KPUD MULAI REKAP SUARA

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kulonprogo mulai melakukan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2009. Acara ini dimulai Sabtu (18/4) di Kantor KPUD Kulonprogo Bendungan Wates, dalam Rapat Pleno KPUD yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.

Pembukaan diawali sambutan singkat ketua KPUD Siti Ghoniatun,SH, yang dihadiri anggota KPUD, saksi dari masing-masing parpol, panwaslu kabupaten serta beberapa unsur pengurus parpol. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Bupati Kulonprogo,H.Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono, Kapolres Kulonprogo, Ketua DPRD Drs.Kasdiyono serta beberapa kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat.

Hingga siang hari, saat istirahat siang pukul 12.15 WIB , penghitungan berjalan lancar, namun baru menyelesaikan tiga kecamatan yang masuk daerah pemilihan (dapil) I Kulonprogo sesuai urutan yakni kecamatan Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo. Jalannya proses penghitungan dengan menyelesaikan satu kecamatan meliputi rekapitulasi suara DPR,DPD,DPRD Propinsi dan terakhir DPRD Kabupaten, yang membutuhkan waktu sekitar satu jam.

Berdasarkan perhitungan KPUD tersebut, perolehan suara partai khususnya partai yang memperoleh suara banyak untuk kecamatan Samigaluh, suara DPR PKS (1.476), PAN (2.177), PKB (1.582), Golkar (2.753), PPP (334), PDIP (1.827), Demokrat (1.702). suara DPRD Propinsi PKS (1.477), PAN (1.667), PKB (2.072), Golkar (2.148), PPP (738), PDIP (2.808), Demokrat (1.480). suara DPRD Kabupaten PKS (1.752), PAN (2.100), PKB (1.825), Golkar (2.223), PPP (263), PDIP (1.879), Demokrat (696) sedang PKPB (2.399). suara 4 besar DPD Hafidz Asrom (2.417), Cholid Mahmud (1.170), GKR Hemas (9.493), Afnan Hadikusumo (909). Jumlah suara sah 16.150.

Kecamatan Kalibawang suara DPR PKS (1.005), PAN (3.547), PKB (1.025), Golkar (1.600), PPP (527), PDIP (2.471), Demokrat (2.350). suara DPRD Propinsi PKS (1.068), PAN (3.071), PKB ( ), Golkar (1.325), PPP (1.038), PDIP (2.664), Demokrat (2.047). suara DPRD Kabupaten PKS (1.026), PAN (5.125), PKB (1.049), Golkar (1.216), PPP (1.118), PDIP (2.694), Demokrat (1.307) sedang PKPB (583). suara 4 besar DPD Hafidz Asrom (1.876), Cholid Mahmud (1.047), GKR Hemas (9.099), Afnan Hadikusumo (822). Jumlah suara sah 15.687.

Kecamatan Girimulyo suara DPR PKS (766), PAN (1.550), PKB (1.484), Golkar (3.307), PPP (325), PDIP (1.615), Demokrat (1.620). suara DPRD Propinsi PKS (795), PAN (1.428), PKB (1.328 ), Golkar (3.019), PPP (798), PDIP (1.864), Demokrat (1.362). suara DPRD Kabupaten PKS (757), PAN (2.064), PKB (1.568), Golkar (3.165), PPP (669), PDIP (2.221), Demokrat (1.260) sedang PKPB (465). suara 4 besar DPD Hafidz Asrom (1.121), Cholid Mahmud (807), GKR Hemas (8.961), Afnan Hadikusumo (553). Jumlah suara sah 13.733.

Program Jamkes Butuh Anggaran Rp. 1, 5 Milyar

Program Jaminan Kesehatan (Jamkes) di Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan membutuhkan dana APBD sekitar Rp. 1,5 milyar. Dana itu diperuntukkan bagi sekitar 25.000 warga miskin sekali yang pada tahun lalu merupakan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos).

Demikian dikatakan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Lestaryono M Kes saat beraudiensi dengan Bupati H Toyo Santoso Dipo, Sabtu (18/4) di gedung Joglo kompleks kantor Pemkab. Audiensi diikuti oleh segenap pejabat Dinkes dan kepala SKPD terkait.

Kebutuhan dana Jamkes, tambah Lestaryono, diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Sebab, biaya pemeliharaan kesehatan juga meningkat akibat dari adanya beberapa faktor. Antara lain masih tingginya penyakit infeksi, transisi epidemiologis, perkembangan teknologi kedokteran dan inflasi, katanya.

Hal itu, tutur mantan Kepala Puskesmas Temon ini, juga juga dipengaruhi oleh tingkah laku masyarakat yang sebenarnya tidak miskin tetapi banyak yang minta gratis bila berobat ke rumas sakit. Tahun lalu, kata dia, jumlah peserta Jamkesmas sebanyak 31 persen dan Jamkesos 14 persen. Sedang non miskin 54 %.

“Namun kenyataannya, dari kelompok non miskin banyak yang minta gratis atau keringanan bila berobat. Seperi dengan minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sehingga mendapat subsidi dari Pemkab. Sehingga, berapapun anggaran Jamkes yang ada pasti kurang. Apalagi tahun ini dalam APBD hanya sekitar Rp. 700 juta,” terangnya.

Untuk itu, kata dia, di waktu mendatang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan membuat terobosan dengan menerapkan subsidi silang. Kepesertaan Jamkes dilakukan dengan sistem tertutup yang menunjuk by name dan by adres secara langsung, dengan membayar premi sebesar Rp. 10.000 per bulan,-.

“Premi itu, 50 persen disubsidi Pemkab dan 50 persen dibayar peserta. Dengan asumsi jumlah peserta 25jiwa, maka anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi dariAPBD adalah sekitar Rp. 1,5 milyar,” tutur Lestaryono.