KULON PROGO PUNYA POTENSI

PERKAYUAN DARI HUTAN RAKYAT

Saat ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 25 ribu hektare, hutan seluas itu kebanyakan ditanami jenis Jati, Sonokeling, Maoni dan Sengon. Tiap tahunnya menurut data dari Subdin Kehutanan dan Perkebunan, dapat menghasilkan kayu Maoni sebanyak 35.000 meter kubik, sedangkan untuk kayu Sengon, tiap tahunnya dapat menghasilkan 6.500 meter kubik.

“Jika harga tiap meter kubiknya kayu Maoni 2 juta rupiah, kita kalikan saja dengan hasil hutan rakyat sebanyak 35.000 meter kubik, hasilnya sangat fantastis. Puluhan miliyar yang dapat kita hasilkan dari hasil hutan rakyat di Kulon Progo, namun hal ini tentunya harus ada usahanya. Untuk itu community logging atau sertifikasi hutan perlu segera di realisasikan untuk melestarikan hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.” tutur Kasubdin Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Kulon Progo, Ir. Junianto Marsudi Utomo saat membuka Pelatihan Kader Community Logging/ Sertifikasi Hutan, Selasa (8/4) di Balai Desa Pagerharjo, Samigaluh.

Pelatihan Kader Community Logging/ Sertifikasi Hutan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YABIMA (Yayasan Bina Insan Masyarakat) yang bekerja sama dengan LSM Telapak, Bogor dan LSM Arupa, Yogyakarta serta The Samdhana Institute. Acara pelatihan tersebut diselenggarakan pada 8-9 April 2008 di balai desa Pagerharjo dan dilanjutkan 10-11 April 2008 di balai desa Kebonharjo.

Menurut Samsul Bahri dari YABIMA, dari sosialisasi sertifikasi hutan tersebut diharapkan dapat mendaftar lahan milik masyarakat seluas 1000 hektare, namun sampai saat ini baru seluas 420 hektare yang didaftarkan. “Dari 1000 Ha target kami saat ini baru 420 Ha yang mendaftarkan lahannya, tapi kami optimistis pada akhirnya akan terdaftar lebih dari 1000 Ha, karena ini baru tahap awal sosialisasi.”, ucap Samsul meyakinkan.

Pada dasarnya, Community Logging/ Sertifikasi Hutan adalah cara mengelola hutan dengan bijaksana, sehingga darat menghindari kerusakan hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, terutama yang menggantungkan hidup dari hasil hutan. Karena dengan sertifikasi hutan masyarakatlah yang mengendalikan pengelolaan hutan dengan transparan, partisipatif karena berbasis masyarakat. Selain itu dengan sertifikasi hutan masyarakat dapat membuka peluang pasar secara terbuka, tidak hanya lokal namun juga pasar internasional, karena saat ini negara-negara maju hanya mau membeli kayu hasil budidaya yang bersertikat.

PENYERAHAN KENANG-KENANGAN PENSIUN 2008

SO’IM : Selesai Jadi PNS Saat Terbaik Terjun Politik

Setelah memasuki purna tugas atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mengisi waktu luang yang terbaik adalah terjun ke dunia politik. Kalau ingin memasuki dunia politik setelah purna tugas adalah sedang bagus-bagusnya. Selain sudah matang atau banyak pengalaman di masa aktif ,telah dibuktikan dengan tokoh-tokoh politik nasional maupun internasional yang terkenal, berpolitik di usia 60 tahun sampai 70 tahun.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Drs.H.So’im,MM dalam acara Penyerahan Kenang-kenangan Pensiun 2008 di Gedung Kaca Pemkab, Selasa (8/4). Jumlah pensiun mencapai 150 orang, terhitung mulai Januari hingga Juli 2008. Sedang kenang-kenangan dari pemerintah kabupaten yang diterima para pensiun masing-masing berupa uang sebesar Rp.1 juta dipotong PPH. Tampak hadir dalam deretan para pensiun, mantan Camat Pengasih Drs.Djemakir yang baru saja pensiun dan telah mantap terjun ke dunia politik dengan bergabung partai pimpinan Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan.

“Saya kurang setuju dengan istilah pensiun, yang baik itu purna tugas karena hanya batasan selesai mengabdi pada negara, padahal setelah purna dapat mengabdikan lagi dengan kegiatan lain, kalau pensiun itu ya telah meninggal dunia. Kalau mau masuk saja di dunia politik, karena usia baru saja purna tugas sedang bagus-bagusnya untuk berpolitik yang didukung oleh banyak pengalaman semasa aktif sebagai PNS. Bahkan dicontohkan tokoh-tokoh politik nasional dan internasional yang populer diusia 60-70,”kata So’im.

Selain berpolitik, menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi DIY yang akhir-akhir ini menekuni peternakan sapi untuk mengisi kegiatan dapat melakukan kegiatan dengan memelihara Sapi atau beternak ikan. Berbekal pengalaman beternak sapi akhir-akhir ini, ia menjelaskan secara rinci seluk beluk persapian, bahkan sampai nilai uang pensiun yang diterima dan dana pinjaman kelompok yang dikucurkan pemkab.

Seperti diketahui pejabat pemkab yang asli Kulonprogo ini, baru bersemangat berbicara masalah ternak sapi sehingga dalam setiap even acara tidak lupa untuk menyelipkan pesan dan cerita tentang ternak sapi yang dijalaninya.

KADARKUM PRATIWI JUARA III NASIONAL

Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme Kecamatan Panjatan yang mewakili Propinsi DIY berhasil keluar sebagai juara III Nasional dalam Lomba Kadarkum Tingkat Nasional di Jakarta 1-5 April yang diikuti perwakilan juara pertama di propinsi se-Indonesia. Hadiah yang diterima ternyata cukup Trofi dan Piagam tanpa uang pembinaan.

Kabag Hukum Pemkab Kulonprogo Bambang Sulistyo SH, Selasa (8/4) mengatakan Kadarkum Pratiwi dari Kulonprogo yang mewakili Propinsi DIY mampu meraih juara III tingkat nasional dan hasil ini cukup membanggakan.

Dalam lomba tingkat nasional materi lomba sangat banyak. Namun yang mendominasi masalah Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah pemerintah di daerah atau otonomi daerah serta undang-undang masalah Korupsi.

Bambang berharap dengan adanya juara III nasional dapat memotivasi Kadarkum lainnya untuk berusaha meningkatkan diri.”Kadarkum sebagai wahana untuk penyuluhan hukum di masyarakat sekitar, maka warga sekitarnya juga mempunyai kesadaran hukum yang mantap,”katanya.

Sementara Juara I diraih Kadarkum dari Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah dan juara II dari Kadarkum Palembang Sumatera Selatan.