Perda SOTK Ditetapkan

Sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemkab Kulon Progo disetujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Paeraturan Daerah (Perda). Persetujuan ditandai dengan penandatangan naskah persetujuan oleh Ketua DPRD Drs H Kasdiyono dan Bupati H Toyo santoso Dipo dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (19/3) malam di gedung DPRD setempat. Ke-6 fraksi secara bulat menyetujui penetapan tersebut dan minta agar SOTK baru diberlakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah penetapan.

Adapun Oganisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan, dalam bentuk ringkas adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

B. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Peluda dan Olahraga

7. Dinas Pekerjaan Umum

8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

9. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral

10. Dinas Pertanian dan Kehutanan

11. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

C. Lembaga Teknis Daerah (LTD)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Badan Kepegawaian Daerah

3. Inspektorat Daerah

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana

5. Kantor Penanaman Modal

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

7. Kantor Lingkungan Hidup

8. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

9. Kantor Perpustakaan

10. Kantor Arsip dan Dokumentasi

D. Unit Pelaksanan Teknis Dinas

E. Kecamatan

Raskin Prioritaskan Beras Lokal

Untuk menjaga kualitas beras untuk keluarga miskin (Raskin) Bulog Divre Yogyakarta memprioritaskan stok beras lokal. Yaitu beras yang berasal dari wilayah DIY dan sekitarnya. Dengan demikian kualitas beras akan terjamin karena masih baru.

Hal itu dikatakan Satlak Raskin Bulog Divre Yogyakarta untuk Kulon Progo Dhatuk Sutrisno dalam rapat evaluasi bulan Maret dan persiapan distribusi Raskin bulan April, Selasa (25/3) di lantai II gedung Binangun I kantor Pemkab. Rapat yang dipimpin oleh Kasubeg Perekonomian Setda Siti Isnaini, SIP tersebut diikuti oleh Satlak Rakin tingkat kabupaten dan dan kecamatan.

Selama ini, tambah Dhatuk, kuantitas beras lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Raskin dan masyarakat umum. Meski di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah mengalami penurunan produksi akibat cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, namun belum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap persediaan beras. “Setidaknya Bantul dan Kulon Progo masih bisa diandalkan sebagai daerah pensuplai pesrsediaan beras untuk DIY,” katanya.

Menyinggung tentang sering adanya penilaian bahwa kualitas Raskin tidak layak konsumsi, dengan tegas Dhatuk menampiknya. Menurut dia, kualitas beras tidak pas bila diukur dengan kriteria layak dan tidak layak. Karena kriteria itu memiliki makna subyektif dan sangat relatif. Akan lebih pas bila menggunakan ukuran standar seperti prosentase kandungan air dan kepecahan, tandasnya.

Di bagian lain Datuk mengatakan, distribusi Raskin untuk bulan April di Kulon Progo akan dilakukan mulai 2 hingga 17 April mendatang. Dengan jadwal lengkap (2/4) untuk Kecamatan Girimulyo, (3/4) Nanggulan, (7/4) Pengasih, (8/4) Wates dan Galur, (9/4) Kalibawang, (10/4) Landah, (12/4) Kokap, (14/4) Temon, (15/4) Panjatan, (16/4) Samigaluh dan (17/4) Sentolo.

HINDARI PENYIMPANGAN MINYAK TANAH

Distribusi Dilakukan Tertutup

Bahan bakar minyak tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki peranan penting bagi perkembangan negara. Saat ini minyak tanah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang perlu ditangani seefisien dan seoptimal mungkin terutama minyak tanah untuk masyarakat atau rumah tangga dan usaha kecil yang disubsidi oleh pemerintah dengan alokasi untuk masing-masing daerah yang sudah ditentukan dan diatur oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) Kabupaten Kulonprogo, Ir.H.Agus Anggono dalam acara Sosialisasi Pola Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Secara Tertutup dan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG, di Rumah Makan Ny.Suhartin Wates, Rabu (26/3).

Sosialisasi dengan nara sumber dari PERTAMINA dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) diikuti pengusaha agen dan pangkalan minyak tanah di Kabupaten Kulonprogo.

“Untuk mengantisipasi indikasi penyimpangan seperti terjadinya pengoplosan, penyalahgunaan peruntukan minyak tanah bersubsidi di luar kebutuhan rumah tangga/masyarakat danb usaha kecil pemerintah melakukan penghematan dengan mengurangi alokasi ke masing-masing daerah secara bertahap, mengupayakan energi lain, mengubah pola distribusi terbuka menjadi tertutup agar tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan ditribusi sampai ke konsumen,”jelas Agus yang juga Asisten II Pembangunan Setda.

AIDS KULONPROGO BERTAMBAH

Tujuh warga Positip AIDS

– Sebanyak 7 orang warga Kulonprogo dinyatakan positip terinfeksi virus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yang dikenal dengan AIDS selama awal 2008 ini. Penderita ini terdeteksi positip di rumah sakit dr Sardjito Yogyakarta yang merupakan hasil rujukan pasien baik dari RSUD Wates maupun dari rumah sakit swasta.

“Mereka ini sudah positip dan harus segera dideteksi keberadaan mereka, akan tidak menyebar,” jelas wakil Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DIY Ahmad Ahadi, saat melakukan rakor dan revitalisasi KPA Kulonprogo, di Kampung Reste wates kemarin. Empat kasus diantaranya hasil temuan RSUD Wates yang dirujuk, dan 3 kasus dari rumah sakit swasta.

Tingginya temuan ini, kata dia tidak lepas dari tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Mereka kerap pergi keluar daerah dalam kurun waktu lebihd ari satu hari. Faktor lain yang ditengarai ikut menjadi pemicu adalah adanya potensi dunia wisata yang semakin maju. Hal ini berdampak mulai dirambahnya wisata yang berujung kepada hubungan seks.

Temuan tujuh kasus yang mengagetkan peserta rakor kemarin, ditengarai masih akan terus berlanjut. Sebab fenomena penderita penyakit ini, dikenal dengan Snowball fenomena (effect bola salju). Dimana hanya kelihatan sedikit namun bila dicermati ternyata yang tidak nampak justru semakin banyak.

“Bila tidak segera ada tindaklanjutnya, bisa dimungkinkan dalam waktu dekat akan meningkat hingga 40 persen,” imbuhnya. Karena AIDS sangat rentan menular melalui hubungan seks, jarum suntik, dan perilaku seks menyimpang lainnya.

Ketua KPA Kulonprogo, Mujahid mengaku cukup kaget dengan temuan ini. Sebab data yang ada di rumah sakit dan Dinas Kesehatan masih sangat minim. Terlebih deteksi awal juga sulit dilaksanakan terhadap para penderita.

“Secepatnya kita akan melacak keberadaan penderita ini, agar tidak menyebar,” tegas Mujahid. Termasuk melakukan pendampingan dna bimbingan kepada penderita untuk tetap menjaga dan membiasakan hidup sehat.

Diakuinya, keberadaan KPA Kulonprogo selama ini terkesan hanya dijadikan symbol semata. Secara structural organisasi ini ada, namun tidak ada program kerja. Untuk itu, dia berencana segera menyusun program kerja yang matang untuk menekan pertembahan penderita.

Sementara itu Sidiq, salah satu peserta dari Lembaga Pemasyarakatan, mengharapkan adanya deteksi sejak dini. Sebab pola kehidupan di dalam tahanan sulit dideteksi. Tidak tertutup kemungkinan pelaku akan melakukan perilaku seks yang menyimpang, akibat tidak ada penyaluran hasrat biologis.

KUCURAN BANTUAN PEMKAB BERDASAR PROPOSAL
Setiap permohonan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dikucurkan kepada masyarakat harus didasarkan kepada proposal yang masuk. Apabila tidak ada proposal bantuan tidak akan cair, karena selain pertanggungjawaban akan ditolak oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK), juga menyalahi prosedur yang dapat dikategorikan masuk menjadi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam Dialog Bupati dengan beberapa anggota kelompok usaha di Sekreatriat Organisasi Sosial (Orsos) Mantep Mandiri pedukuhan IX Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kamis (27/3). Turut hadir Kabag Pembangunan Nugroho,SE, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kades Bojong Dwi Andana,SE, Ketua Orsos Mantep Mandiri Triwanto,ST serta pimpinan Pondok Pesantren Almaunah Bojong KH.Suhadi Isomulhadi. “Permohonan bantuan ke Pemkab syarat ada proposal, kalau tidak ada menyalahi prosedur dan akan menjadi temuan BPK, jadi maksudnya tidak neko-neko ingin mempersulit warga masyarakat,” ujar Toyo.
Penjelasan ini berkaitan adanya beberapa permintaan bantuan kepada Bupati dari kelompok usaha masyarakat yang tergabung dalam orsos Mantep Mandiri. Berbagai usaha yang telah berjalan diantaranya Kelompok Tani Ngesti Raharjo dalam sub usaha Perbengkelan dan Pertukangan, Kelompok Tani Wanita (KTW) sub kerajinan Emping, Kelompok PKK dan kelompok Yassinan malam kamis.
“Usaha perbengkelan yang telah kami jalankan berjalan lancar, dan sampai kewalahan melayani, namun terbentur masalah pengadan spare part motor, untuk itu mohon bantuan untuk tambahan modal,”pinta Irwanto.
Hal senada diutarakan Ketua Kontak Tani Wanita, Sri Lulut yang minta tambahan dana simpan pinjam bagi kelompoknya yang baru mempunyai modal Rp.400.000,- dari bantuan desa dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Kulonprogo.
Dalam kesempatan tersebut, Orsos Mantep Mandiri mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp.7 juta yang berasal dari pinjaman Bupati sebesar Rp.5 juta dan Rp.2 juta dari Bagian Kesra Setda.

Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.