Menkes Dukung Pelayanan Antar Jemput
Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI) dr. Siti Fadilah Sapari mendukung upaya pelayanan Rumah Sakit dengan sistem antar jemput. Karena dengan pelayanan tersebut akan semakin memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat. Dengan sistem pelayanan tersebut pasien yang terkendala permasalahan transportasi akan semakin mudah ke tempat pengobatan. Ke depan sistem pelayanan antar jemput dari rumah sakit akan memudahkan pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Menkes Sabtu (13/6), dalam acara peresmian Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Aisyiyah di Krajan, Pleret, Panjatan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Prof Dr. Chamamah Suratno, Wakil Bupati Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, para pejabat dari SKPD terkait dan segenap pengurus dan anggota Aisyiyah Kulon Progo. Peningkatan pelayanan kesehatan guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan program ini hendaknya juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. ”Karena kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk hidup sehat merupakan elemen yang sangat penting dari usaha menciptakan kehidupan yang sehat,” katanya. Selanjutnya, Menkes mengharapkan pembangunan BPRB bisa menopang terwujudnya upaya untuk terus menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan. Meskipun Kabupaten Kulon Progo memiliki angka yang sudah lebih baik dibandingkan dengan data untuk tingkat nasional. Misalnya, untuk angka kamatian ibu melahirkan, di Kulon Progo hanya 72 per 100.000 kelahiran sedangkan untuk angka nasional mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Angka kematian bayi untuk Kulon Progo adalah 12 per 1.000 kelahiran dan angka secara nasional adalah 72 per 1.000 kelahiran. Di sisi lain, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Depkes telah meluncurkan beberapa program kesehatan untuk masyarakat. Diantaranya, Program Desa Siaga, Poskestren, Mushola sehat, Program perencanaan persalinan dan program yang lain. Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga telah meluncurkan program Jamkesmas. ”Bagi masyarakat Kulon Progo yang tidak mampu namun tidak masuk dan tidak memiliki kartu Jamkesmas silakan ditanyakan. Karena kami harapkan semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara baik,” lanjutnya. BPRB dibangun di atas tanah hibah seluas 13.200 m2 dan menghabiskan biaya sebesar Rp 772 juta. Termasuk dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 250 juta yang terdiri dari, Rp 220 juta untuk bangunan fisik dan Rp 30 juta untuk peralatan kesehatan. Sementara itu, Wabup Drs. H. Mulyono mengharapkan agar BPRB bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya pelayanan kesehatan secara baik adalah hak dari masyarakat dan masyarakat diharapkan mampu untuk menyambut kehadiran BPRB dengan ikut menjaga dan melestarikan. Disamping itu, prilaku untuk hidup sehat dari masyarakat juga diperlukan. Karena peningkatan derajat kesehatan masyarakat hanya akan tercipta bila didukung oleh perilaku hidup yang sehat dari masyarakat. ”Untuk itu, kesadaran untuk hidup dan berperilaku sehat dari masyarakat menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik.” katanya.
