AKIBAT SALAH URUS DI BIDANG MARITIM
Indonesia Rugi US $ 20-25 Milyar Pertahun
Akibat salah urus di bidang maritim Indonesia mengalami kerugian sekitar US $ 20-25 pertahun, yang disebabkan oleh berbagai kegiatan ilegal melalui laut. Di samping itu juga telah menimbulkan kerugian politis berupa peristiwa pengambilalihan Pulau Ambalat oleh Malaysia.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Maritim Captain Henky MJ Lumentah M Mar LLM saaat menjadi pembicara dalam semiloka Merintis Kembali Kejayaan Negeri yang digelar oleh Karang Taruna DIY, Sabtu (26/4) di gedung Kaca Pemkab Kulon Progo. Acara itu dihadiri Wabup Drs H Mulyono, Ketua Karang Taruna DIY GKR Hemas, ketua Karang Taruna Kulon Progo Bima Prasetya, SH dan diikuti oleh pengurus organisasi pemuda se Kulon Progo.
Sebenarnya, tambah Lumentah, di jaman Orde Lama pemerintah telah memberikan perhatian khusus dan serius pada bidang kelautan. Yakni dengan membentuk Dewan Angkatan Laut dan Dewan Maritim untuk meningkatkan keamanan laut dan kepentingan pembangunan maritime secara keseluruhan. “Pada saat itu Armada Angkatan Laut dan Armada Pelayaran Niaga kita menjadi yang terkuat di Asia Tenggara,” ujarnya.
Namun, ungkapnya, di era Orde Baru kekuatan itu merosot tajam. Sistem keamanan laut semakin tidak efektif dan efisien. Hal itu berlangsung terus sampai sekarang serta sangat merugikan perekonomian nasional, keuangan negara dan merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, tandas Lumentah.
Dikatakan, sesungguhnya Indonesia sebagai negara maritim berbentuk kepulauan terbesar di dunia memiliki keunggulan komparatif nasional di bidang maritim. Apabila dikelola dengan konsepsi dan kebijakan yang benar akan menjadi keunggulan kompetitif nasional dalam persaingan internasional. “Industri maritime nasional seharusnya menjadi lokomotif untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan bangsa,” tegasnya.
Sementara Mulyono menyatakan, saat ini Pemkab Kulon Progo telah berupaya untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki. Yakni dengan membangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) ‘Tanjung Adikarta’ di Karangwuni. PPS itu diproyeksikan akan dapat menghasilkan sekitar 27 ribu ton ikan laut per tahun dan akan menyerap tenaga kerja sekitar 5.000 orang yang secara langsung bekerja di sector perikanan.
“Yang lebih besar justru tenaga kerja yang bekerja di perindustian yang muncul sebagai multiplayer effecnya seperti pabrik kapal, bengkel, jarring dan pabrik es. Itu diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja 10 ribu orang. Sehingga totalnya mencapai sekitar 15.000 tenaga kerja akan terserap di PPS tersebut,” jelas Mulyono.
Indonesia Rugi US $ 20-25 Milyar Pertahun
Akibat salah urus di bidang maritim Indonesia mengalami kerugian sekitar US $ 20-25 pertahun, yang disebabkan oleh berbagai kegiatan ilegal melalui laut. Di samping itu juga telah menimbulkan kerugian politis berupa peristiwa pengambilalihan Pulau Ambalat oleh Malaysia.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Maritim Captain Henky MJ Lumentah M Mar LLM saaat menjadi pembicara dalam semiloka Merintis Kembali Kejayaan Negeri yang digelar oleh Karang Taruna DIY, Sabtu (26/4) di gedung Kaca Pemkab Kulon Progo. Acara itu dihadiri Wabup Drs H Mulyono, Ketua Karang Taruna DIY GKR Hemas, ketua Karang Taruna Kulon Progo Bima Prasetya, SH dan diikuti oleh pengurus organisasi pemuda se Kulon Progo.
Sebenarnya, tambah Lumentah, di jaman Orde Lama pemerintah telah memberikan perhatian khusus dan serius pada bidang kelautan. Yakni dengan membentuk Dewan Angkatan Laut dan Dewan Maritim untuk meningkatkan keamanan laut dan kepentingan pembangunan maritime secara keseluruhan. “Pada saat itu Armada Angkatan Laut dan Armada Pelayaran Niaga kita menjadi yang terkuat di Asia Tenggara,” ujarnya.
Namun, ungkapnya, di era Orde Baru kekuatan itu merosot tajam. Sistem keamanan laut semakin tidak efektif dan efisien. Hal itu berlangsung terus sampai sekarang serta sangat merugikan perekonomian nasional, keuangan negara dan merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, tandas Lumentah.
Dikatakan, sesungguhnya Indonesia sebagai negara maritim berbentuk kepulauan terbesar di dunia memiliki keunggulan komparatif nasional di bidang maritim. Apabila dikelola dengan konsepsi dan kebijakan yang benar akan menjadi keunggulan kompetitif nasional dalam persaingan internasional. “Industri maritime nasional seharusnya menjadi lokomotif untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan bangsa,” tegasnya.
Sementara Mulyono menyatakan, saat ini Pemkab Kulon Progo telah berupaya untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki. Yakni dengan membangun Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) ‘Tanjung Adikarta’ di Karangwuni. PPS itu diproyeksikan akan dapat menghasilkan sekitar 27 ribu ton ikan laut per tahun dan akan menyerap tenaga kerja sekitar 5.000 orang yang secara langsung bekerja di sector perikanan.
“Yang lebih besar justru tenaga kerja yang bekerja di perindustian yang muncul sebagai multiplayer effecnya seperti pabrik kapal, bengkel, jarring dan pabrik es. Itu diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja 10 ribu orang. Sehingga totalnya mencapai sekitar 15.000 tenaga kerja akan terserap di PPS tersebut,” jelas Mulyono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar