10 Januari, 2009


HIPMI Mampu Menjadi Jembatan Kebijakan Pemerintah

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai wadah dari para pengusaha muda hendaknya bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya. Karena keberadaan HIPMI mempunyai peran yang strategis guna melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan usaha.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (10/1), saat beraudensi dengan pengurus HIPMI di Gedung Joglo pemkab. Acara tersebut diikuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa perempuan dan KB Drs. Krisutanto, Kepala Kantor Penanaman Modal Ir. Subagyo, Ketua HIPMI DIY Setyo Wibowo serta pengurus HIPMI yang lainnya.
Perantara atau media yang menjembatani kebijakan menjadi sesuatu yang penting karena tanpa sosialisasi yang benar sebuah kebijakan mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan baik. “Untuk itu kami harapkan HIPMI sebagai sebuah wadah dari para pengusaha muda mampu menjembatani kebijakan makro pemerintah terutama dalam bidang ekonomi dan usaha,” katanya.
Selanjutnya, sebagai sebuah media perantara semua anggota HIPMI hendaknya mengetahui posisi dan peran HIPMI dalam membangun ekonomi secara menyeluruh. Dengan mengemahami posisi, peran dan fungsi dari semua anggotanya HIPMI akan mampu berkembang dengan baik dan bisa menjadi kepanjangantangan dari para pengusaha yang ada di dalamnya.
Di sisi lain, mengoptimalkan peran dan fungsi HIPMI sebagai wadah dari para pengusaha sangat penting. Seperti di negara-negara maju wadah pengusaha seperti HIPMI dan Kamar Dagang dan Indistri (KADIN) adalah sangat vital. Terutama dalam rangka membangun investasi di daerah. “Karena selama ini peran dan fungsi KADIN belum maksimal mungkin HIPMI bisa mengambil alih peran tersebut. Kalau memang KADIN tidak bisa dimaksimalkan lagi,” tandas Bupati.
Sementara itu, menurut Ketua HIPMI DIY Setyo Wibowo dalam menjalankan peran dan fungsi HIPMI harus disesuaikan dengan agenda pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah. “Sehingga dengan audensi diharapkan pengurus HIPMI akan mendapatkan gambaran dan petunjuk usaha ataupun kebijakan apa yang telah di tempuh pemerintah Kulon progo,” katanya.