Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional
Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.
25 Februari, 2008
Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional
Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.
Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.
Keberpihakan Pemerintah Pengaruhi Kesejahteraan Petani
Keberpihakan pemerintah kepada petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani secara luas. Sehingga pemerintah hendaknya selalu mencermati setiap permasalahan dan kebutuhan petani secara luas agar kesejahteraan petani terus meningkat. Sebagai contoh, pemerintah hendaknya mencermati apakan kebijakan yang selama ini diterapkan bisa berjalan baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena kesejahteraan petani tidak hanya tercipta melalui satu komponen seperti peningkatan hasil pertanian. Namun, peningkatan juga akan terjadi jika penjualan dari hasil pertanian tersebut stabil dan lebih baik dari biaya produksi. Untuk itu, semua komponen pendukung tersebut harus dicermati dan diperhatikan agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Demikian Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengungkapkan Senin (17/3) dalam acara Audensi dengan produsen dan distributor pupuk di Kulon Progo yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Kelautan (Dipertalaut) Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kasubid Sosial dan Ekonomi Bappeda Eko Wisnu Wardana,SE, Perwakilan produsen pupuk PUSRI dan Petrokimia Sukirno dan Yahya, distributor pupuk untuk Kulon Progo serta undangan yang lain.
Penjualan hasil pertanian misalnya, sering terjadi kalau terjadi kenaikan harga hasil pertanian konsumen selalu berteriak dan kalau anjlok produsen yang ganti teriak. ”Namun kebanyakan teriakan dari produsen (petani) kurang diperhatikan yang menyebabkan kesejahteraan petani tidak pernah ada peningkatan dan petani terus dirugikan,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan yang telah diambil pemerintah seperti memberikan subsidi pupuk bagi petani misalnya, kebijakan tersebut juga harus dicermati. Apakah dampak yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan peningkatan bagi kesejahteraan petani secara luas.
Bupati memaparkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, untuk setiap 1 hektar lahan pertanian membutuhkan kurang lebih 450 kg pupuk. Untuk 1 kg misalnya, bersubsidi RP 1.000 jadi untuk 450 kg pupuk akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 450.000. Hasil ini akan lain jika yang terjadi adalah kestabilan harga hasil pertanian sehingga petani bisa menjual dengan harga yang wajar.
Misalnya, harga yang wajar untuk setiap 1 kg beras adalah Rp 5.500 sementara harga pasaran yang terjadi adalah Rp 4.500/kg. Padahal setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton atau akan menghasilkan beras sebanyak 4 ton. Dengan asumsi harga wajar berarti petani akan dapatkan keuntungan lebih dari harga subsidi sebesar Rp 4 juta. Karena harga bersubsidi, petani hanya bisa menjual Rp 4.500/kg. ”Dari perhitungan itu berarti bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita petani,” katanya.
Di sisi lain Toyo juga menharapkan adanya peningkatan kemampuan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian. Karena selama ini petugas PPL adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan para petani. Jangan sampai para petugas yang kerjanya adalah sebagai penyuluh pertanian tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi sebuah penyakit pada tanaman karena tidak pernah melakukan penelitian, lanjut Toyo.
Sementara itu, Menurut Kepala Dipertalaut Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki mengatakan bahwa saat ini permaslahan pupuk bagi petani bukan masalah harga. Namun saat ini, permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan pupuk. Karena dari produsen pupuk sering kesulitan masalah pendistribusiannya.
Sedangkan Perwakilan produsen pupuk bersubsidi (PUSRI) untuk Kulon progo mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kulon Progo untuk tahun 2008. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2008 untuk tahun Kulon Progo adalah, Urea 12.949 ton, SP-36 4.730 ton, ZA 3.510 ton, NPK 3.386 dan Pupuk Organik 4.008 ton.
Keberpihakan pemerintah kepada petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani secara luas. Sehingga pemerintah hendaknya selalu mencermati setiap permasalahan dan kebutuhan petani secara luas agar kesejahteraan petani terus meningkat. Sebagai contoh, pemerintah hendaknya mencermati apakan kebijakan yang selama ini diterapkan bisa berjalan baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena kesejahteraan petani tidak hanya tercipta melalui satu komponen seperti peningkatan hasil pertanian. Namun, peningkatan juga akan terjadi jika penjualan dari hasil pertanian tersebut stabil dan lebih baik dari biaya produksi. Untuk itu, semua komponen pendukung tersebut harus dicermati dan diperhatikan agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Demikian Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengungkapkan Senin (17/3) dalam acara Audensi dengan produsen dan distributor pupuk di Kulon Progo yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Kelautan (Dipertalaut) Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kasubid Sosial dan Ekonomi Bappeda Eko Wisnu Wardana,SE, Perwakilan produsen pupuk PUSRI dan Petrokimia Sukirno dan Yahya, distributor pupuk untuk Kulon Progo serta undangan yang lain.
Penjualan hasil pertanian misalnya, sering terjadi kalau terjadi kenaikan harga hasil pertanian konsumen selalu berteriak dan kalau anjlok produsen yang ganti teriak. ”Namun kebanyakan teriakan dari produsen (petani) kurang diperhatikan yang menyebabkan kesejahteraan petani tidak pernah ada peningkatan dan petani terus dirugikan,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan yang telah diambil pemerintah seperti memberikan subsidi pupuk bagi petani misalnya, kebijakan tersebut juga harus dicermati. Apakah dampak yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan peningkatan bagi kesejahteraan petani secara luas.
Bupati memaparkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, untuk setiap 1 hektar lahan pertanian membutuhkan kurang lebih 450 kg pupuk. Untuk 1 kg misalnya, bersubsidi RP 1.000 jadi untuk 450 kg pupuk akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 450.000. Hasil ini akan lain jika yang terjadi adalah kestabilan harga hasil pertanian sehingga petani bisa menjual dengan harga yang wajar.
Misalnya, harga yang wajar untuk setiap 1 kg beras adalah Rp 5.500 sementara harga pasaran yang terjadi adalah Rp 4.500/kg. Padahal setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton atau akan menghasilkan beras sebanyak 4 ton. Dengan asumsi harga wajar berarti petani akan dapatkan keuntungan lebih dari harga subsidi sebesar Rp 4 juta. Karena harga bersubsidi, petani hanya bisa menjual Rp 4.500/kg. ”Dari perhitungan itu berarti bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita petani,” katanya.
Di sisi lain Toyo juga menharapkan adanya peningkatan kemampuan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian. Karena selama ini petugas PPL adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan para petani. Jangan sampai para petugas yang kerjanya adalah sebagai penyuluh pertanian tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi sebuah penyakit pada tanaman karena tidak pernah melakukan penelitian, lanjut Toyo.
Sementara itu, Menurut Kepala Dipertalaut Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki mengatakan bahwa saat ini permaslahan pupuk bagi petani bukan masalah harga. Namun saat ini, permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan pupuk. Karena dari produsen pupuk sering kesulitan masalah pendistribusiannya.
Sedangkan Perwakilan produsen pupuk bersubsidi (PUSRI) untuk Kulon progo mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kulon Progo untuk tahun 2008. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2008 untuk tahun Kulon Progo adalah, Urea 12.949 ton, SP-36 4.730 ton, ZA 3.510 ton, NPK 3.386 dan Pupuk Organik 4.008 ton.
Keberpihakan Pemerintah Pengaruhi Kesejahteraan Petani
Keberpihakan pemerintah kepada petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani secara luas. Sehingga pemerintah hendaknya selalu mencermati setiap permasalahan dan kebutuhan petani secara luas agar kesejahteraan petani terus meningkat. Sebagai contoh, pemerintah hendaknya mencermati apakan kebijakan yang selama ini diterapkan bisa berjalan baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena kesejahteraan petani tidak hanya tercipta melalui satu komponen seperti peningkatan hasil pertanian. Namun, peningkatan juga akan terjadi jika penjualan dari hasil pertanian tersebut stabil dan lebih baik dari biaya produksi. Untuk itu, semua komponen pendukung tersebut harus dicermati dan diperhatikan agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Demikian Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengungkapkan Senin (17/3) dalam acara Audensi dengan produsen dan distributor pupuk di Kulon Progo yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Kelautan (Dipertalaut) Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kasubid Sosial dan Ekonomi Bappeda Eko Wisnu Wardana,SE, Perwakilan produsen pupuk PUSRI dan Petrokimia Sukirno dan Yahya, distributor pupuk untuk Kulon Progo serta undangan yang lain.
Penjualan hasil pertanian misalnya, sering terjadi kalau terjadi kenaikan harga hasil pertanian konsumen selalu berteriak dan kalau anjlok produsen yang ganti teriak. ”Namun kebanyakan teriakan dari produsen (petani) kurang diperhatikan yang menyebabkan kesejahteraan petani tidak pernah ada peningkatan dan petani terus dirugikan,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan yang telah diambil pemerintah seperti memberikan subsidi pupuk bagi petani misalnya, kebijakan tersebut juga harus dicermati. Apakah dampak yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan peningkatan bagi kesejahteraan petani secara luas.
Bupati memaparkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, untuk setiap 1 hektar lahan pertanian membutuhkan kurang lebih 450 kg pupuk. Untuk 1 kg misalnya, bersubsidi RP 1.000 jadi untuk 450 kg pupuk akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 450.000. Hasil ini akan lain jika yang terjadi adalah kestabilan harga hasil pertanian sehingga petani bisa menjual dengan harga yang wajar.
Misalnya, harga yang wajar untuk setiap 1 kg beras adalah Rp 5.500 sementara harga pasaran yang terjadi adalah Rp 4.500/kg. Padahal setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton atau akan menghasilkan beras sebanyak 4 ton. Dengan asumsi harga wajar berarti petani akan dapatkan keuntungan lebih dari harga subsidi sebesar Rp 4 juta. Karena harga bersubsidi, petani hanya bisa menjual Rp 4.500/kg. ”Dari perhitungan itu berarti bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita petani,” katanya.
Di sisi lain Toyo juga menharapkan adanya peningkatan kemampuan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian. Karena selama ini petugas PPL adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan para petani. Jangan sampai para petugas yang kerjanya adalah sebagai penyuluh pertanian tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi sebuah penyakit pada tanaman karena tidak pernah melakukan penelitian, lanjut Toyo.
Sementara itu, Menurut Kepala Dipertalaut Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki mengatakan bahwa saat ini permaslahan pupuk bagi petani bukan masalah harga. Namun saat ini, permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan pupuk. Karena dari produsen pupuk sering kesulitan masalah pendistribusiannya.
Sedangkan Perwakilan produsen pupuk bersubsidi (PUSRI) untuk Kulon progo mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kulon Progo untuk tahun 2008. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2008 untuk tahun Kulon Progo adalah, Urea 12.949 ton, SP-36 4.730 ton, ZA 3.510 ton, NPK 3.386 dan Pupuk Organik 4.008 ton.
Keberpihakan pemerintah kepada petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani secara luas. Sehingga pemerintah hendaknya selalu mencermati setiap permasalahan dan kebutuhan petani secara luas agar kesejahteraan petani terus meningkat. Sebagai contoh, pemerintah hendaknya mencermati apakan kebijakan yang selama ini diterapkan bisa berjalan baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena kesejahteraan petani tidak hanya tercipta melalui satu komponen seperti peningkatan hasil pertanian. Namun, peningkatan juga akan terjadi jika penjualan dari hasil pertanian tersebut stabil dan lebih baik dari biaya produksi. Untuk itu, semua komponen pendukung tersebut harus dicermati dan diperhatikan agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Demikian Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengungkapkan Senin (17/3) dalam acara Audensi dengan produsen dan distributor pupuk di Kulon Progo yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Kelautan (Dipertalaut) Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kasubid Sosial dan Ekonomi Bappeda Eko Wisnu Wardana,SE, Perwakilan produsen pupuk PUSRI dan Petrokimia Sukirno dan Yahya, distributor pupuk untuk Kulon Progo serta undangan yang lain.
Penjualan hasil pertanian misalnya, sering terjadi kalau terjadi kenaikan harga hasil pertanian konsumen selalu berteriak dan kalau anjlok produsen yang ganti teriak. ”Namun kebanyakan teriakan dari produsen (petani) kurang diperhatikan yang menyebabkan kesejahteraan petani tidak pernah ada peningkatan dan petani terus dirugikan,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan yang telah diambil pemerintah seperti memberikan subsidi pupuk bagi petani misalnya, kebijakan tersebut juga harus dicermati. Apakah dampak yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan peningkatan bagi kesejahteraan petani secara luas.
Bupati memaparkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, untuk setiap 1 hektar lahan pertanian membutuhkan kurang lebih 450 kg pupuk. Untuk 1 kg misalnya, bersubsidi RP 1.000 jadi untuk 450 kg pupuk akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 450.000. Hasil ini akan lain jika yang terjadi adalah kestabilan harga hasil pertanian sehingga petani bisa menjual dengan harga yang wajar.
Misalnya, harga yang wajar untuk setiap 1 kg beras adalah Rp 5.500 sementara harga pasaran yang terjadi adalah Rp 4.500/kg. Padahal setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton atau akan menghasilkan beras sebanyak 4 ton. Dengan asumsi harga wajar berarti petani akan dapatkan keuntungan lebih dari harga subsidi sebesar Rp 4 juta. Karena harga bersubsidi, petani hanya bisa menjual Rp 4.500/kg. ”Dari perhitungan itu berarti bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita petani,” katanya.
Di sisi lain Toyo juga menharapkan adanya peningkatan kemampuan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian. Karena selama ini petugas PPL adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan para petani. Jangan sampai para petugas yang kerjanya adalah sebagai penyuluh pertanian tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi sebuah penyakit pada tanaman karena tidak pernah melakukan penelitian, lanjut Toyo.
Sementara itu, Menurut Kepala Dipertalaut Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki mengatakan bahwa saat ini permaslahan pupuk bagi petani bukan masalah harga. Namun saat ini, permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan pupuk. Karena dari produsen pupuk sering kesulitan masalah pendistribusiannya.
Sedangkan Perwakilan produsen pupuk bersubsidi (PUSRI) untuk Kulon progo mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kulon Progo untuk tahun 2008. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2008 untuk tahun Kulon Progo adalah, Urea 12.949 ton, SP-36 4.730 ton, ZA 3.510 ton, NPK 3.386 dan Pupuk Organik 4.008 ton.
RESMIKAN BANGSAL KELAS III RSUD WATES dan Gedung Pemulasaran Jenazah
Bupati : Kesadaran Berobat Meningkat
Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates semakin lama semakin baik Penggunjung dan pengguna layanan kesehatan makin berkembang. Hal ini bukan berarti orang yang sakit bertambah, namun kesadaran berobat masyarakat di RSUD semakin tinggi. Untuk itu diperlukan tambahan sarana dan prasarana yang memadai, terlebih dalam era global ke depan para investor yang datang ke Kulonprogo membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga diperlukan tambahan peralatan-peralatan kesehatan yang modern, meskipun hanya rumah sakit type C tetapi peralatannya type A. Meski sudah ada ruangan kelas VIP namun kedepan perlu dipersiapkan ruang untuk kelas VVIP.
Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan hal itu Selaku Irup dalam Upacara Hari Bhakti RSUD Wates ke-25 di halaman RSUD setempat, Selasa (26/2). Turut hadir Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Sekda Drs.H.So’im,MM, Kadinas Kesehatan dr.Lestaryono,M.Kes, Kabag Kesra Setda Arief Sudarmanto,SH, Kakant Humas Drs.R.Agus Santosa,MA. Dalam kesempatan itu Bupati menyematkan PIN “Melayani dengan senyum,”memberikan tali asih karyawan purna tugas dan mencanangkan Bebas rokok di lingkungan RSUD Wates. Selain itu juga meresmikan pengoperasian bangsal perawatan kelas III (Edelweis) yang mampu menampung 28 pasien dan 1 isolasi, gedung pemulasaran Jenazah dan ruang Komite Medis
Dalam kesempatan itu Bupati berharap agar nasib kesejahteraan karyawan diperhatikan karena statusnya agak berbeda.” Kami harapkan kepada Direktur untuk memperhatikan nasib karyawannya karena statusnya berbeda meski sama-sama PNSD, tetapi punya resiko, displin, dan pengabdian yang tinggi, dibanding pegawai di tempat lain, bahkan tidak punya kesempatan untuk bermain catur, ”pesan Toyo.
Terkait pelayanan Bupati minta RSUD tidak menjadi rumah yang nambah sakit bagi pasien dan mengurangi serta meminimalisir orang yang istirahat terakhir di RSUD atau meninggal karena tidak tertolong.
Sementara Direktur RSUD Wates dr.H.Bambang Haryatno,M.Kes mengatakan memasuki usia seperempat abad ini, telah mampu memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang si miskin atau kaya. Hal ini tercermin dengan tersedianya rawat inap VIP maupun kelas III sebagai cerminan lembaga kesehatan yang berorientasi sosial namun menyediakan layanan yang menguntungkan karena RSUD merupakan lembaga swadana yang dituntut mandiri.
“Perkembangan 10 tahun terakhir, SDM 1997 berjumlah 256 orang termasuk tenaga medis 18 dokter .Saat ini karyawan mencapai 396 orang tenaga medis 23 orang. Jumlah tempat tidur 1997 baru 111 tempat tidur saat ini 199 tempat tidur VIP kelas 1,2 dan kelas 3 serta penambahan sarana prasarana modern, sedangkan kunjungan pasien rawat jalan rata rata 1997 adalah 100 saat ini 250 pasien lebih perhari,”jelas Bamabang
Ditambahkan memasuki dekade tahun 2000 sampai sekarang pelayanan di RSUD telah berkembang menjadi 13 poliklinik rawat jalan, 6 jenis pelayanan rawat inap, dan sebelas layanan penunjang. Sesuai WISN (World load Indicator Staff Need) jumlah kebutuhan karyawan RSUD Wates 425 karyawan akhir Desember 2007 baru ada 396 orang, sehingga masih kurang 29 orang terutama tenaga strategis yakni perawat dan dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum.
Upacara Hari Bhakti ini merupakan peringatan saat berpindahnya RSUD Wates dari lokasi lama di sebelah barat alun-alaun yang sekarang ditempati Dinas Kesehatan ke lokasi sekarang. Perpindahan itu dilakukan pada 26 Pebruari 1983.
Selain upacara rangkaian kegiatan Hari Bhakti meliputi Lomba Kebersihan antar unit pelayanan (11-16/2), Donor Darah Rabu (20/2), Seminar kesehatan tentang Diabetes Melitus dan segala permasalahannya Sabtu (23/2), dan jalan santai karyawan beserta keluarga serta pentas seni pada hari Minggu (2/3).
Bupati : Kesadaran Berobat Meningkat
Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates semakin lama semakin baik Penggunjung dan pengguna layanan kesehatan makin berkembang. Hal ini bukan berarti orang yang sakit bertambah, namun kesadaran berobat masyarakat di RSUD semakin tinggi. Untuk itu diperlukan tambahan sarana dan prasarana yang memadai, terlebih dalam era global ke depan para investor yang datang ke Kulonprogo membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga diperlukan tambahan peralatan-peralatan kesehatan yang modern, meskipun hanya rumah sakit type C tetapi peralatannya type A. Meski sudah ada ruangan kelas VIP namun kedepan perlu dipersiapkan ruang untuk kelas VVIP.
Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan hal itu Selaku Irup dalam Upacara Hari Bhakti RSUD Wates ke-25 di halaman RSUD setempat, Selasa (26/2). Turut hadir Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Sekda Drs.H.So’im,MM, Kadinas Kesehatan dr.Lestaryono,M.Kes, Kabag Kesra Setda Arief Sudarmanto,SH, Kakant Humas Drs.R.Agus Santosa,MA. Dalam kesempatan itu Bupati menyematkan PIN “Melayani dengan senyum,”memberikan tali asih karyawan purna tugas dan mencanangkan Bebas rokok di lingkungan RSUD Wates. Selain itu juga meresmikan pengoperasian bangsal perawatan kelas III (Edelweis) yang mampu menampung 28 pasien dan 1 isolasi, gedung pemulasaran Jenazah dan ruang Komite Medis
Dalam kesempatan itu Bupati berharap agar nasib kesejahteraan karyawan diperhatikan karena statusnya agak berbeda.” Kami harapkan kepada Direktur untuk memperhatikan nasib karyawannya karena statusnya berbeda meski sama-sama PNSD, tetapi punya resiko, displin, dan pengabdian yang tinggi, dibanding pegawai di tempat lain, bahkan tidak punya kesempatan untuk bermain catur, ”pesan Toyo.
Terkait pelayanan Bupati minta RSUD tidak menjadi rumah yang nambah sakit bagi pasien dan mengurangi serta meminimalisir orang yang istirahat terakhir di RSUD atau meninggal karena tidak tertolong.
Sementara Direktur RSUD Wates dr.H.Bambang Haryatno,M.Kes mengatakan memasuki usia seperempat abad ini, telah mampu memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang si miskin atau kaya. Hal ini tercermin dengan tersedianya rawat inap VIP maupun kelas III sebagai cerminan lembaga kesehatan yang berorientasi sosial namun menyediakan layanan yang menguntungkan karena RSUD merupakan lembaga swadana yang dituntut mandiri.
“Perkembangan 10 tahun terakhir, SDM 1997 berjumlah 256 orang termasuk tenaga medis 18 dokter .Saat ini karyawan mencapai 396 orang tenaga medis 23 orang. Jumlah tempat tidur 1997 baru 111 tempat tidur saat ini 199 tempat tidur VIP kelas 1,2 dan kelas 3 serta penambahan sarana prasarana modern, sedangkan kunjungan pasien rawat jalan rata rata 1997 adalah 100 saat ini 250 pasien lebih perhari,”jelas Bamabang
Ditambahkan memasuki dekade tahun 2000 sampai sekarang pelayanan di RSUD telah berkembang menjadi 13 poliklinik rawat jalan, 6 jenis pelayanan rawat inap, dan sebelas layanan penunjang. Sesuai WISN (World load Indicator Staff Need) jumlah kebutuhan karyawan RSUD Wates 425 karyawan akhir Desember 2007 baru ada 396 orang, sehingga masih kurang 29 orang terutama tenaga strategis yakni perawat dan dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum.
Upacara Hari Bhakti ini merupakan peringatan saat berpindahnya RSUD Wates dari lokasi lama di sebelah barat alun-alaun yang sekarang ditempati Dinas Kesehatan ke lokasi sekarang. Perpindahan itu dilakukan pada 26 Pebruari 1983.
Selain upacara rangkaian kegiatan Hari Bhakti meliputi Lomba Kebersihan antar unit pelayanan (11-16/2), Donor Darah Rabu (20/2), Seminar kesehatan tentang Diabetes Melitus dan segala permasalahannya Sabtu (23/2), dan jalan santai karyawan beserta keluarga serta pentas seni pada hari Minggu (2/3).
PENGDA DIY LANTIK PSSI KULONPROGO
Tingkatkan Prestasi Tambah Pelatih
Pengcab berperan besar dalam memajukan sepakbola dengan mencetak pemain lewat kompetisi klub-klub amatir di wilayahnya. Meskipun belum mampu meraih prestasi yang bagus Kulonprogo dengan jumlah lapangan dan klub yang cukup banyak tentu akan bisa meraih kesuksesan di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Pengda PSSI DIY dr Hadianto Ismangoen SpA dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo periode 2007-2012 di Gedung Kaca, Minggu (24/2) malam lalu. Kulonprogo mempunyai sarana yang cukup untuk memutar kompetisi dengan baik, karena hampir setiap klub mempunyai lapangan sendiri-sendiri. Maka ia berharap Pengcab yang baru nanti dapat meningkatkan kompetisi di Kulonprogo.” Namun demikian kita juga turut prihatin karena persepakbolaan di tanah air tahun ini dalam final Liga Indonesia malah dipertandingkan tanpa penonton,”keluh Ismangoen..
Sedang Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo mengatakan, meningkatnya prestasi sepakbola sebagian besar adalah factor pelatih, karena kalau pemainnya baik tetapi pelatihnya tidak mampu tidak akan meraih prestasi yang baik. Meskipun pelatih sepakbola Kulonprogo telah cukup memadai, namun untuk meraih kedepan lebih baik lagi diperlukan tambahan pelatih dari luar, sehingga apabila keduanya digabungkan akan mempunyai keberhasilan yang sangat besar. “Suksesnya para pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo ini kedepan adalah apakah dalam Porda mendatang tetap menjadi juru kunci, kalau semuanya mau berubah yang diawali dari diri kita masing-masing, saya yakin pasti bisa,” kata Toyo berapi-api.
Pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo yang dilantik Drs H.Mulyono sebagai Ketua Umum, Drs Suharto (Sekretaris) dan Nurhadi, SE sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan dibagi 9 komite: Komite Keuangan ketua Anung Marganto,SH, Komite Kompetisi. Ketua Aris Swasono,S.Pd, Komite Sepakbola, Teknik, Strategi dan Pengembangan ketua Maruto,SIP, Komite Wasit ketua Surono, BA, Komite Hukum, status pemain, etika dan fair play ketua Drs.Saiman, Komite Futsal, usia muda dan sepakbola wanita ketua Suroso,S.Pd, Komite Media, Promosi, Marketing ketua Drs.Agus Santosa,MA, Komite keamanan ketua Made Arsa Wijaya,SH, dan Komite Medis ketua dr.Budi Ismanto, HS. Sementara Kesekretariatan ketua Drs.Nurhadiyanto.
Tingkatkan Prestasi Tambah Pelatih
Pengcab berperan besar dalam memajukan sepakbola dengan mencetak pemain lewat kompetisi klub-klub amatir di wilayahnya. Meskipun belum mampu meraih prestasi yang bagus Kulonprogo dengan jumlah lapangan dan klub yang cukup banyak tentu akan bisa meraih kesuksesan di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Pengda PSSI DIY dr Hadianto Ismangoen SpA dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo periode 2007-2012 di Gedung Kaca, Minggu (24/2) malam lalu. Kulonprogo mempunyai sarana yang cukup untuk memutar kompetisi dengan baik, karena hampir setiap klub mempunyai lapangan sendiri-sendiri. Maka ia berharap Pengcab yang baru nanti dapat meningkatkan kompetisi di Kulonprogo.” Namun demikian kita juga turut prihatin karena persepakbolaan di tanah air tahun ini dalam final Liga Indonesia malah dipertandingkan tanpa penonton,”keluh Ismangoen..
Sedang Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo mengatakan, meningkatnya prestasi sepakbola sebagian besar adalah factor pelatih, karena kalau pemainnya baik tetapi pelatihnya tidak mampu tidak akan meraih prestasi yang baik. Meskipun pelatih sepakbola Kulonprogo telah cukup memadai, namun untuk meraih kedepan lebih baik lagi diperlukan tambahan pelatih dari luar, sehingga apabila keduanya digabungkan akan mempunyai keberhasilan yang sangat besar. “Suksesnya para pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo ini kedepan adalah apakah dalam Porda mendatang tetap menjadi juru kunci, kalau semuanya mau berubah yang diawali dari diri kita masing-masing, saya yakin pasti bisa,” kata Toyo berapi-api.
Pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo yang dilantik Drs H.Mulyono sebagai Ketua Umum, Drs Suharto (Sekretaris) dan Nurhadi, SE sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan dibagi 9 komite: Komite Keuangan ketua Anung Marganto,SH, Komite Kompetisi. Ketua Aris Swasono,S.Pd, Komite Sepakbola, Teknik, Strategi dan Pengembangan ketua Maruto,SIP, Komite Wasit ketua Surono, BA, Komite Hukum, status pemain, etika dan fair play ketua Drs.Saiman, Komite Futsal, usia muda dan sepakbola wanita ketua Suroso,S.Pd, Komite Media, Promosi, Marketing ketua Drs.Agus Santosa,MA, Komite keamanan ketua Made Arsa Wijaya,SH, dan Komite Medis ketua dr.Budi Ismanto, HS. Sementara Kesekretariatan ketua Drs.Nurhadiyanto.
Langganan:
Postingan (Atom)
