Pemkab Sediakan Bantuan Sapi dan Kambing

Selama tahun 2008 Pemkab Kulon Progo menyediakan bantuan sapi dan kambing senilai hampir Rp. 15 miliar. Bantuan berupa pengguliran, penguatan modal dan gaduhan itu dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan peternak, dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pinjaman lunak dari BUMN.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Ir Agus Langgeng Basuki saat melakukan presentasi program dan kegiatan instansinya kepada Komisi II DPRD di rumah makan Kampung Resto, Selasa (25/3). Pada kesempatan itu hadir pula sejumlah wartawan dari beberapa media massa.
Menurut Langgeng, untuk bantuan kambing khusus diperuntukkan bagi waga miskin di wilayah Kecamatan Kokap senilai Rp. 5,8 miliar. Saat ini pihaknya telah melakukan inventarisasi calon penerima yang berjumlah sekitar 2.500 KK. “Nantinya setiap KK akan menerima 5 ekor kaming, 1 jantan 4 betina,” katanya.
Sedang untuk bantuan sapi, katanya, ada 2 jenis, yakni dalam bentuk penguatan modal dan sistem gaduh. Untuk penguatan modal berupa pinjaman dengan bunga 6 % sedang gaduhan dengan bagi hasil 50% untuk penggaduh dan 50 % untuk Pemkab.
Dengan adanya bantuan itu, Langgengg mengharapkan agar bagi warga yang berminat untuk mengajukan proposal ke Dinas Pertanian dan Kelautan melalui kelompok. “Proposal yang akan dilayani hanya yang melalui kelompok, bukan perorangan. Ini berkaitan dengan jaminan terhadap kerdibilitas pemanfaat. Kalau perorangan nanti sistem pengelolaannya akan repot,” tuturnya.
Menanggapi bantuan tersebut Wakil Ketua Komisi II Nur Sasmito, ST mengharapkan agar Pemkab melakukan perlindungan peternak dalam hal penentuan harga jual ternak. Menurut Nur Sasmito, posisi tawar peternak sering kalah dengan pedagang. Sehingga harga jual ternak hanya ditentukan secara sepihak oleh pedagang yang cenderung merugikan peternak.
“Dengan adanya berbagai jenis bantuan ternak, Pemkab perlu mensosialisasikan mekanisme penjualan yang bisa meningkatkan posisi tawar peternak, misalnya dengan cara ditimbang. Dengan cara itu peternak tidak lagi gampang ‘diperkosa’ oleh pedagang dan dengan demikian keuntungannya akan lebih besar,” tandasnya.
Sementara anggota Komisi II H Muhadi mengatakan, perkembangan jumlah populasi ternak di Kulon Progo perlu diantisipasi oleh Pemkab. Terutama dalam hal pengadaan hijauan makanan ternak (HMT) yang selama ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, yakni ‘ngarit’.
“Kalau bantuan sapi dapat terakses seluruhnya maka akan ada penambahan populasi sapi yang cukup besar. Oleh karenanya penyediaan HMT harus dilakukan dengan teknologi yang lebih maju. Yang paling cocok dengan cara permentasi jerami. Kalau tidak, HMT tidak akan cukup dan bantuan yang diberikan tidak akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Muhadi.

PEMBUKAAN MUSRENBANG PARTISIPATIF 2008

Toyo : Percepat Pembangunan Pedesaan Dengan Bedah Menoreh

Untuk mempercepat terwujudnya pembangunan pedesaan perlu dilakukan percepatan melalui fasilitasi pembangunan perdesaan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengembangan usaha mikro, kecil dan menengah baik di bidang pertanian, industri kerajinan dan pariwisata. Sedang untuk mempercepat keseimbangan pertumbuhan ekonomi di daerah Perbukitan Menoreh dan Wilayah selatan, maka Bedah Menoreh sangat diperlukan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.

Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo, H. Toyo Santoso Dipo, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2008, Selasa (25/3) di gedung Kaca, Wates. Turut hadir Kepala BAPPEDA Propinsi DIY Ir.Setyoso Hardjowisastro,MSc, jajaran Muspida , Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Perguruan Tinggi, LSM dan pengurus asosiasi profesi. Musrenbang sendiri akan dilakukan 26 dan 27 Maret mendatang.

Ditambahkan untuk mempercepat investasi di Daerah sangat diperlukan peningkatan investasi terintegrasi baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha maka fasilitasi kerja sama industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dengan para investor perlu dilakukan melalui pengembangan net working (jejaring) dengan para investor. “Dalam rangka meningkatkan kualitas, ketrampilan dan produktifitas kerja perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,”katanya.

Sektor pendidikan, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan dalam penanganan keluarga tidak mampu, maka perlu dipikirkan sekolah murah berkualitas dan peningkatan sekolah bertaraf international. Sementara di bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan jaminan sosial penduduk miskin.

Di bidang pertanian tanaman pangan disamping upaya mempertahankan ketahanan pangan maka untuk meningkatkan pendapatan petani sangat diperlukan fasilitasi penyediaan saprotan yang meliputi penyediaan bibit/benih, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian. Sedangkan di bidang peternakan dan perikanan upaya pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pendampingan teknis, penguatan modal usaha dan upaya meningkatkan nilai tambah pasca panen dengan penerapan tehnologi tepat guna.

”Untuk bidang lingkungan hidup dalam rangka pemanfaatan limbah peternakan dan penyediaan sumber energi rumah tangga perlu dilakukan pengembangan penerapan teknologi tepat guna melalui pengelolaan biogas,”tegasnya .