Bupati :
KOPERASI JANGAN ALERGI
DENGAN FASILITAS DARI PEMERINTAH
Koperasi hendaknya jangan merasa alergi dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, karena fasilitas yang disediakan pemerintah semata-mata hanya untuk memajukan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, sebagai key note speaker dalam Lokakarya “Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Bukan Sebagai Kebijakan Makro” di Gedung Kaca, Selasa (8/7).
Menurut Toyo, selama ini koperasi merasa alergi dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah karena takut akan campur tangan pemerintah terhadap koperasi. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu ditakuti, karena fasilitas pemerintah yang telah diberikan kepada koperasi murni menjadi hak koperasi untuk mengelolanya untuk kemakmuran anggota dan masyarakat. “Memang idealnya koperasi harus bisa hidup tanpa fasilitas dari pemerintah. Tapi jika pemerintah menyediakan fasilitas, koperasi harus mengejarnya walau sampai ke ujung dunia”, ujar Toyo.
Koperasi telah terbukti dapat membangun ekonomi kerakyatan, hal ini terbukti saat krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada akhir dekade 90-an yang lalu. Pada saat itu para kalangan ekonom internasional memprediksi Indonesia bangkrut, namun karena kekuatan ekonomi kerakyatan, maka bangsa Indonesia dapat terhindar dari kebangkrutan.
Selain Bupati H. Toyo S Dipo, Lokakarya tersebut juga menghadirkan Awan Santosa, dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta sekaligus peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Lokakarya yang dilaksanakan dalam rangka HUT Koperasi yang ke 61 tersebut di ikuti sekitar 125 orang dari kalangan pemerintahan dan praktisi koperasi dari kabupaten kota se DIY.
