05 Februari, 2008


PEMKAB PERTAHANKAN JATAH CAMAT WANITA
Ir.ASPIYAH Camat Panjatan

Dari 12 camat di wilayah Kulonprogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap mempertahankan jabatan camat yang dipegang wanita berjumlah dua orang. Saat ini jabatan camat yang dipegang wanita adalah Nur Harini sebagai camat Panjatan dan Sri Utami sebagai camat Kokap. Nur Harini beberapa bulan lalu telah pensiun, dan untuk mengisi kekosongan camat Panjatan ini, Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H. Mulyono melantik Ir.Aspiyah,M.Si sebagai camat Panjatan bersamaan pelantikan pejabat eselon III sebanyak 18 orang dan eselon IV sebanyak 31 orang di Gedung Kaca Wates, Senin (4/2).
Pejabat lainnya yang dilantik antara lain Camat Lendah Drs.Eka Pranyata menggantikan Drs.Muhajir yang telah pensiun. Sri Utari,SH yang bergeser sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu. Drh.Sabar Widodo Kepala BIPP menempati pos baru sebagai Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan. Ir.Subagyo sebagai Sekretaris BAPPEDA, Eko Wisnu Wardhana,SE sebagai Kabid Ekonomi BAPPEDA.
Ir.Aspiyah yang sebelumnya menjabat Kasubid Anggaran Pembangunan BPKD ditemui seusai pelantikan mengaku siap menjalankan tugas barunya sebagai camat Panjatan. “Kami mohon doa restunya, semoga dapat melaksanakan tugas dan program-program kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun melalui APBD, bisa berjalan dengan baik dan lancer,”katanya.
Dalam memulai tugas barunya, langkah pertama selain akan melakukan koordinasi dilingkungan kecamatan termasuk muspika, yang tidak kalah penting melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pemerintah dan semua pihak harus bersama-sama memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik , bersih, responsive, terbuka dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan yang baik. Untuk mencapainya bukanlah suatu hal yang ringan karena diperlukan SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Semua pejabat dan aparat untuk senantiasa dapatv mendayagunakan segenap sumber daya yang dimiliki instansi secara optimal, sensitif dan responsive terhadap fenomena yang ada dan mampu menjadikan peluang dan tantangan sebagai motivasi untuk senantiasa mencoba memanfaatkannya guna memacu diri, kreatif dan inovatif guna mendorong langkah kea rah kemajuan, kritis tetapi etsi berupaya meningkatkan diri baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.
PNPM-PPK DI LENDAH
Pelaksana ‘Tekor’ Karena Pekerjaan Over Volume

Pelaksana pembangunan jalan corblok di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah mengalami kekurangan dana alias ‘tekor’. Pasalnya, pembangunan jalan yang dibiayai dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) itu mengalami pembengkakan biaya. Dari rencana sebesar Rp. 166 juta ternyata menghabiskan Rp. 176,6 juta, atau ‘tekor’ Rp. 10,6 juta.
Demikian dikatakan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM PPK Desa Jatirejo Darno, saat dilakukan monitoring oleh tim koordinasi tingkat Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (2/2). Monitoring dipimpin oleh Drs Slamet Riyadi yang disertai pula oleh Ketua Komisi III DPRD H Humam Turmudzi, SH.
Over volume tersebut, tambah Darno, terjadi akibat dari kondisi lapangan dan kemauan masyarakat. Semula, kata dia, corblok direncanakan setebal 12 cm. Namun karena kondisi badan jalan tidak rata, tebal corblok pun tidak tidak rata. Rata-rata menjadi 15 cm, bahkan di bagian-bagian tertentu ada yang 28 cm.
“Akibatnya harus ditambah material secukupnya karena masyarakat minta agar panjang dan lebar bangunan harus sesuai rencana, yakni 244 x 1,5 meter,” ungkap Darno.
Beruntung, katanya, masyarakat konsekuen dengan kemauannya. Seluruh pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong. Tidak ada satupun tenaga kerja yang minta dibayar. Padahal kalau diuangkan nilai upah mencapai sekitar Rp 74 juta, jelas Darno.
Menyinggung tentang pengganti ketekoran dana, Darno menuturkan, saat ini sudah bisa dilunasi dengan APBDes Jatirejo dan iuran warga. “Setelah kami musyawarahkan dengan Pak Kepala Desa bersama BPD dan LPMD, Pemdes mau ‘nomboki’ ketekoran. Dan sebagian warga yang mampu juga mau membayar iuran,” katanya.
Lebih jauh Darno menjelaskan, keberadaan jalan itu memang cukup vital bagi masyarakat setempat. Antara lain menjadi penghubung bagi warga Pedukuhan Bonosoro, Jatisari dan Jimatan serta menjadi jalan utama untuk menuju jalan besar.
“Dulu jalan ini hanya diuruk dengan batu putih dan tidak rata sehingga sangat sulit untuk dilewati. Setelah dibangun corblok semua jenis kendaraan bisa leawt lebih lancar, termasuk kendaraan roda 4,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Humam menyatakan, salah satu kelebihan PNPM-PPK, masyarakat merasa lebih handarbeni atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga di samping nilai swadayanya besar mereka juga mau bertanggung jawab bila terjadi kekurangan dana. Ini jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilaksanakan pemborong, yang biasanya malah mencari untung, katanya.
“Yang perlu disosialisasikan secara intensif adalah pada pemeliharaan bangunan. Karena itu menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemanfaat. Jangan sampai saat membangun swadayanya besar, tetapi nanti masyarakat justru enggan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan,” pintanya.