DIRESMIKAN CLUB BASKET “BINATERA”

Club basket Kulonprogo Binangun Putera Yogyakarta (BINATERA) diresmikan Ketua Pengurus cabang Perbasi Kulonprogo Musiran di Aula SMUN 1 Wates, Minggu (30/3).

Peresmian dihadiri Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, Ketua KONI Kulonprogo Drs.Djuwardi, Kepala Sekolah SMUN 1 Wates Drs.H.Sugiharto dan perwakilan dinas instansi.

Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya berpesan agar BINATERA mampu menjadi wadah dalam penyaluran bakat bagi generasi muda olahraga bola basket di Kulonprogo sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan baik di even-even daerah bahkan nasional.

Hal senada diungkapkan Ketua KONI Kulonprogo, Drs.Djuwardi, sebagai klub pertama yang syah dan mengatasnamakan pemerintah kabupaten Kulonprogo diharapkan atletnya terus setia membela nama daerah.

Dalam peresmian dilangsungkan pertandingan eksibisi antara Tim Putri BINATERA melawan Tim Putri UNY.

Susunan pengurus BINATERA selengkapnya pelindung H. Toyo Santoso Dipo, penasehat Drs.Djuwardi, Penanggung jawab Drs.H.Umar Sriyanto, Ketua Elfansyah, Sekretaris Merary Puay, Seksi Humas Yudi dan Koordinator lapangan Aris S dan Ari Nugroho.

Korupsi Menjadi Fenomena Gunung Es

Sedemikian mengakarnya tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan bangsa Indonesia terpuruk dan menanggung beragam permasalahan. Dikhawatirkan, kalau tindak pidana korupsi ini tidak segera diberantas akan menjadi fenomena gunung es yang semakin sulit untuk diperbaiki.

Ada beberapa kelemahan dari bangsa Indonesia sehingga sampai saat ini korupsi terus terjadi dan belum bisa diberantas. Beberapa kelemahan yang saat ini ada diantaranya, Kesisteman, Kesejahteraan/penghasilan, Mental/moral masyarakat, Tidak ada control internal (self control) dan Budaya yang selama ini telah berjalan.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samat Waluyo Senin (31/3), dalam acara Workshop peningkatan kapasitas, peran dan fungsi DPRD Kulon Progo di Gedung DPRD Kulon Progo. Workshop yang akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu, 31 Maret-1 April 2008 tersebut diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Drs. H Kasdiyono, Muspida, Pejabat pemkab serta anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Dengan workshop tersebut Bibit berharap, DPRD sebagai lembaga legeslatif dalam pemerintahan bisa bersinergi dan menjadi mitra dari KPK dalam memberantas korupsi. Tentunya, hal ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pemerintahan namun korupsi yang mungkin terjadi di tubuh DPRD sendiri. “Sehingga dengan workshop tersebut DPRD bisa mengerti dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai wakil rakyat,” katanya.

Selanjutnya, workshop yang menurut rencana akan dilaksanakan di 36 Kabupaten di Seluruh Indonesia tersebut, mengajak DPRD untuk menjadi agen dalam rangka pemberantasan tidak korupsi. Untuk itu, DPRD hendaknya juga bisa mensosialisasikan apa yang di dapat dari workshop tersebut kepada masyarakat luas.

Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya oleh KPK. Namun setidaknya ada tiga pilar yang ada untuk mencegah terjadinya korupsi. Yaitu, Pemerintah yang baik dan bersih, Swasta dan dukungan masyarakat. “Sedangkan tugas dari KPK sendiri hanya sebagai sebuah lembaga untuk berkoordinasi, melakukan supervise, penyelidikan, pencegahan dan melakukan monitoring,” lanjut Bibit.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Suharmanto mengharapkan agar fungsi DPRD sebagai mitra dan sekaligus agen KPK dalam pemberantasan korupsi dapat benar-benar direalisasikan. “Karena sesuai dengan kapasitas DPRD tidak mungkin melaksanakan pemberantasan korupsi tanpa dukungan dari lembaga lain seperti KPK,” katanya.

BUPATI SAMPAIKAN LKPJ 2007

Penduduk Miskin Urutan Kedua di DIY

Dalam dua tahun terakhir upaya pembangunan keluarga sejahtera menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana keluarga prasejahtera mengalami penurunan dari 41,43% menjadi 40,31 % sedangkan pada tahapan keluarga sejahtera III justru mengalami peningkatan yang berarti dari 20,96 % menjadi 22,96 %. Seiring dengan akselerasi pembangunan keluarga sejahtera, upaya – upaya penanggulangan kemiskinan juga mengalami perkembangan positif. Data yang dirilis oleh BPS bekerjasama dengan Departemen Sosial RI menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kulonprogo menempati urutan terkecil ke dua tingkat DIY setelah kota Yogyakarta yakni dengan jumlah 94.504 jiwa.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo dalam acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2007 di Gedung DPRD, Sabtu malam (29/3).

“Dalam hal ketenagakerjaan, dari jumlah penduduk Kulonprogo tahun 2007 berjumlah 462.418 orang, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak 380.660 orang, angkatan kerja sebanyak 290.402 orang, bekerja sebanyak 275.958 orang dan tidak bekerja atau penganggur 13.500 orang. Pertambahan angkatan kerja secara alami setiap tahun diperkirakan 2000 orang. Penganggur selama tiga tahun terus menurun, begitu juga dengan perkembangan tenaga kerja yang setengah penganggur mengalami penurunan” ujar Toyo

Menurut Toyo, kondisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2003 hingga 2006 menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada 2006 sebesar Rp.1.524.848.000.000,- atau mengalami pertumbuhan ekonomi 4,05 % dari tahun 2005. Sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada 2006 sebesar Rp.2.414.960.000.000,- dan PDRB perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2003 sampai 2006. Tahun 2006 PDRB perkapita sebesar Rp.6.455.179,-.

“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia juga mengalami peningkatan. Dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 mencapai 71,53 dan tahun 2006 naik menjadi 71,98. Kenaikan ini didukung adanya kenaikan komponen IPM yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli,” tambahnya.

Wates, 31 Maret 2008

BANK PASAR PEDULI BUMI
Bupati: Setiap Kelahiran Anak Tanam Satu Pohon

Dalam upaya memperbaiki lahan yang tandus di wilayah Kulon Progo, Perusahaan Daerah (PD) Bank Pasar Kulonprogo memberikan bantuan 20 ribu bibit pohon Albasia. Penyerahan secara simbolis dilakukan Minggu (30/3) di lapangan Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo oleh Bupati H.Toyo Santoso Dipo.
Turut hadir , Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, anggota DPRD Thomas Kartoyo,BA, Kadinas Pertanian dan Kelautan Ir.Agus Langgeng Basuki,MT, Direktur Utama PD Bank Pasar Kulonprogo Fahmi Akbar Idris, Kepala Desa Pendoworejo R.Landung Wiyono serta anggota organisasi kepemudaan.
Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih sadar bahwa tanaman kayu ibarat asuransi model baru yang sangat menguntungkan, tanam sekarang kelak beberapa tahun kemudian nilainya berlipat. Pemberian bibit hanya merupakan stimulan selanjutnya masyarakat secara mandiri mampu dan mau menanam. Selain menguntungkan secara ekonomi juga sekaligus pencegahan bencana tanah longsor dan melestarikan air bersih.
" Harga kayu makin lama makin mahal, kita malah krisis kayu, Saya menyarankan setiap kelahiran anak menanam satu pohon bahkan syukur bisa lebih sepuluh batang untuk tabungan ,"katanya.
Sementara Direktur Utama PD Bank Pasar Fahmi Akbar Idris menyatakan program Bank Pasar Peduli Bumi memberikan bantuan 20.000 bibit tanaman Albasia di empat desa, sehingga masing-masing desa memperoleh 5000 bibit yakni Gerbosari, Purwoharjo di Kecamatan Samigaluh dan Pendoworejo serta Purwosari di Kecamatan Girimulyo.
"Ini merupakan wujud coorporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial Bank Pasar selaku BUMD untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,"jelas Akbar.

SSP ‘Lestari’ Kembangkan Bio Gas Berbahan Kotoran Sapi

Sanggar Solidaritas Petani (SSP) ‘Lestari’ blok II Desa Karangwuni, Kecamatan Wates mengembangkan sumber energi alternatif berupa bio gas berbahan kotoran sapi. Meski belum mampu untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga namun dapat memenuhi beberapa keperluan tertentu dan keperluan darurat saat listrik padam.

Saat ini di Desa Karangwuni sudah ada 2 keluarga yang memanfaatkan teknologi tersbut. Sedang di Kulon Progo ada 7 unit dan 4 unit sedang dalam proses pengerjaan yakni di Desa Ngentakrejo yang merupakan program bantuan korban gempa dari Jerman.

Saat dikunjungi Bupati H Toyo Santoso Dipo yang didampingi Kepala dinas pertanian dan kelautan Ir agus Langgeng basuki dan Kepala Kantor Humas Drs R Agus santosa, MA, belum lama ini di rumahnya, Koordinator SSP Sarjiyo menyatakan, pihaknya mulai mengembangkan teknologi itu sejak pertengahan tahun 2004 lalu. Beberapa temannya kemudian minta dibantu untuk membuatnya yaitu di Karangwuni, Temon, Galur dan Girimulyo. Saat ini dirinya tengah melakukan pengerjaan di Ngentakrejo.

Ditambahkan, setiap unit biaya untuk membangun sarana bakunya memerlukan dana sekitar Rp. 7 juta. Untuk kelengkapan yang lain agar bisa berfungsi seperti listrik rumah tangga perlu tambahan Rp. Sekitar Rp. 4 juta. “Yang paling mahal adalah untuk biaya pembuatan bak penampung kotoran. Karena ukurannya cukup besar dan menggunakan konstruksi khusus. Pekerjanya pun harus khusus pula,” jelas Sarjiyo.

Mengenai jumlah sapi yang diperlukan, Sarjiyo tidak menyebut jumlah tertentu. Manurutnya semakin banyak semakin baik karena kotoran yang dihasilkan akan lebih banyak, Dan dengan demikian akan menghasilkan gas yang lebih besar.

“Saya hanya dengan 2 ekor sapi dewasa. Satiap ekor rata-rata per hari menghasilkan kotoran 5 – 10 kg. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan memasak dengan menggunakan kompor gas. Kalau untuk memenuhi semua kebutuhan listrik seperti lampu, televisi, kipas angin dan lain-lain hanya cukup untuk sekitar 3 jam. Bagi saya yang penting cukup untuk masak dan njagani kalau listrik mati,” ungkapnya.

Sarjiyo menegaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengembangkan teknologi itu. Ia melihat Kulon Progo punya potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan. Karena jumlah sapi di wilayah kabupaten ini cukup banyak. Bahkan ada beberapa pedukuhan yang hampir semua warganya memelihara sapi. Namun kebanyakan kotorannya belum dimanfaatkan.

Sebenarnya, imbuh Sunaryo, semua kotoran dan sampah bisa digunakan sebagai bahan, bukan hanya kotoran sapi. Seperti rumput sisa pakan, sampah dapur dan sisa makanan lain. “Kotoran manusia pun bisa. Justru hasilnya malah paling baik. Namun saya belum pernah menggunakannya,” tukasnya sambil tertawa.

Jagung Jangan Hanya Diorientasikan Untuk Pakan Ternak

Komoditas jagung seharusnya tidak hanya diorientasikan sebagai pakan ternak saja. Namun perlu dikembangkan sebagai bahan makanan alternatif pengganti beras. Bila pemahaman seperti itu sudah memasyarakat maka permintaan dan pangsa pasar jagung akan semakin luas dan akan dapat menghindari fluktuasi harga.

Demikian dikatakan Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam IX saat meresmikan silo jagung yang dikelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari Mulyo di Pedukuhan Karangasem, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih. Hadir pada peresmian itu Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Kepala Dinas Pertanian DIY Ir Anang Suwandi MMA, Kadis Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir Agus Langgeng Basuki, Kepala Bappeda Drs Darto MM serta perwakilan pengurus kelompok tani (KT) se Kulon Progo.

Saat ini, tambah Wagub, petani sering mengeluh adanya penurunan secara tajam harga jagung dan pada saat panen raya. Sebenarnya hal itu dapat dihindari antara lain dengan perluasan konsumsi dan peningkatan kualtias produksi serta sistem pengelolaan dan pengolahan.

Untuk pengolahan, katanya, telah didukung dengan adanya silo jagung sebagai sarana untuk pemipilan dan pengeringan secara mekanis. Sarana ini sangat membantu petani, karena dalam waktu yang relatif singkat mampu mengeringkan jagung dalam jumlah besar, tanpa bantuan sinar matahari.

“Alat ini sangat membantu petani yang kebanyakan masih melakukan pengeringan dengan cara tradisional, yakni dengan dijemur. Dengan dijemur proses pengeringan akan kurang efisien karena burtuh waktu cukup lama dan tingkat kekeringannya kurang memenuhi standar,” jelas Wagub.

Menurut Anang Suwandi, pembangunan silo jagung bertujuan untuk mendukung penanganan pascapanen, yakni dengan menekan kehilangan hasil dan peningkatan rendemen sebagai upaya peningkatan tingkat produktivitas jagung. Dengan kapasitas pengering sebesar 7,5 ton per 4 jam, berkadar air 14-17 %. Jumlah itu, bila dijemur bisa mencapai 3-4 hari, jelasnya.

Ditambahkan, silo jagung telah dibangun di 3 kabupaten di DIY, yakni Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo dengan biaya Rp. 3,5 milaiar lebih. “Untuk meningkatkan semangat dan keberlanjutan usaha, bagi petani jagung telah diberikan bantuan penguatan modal dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) APBD Provinsi DIY. Dengan rincian untuk Bantul sebesar Rp 200 juta sedang Gunungkidul dan Kulon Progo masing-masing Rp 150 juta,” terang Anang.

Sedang Wabup Mulyono saat membacakan sambutan tertulis bupati antara lain mengatakan, sentra pengembangan agribisnis jagung di Kulon Progo meliputi Kecamatan Sentolo, Pengasih, Lendah, Kalibawang dan Samigaluh. Pada tahun 2007 luas panen mencapai 3.797 ha dengan produksi sebesar 23.712,27 ton. “Ini menunjukkan bahwa jagung memiliki pengaruh cukup basar kuat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam pengelolaan komoditas jagung, katanya, permasalahan yang sering dihadapi petani adalah penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil yang belum efisien. Untuk mengetasinya Pemkab telah memfasilitasi dengan program pemberdayaan petani dalam mengakses teknologi pasca panen dan pengolahan hasil serta menumbuhkan industri pengolahan. “Termasuk pembangunan silo jagung ini adalah sebagai upaya untuk memfasilitasi petani dalam menghadapi permasalahan tersebut,” tuturnya.

SMPN I Galur Jalin Kerjasama dengan BPGHS Singapura

Mulai tahun 2009 SMPN I Galur Kulon Progo akan melakukan kerjasama dengan Bukit Panjang Goverment High School (BPGHS) Singapura. Kerjasama akan diwujudkan dengan pertukaran siswa dan guru antarkedua sekolah. Setiap tahun SMPN I Galur akan mengirimkan 6 siswa dan 3 guru sedang BPGHS akan mengirim 25 siswa dan 6 guru.

Perjanjian kerjasama dilakukan dengan penandatanagan Memory of Understanding (MoU) oleh Kepala SMPN I Galur Drs Edy Suwarno MPd dan Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Melayu Mr. Sazali Sadli. Penandatanganan disaksikan oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Jumat (28/3) di SMPN I Galur. Hadir pada acara itu Kepala Bappeda Drs H Darto MM, Camat Galur Drs Jumanto serta segenap pengurus Komite Sekolah setempat.

Menurut Edy Suwarno, siswa yang akan dikirim ke BPGHS adalah siswa dari kelas Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Di sekolah yang masuk dalam jajaran 20 besar sekolah terkemuka di Singapura tersebut para siswa dan guru yang dikirim akan mendalami mata pelajaran sains dan Information and Comunication Technology (ICT), katanya.

Sedang menurut Sazali, siswanya di SMPN I Galur akan mempelajari budaya Jawa, khususnya pelajaran bahasa dan kesenian. BPGHS, kata dia, merupakan salah satu dari 2 sekolah menengah di Singapura yang memiliki prioritas untuk mempelajari budaya Melayu. Untuk memperluas pemahaman para siswa akan ditambah dengan pelajaran budaya Jawa, ungkapnya.

Ditambahkan, selain dengan SMPN I Galur pihaknya juga menjalin kerja sama dengan 4 sekolah di Jateng dan Jatim yang juga sudah mengelola SBI. Masing-masing SMPN I Purbolinggo, SMPN I Demak, SMPN I Pandaan dan SMPN I Malang.

”Untuk SMPN I Purbolinggo pengiriman siswa dan guru dilakukan sejak akhir bulan Maret ini. Sedang untuk 4 sekolah yang lain baru akan dilakukan mulai bulan Juni tahun depan,” tutur guru Sastra Melayu tersebut.

Bupati H Toyo Santoso Dipo menyambut baik atas kerjasama tersebut. Dia berharap siswa dan guru yang dikirim ke BPGHS dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu dan teknologi di Singapura. Karena penguasaan iptek warga Singapura lebih tinggi dibanding Indonesia, katanya.

”Saya yakin dengan belajar beberapa waktu di Singapura para siswa akan dapat menyerap hal-hal penting, khususnya teknologi, yang dapat diimplementasikan di Kulon Progo. Bagi masa depan Kulon Progo penguasaan teknologi oleh generasi muda sangat penting. Karena pembangunan daerah sangat tergantung pada penguasaan dan penerapan teknologi,” tandas Toyo.

Lebih jauh Toyo mengatakan, SMPN I Galur sebagai salah satu pengelola SBI akan mempunyai konsekuensi yang cukup berat. Segenap komponen sekolah harus mampu mengakomodasi perkembangan jaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kualitas sekolah akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan SDM yang siap untuk bersaing dalam memerebutkan lapangan kerja,imbuhnya.

42.360 RTM Kulon Progo Terima Migor Bersubsidi

Sebagian Masyarakat Menilai Migor Bersubsidi Membebani RTM

Kelangkaan minyak goreng (migor) serta harga yang melambung tinggi membuat pemerintah berinisiatif untuk menyalurkan migor bersubsidi kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat masih merasa migor bersubsidi ini masih memberatkan masyarakat miskin karena selama ini Rumah Tangga Miskin (RTM) masih harus membeli raskin dengan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp 1.600/kg.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta Sosialisasi Penyaluran Migor bersubsidi dari Kecamatan Panjatan Sugeng, Sabtu (29/3) di Gedung Kaca komplek Pemkab. Menurut Sugeng, pemberian subsidi untuk migor tersebut masih membebani masyarakat. Apalagi masyarakat masih harus membayar migor tersebut dengan harga Rp 9.000/liter. “Karena jadwal peneriman bersaman dengan peneriman raskin dan masyarakat juga harus membayar beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg,” katanya.

Seorang peserta yang lain Sudarsono menambahkan, sebaiknya masyarakat diberi migor sesuai dengan besaran subsidi. Karena kalau masyarakat miskin masih harus membayar lagi migor bersubsidi jelas itu berat. Sehingga sebaiknya subsidi diberikan sesuai dengan besaran subsudi. Kalau misalnya, Rp 2.500 itu dapat 1 gayung (ukuran takaran yang ada di masyarakat), ya diberikan sejumlah itu saja, lanjutnya.

Sementar itu, menurut Kasubdin Perdagangan Disperindagkoptam Kulon Progo Bambang Sutrisno,S.Sos,M.Si yang pada saat acar Sosialisasi didampingi Kasie Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan Sudarminah mengatakan, penyaluran migor bersubsidi akan mengadopsi mekanisme penyakuran beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang selama ini telah dijalankan.

Adapun penerima migor bersubsidi untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 42.360 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di 12 kecamatan. Pelaksanan penyaluran kepada masyarakat akan dilaksanakan secara bertahap yaitu, sebanyak 6 tahap yang dimulai pada bulan April 2008. Migor bersubsidi ini dijual dengan harga standar distributor Rp 11.500/liter. Harga tersebut akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 2.500/liter. Sehingga RTM penerima hanya akan membayar migor tersebut dengan harga Rp 9.000/liter. Untuk tahap pertama alokasi untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 71.531 liter.

Sedangkan secara keseluruhan migor bersubsidi untuk Provinsi DIY mencapai 2.800.000 liter atau senilai dengan jumlah Rp 7 M. Selanjutnya, jumlah tersebut dibagi untuk 5 kabupaten/kota dengan alokasi untuk tahap pertama sebesar 470.000 liter atau senilai Rp 1,17 M. “Penerima akan menerima kopon dan tiap kupon yang dimiliki senilai dengan nilai subsidi yaitu, Rp 2.500. Dengan jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal penyaluran raskin,” terang Bambang.

Sudarminah menambahkan, pembelian migor ini tidak bersifat wajib karena kalau itu bersifat wajib berarti ada kesan memaksa kepada masyarakat. Sedangkan dalam amanat Gubernur menyebutkan bahwa pemkab hanya sebagai penyalur dari subsidi migor yang diberikan untuk Rumah Tangga Miskin.

RINTISAN SMP 1 WATES BERSTANDAR INTERNASIONAL

Terkendala Lokasi Sekolah

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wates masih terkendala kepemilikan lahan yang tidak memadai. Lokasi sekolah yang ada saat ini terdiri dua unit yang berjauhan, unit I di Terbah dan unit II menempati bangunan sekolah lama di barat Alun-alun Wates.

Hal tersebut dikatakan Plh.Kepala SMPN 1 Wates, Dawami, S.Pd dalam acara Open House Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan Launching website sekolah www.essawa.co.nr serta Diskusi panel di aula SMP 1 Wates unit II, Sabtu (29/3). Turut hadir Sekda Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM, Ketua Komisi I DPRD Drs. Sudarminto, dan kepala cabang dinas Pendidikan se-Kulonprogo serta perwakilan kepala SD. Selain diskusi panel dalam kesempatan tersebut juga dilakukan berbagai lomba di unit I meliputi Matematika 69 peserta, Sains 100 peserta, Komputer 28 peserta dan pidato Bahasa Inggris 11 peserta.

“Kepemilikan lahan menjadi kendala dalam rintisan sekolah berstandar internasional, namun pihak desa Wates telah bersedia untuk membantu menyiapkan lahan, yang nantinya sekolah menjadi satu lokasi, tidak terpisah seperti sekarang ini,”kata Dawami yang status resmi menjabat kepala SMP 5 Wates.

Sedangkan kaitannya dengan RSBI merupakan model pendidikan yang mengacu sistem pembelajaran internasional dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar serta berbasis teknologi dan informasi.

Daya tampung RSBI SMP 1 wates sejumlah 2 kelas atau 48 siswa, dengan seleksi dilakukan secara bertahap yang diawali bulan April mendatang.

Sementara Sekda Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM mengatakan era globalisasi, perdagangan bebas, dan otonomi daerah telah mendesak dunia pendidikan, terutama untuk mulai secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan mengadakan perubahan demi perbaikan kualitas, sehingga lulusan yang dihasilkan unggul dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan meningkat.

Ditambahkan, pembangunan pendidikan di Indonesia selama ini telah banyak mengalami kemajuan yang cukup berarti, tetapi kita juga menyadari bahwa masih terdapat banyak persoalan pendidikan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, kita harus terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan kepada masyarakat yang diselaraskan dengan perkembangan IPTEK dewasa ini.

“Dengan telah terakreditasinya SMP I Wates sebagai Sekolah Standar Internasional, tentunya akan lebih meningkatkan rasa percaya diri para siswa bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang baik dari institusi pendidikan yang berkualitas, sedangkan bagi guru diharapkan dapat menjadi pemacu untuk lebih meningkatkan profesionalismenya. Sementara bagi sekolah-sekolah lainnya, diharapkan dapat menjadi pendorong untuk berupaya lebih keras lagi meningkatkan mutu pendidikannya agar dapat mencapai standar nasional bahkan internasional,”pungkasnya..

GERAKAN POHON BEBAS PAKU

Pemkab Larang Reklame Gunakan Media Pohon

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai bulan April mendatang tidak akan mengeluarkan ijin penyelenggaraan reklame yang mempergunakan media pemasangan berupa pohon di pinggir jalan di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Larangan ini tidak hanya bagi perorangan dan lembaga sosial namun termasuk lembaga swasta dan badan usaha.

Hal ini dikatakan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulonprogo, Budi Wibowo,SH,MM diruang kerjanya Sabtu (29/3). “Untuk mendukung gerakan kebersihan dalam rangkaian kegiatan Penilaian ADIPURA, kami menertibkan pemasangan reklame dengan mencanangkan gerakan pohon bebas paku,”kata Budi

Ditambahkan gerakan ini dimaksudkan untuk ajakan semua pihak ikut aktif membersihkan dan membebaskan pohon-pohon pinggir jalan dari paku atau bahan logam lainnyayang menancap /menempel/melekat di pohon-pohon pinggir jalan yang dipergunakan sebagai media pemasangan reklame.

“Mohon dukungan dari instansi dan juga pemerintah desa termasuk dukuh, ketua RT maupun RW ikut melakukan pembersihan dan pembebasan pohon di pinggir jalan dari paku atau bahan logam lainnya,” pinta Budi

PERUMAHAN PNS DI KEPEK PENGASIH

Meski Sepi Peminat, Pengembang Naikkan Harga

Program Pemkab Kulonprogo dengan membangun perumahan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI di Kepek Pengasih berjalan tersendat-sendat. Niat baik Pemkab sebagai realisasi program pemerintah tentang pembangunan sejuta rumah dengan membebaskan lahan milik kas desa Pengasih beberapa tahun silam melalui dana talangan tanpa bunga di APBD hingga kini belum mencapai 100 rumah siap huni. Padahal lahan yang mencapai 3 hektar di sisi selatan Pusat Penyelematan Satwa Jogja (PPSJ) dapat menampung ratusan rumah. Meski belum mencapai ratusan rumah siap huni, namun pengembang justru malah menaikkan harga jual rumah sederhana yang dibangun.

Menurut Kabag Pembangunan Setda, Nugroho,SE dalam pertemuan yang membahas Percepatan Pembangunan Perumahan Kepek di Joglo Pemkab, Jum’at (28/3) menuturkan keberadaan perumahan PNS di Kepek Pengasih telah terdapat fasilitas berupa listrik, Air Minum dari PDAM, jalan dan sekolah, sementara jumlah kepemilikan baru mencapai 94 orang dengan rincian 68 telah melunasi pembayaran, 12 orang pembayaran bertahap dan 14 belum membayar, sementara bangunan perumahan yang siap huni 21 unit, 45 dalam proses dan 28 belum sama sekali.

Nugroho menambahkan meski belum mencapai 100 rumah, namun pengembang mulai Maret telah menaikkan harga jual yang sebelumnya Rp.43 juta naik Rp.5 juta menjadi Rp.47 juta. Alasan PT.Tiga Pilar Bagia sebagai pengembang disebabkan kondisi harga barang dan jasa yang naik, serta adanya peraturan dari Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor:03/Permen/M/2007 tentang Pengadan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi.

Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo mengharapkan pengembang segera menyelesaikan pembangunan perumahan terutama bagi yang sudah melunasi. Sedangkan untuk menambah jumlah peminat dapat dilakukan kerjasama dengan koperasi, Bank Pasar maupun Bank BPD melalui pinjaman jangka panjang.

TERKAIT KEBERADAAN INVESTOR AUSTRALIA DIPERMASALAHKAN PPLP

Haryoseno : Saya Kurang Tau, Ngeceknya dimana ?

Keberadaan investor Australia Indo mines.Ltd yang akan melakukan penambangan pasir besi di pesisir pantai selatan Kulonprogo dipertanyakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Bahkan PPLP Kulonprogo berencana melaporkan investor ke penyidik Polda DIY. Langkah ini menyusul hasil klarifikasi dari Kedutaan Besar Australia yang tidak menemukan kejelasan Indo mines.Ltd yang dijadikan mitra dalam penambangan.

Aji Kusumo salah satu kerabat Kasultanan Yogyakarta mengaku dari hasil konfirmasi ke Komisi VII dan Kedubes Australia di Jakarta beberapa waktu lalu, tidak diperoleh kejelasan akan status Indo mines.Ltd. Berarti PT.Jogja Magaza Mining (JMM) melakukan kebohongan publik. “Mari kita bersama-sama melaporkan kasus ini ke Polda, biar rencana kita menentang pabrik besi baja tercapai,”tegas Aji di sela-sela panen raya Semangka di pesisir Bugel Panjatan Kamis (27/3). Selain ke Polda, upaya mencari keadilan juga akan dilakukan di Lembaga Ombudsmen Swasta (LOS).

Terkait keberadaan investor yang dipermasalahkan PPLP, Direktur Utama PT.JMM, BRMH. Haryoseno mengaku tidak tahu dasar yang digunakan serta mempertanyankan pengecekan yang dilakukan. Sangat mudah mengecek keberadaan Indomines.Ltd untuk membuktikan keberadaannya.”Saya kurang tahu, ngeceknya dimana, sangat mudah sebenarnya untuk mengetahui Indo mines, bahkan perusahan ini sudah tercatat di bursa efek Australia, silahkan dicek aja di internet alamatnya www.indomines.com.au , akan terlihat jelas semuanya,”ujar Seno ketika dikerubuti wartawan usai menghadap Bupati Kulonprogo, di Joglo Pemda, Jum’at (28/3). Turut mendampingi Dirut yang masih Kerabat Pakualaman, General Manager PT.JMM Boedi Tjahyono.

Meski mempunyai argumentasi tentang keberadaan investor asal Australia, Seno tidak langsung menyalahkan PPLP. Alasanya belum melihat dan mengetahui langsung pernyataan dari PPLP. Sementara terkait laporan ke Polda, Seno menunggu arahan pemkab dan stakeholkders.

Sementara hasil pertemuan dengan Bupati, melaporkan kegiatan ujicoba peralatan yang masih dalam taraf adjusment peralatan karena belum mencapai hasil maksimal.”Saya hanya melaporkan kegiatan yang sekarang berjalan, dengan perlatan yang baru pertamakali dan masih ujicoba sehingga hasil belum optimal, optimalnya 10 persen sekarang baru 50 persen, dari hasil optimal ini nanti 50 ton akan dikirim ke Jerman untuk menentukan mesin yang cocok dilakukan untuk melakukan proses penambangan ,”jelas Boedi.

Perda SOTK Ditetapkan

Sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemkab Kulon Progo disetujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Paeraturan Daerah (Perda). Persetujuan ditandai dengan penandatangan naskah persetujuan oleh Ketua DPRD Drs H Kasdiyono dan Bupati H Toyo santoso Dipo dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (19/3) malam di gedung DPRD setempat. Ke-6 fraksi secara bulat menyetujui penetapan tersebut dan minta agar SOTK baru diberlakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah penetapan.

Adapun Oganisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan, dalam bentuk ringkas adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

B. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Peluda dan Olahraga

7. Dinas Pekerjaan Umum

8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

9. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral

10. Dinas Pertanian dan Kehutanan

11. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

C. Lembaga Teknis Daerah (LTD)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Badan Kepegawaian Daerah

3. Inspektorat Daerah

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana

5. Kantor Penanaman Modal

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

7. Kantor Lingkungan Hidup

8. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

9. Kantor Perpustakaan

10. Kantor Arsip dan Dokumentasi

D. Unit Pelaksanan Teknis Dinas

E. Kecamatan

Raskin Prioritaskan Beras Lokal

Untuk menjaga kualitas beras untuk keluarga miskin (Raskin) Bulog Divre Yogyakarta memprioritaskan stok beras lokal. Yaitu beras yang berasal dari wilayah DIY dan sekitarnya. Dengan demikian kualitas beras akan terjamin karena masih baru.

Hal itu dikatakan Satlak Raskin Bulog Divre Yogyakarta untuk Kulon Progo Dhatuk Sutrisno dalam rapat evaluasi bulan Maret dan persiapan distribusi Raskin bulan April, Selasa (25/3) di lantai II gedung Binangun I kantor Pemkab. Rapat yang dipimpin oleh Kasubeg Perekonomian Setda Siti Isnaini, SIP tersebut diikuti oleh Satlak Rakin tingkat kabupaten dan dan kecamatan.

Selama ini, tambah Dhatuk, kuantitas beras lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Raskin dan masyarakat umum. Meski di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah mengalami penurunan produksi akibat cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, namun belum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap persediaan beras. “Setidaknya Bantul dan Kulon Progo masih bisa diandalkan sebagai daerah pensuplai pesrsediaan beras untuk DIY,” katanya.

Menyinggung tentang sering adanya penilaian bahwa kualitas Raskin tidak layak konsumsi, dengan tegas Dhatuk menampiknya. Menurut dia, kualitas beras tidak pas bila diukur dengan kriteria layak dan tidak layak. Karena kriteria itu memiliki makna subyektif dan sangat relatif. Akan lebih pas bila menggunakan ukuran standar seperti prosentase kandungan air dan kepecahan, tandasnya.

Di bagian lain Datuk mengatakan, distribusi Raskin untuk bulan April di Kulon Progo akan dilakukan mulai 2 hingga 17 April mendatang. Dengan jadwal lengkap (2/4) untuk Kecamatan Girimulyo, (3/4) Nanggulan, (7/4) Pengasih, (8/4) Wates dan Galur, (9/4) Kalibawang, (10/4) Landah, (12/4) Kokap, (14/4) Temon, (15/4) Panjatan, (16/4) Samigaluh dan (17/4) Sentolo.

HINDARI PENYIMPANGAN MINYAK TANAH

Distribusi Dilakukan Tertutup

Bahan bakar minyak tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki peranan penting bagi perkembangan negara. Saat ini minyak tanah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang perlu ditangani seefisien dan seoptimal mungkin terutama minyak tanah untuk masyarakat atau rumah tangga dan usaha kecil yang disubsidi oleh pemerintah dengan alokasi untuk masing-masing daerah yang sudah ditentukan dan diatur oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) Kabupaten Kulonprogo, Ir.H.Agus Anggono dalam acara Sosialisasi Pola Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Secara Tertutup dan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG, di Rumah Makan Ny.Suhartin Wates, Rabu (26/3).

Sosialisasi dengan nara sumber dari PERTAMINA dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) diikuti pengusaha agen dan pangkalan minyak tanah di Kabupaten Kulonprogo.

“Untuk mengantisipasi indikasi penyimpangan seperti terjadinya pengoplosan, penyalahgunaan peruntukan minyak tanah bersubsidi di luar kebutuhan rumah tangga/masyarakat danb usaha kecil pemerintah melakukan penghematan dengan mengurangi alokasi ke masing-masing daerah secara bertahap, mengupayakan energi lain, mengubah pola distribusi terbuka menjadi tertutup agar tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan ditribusi sampai ke konsumen,”jelas Agus yang juga Asisten II Pembangunan Setda.

AIDS KULONPROGO BERTAMBAH

Tujuh warga Positip AIDS

– Sebanyak 7 orang warga Kulonprogo dinyatakan positip terinfeksi virus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yang dikenal dengan AIDS selama awal 2008 ini. Penderita ini terdeteksi positip di rumah sakit dr Sardjito Yogyakarta yang merupakan hasil rujukan pasien baik dari RSUD Wates maupun dari rumah sakit swasta.

“Mereka ini sudah positip dan harus segera dideteksi keberadaan mereka, akan tidak menyebar,” jelas wakil Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DIY Ahmad Ahadi, saat melakukan rakor dan revitalisasi KPA Kulonprogo, di Kampung Reste wates kemarin. Empat kasus diantaranya hasil temuan RSUD Wates yang dirujuk, dan 3 kasus dari rumah sakit swasta.

Tingginya temuan ini, kata dia tidak lepas dari tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Mereka kerap pergi keluar daerah dalam kurun waktu lebihd ari satu hari. Faktor lain yang ditengarai ikut menjadi pemicu adalah adanya potensi dunia wisata yang semakin maju. Hal ini berdampak mulai dirambahnya wisata yang berujung kepada hubungan seks.

Temuan tujuh kasus yang mengagetkan peserta rakor kemarin, ditengarai masih akan terus berlanjut. Sebab fenomena penderita penyakit ini, dikenal dengan Snowball fenomena (effect bola salju). Dimana hanya kelihatan sedikit namun bila dicermati ternyata yang tidak nampak justru semakin banyak.

“Bila tidak segera ada tindaklanjutnya, bisa dimungkinkan dalam waktu dekat akan meningkat hingga 40 persen,” imbuhnya. Karena AIDS sangat rentan menular melalui hubungan seks, jarum suntik, dan perilaku seks menyimpang lainnya.

Ketua KPA Kulonprogo, Mujahid mengaku cukup kaget dengan temuan ini. Sebab data yang ada di rumah sakit dan Dinas Kesehatan masih sangat minim. Terlebih deteksi awal juga sulit dilaksanakan terhadap para penderita.

“Secepatnya kita akan melacak keberadaan penderita ini, agar tidak menyebar,” tegas Mujahid. Termasuk melakukan pendampingan dna bimbingan kepada penderita untuk tetap menjaga dan membiasakan hidup sehat.

Diakuinya, keberadaan KPA Kulonprogo selama ini terkesan hanya dijadikan symbol semata. Secara structural organisasi ini ada, namun tidak ada program kerja. Untuk itu, dia berencana segera menyusun program kerja yang matang untuk menekan pertembahan penderita.

Sementara itu Sidiq, salah satu peserta dari Lembaga Pemasyarakatan, mengharapkan adanya deteksi sejak dini. Sebab pola kehidupan di dalam tahanan sulit dideteksi. Tidak tertutup kemungkinan pelaku akan melakukan perilaku seks yang menyimpang, akibat tidak ada penyaluran hasrat biologis.

KUCURAN BANTUAN PEMKAB BERDASAR PROPOSAL
Setiap permohonan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dikucurkan kepada masyarakat harus didasarkan kepada proposal yang masuk. Apabila tidak ada proposal bantuan tidak akan cair, karena selain pertanggungjawaban akan ditolak oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK), juga menyalahi prosedur yang dapat dikategorikan masuk menjadi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam Dialog Bupati dengan beberapa anggota kelompok usaha di Sekreatriat Organisasi Sosial (Orsos) Mantep Mandiri pedukuhan IX Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kamis (27/3). Turut hadir Kabag Pembangunan Nugroho,SE, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kades Bojong Dwi Andana,SE, Ketua Orsos Mantep Mandiri Triwanto,ST serta pimpinan Pondok Pesantren Almaunah Bojong KH.Suhadi Isomulhadi. “Permohonan bantuan ke Pemkab syarat ada proposal, kalau tidak ada menyalahi prosedur dan akan menjadi temuan BPK, jadi maksudnya tidak neko-neko ingin mempersulit warga masyarakat,” ujar Toyo.
Penjelasan ini berkaitan adanya beberapa permintaan bantuan kepada Bupati dari kelompok usaha masyarakat yang tergabung dalam orsos Mantep Mandiri. Berbagai usaha yang telah berjalan diantaranya Kelompok Tani Ngesti Raharjo dalam sub usaha Perbengkelan dan Pertukangan, Kelompok Tani Wanita (KTW) sub kerajinan Emping, Kelompok PKK dan kelompok Yassinan malam kamis.
“Usaha perbengkelan yang telah kami jalankan berjalan lancar, dan sampai kewalahan melayani, namun terbentur masalah pengadan spare part motor, untuk itu mohon bantuan untuk tambahan modal,”pinta Irwanto.
Hal senada diutarakan Ketua Kontak Tani Wanita, Sri Lulut yang minta tambahan dana simpan pinjam bagi kelompoknya yang baru mempunyai modal Rp.400.000,- dari bantuan desa dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Kulonprogo.
Dalam kesempatan tersebut, Orsos Mantep Mandiri mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp.7 juta yang berasal dari pinjaman Bupati sebesar Rp.5 juta dan Rp.2 juta dari Bagian Kesra Setda.

Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.

Penerimaan Pajak Baru Tercapai 7 Prosen

Realisasi penerimaan seluruh jenis pajak Tahun Anggaran 2008 sampai tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp.5,306 milyar dari rencana Rp.76,34 milyar atau baru tercapai 7 %. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates dengan Pemda Kulonprogo, agar potensi pajak dapat tergali lebih optimal sehingga secara otomatis akan meningkatkan kontribusi KPP kepada Pemda, karena Pemda memperoleh pembagian hasil dari penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps.21 sebesar 20 % serta PBB dan BPHTB sebesar 80 %.

Hal itu dikatakan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates, Soewarto saat berlangsung acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2007 di Gedung Joglo Bupati Kulon Progo, Rabu (26/3). Acara tersebut dihadiri Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Muspida, beberapa pejabat Pemkab, yang kemudian membayarkan PPh-nya.

“Realisasi penerimaan pajak tahun 2007 sebesar Rp.29,66 milyar, target tahun 2008 dibanding realisasi 2007 adalah 257,38 %, untuk realisasi pembagian penerimaan pajak PPh OP dan PPh Ps.21 untuk Pemda DIY dan kabupaten Kulonprogo tahun 2007 sebesar Rp.812,53 juta, sedang realisasi pembagian penerimaan PBB dan BPHTB untuk DIY termasuk Kulonprogo sebesar Rp.12,67 milyar,” jelasnya.

Ditegaskan oleh Soewarto, proyeksi perpajakan tahun 2008 akan ditekankan pada pembinaan Wajib Pajak (WP) agar tahu hak dan kewajiban perpajakannya lebih baik, yang selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya kesadaran bahwa membayar pajak bukan sekedar kewajiban tetapi juga memberi kontribusi warga negara kepada Negara agar Negara dapat menjadi negara mandiri dan dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dalam rangka memberikan dorongan kepada WP, agar menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan sesegera mungkin, SPT Tahunan PPh Tahun 2007 harus disampaikan ke KPP Pratama paling lambat tanggal 31 Maret 2008, sedangkan kekurangan pembayaran pajak terutang tahun 2007 harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 Maret 2008.

Sementara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wates sampai 31 Desember 2007 mencapai 8.244 orang dengan rincian PPh Orang Pribadi sebanyak 7.261, PPh Badan sebanyak 531, PPh Ps.21/karyawan sebanyak 452.

Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya menyatakan, kenyataan dilapangan banyak wajib pajak yang seharusnya mempunyai NPWP namun belum memilikinya, untuk itu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat hendaknya petugas pajak dapat melibatkan para tokoh-tokoh agama seperti ulama, kyai, pastor, pendeta

KAPAL ASING BERSANDAR DI PANTAI KARANGWUNI

Bupati Khawatirkan Barang Bawaan

Kapal Vietnam dengan panjang 90 meter bersandar atau lego jangkar 5 mil dari Pantai Karangwuni Kulonprogo, tepatnya di sebelah selatan calon Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), Senin (24/3) sejak pukul 08.00 pagi.

Menurut anggota Pos Lantamal Karangwuni, Serma Marinir Agus yang merapat ke kapal bersama 2 petugas Polairud, seorang anggota Tim SAR dan seorang wartawan TV nasional, Selasa (25/3), dari hasil pengecekan kapal yang bersandar di pantai Karangwuni berbendera Vietnam, membawa 4 ABK, dengan nama VAN DON STAR HAIPONG nomor kapal IMO:7927154 merupakan kapal kargo.

“Kapal yang bersandar berbendera Vietnam dengan membawa empat ABK, namun hanya seorang yang menemui itupun tidak dapat melakukan komunikasi karena mereka tidak dapat berbahasa Indonesia, sedangkan dengan mengunakan kode, mereka tetap tidak mau turun maupun menerima rombongan kami,”jelas Agus, Rabu (26/3).

Ditambahkan, alasan bersandarnya kapal dari hasil pengamatan dimungkinkan bukan adanya kerusakan mesin seperti diduga sebelumnya, hal didasarkan masih berfungsinya mesin kapal dengan baik.

“Setelah melakukan pengecekan dari dekat, kami laporkan ke Danlanal Yogya dan koordinasi dengan Basarnas Cilacap,”tambahnya.

Sementara Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo mengkhawatirkan terhadap barang bawaan kapal. Adanya dugan awal adalah kapal tanker yang membawa minyak apabila mengalami kebocoran akan mencemari lingkungan dan merugikan nelayan pantai. “Saya khawatir apabila itu kapal tanker yang membawa minyak lalu ada kebocoran akan mecemari laut sehingga para nelayan rugi, dan kalau memang seperti itu pemkab harus melaporkan ke Departemen ESDM dan Lingkungan Hidup,”katanya.

Pemkab Sediakan Bantuan Sapi dan Kambing

Selama tahun 2008 Pemkab Kulon Progo menyediakan bantuan sapi dan kambing senilai hampir Rp. 15 miliar. Bantuan berupa pengguliran, penguatan modal dan gaduhan itu dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan peternak, dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pinjaman lunak dari BUMN.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Ir Agus Langgeng Basuki saat melakukan presentasi program dan kegiatan instansinya kepada Komisi II DPRD di rumah makan Kampung Resto, Selasa (25/3). Pada kesempatan itu hadir pula sejumlah wartawan dari beberapa media massa.
Menurut Langgeng, untuk bantuan kambing khusus diperuntukkan bagi waga miskin di wilayah Kecamatan Kokap senilai Rp. 5,8 miliar. Saat ini pihaknya telah melakukan inventarisasi calon penerima yang berjumlah sekitar 2.500 KK. “Nantinya setiap KK akan menerima 5 ekor kaming, 1 jantan 4 betina,” katanya.
Sedang untuk bantuan sapi, katanya, ada 2 jenis, yakni dalam bentuk penguatan modal dan sistem gaduh. Untuk penguatan modal berupa pinjaman dengan bunga 6 % sedang gaduhan dengan bagi hasil 50% untuk penggaduh dan 50 % untuk Pemkab.
Dengan adanya bantuan itu, Langgengg mengharapkan agar bagi warga yang berminat untuk mengajukan proposal ke Dinas Pertanian dan Kelautan melalui kelompok. “Proposal yang akan dilayani hanya yang melalui kelompok, bukan perorangan. Ini berkaitan dengan jaminan terhadap kerdibilitas pemanfaat. Kalau perorangan nanti sistem pengelolaannya akan repot,” tuturnya.
Menanggapi bantuan tersebut Wakil Ketua Komisi II Nur Sasmito, ST mengharapkan agar Pemkab melakukan perlindungan peternak dalam hal penentuan harga jual ternak. Menurut Nur Sasmito, posisi tawar peternak sering kalah dengan pedagang. Sehingga harga jual ternak hanya ditentukan secara sepihak oleh pedagang yang cenderung merugikan peternak.
“Dengan adanya berbagai jenis bantuan ternak, Pemkab perlu mensosialisasikan mekanisme penjualan yang bisa meningkatkan posisi tawar peternak, misalnya dengan cara ditimbang. Dengan cara itu peternak tidak lagi gampang ‘diperkosa’ oleh pedagang dan dengan demikian keuntungannya akan lebih besar,” tandasnya.
Sementara anggota Komisi II H Muhadi mengatakan, perkembangan jumlah populasi ternak di Kulon Progo perlu diantisipasi oleh Pemkab. Terutama dalam hal pengadaan hijauan makanan ternak (HMT) yang selama ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, yakni ‘ngarit’.
“Kalau bantuan sapi dapat terakses seluruhnya maka akan ada penambahan populasi sapi yang cukup besar. Oleh karenanya penyediaan HMT harus dilakukan dengan teknologi yang lebih maju. Yang paling cocok dengan cara permentasi jerami. Kalau tidak, HMT tidak akan cukup dan bantuan yang diberikan tidak akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Muhadi.

PEMBUKAAN MUSRENBANG PARTISIPATIF 2008

Toyo : Percepat Pembangunan Pedesaan Dengan Bedah Menoreh

Untuk mempercepat terwujudnya pembangunan pedesaan perlu dilakukan percepatan melalui fasilitasi pembangunan perdesaan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengembangan usaha mikro, kecil dan menengah baik di bidang pertanian, industri kerajinan dan pariwisata. Sedang untuk mempercepat keseimbangan pertumbuhan ekonomi di daerah Perbukitan Menoreh dan Wilayah selatan, maka Bedah Menoreh sangat diperlukan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.

Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo, H. Toyo Santoso Dipo, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2008, Selasa (25/3) di gedung Kaca, Wates. Turut hadir Kepala BAPPEDA Propinsi DIY Ir.Setyoso Hardjowisastro,MSc, jajaran Muspida , Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Perguruan Tinggi, LSM dan pengurus asosiasi profesi. Musrenbang sendiri akan dilakukan 26 dan 27 Maret mendatang.

Ditambahkan untuk mempercepat investasi di Daerah sangat diperlukan peningkatan investasi terintegrasi baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha maka fasilitasi kerja sama industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dengan para investor perlu dilakukan melalui pengembangan net working (jejaring) dengan para investor. “Dalam rangka meningkatkan kualitas, ketrampilan dan produktifitas kerja perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,”katanya.

Sektor pendidikan, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan dalam penanganan keluarga tidak mampu, maka perlu dipikirkan sekolah murah berkualitas dan peningkatan sekolah bertaraf international. Sementara di bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan jaminan sosial penduduk miskin.

Di bidang pertanian tanaman pangan disamping upaya mempertahankan ketahanan pangan maka untuk meningkatkan pendapatan petani sangat diperlukan fasilitasi penyediaan saprotan yang meliputi penyediaan bibit/benih, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian. Sedangkan di bidang peternakan dan perikanan upaya pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pendampingan teknis, penguatan modal usaha dan upaya meningkatkan nilai tambah pasca panen dengan penerapan tehnologi tepat guna.

”Untuk bidang lingkungan hidup dalam rangka pemanfaatan limbah peternakan dan penyediaan sumber energi rumah tangga perlu dilakukan pengembangan penerapan teknologi tepat guna melalui pengelolaan biogas,”tegasnya .

DEPKES BUKA LOWONGAN BIDAN PTT

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan Seleksi Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT yang akan ditugaskan sebagai Bidan Desa di wilayah Kabupaten Kulonprogo). Hal ini berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Nomor: Kp.01.02.1.2.0214 tanggal 29 Januari 2008 Perihal Daftar Usul Calon Bidan sebagai Bidan Tidak tetap tahun 2008 dan Surat dari Dinas Kesehatan Propinsi DIY Nomor:800/1543/I.3 tanggal 17 Maret 2008 Perihal Usul Calon Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap tahun 2008.

Demikian pengumuman dari Dinas Kesehatan Kulonprogo Nomor :800/654 yang ditandatangani Kadinas Kesehatan dr.Lestaryono,M.Kes,Senin (24/3). Pelaksanaan pendaftaran Selasa (25/3) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo Jalan Suparman No. 1 Wates Kulon Progo Telpon (0274) 773011 mulai pukul 08.30 sampai pukul 15.00 WIB.

Dengan persyaratan umum meliputi Warga Negara Indonesia khususnya yang berdomisili di wilayah Kulonprogo dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk KTP), berusia serendah-rendahnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun pada (31/3) 2008, mempunyai pendidikan PPB/DIII Kebidanan dan sanggup menandatangani Surat Perjanjian dan Surat Pernyataanapabila dinyatakan diterima

Sedang tata cara pendaftaran adalah Surat Lamaran disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI bermaterai Rp.6.000,- dilampiri Foto copy Ijazah dan Transkrip nilai (PPB-AKBID) dilegalisir rangkap 2, Daftar Riwayat Hidup sesuai surat edaran BAKN rangkap 2, Foto copy KTP dilegalisir rangkap 2, Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah rangkap 2, Surat Keterangan (Kartu Kuning) dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan rangkap 2, Surat kelakuan baik dari POLRI rangkap 2, Pas Foto hitam putih terbaru 3X4 dan 4X6 masing-masing sebanyak 3 lembar, Surat pernyataan tidak menuntut diangkat CPNS rangkap 2, dan Surat pernyataan bersedia menempat di wilayah kerja/desa rangkap 2.

Berkas lamaran dimasukan stop map warna kuning, pendaftar datang sendiri, pendaftaran dibuka juga bagi Bidan Pasca PTT Pusat maupun daerah dengan melampirkan SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian sebagai Bidan PTT.

Sementara seleksi yang dilakukan berupa seleksi administrasi dengan hasil seleksi akan diumumkan berdasarkan keputusan dari Sekretariat Jenderal Depkes RI diperkiraan akhir bulan Mei mendatang di Dinkes Kulonprogo.

MARDI SANTOSA TERPILIH KADES GIRIPURWO

Pemerintah Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo menggelar Pilihan Kepala Desa (Pilkades). Gelar pilkades diikuti 2 calon yakni Mardi Santosa dan Jaka Tri Purwanta. Dalam perhitungan akhir Mardi Santosa meraih suara terbanyak dengan mengumpulkan 2.414 suara sementara rivalnya Jaka Tri Purwanta hanya meraih 1.615 suara. Dengan demikian Mardi Santosa ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Desa Giripurwo.

Proses pilkades berlangsung Minggu (16/3) dengan jumlah pemilih terdaftar 5.355 orang, yang menggunakan hak pilih hadir di tempat pemilihan 4.100 orang, tidak hadir 1.255 orang, jumlah suara sah mencapai 4.029 suara dan suara tidak sah 71 suara.

Dalam hari yang sama juga berlangsung pemilihan Kepala Dusun di Pedukuhan Dukuh Desa Janten Kecamatan Temon. Pilihan kadus Dukuh diikuti 4 calon, dengan Dukuh terpilih Suhartono yang meraih suara terbanyak dengan 84 suara, sementara calon lainnya Munahar 57 suara, Kalwiyah 29 suara dan Mahmudin 21 suara.

WAYANG TIDAK HANYA SEBAGAI TONTONAN

TAPI JUGA TUNTUNAN

Wayang sebagai salah satu kesenian tradisional dan hasil budaya bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai hiburan saja namun juga dapat dijadikan sebagai tuntunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Kulon Progo, Drs. H. Soim, M.M. dalam acara audiensi dengan Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Cabang Kulon Progo, di gedung Joglo, Senin (24/3). Menurut Soim, pada jejer pertama adalah hal yang paling penting dalam sebuah pagelaran wayang, karena pada jejer pertama tersebut pesan-pesan dan isi dari cerita disampaikan oleh sang Dalang kepada penontonnya.

“Sebenarnya jejer pertama adalah hal yang paling penting dari sebuah pertunjukan wayang, karena isi dari cerita yang akan dimainkan dan pesan-pesan disampaikan disini. Pesan-pesan yang disampaikan juga mengandung unsur politik di Indonesia, jadi akan sangat baik jika para politikus dan pengambil kebijakan dapat memahami dari isi pesan pada jejer pertama”, ujar Soim.

Sebagai tontonan, wayang hendaknya dapat berkembang mengikuti selera jaman namun dengan tidak meninggalkan pakemnya. Karena jika dalam pertunjukan wayang tidak mengikuti selera hiburan jaman dikawatirkan akan ditinggalkan para penonotonnya terutama kalangan muda. Sebagai seni dan budaya, wayang harus dipertahankan keberadaannya sebagai jatidiri bangsa. Untuk itu wayang seharusnya ada di kurikulum muatan lokal pada sekolah-sekolah dengan demikian dapat menanamkan seni budaya kepada generasi muda.

PEPADI Cabang Kulon Progo sendiri rencananya akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2008 mendatang. Dalam Musda tersebut antara lain akan membahas laporan pertanggungjawaban, program kerja dan kepengurusan, karena kepengurusan periode 2004-2009 pada saat ini sedang mengalami kekosongan pada beberapa jabatan. Hal ini di karenakan Ki Basuki Esti, sebagai ketua umum telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, untuk jabatan Bendahara juga mengalami kekosongan karena Ki Sukirno juga telah meninggal dunia.

“Musda PEPADI yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April mendatang sangat penting guna menyusun program kerja dan membentuk kepengurusan yang baru agar dapat segera menentukan langkah selanjutnya.” ujar Joko Budianto sebagai juru bicara PEPADI. PEPADI Cabang Kulon Progo saat ini beranggotakan 120 orang dari berbagai berprofesi yang berkaitan dengan wayang antara lain dalang, waranggono dan pengrawit.

DPRD Purworejo Pelajari Perda Tentang Perdes di Kulon Progo

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo mempelajari tentang peraturan daerah tentang pedoman pembentukan dan mekanisme peraturan desa ke Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dilakukan karena saat ini DPRD Purworejo sedang melaksanakan pembahasan tentang penbentukan perda tersebut. Sedangkan beberapa waktu lalu, Kabupaten Kulon Progo telah selesai melaksanakan pembahasan dan berhasil menetapkan perda tersebut.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Rombongan Pansus IV DPRD Purworejo Sutarno,SIP Senin (24/3), di Gedung Binangun komplek pemkab saat melakukan Kunker di Kulon Progo. Rombongan pansus yang berjumlah 11 orang tersebut, diterima oleh Wakil Bupati Drs. H. Mulyono bersama dengan Kabag Pemdes Setda Kulon Progo Drs. Riyadi Sunarto dan dinas instansi terkait yang lain.

Diharapkan, di Kabupaten Kulon Progo Pansus bisa belajar tentang mekanisme maupun hal-hal tentang pembentukan peraturan desa. Disisi lain, Sutarno juga mengatakan bahwa Kabupaten Purworejo selalu membuka diri untuk selalu bekerjasama dengan Kulon Progo mengingat kedua Kabupaten salng berbatasan dan selama ini telah menjalin hubungan yang baik.

Sementara itu, Wabup Kulon Progo Drs. H. Mulyono menyambut baik kunker tersebut dan siap untuk memberikan informasi yang diperlukan dalan rangkan pembentukan perda tersebut. Sedangkan permasalahan yang mungkin terjadi diperbatasan dapat diselesaikan secara bersama-sama. “Kerjasama antara Purworejo dan Kulon Progo kami harapkan dapat selalu terjalin seperti mengatasi permasalahan penyakit malaria yang terjadi di perbatasan. Hal ini dapat dilakukan secara bersama-sama agar penanganannya bisa maksimal.” katanya.

Sedangkan Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto mengemukakan bahwa perdes tentang peraturan desa telah berhasil ditetapkan pada bulan April 2007. Perda tersebut merupakan produk hukum di Kulon Progo yang merupakan Perda No 7 tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa.

Keluarnya perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang lain seperti, Perbup No 10 tahun 2007 tentang penyusunan produk hukum desa, Perbup No 15 tahun 2007 tentang penyusunan tatib BPB dan Keputusan BPB tentang tatib BPD di masing-masing desa. Sedangkan jenis produk hukum desa ada 7 macam yaitu, Perdes, Peraturan bersama Kades, Peraturan Kades, Keputusan Kades, Intruksi Kades, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPB.