakan hal itu dalam penutupan kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Hotel dan Restoran Pandan Wangi, Glagah temon, Rabu (23/4). Pelatihan berlangsung selama 10 hari yang dimulai Senin (14/4), dengan peserta wirausaha pemula sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang dari desa Hargomulyo Kecamatan Kokap dan 10 orang dari desa Depok kecamatan Panjatan

“Kegiatan ini difokuskan pada SDM yang mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha dengan memanfaatkan terapan teknologi tepat guna yang dikuasainya untuk menambah pendapatan keluarga, membuka kesempatan kerja bagi diri sendiri maupun pada orang lain yang pada gilirannya dapat mendorong terciptanya struktur ekonomi masyarakat yang lebih dinamis,”jelas Sarji.

Penutupan pelatihan dilakukan oleh Asisten Administrasi Muqodas Rozie,SH mewakili Wakil Bupati. Dalam kesempatan tersebut Muqodas yang juga PLH Kadinas Nakertrans menyerahkan bantuan peralatan sarana alat produksi kepada semua peserta yang terdiri Kompor Gas dan tabung gas satu set, baskom, alat pres plastic, wajan plus serok dan rajangan kripik. Turut hadir Kakan Humas Drs.R.H.Agus Santosa,MA, Camat Kokap Sri Utami,MHum, Camat Panjatan Aspiyah,MSi, Kades Hargomulyo dan kades Depok.

Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi, Muqodas Rozie,SH mengatakan dalam menjalankan sebuah usaha, perlu adanya modal utama selain modal finansial, yakni semangat kewirausahaan. Seorang pengusaha harus mempunyai modal tersebut jika tidak ingin kalah dalam persaingan bisnis. Seorang usahawan harus memiliki kemauan kuat untuk berkarya dengan semangat mandiri. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat dan berani mengambil resiko. Selain itu juga perlu kreatifitas, inovatif, teliti, tekun dan produktif serta dapat berkarya dengan semangat kebersamaan dan mengetahui etika bisnis yang sehat.

“Kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat serta berani mengambil resiko adalah salah satu unsur pokok kewirausahaan. Artinya, seorang wirausaha adalah juga seorang pembuat keputusan yang baik, seorang yang membuat berbagai keputusan penting dan sebagian besar di antaranya terbukti tepat, dalam arti keputusan yang diambil dapat membuahkan hasil baik,”katanya.

.

Ditambahkan bahwa sektor usaha atau termasuk di dalamnya berniaga sebenarnya mendapatkan tempat yang baik di masyarakat sejak dahulu. Hal ini dapat terlihat dari kearifan lokal kita berupa tutur tinular misalnya dalam pesan mencari jodoh bagi anaknya leluhur kita mengatakan idelaismenya “ golek bojo mono miliha sing kul gentiyu “ werdine milih bojo mono sing duwe pakaryan Bakul, gemati tur ayu. Idealisme ini bukanlah suatu yang tanpa alasan, yang jelas realitanya jikalau berniaga atau berdagang itu keuntungan dapat didapat setiap saat sehingga kans untuk mencapai kesejahteraan secara matematis lebih mudah diraih, lain dengan bertani misalnya memperoleh hasilnya dapat diraih relatif hanya pada waktu panen saja.

Namun hal ini bukanlah berarti mengecilkan arti sektor pertanian, karena tanpa kemajuan sektor pertanian, bahkan jika ketahanan pangan kita rendah dan atau ketersediaan pangan relatif kurang maka hal itu akan dapat menimbulan kerawanan sosial. Dan pangan itu sebenarnya dapat dijadikan pula sebagai senjata artinya jika terjadi kekurangan pangan maka berarti kekalahan-pun akan segera datang nyata. Sekuat dan sebanyak apapun jumlah personil tentara disertai persenjataan yang lengkap dan modern sekalipun, jika kelaparan atau kekurangan pangan maka yang jelas tidak akan mempunyai energi yang cukup untuk bertahan bahkan untuk menyerang musuh.

MTQ TINGKAT PROPINSI DI BANTUL 24-27 APRIL

Kafilah Kulonprogo Latihan Intensif

Pelatihan dan pembinaan secara intensif telah dilakukan kepada para calon kafilah yang telah dilaksanakan sejak awal bulan Pebruari lalu. Dalam pembinaan ini selain dilakukan oleh pelatih lokal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten, juga mendatangkan pelatih maupun pembina dari LPTQ Propinsi DIY.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bagian Kesra Setda Kulonprogo, Arif Sudarmanto,SH, di ruang kerjanya , Senin (21/4). “Untuk mengikuti MTQ tingkat propinsi, kafilah Kulonprogo sejumlah 52 orang telah melakukan latihan dan pembinaan baik dari LPTQ kabupaten maupun propinsi, sehingga meski tidak mentargetkan juara umum, namun dengan dukungan doa semua warga Kulonprogo nantinya para kafilah dapat memperoleh prestasi yang tidak mengecewakan” kata Arif.

Ditambahkan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Propinsi DIY 2008 akan diselenggarakan di Kabupaten Bantul mulai Kamis (24/4) hingga Minggu (27/4). Kafilah dari Kulonprogo sejumlah 52 orang yang terdiri peserta Musabaqoh 40 orang, pelatih 6 orang dan pendamping Musabaqoh 6 orang dengan cabang yang diikuti meliputi Cabang Tilawah anak-anak, remaja dan dewasa putra dan putrid, cabang Tahfidz dan Tilawah putra dan putrid, Cabang Tafsir bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris putra dan putrid, Syahril Qur’an, Fahmil Qur’an, Kaligrafi putra dan putrid serta Qiroah Sab’ah putra dan putrid.

KERJASAMA KULONPROGO DENGAN BATAM

Rencana pemkab Kulonprogo mempunyai trading house segera terealisir. Hari Rabu (23/4) Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo akan menandatangani naskah kerjasama dengan pemerintah Batam.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan Drs.H.Darto MM mengatakan dalam rangka mendukung Kulonprogo Go Internasional kerjasama dengan pemerintah Batam akan ditandatangi oleh Bupati Rabu mendatang. " Pak Bupati akan berangkat bersama Saya ,Selasa siang dan Kamis sudah kembali ke Kulonprogo untuk melakukan penandatangan MoU, karena Batam akan dijadikan salah satu jendela atau pintu Kulonprogo ke dunia internasional,"kata Darto, Senin(21/4).
Ditambahkan pembangunan trading house, pemda Batam memberikan fasilitas lahan seluas 2.ooo meter. Namun kebutuhan seluruhnya 5000 meter. Operasional dilakukan pemkab Kulonprogo bekerjasama dengan warga Kulonprogo yang tinggal di Batam yaitu mereka yang berhasil dalam usaha. Sementara di Kulonprogo juga dijalin kerjasama dengan para pengusaha, guna melakukan perdagangan internasional, pemerintah yang memberikan dukungan fasilitas.
Trading house akan dilengkapi show room, gudang dan ruang pertemuan bahkan mess.

DPRD Bondowoso Studi Pengembangan Potensi di Kulon Progo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bodowoso, Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding tentang pengembangan potensi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Rombongan DPRD dan eksekutif Kabupaten Bondowoso yang berjumlah 14 orang, diterima secara resmi oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo Kamis (17/4), Di Gedung Kaca Pemkab. Selain Bupati, acara tersebut juga dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Drs. Krissutanto, Kabag Organisasi Iskandar Sumarsono, SH, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH serta undangan lainnya.

Dikatakan, Ketua Komisi I yang juga menjadi Ketua rombongan DPRD Bondowoso H. Ahmad Zuhri,SH, potensi Kabupaten Bondowoso sebenarnya cukup menjanjikan. Namun demikian, pemerintah Bondowoso merasa untuk mengembangkan potensi tersebut, masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu, Kunjungan Kerja (Kunker) tersebut selain studi tentang pengembangan potensi daerah juga studi tentang pengembangan pemerintahan. Yaitu, penataan kepegawaian, struktur organisasi, kependudukan, linmas dan perijinan daerah. “Kami akan belajar tentang kemajuan-kemajuan di Kulon Progo. Selanjutnya, kemajuan tersebut akan kami adopsi untuk pengembangan Kabupaten Bondowoso,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo menyambut baik diadakannya kunker tersebut. Menurut Bupati, meskipun Kulon Progo telah menempuh berbagai kebijakan untuk membangun Kulon Progo, namun bukan berarti Kulon Progo tidak perlu belajar lagi. Sehingga kunker diharapkan bisa menjadi media untuk tukar kaweruh antara Kanupaten Kulon progo dan Bondowoso.

Selanjutnya, Kulon Progo juga telah mengembangkan sektor industri khususnya UKM. Dalam sektor ini berbagai kerajinan dari Kulon Progo telah menembus pasaran eropa. Seperti, kerajinan agel, enceng gondok, pandan dan yang lainnya. “Dalam sektor ini, tidak kurang dari 50 ribu orang perajin terlibat dalam pengembangannya,” kata Bupati.

PRESIDEN SBY TAK JADI DATANG, WARGA KECEWA
Batalnya kehadiran presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ke pedukuhan Kidulan Desa Salamrejo Kec Sentolo yang direncanakan pada hari ini Kamis,(17/4), membuat warga kecewa. Serangkaian kegiatan dan perbaikan sarana pendukung lain yang sudah dipersiapkan tidak banyak berguna.
Ketua DPRD Kasdiyono, mengatakan kekecewaan warga ini banyak disampaikan kepada dirinya dan bupati yang melakukan pendekatan ke tingkat bawah. Jauh-jauh hari warga sudah melakukan persiapan fisik dengan melakukan perbaikan lingkungan. Sejumlah pagar dan sarana jalan yang akan dilalui sudah diperbaiki. Mulai dari pengurukan tanah hingga dipadatkan menggunakan stomwals.
“Bagi kita, kegiatan protokoler yang batal sudah biasa, tetapi warga banyak yang belum paham dan terpaksa kami menghiburnya,” jelas Kasdiyono. Pembatalan seperti itupun sudah menjadi hak prerogratif protokoler yang tidak bisa diganggu gugat.
Kehadiran presiden ke Salamrejo ini, nantinya akan mengunjungi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPN). Sebagai sasarannya, SBY akan melakukan peninjauan sentra kerajinan milik Trubus, yang tetap bertahan meski dihantam gempa bumi 2006 silam. Belakangan Trubus justru mampu menambah sekitar 30 anggota untuk mengerjakan industri anyaman berbahan agel.
Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Suharto juga membenarkan banyaknya keluhan warga dengan urungnya orang nomor satu Indonesia berkunjung di tanah Menoreh. Menurut dia, warga sudah sejak lama, sudah sekitar satu bulan, sudah banyak diberikan pemahaman tentang pertemuan. Sejumlah Pasukan Keamanan presiden (Paspampres) juga banyak yang sudah berbaur dengan masyarakat.
“Warga hanya kecewa saja, karena merasa sudah melakukan persiapan kok tetap gagal,” tutur Suharto.
Salah seorang warga Agung Puji Hartono membenarkan hal ini. Menurutnya, kehadiran seorang presiden di kampung dan tanah kelahiran merupakan peristiwa yang sangat langka. Hampir sepanjang sejarah, wilayah ini belum pernah dikunjungi. Adanya kabar kedatangan, tentu disambut sukacita masyarakat untuk mempersiapkan.
“Inginnya sih tetap datang meski, hanya beberapa menit saja,” tutur Agung. Namun jika tetap tidak dapat datang, warga tetap akan pasrah. Warga sadar jika tugas dan tanggungjawab presiden sangat banyak, sehingga masih ada yang harus dikerjakan.”katanya.

Menteri Pertanian Di Nanggulan

Pemerintah Belum Akan Ekspor Beras
Pemerintah Republik Indonesia belum akan mengekspor beras ke luar negeri, meski harga di pasar internasional mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan demi melindungi petani.
"Untuk tahun ini kita belum akan ekspor dulu," jelas Menteri Pertanian Anton Apriyanto, di sela kunjungan ke Panti Asuhan Muhammadiyah di Grubug, Jatisarono Kec Nanggulan, Rabu (16/4).
Menurut Anton, hasil produksi untuk tahun ini melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk itu demi mengamankan stok beras, kelebihan ini akan disimpan dulu. Kondisi ini, secara tidak langsung akan ikut berpengaruh terhadap kesetabilan harga beras di dalam negeri.
Diakuinya, untuk melakukan ekspor bahan makanan pokok ini, pemerintah bisa meraup keuntungan yang lebih banyak. Namun dengan pertimbangan masyarakat lebih utama, kebijakan ini akan ditunda sampai benar-benar swasembada pangan bisa diraih.
"Kita tidak ingin masyarakat kita miskin, yang penting harga beras murah,"tambah Anton yang datang di Kulonprogo untuk mengecek program Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).
Saat ini yang lebih dibutuhkan adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu produksi. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi produk, penggunaan bibit unggul, pupuk organic dan kebijakan lain.
Kebijakan program bantuan beras bagi keluarga miskin (Raskin) dinilai cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan warga. Kebijakan ini kini banyak ditiru oleh Negara Philipina dan India.
Program LM3 di Panti Asuhan Muhammadiyah yang digulirkan pada 2007 lalu dengan total anggaran mencapai Rp 100 juta. Oleh para pengelola, dana ini dibelikan untuk peternakan sapi. Hasilnya, dapat dibeli sekitar 10 ekor sapi, kandang dan anggaran operasional.
"Sebentar lagi sapi ini segera beranak karena sudah bunting," jelas Fatimah salah satu pengelola panti.
Wakil bupati Kulonprogo, Mulyono, mengatakan pemkab juga konsisten untuk mengembangkan agrobisnis. Sebanyak 7 panti asuhan pada 1007 lalu, juga diberikan bantuan sapi.
"Arah kita bukan hanya untuk perkembangan, namun juga memanfaatkan kotorannya sebagai bahan bakar alternative," kilah Mulyono.

UPACARA HUT LINMAS DAN TAHUN SANITASI INTERNASIONAL

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan salah satu tugas penting Satuan LINMAS adalah ikut melakukan segala usaha dan kegiatan melindungi dan menyelamatkan masyarakat terhadap bencana, sehingga dapat membatasi/memperkecil jatuhnya korban serta mengurangi penderitaan masyarakat, mengingat bencana baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda serta kerusakan alam atau lingkungan.

Hal tersebut dikatakan Bupati selaku irup dalam upacara HUT LINMAS ke 46 dan Tahun Sanitasi Internasional 2008 di Halaman Pemkab, Kamis (17/4). Turut hadir Ketua DPRD Drs.Kasdiyono, Muspida sedang peserta upacara para PNS, POLRI, TNI, dan LINMAS.

“Dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana, para anggota satuan LINMAS di Desa/Kelurahan baik secara perorangan maupun secara satuan perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan kewaspadaan dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri No.12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, agar anggota Satuan LINMAS mempunyai kepekaan kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi timbulnya bencana,”katanya.

Dalam hal Tahun Sanitasi Internasional merupakan bagian kampanye global mengangkat permasalahan terkait dengan sanitasi air bersih dan lingkungan di masyarakat umum dan pemerintahan. Persoalan sanitasi sejak lama muncul. Namun penanganannya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Salah satu solusinya untuk mengatasi pemenuhan fasilitas sanitasi dasar di masyarakat dengan Sanitasi Total yang terdapat lima prioritas yakni menghentikan buang air besar terbuka, menggunakan jamban milik pribadi atau bersama untuk pembuangan semua tinja manusia, mencuci tangan dengan sabun , mengelola dan menyimpan air dan makanan secara aman dan membuang limbah padat domestic dan air limbah domestic secara higienis.

“Sekitar 89 % penduduk Kulonprogo telah menggunakan air bersih dari sumber yang terlindung, sedang sisanya 11 % masih menggunakan sumber air yang tidak terlindung. Sedangkan 15 % warga tidak membuang kotoran di jamban. Sehingga perlu mendapatkan perhatian kita semua ,” katanya.

GERBANG DESA TAK DIUNDANG

Pelantikan Kades Donomulyo Molor

Jalan Slamet,ST meraih kursi Kepala Desa Donomulyo tidak semulus desa-desa lainnya. Setelah sempat dipermasalahkan kemenangan dalam pilkades lalu karena adanya money politic namun setelah dilakukan kajian ternyata tak terbukti yang menyebabkan pelantikanpun sempat tertunda. Kali ini waktu pelantikan tidak lancar sesuai jadwal. Rencana prosesi pelantikan yang dijadwalkan Rabu (16/4) di Balai Desa Donomulyo jam 10.00 sempat molor satu jam lebih meski yang melantik yakni Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dan beberapa pejabat lainnnya telah datang sesuai undangan di kantor Desa setempat.

Permasalahan yang sempat mengulur waktu pelantikan ternyata menurut sumber di salah satu perangkat desa, karena tidak diundangnya Gerbang Desa yang merupakan kelompok masyarakat pro peduli demokrasi desa yang dikoodinator oleh Ariawan,SH yang mempermasalahkan kecuarangan pilkades termasuk di desa Hargowilis Kokap dan Paliyan Temon. Untuk mengatasi masalah tersebut, digelar pertemuan mendadak dari berbagai unsur desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Pemkab Kulonprogo dan Gerbang Desa di kantor Kecamatan Nanggulan. Dari unsur kecamatan Camat Nanggulan Drs.L.Bowo Kristianto, unsur pemkab Kabag Pemdes Riyadi Sunarto, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pemerintah desa Donomulyo Ketua BPD dan PJ Kades serta Gerbang Desa, Ariawan,SH dan anggotanya yang berbaju serba hitam. Akhirnya dalam pertemuan yang berlangsung satu jam lebih, terjadi kesepakatan dari masing-masing pihak bahwa BPD minta maaf dan sekaligus pertemuan sebagai undangan kepada Gerbang Desa yang dapat diterima dan akhirnya bersama-sama datang menyaksikan proses pelantikan.

Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono mengatakan keberhasilan pelaksanaan pilkades merupakan salah satu indicator keberhasilan pelaksanaan demokratisasi dan otonomi di tingkat desa serta kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat. Sampai sejauh mana warga Donomulyo bisa menerima danmenghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan, serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan.

“Perbedaan sikap, pilihan dan pandangan adalah hal yang wajar, yang tentunya tidak menghalangi danmerusakkan sendi-sendir persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang sudah menjadi budaya kita,”kata Mulyono.

PELATIHAN PEMANDU WISATA

Kehadiran pemandu wisata sangatlah penting seiring dengan tujuan orang melakukan kunjungan dan perjalanan wisata yaitu ingin memperoleh pengalaman yang menyenangkan dan kenangan yang mengesankan. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang pemandu wisata dapat memberikan penjelasan dan bimbingan yang benar-benar informative, komunikatif dan atraktif sehingga bisa membuat sesuatu yang sempit dan dangkal menjadi sesuatu yang luas dan mendalam. Pemandu wisata harus mampu menggambarkan produk wisata dengan baik, benar dan menarik serta menggesankan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulonprogo, Drs.Bambang Pidegso,MSi mengatakan hal itu dalam kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu tahun 2008 di PPSJ, Pahingan Sendangsari Pengasih, Rabu (16/4). Pelatihan berlangsung selama tiga hari Rabu (16/4), Kamis (17/4) dan Sabtu (19/4), dengan peserta sebanyak 22 orang yang terdiri dari 8 orang dari pemandu wisata obyek wisata , 6 orang dari desa Wisata (Nglinggo, Sendangsari, Sukomoyo dan Keceme), 4 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan 4 orang dari pengelola hotel.

“Kegiatan ini difokuskan pada SDM pemandu wisata dan pengelola hotel agar mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta mampu memberikan penjelasan dan bimbingan kepada para wisatawan sehingga mereka merasa senang dan mempunyai keinginan untuk berkunjung kembali,”jelas Bambang,

Sasaran dalam pelatihan adalah pengelola hotel di obyek wisata Glagah dan Kota Wates, pemandu wisata Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Pantai Glagah, Waduk Sermo, Pantai Trisik, Makam Nyi Ageng Serang dan Pemandian Clereng, pemandu wisata dari desa Wisata Nglinggo Pagerharjo, Sendangsari Pengasih, Sukomoyo Jatimulyo Girimulyo dan Keceme Gerbosari Samigaluh.

Selain Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata, narasumber dari DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DIY, Perhimpunan Hotel Restauran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Jasa Pariwisata (ASITA) dengan materi Kebijakan tentang Kepariwisataan Kabupaten Kulonprogo, Front Office and House Keeping Management, Pengelolaan Objek dan Atraksi Wisata, Legenda, Tradisi, Cerita Rakyat, Adat Istiadat, Guiding Technic and Public Speaking, Pengelolaan Home Stay dan Produk Hotel, Food and Beverage dan Praktek Guiding.

Untuk mendukung program pemkab Go Internasional dalam bidang pariwisata, dalam waktu mendatang akan dilakukan pelatihan bagi pengelola wisata dengan pengetahuan bahasa asing minimal inggris dan mandarin.

Pepadi Akui Lemahnya Manajemen Organisasi

Selayaknya sebuah organisasi agar bisa bertahan dan selalu eksis harus kuat dalam berbagai hal. Seperti, kondisi keuangan, kepengurusan maupun manajemen organisasinya. Namun sebagai sebuah organisasi, Paguyuban Pedalangan Indonesia (Pepadi) mengakui lemah dalam manajemen organisasi. Hal tersebut merupakan salah satu sebab organisasi pepadi belum bisa berkembang dengan baik dan menunjukan eksistensinya dalam mendukung upaya pembangunan di daerah.

Untuk itu, permasalahan-permasalahan sudah waktunya untuk dievaluasi dan selanjutnya diperbaiki. Agar di masa depan organisasi pepadi dapat terus eksis dan bisa selalu berpartisipasi dalam membangun daerah melalui seni pedalangan.

Demikian dikatakan oleh Ketua Pepadi Yogyakarta Ki Edi Endartono Selasa (15/4), dalam rangka Musda Pepadi Kabupaten Kulon Progo di Aula Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ). Musda tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H Mulyono, Kepala Diparda Drs. Bambang Pidegso, MSi, Kakan Humas Drs. R. Agus Santosa,MA, Ketua Pepadi Ki Sumono serta para seniman dalang.

Kelemahan-kelemahan tersebut, selanjutnya harus dikoordinasikan dalam organisasi sehingga ditemukan cara untuk memperbaikinya. “Namun memang kami juga mengakui, bahwa mengatur seniman memang susah. Karena biasanya mereka bekerja dan berperilaku sesuai dengan karakter masing-masing yang memang cenderung susah untuk diatur,” katanya.

Namun, meskipun memiliki sifat susah untuk diatur seniman tetaplah manusia yang juga memiliki sifat-sifat positif dan hati nurani yang baik. Dari hati nurani tersebut diyakini terkadung pula sebuah tekad untuk bisa selalu berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan melalui wadah Pepadi. Jadi melalui Musda, diharapkan dapat memilih kepengurusan yang baik. Yang bisa membawa pepadi kepada sebuah kemajuan baik dalam organisasi maupun pembangunan daerah, lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H Mulyono menyambut baik diadakannya Musda Pepadi tersebut. Diharapkan, dengan Musda dapat dipilih seorang pemimpin dan kepengurusan organisasi yang bisa membawa kemajuan bagi Pepadi dan juga daerah. Karena saat ini, seni pedalangan dirasakan semakin menghilang di masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan berkurangnya seniman dalang khususnya di Kulon Progo.

Di sisi lain, Wabup juga mengharapkan agar seni pedalangan atau perwayangan dapat dimasukan ke dalam pelajaran di sekolah sebagai sebuah program muatan lokal (mulok). “Karena anak-anak sekarang lebih mengenal tokoh-tokoh komik dari luar negeri dari pada mengenal tokoh-tokoh perwayangan,” katanya.

Padahal, seni wayang merupakan kebudayan asli daerah yang mengandung berbagai pelajaran yang baik dan adiluhung. Selain itu, dengan dimasukannya seni perwayangan sebagai pelajaran mulok di sekolah, seni wayan dan krawitan akan lebih membumi dan semakin dikenal olah anak-anak kita, lanjut Mulyono.

Musda tersebut, diadakan untuk membentuk kepengurusan, menentukan ketua serta AD/ART pepadi yang baru periode 2008-2011. Karena sesuai dengan peraturan yang ada masa bhakti pengurus pepadi yang terbentuk di tahun 2004 sudah berakhir.

SEMINAR KEGAWATDARURATAN DI KLINIK SITI CHOTIJAH WATES

Dr. Hasto Wardoyo: Banyak Anak Banyak Subsidi

Angka persalinan di Indonesia cukup tinggi, meskipun sudah relatif turun dibandingkan sebelum adanya program keluarga berencana (KB). Angka persalinan diperkirakan sekitar 1,5%, artinya setiap populasi 1 juta jiwa, akan terjadi sekitar 15000 persalinan per tahun. Dari 200 juta penduduk Indonesia bisa terjadi persalinan 3 juta bayi per tahun, seperti layaknya setiap tahun tambah satu propinsi DIY, luar biasa cepat pertumbuhan penduduk kita sehingga pemerintah juga kewalahan untuk memberi makan.

Demikian dikatakan Spesialis kebidanan dan Kandungan serta Konsultan bidang Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas dan Penangung jawab unit pelayanan reproduksi dan kontrasepsi RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta, Dr.H.Hasto Wardoyo, SpOG.KFER, dalam seminar tentang Kegawatdaruratan di Klinik Umum Siti Chotijah Wetan Pasar Wates, Sabtu (12/4). Acara diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke tiga. Selain seminar beberapa waktu lalu juga telah diselenggarakan pengobatan gratis untuk 300 orang lanjut usia di sekitar klinik.

“Betambahnya penduduk, pemerintah kewalahan memberi makan, karena tidak setiap manusia yang lahir bisa mengidupi dirinya sendiri meski sehat tanpa cacat, aneh ya, sedangkan burung saja bisa hidup mandiri. Oleh karena itu pemerintah harus mensubsidi sehingga kenyataan tidak banyak anak banyak rejeki tapi banyak anak banyak subsidi, inilah yang namanya ledakan penduduk yang terkadang lebih ngeri dari pada ledakan bom,”kata staf bagian Kebidanan dan Kandungan Fakultas Kedokteran UGM yang kelahirani Kulonprogo.

Sementara itu berkaitan dengan angka kematian ibu dan bayi, menurutnya masih sangat tinggi dan tertinggi di ASEAN yaitu kematian bayi sekitar 57 per 1000 kelahiran, dengan kata lain setiap 20 kelahiran satu bayi akan mati. Angka kematian ibu mencapai 307 kematian per 100.000 kelahiran.

“Apabila dalam satu tahun ada 3 juta persalinan maka ibu-ibu yang mati karena melahirkan mencapai 10.000 orang, aneh ya melahirkan saja kok pakai mati segala, sedangkan kambing saja tidak pernah mati karena melahirkan, di negara tetangga Singapura dari 100.000 kelahiran hanya ada kematian 8,”kata dokter yang disukai oleh kaum perempuan muda dan pemilik Klinik Bersalin “SEMAR” di Babarsari Sleman.

Dalam kesempatan tersebut sekretaris program pendidikan spesialis OBS-GI dan sekretaris program pendidikan Konsultan FER dan sekretarsi umum POGI DIY, memang banyak bicara hal-hal yang menyangkut penyelematan persalinan.

MEDIA DAPAT MENJADI BRAND PEMERINTAH DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing Pemerintah Daerah dan media massa, sama -sama saling membutuhkan. Karena itu selain menjalin kerjasama dengan masyarakat, juga menjalin kerjasama dengan media.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam acara Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kinerja Media di Kampung Resto dan Cafe , Sabtu (12/4). Acara diselenggarakan Kantor Hubungan Masyarakat Pemkab Kulonprogo bekerjasama dengan PWI Yogyakarata. Acara dihadiri pejabat SKPD serta wartawan.
Mulyono menambahkan dalam menjalankan fungsinya aparat pemkab memerlukan media. Melalui media dapat terbentuk informasi yang cepat ke masyarakat. Demikian sebaliknya permasalahan di masyarakat juga akan cepat terbaca oleh aparat pemerintah melalui media.
Wabup meminta aparatnya menjalin hubungan baik dengan insan media. Khusus kepada media, agar dikembangkan jurnalisme empati.
Sementara Ketua PWI Yogyakarta, Octo Lampito mengatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi dilindungi undang-undang, oleh karena itu baik aparat pemerintah maupun lembaga apapun wajib memberikan informasi kepada yang membutuhkan.
Harus diakui media dapat menciptakan brand bagi pemerintah daerah sekaligus bisa menjadi sarana koreksi kinerja. Yang lebuh penting lagi, media mempunyai peran untuk menyebarkan berbagai program dan kinerja pemda. Apalagi di DIY masyarakat termasuk yang paling gemar membaca koran di Indonesia.
Karakter pejabat di DIY ada dua tipe, pertama ada yang suka banyak diberiatakan, namun ada yang enggan diberitakan karena menganggap media sebagai tukang kritik, pejabat takut ketahuan kekuarangannya.
Menurut Octo, tipe pejabat yang disukai oleh wartawan untuk diwawancarai sebagai narasumber antara lain para top leader, pejabat yang berprestasi, pejabat yang tidak hanya jago kandang, yang punya analisis tajam, kaya data dan mudah dihubungi.
Kepala Kantor Humas, Drs.R.H.Agus Santosa,MA mengatakan tujuan acara untuk menambah wawasan para pejabat ketika harus berhadapan dengan pers. Juga menjalin kerja sama yang lebih baik.
Dalam sesi dialog muncul beberapa hal menarik, diantaranya instansi yang setiap hari kedatangan wartawan untuk mencari berita, namun ujung-ujungnya minta uang untuk transport. Padahal medianya tidak jelas, terbitnya, alamatnya.

BUPATI LANTIK PEJABAT ESELON

Hermintarti Camat Pengasih

Ternyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menghargai peran perempuan dilingkup pemerintahan sangat tinggi. Hal ini terlihat dijajaran instansi pucuk pimpinan dipercayakan kaum perempuan makin lama makin bertambah. Dalam momentum bulan April yang merupakan kelahiran sosok pejuang emansipasi wanita RA Kartini, dimanfaatkan Bupati Kulonprogo dengan menambah lagi jumlah pejabat perempuan menempatkan camat wanita. Jabatan Camat Pengasih yang kosong karena Drs.Djemakir pensiun, diisi sosok perempuan yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Arsip Daerah, Dra.Sri Harmintarti,MM. Sehingga dari 12 camat, tiga camat dijabat perempuan yakni camat Panjatan, Ir.Aspiyah,MSi, camat Kokap Dra.Sri Utami,M.Hum dan Dra.Sri Harmintarti,MM.

Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan Bupati H.Toyo Santoso Dipo di Gedung Kaca, Pemkab Sabtu (12/4). Dalam pelantikan tersebut muncul wajah baru dilingkup pemkab, Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yogyakarta, Suta’at,Ak sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sementara pejabat sebelumnya Budi Wibowo,SH,MM digeser sebagai Kepala BAPPEDA, dan selanjutnya Drs.Darto,MM menempati pos baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) yang beberapa lama telah kosong sejak Ir.H.Subito pensiun.

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo berharap perubahan posisi pejabat struktural dapat membawa spirit baru menuju suatu perubahan yang lebih baik bagi pemerintahan dan untuk berusaha sekuat tenaga dalam mensukseskan Kulon Progo Go International yang endingnya adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya termasuk perluasan kesempatan kerja ,mengentaskan masyarakat Kulon Progo dari belenggu kemiskinan, dengan menjalankan program pembangunan daerah yang partisipatif, rasional, efektif dan efisien.

“Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik dan manajemen by objecktiv di masing-masing instansinya. Sebagai seorang manager hendaknya mampu menangkap peluang, memahami kondisi lingkungan kerja, bekerjasama dan menjalin komunikasi yang baik antar sesama pejabat maupun dengan stafnya. Sebagai pejabat pula diharapkan dapat bersikap bijak dan perlu memahami akan arti pentingnya sikap keteladanan seorang pemimpin yang menjadi panutan bagi stafnya,”katanya.

Ditambahkan,sebagai pemimpin tidak ada salahnya jika saudara melihat kembali kearifan lokal budaya leluhur agar didalam kerja kita lebih termotivasi. Pertama, ” Dadi pemimpin mono kudu wani ndadani, wani nggetih lan wani mati.” Wani ndadani artinya berani menanggung beban tugas dan tanggung jawab serta konsekuensi logis dari jabatan yang diembannya. Wani nggetih artinya berani berkorban. Wani mati artinya berani mengambil keputusan sekalipun hal itu bersifat mengandung resiko yang kadang relatif agak nyrempet bahaya, jika yakin keputusan itu dipandang yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Pemimpin mono kudu duwe watak Bhairawa anoraga, yang artinya perkasa di luar dan lembut didalam. Hal ini dikandung makna bahwa pemimpin itu haruslah dapat menjaga citra sebagai orang yang tidak lemah dan tidak mudah putus asa serta dapat menempatkan diri dalam setiap penampilannya agar aura kewibawaannya terjaga dengan baik akan tetapi haruslah pula mempunyai kelembutan hati laksana seorang bapak didalam membina, mengarahkan dan memberdayakan anak-anaknya atau stafnya.

Ketiga, Pemimpim mono ojo nganti dhuweni laku sing sinebut esuk tempe sore dele. Artinya pemimpin haruslah mempunyai konsistensi dalam bersikap maupun bertindak, glethek pethele pemimpin mono ojo nganti mencla mencle. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah berhati-hati dan dipikir yang matang sebelum melangkah ataupun bertindak.

Keempat, Trape trapsila dadya pusakane pasrawungan. Trape urip ben bisa tepaslira. Artinya tata susila pergaulan dijaga teguh di masyarakat dan senantiasa dapat membawa diri untuk dapat tepa slira dan dapat menempatkan diri ( isa mapanke awak ) secara pas dalam hidup bermasyarakat.

Kelima, Lingga bawana tata, tuhu tulusing jaman. Artinya kalau hidup manusia itu baik dan menebarkan keharuman nama serta menjalani hidup secara teratur maka bakal tercatat dalam sejarah panjang generasi mendatang. Pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading.

PROYEK PASIR BESI

Untuk Pemenuhan Tenaga Kerja Akan Bangun Diklat

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga trampil proyek Pasir Besi yang mencapai 2000 orang, akan dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mendirikan gedung pusat diklat di lokasi Pilot Project yang setiap kelas mampu menampung 100 orang. Kesiapan sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung kegiatan dan lebih efektif efisien . Hal tersebut dikatakan General Manager PT Jogja Magasa Mining (PT.JMM) Boedi Tjahjono, ketika menjadi narasumber dalam Diskusi Pendidikan Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dengan tema Optimalisasi Pendidikan Kulonprogo Menyongsong Kulonprogo Go Internasional di Gedung Kaca Pemda Kamis (10/4).

Sementara berkaitan dengan kegiatan PT.JMM, hingga saat ini proyek percontohan penambangan pasir besi di pesisir selatan diperkirakan dalam dua bulan lagi siap beroperasi. Kegiatan di proyek terbuka bagi masyarakat umum, sehingga bebas dikunjungi bagi siapa saja yang ingin mengetahui proses penambangan pasir besi.

Ditambahkan, peralatan yang ada di lokasi percontohan pilot project di Banaran Trisik sebenarnya telah siap untuk dioperasikan, efisiensi alatpun sudah mencapai standar yang diharapkan, yakni mampu mengekstrak pasir besi maksimal 20 persen dari pasir yang ditambang. Hal ini berarti 80 persen materi pasir yang tidak terpakai dikembalikan ke pantai sebagai bentuk reklamasi yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian.

Meski telah mencapai 20 persen, PT.JMM masih akan berupaya untuk melakukan efisiensi sampai kurang dari 20 persen, tetapi kandungan besinya tinggi. Jika sudah maksimal, maka sample besi sebanyak 50 ton akan dikirim ke PT Outotec, di Jerman untuk dilakukan uji laboratorium dan hasil akhir menentukan desain yang akan digunakan. Pengiriman dilakukan dalam waktu dekat.

“Yang perlu mendapatkan perhatian penting dari warga masyarakat, bahwa kegiatan penambangan tidak dilakukan secara massal, namun bertahap di luas areal 100 sampai 200 hektar pertahun, dari luasan total sekitar 3.000 hektar. Penggalianpun hanya kedalaman 3-6 meter saja,”ujar Boedi.

PENGUKUHAN GUDEP WIRA KARTIKA KODIM 0731
Generasi Muda Alami Masa Sulit

Generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan tujuan nasional, dewasa ini tengah mengalami masa-masa sulit lantaran adanya oknum yang ingin merusak dan merongrong generasi muda ditandai maraknya kasus pemakaian dan peredaran miras dan narkoba pada kaum terpelajar bahkan anak-anaka. Kesenangan sesaat justru dapat menjadi kesengsaran seumur hidup. Padahal masa depan bangsa kita berada di pundak generasi muda sat ini, meskipun juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga gerakan pramuka diharapkan mampu menjadi salah satu sarana mendidik kaum muda menjadi manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur serta menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada NKRI .

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono dalam acara Pengukuhan Pengurus Gugus Depan Wira Kartika dan Pelatih Pramuka Kwarcab Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab, Kamis (10/4). Pengukuhan dilakukan Ketua Kwarcab Kulonprogo Ir.H.Subito. Susunan Majelis Pembimbing Dan Pimpinan Gudep Teritorial Wira Kartika Kulonprogo 2008-2013, Ketua Let.Kol Inf I Made Sukarya , Wakil Ketua Mayor Inf. Sri Wiyanto, Sekretaris Kapten Inf. Casmadi dan 16 anggota dari jajaran Pasi Kodim, Primkopad dan 12 Danramil seKulonprogo. Pimpinan Gugus Depan, Ketua Kapten Inf Sutoyo, Wakil Ketua Pelda Suraji, ditambah Pembina Penegak dan Pembantu Pembina putra dan putri.

"Dengan dikukuhkan Majleis Pembimbing dan Pimpinan Gudep Wira Kartika Kodim 0731 diharapkan semakin meningkatkan peran dan kiprah gerakan pramuka di Kulonprogo untuk membina dan mendidik generasi muda,"kata Mulyono.

Sementara Ketua Majelis Pembimbing , Let Kol Inf I Made Sukarya mengatakan gerakan pramuka diharapkan dapat menjadi semangat untuk membangkitkan nasionalisme dan semangat bela negara.