05 Juni, 2008

DESA SALAMREJO DAN SIDOHARJO

Ditunjuk Sebagai Desa Mandiri Pangan

Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo dan Desa Sidoharjo (Samigaluh) ditunjuk sebagai desa Mandiri Pangan (Mapan) oleh Pemkab Kulon Progo. Dengan latar belakang karena kedua desa tersebut termasuk desa rawan pangan dengan persentase jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tertinggi. Jumlah RTM di Salamrejo mencapai 67,57 % sedang Sidoharjo 67,19%.

Demikian diungkapkan Kepala Subdinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kasubdin TPH) pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir Bambang Tri Budi Harsono saat dilakukan sosialisasi Desa Mapan, Kamis (5/6) di aula dinas setempat. Sosialisasi menghadirkan narasumber Kepala tata Usaha (Ka TU) Dinas Pertanian DIY Ir Retno Setijawati MS dan diikuti oleh camat, kepala Cabang Dinas Pertanian dan Kelautan, Petugas Penyuluh Lapangan serta Kepala Desa Salamrejo dan Sidoharjo.

Penunjukan Desa Mapan, tambah Bambang Tri, didasarkan pada kondisi desa yang masih tinggi tingkat kerawanan pangannya serta jumlah RTM-nya. Karena program itu memang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan desa setempat serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dikatakan, dalam hal karawanan pangan di Kulon Progo terdapat 7 kecamatan yang masuk dalam kategori merah. Masing-masing Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Sentolo, Lendah dan Panjatan. Selain bagi desa yang ditunjuk sebagai Desa Mapan masyarakat di wilayah kecamatan itu berkempatan untuk memperoleh program-progam lain dari Provinsi DIY dalam hal ketahanan pangan.

“Sementara untuk Kecamatan Kokap berdasarkan kesepakatan tidak memperoleh program ini karena sudah mendapat program Community Development (Condev) cukup besar berupa bantuan kambing. Nilainya lebih dari Rp. 11 milyar untuk 1 kecamatan,” terangnya.

Sementara menurut Retno Setijawati Desa Mapan akan memperoleh dana dari APBD Provinsi sebesar Rp. 80 juta dan akan cair sekitar bulan Oktober mendatang. Pengelolaannya dilakukan oleh kelompok dengan sistem perguliran. Dana itu harus dimanfaatkan untuk menunjang kecukupan pangan desa setempat dengan priorotas pengembangan potensi lokal.

Dikatakan, di DIY telah ditunjuk Desa Mapan di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Saat ini di Gunungkidul telah berlangsung 3 tahun dan Bantul 2 tahun. Dari evaluasi yang dilakukan, kata dia, di kedua kabupaten tersebut Desa Mapan telah berhasil dengan baik. Dalam arti warga setempat sudah mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk pangan bernilai ekonomi tinggi, terangnya.


WABUP KULON PROGO DRS H MULYONO:

Pilih Wakil Rakyat dari Daerah Sendiri

Wakil Bupati Kulon Progo Drs H Mulyono menghimbau agar dalam Pemilu mendatang masyarakat memimilih caleg (calon legislatif) yang berasal dari wilayah kecamatan masing-masing. Karena saat duduk di DPRD caleg itu nanti lebih bisa dijamin integritasnya dalam memperjuangkan usulan masyarakat, untuk menjadi program pemkab.

Himbauan itu disampaikan Wabup di hadapan warga Pedukuhan Durensawit, Desa Banjaroyo, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V di Kecamatan Kalibawang, Rabu (4/6). Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi oleh segenap pejabat pemkab, pengurus Tim Penggerak (TP) PKK Kulon Progo dan disambut oleh Plt Camat Kalibawang Drs Suwarno serta kepala desa.

Dengan sistem Daerah Pemilihan (Dapel), tambah Mulyono, dimungkingkan sebuah kecamatan tidak punya wakil di DPRD, karena yang terpilih adalah caleg dari kecamatan lain. Kalau hal terjadi masyarakat akan rugi. Sebab wakil rakyat yang terpilih tentu akan lebih memprioritaskan usulan wilayah kecamatannya sendiri.

Pada Pemilu lalu, ujarnya, Kalibawang semula tidak punya wakil di DPRD, meski kemudian punya melalui Pergantian Antar waktu (PAW). Kemudian ada keluhan dari beberapa kepala desa dan warga bahwa banyak usulan masyarakat yang tidak tercover dalam APBD.

“Kalau Kalibawang punya wakil di DPRD mungkin hal ini tidak akan terjadi. Karena sebenarnya, eksekutif sudah mengajukan semua program prioritas dalam penyusunan APBD. Namun kalau tidak ada dukungan di DPRD kami tidak dapat berbuat banyak,” tandasnya.

Labih jauh Mulyono menyatakan, dalam memilih caleg hendaknya masyarakat tidak terpancang pada partai politik tertentu. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah asal usul caleg. “Yang penting pilihlah kader dari daerah sendiri yang berkualitas dan sanggup memperjuangkan kemajuan wiayah. Ini sya tidak kampanye tetapi memberi pendidikan politik,” tukas orang nomor 2 di Kulon Progo tersebut.

Dalam kunker itu Mulyono mengunjungi beberapa wilayah pedukuhan di 4 desa yang ada di Kecamatan Kalibawang. Antara lain dengan meninjau damn meresmikan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan masyarakat. Seperti pembangunan jalan aspal, jalan corblok, kolam ikan, bio gas, sumber air bersih dan pasar desa.

Menurut Suwarno, selama 1 tahun terakhir swadaya masyarakat yang terhimpun untuk menyelesaikan pembangunan di wilayahnya mencapai Rp. 1,4 milyar lebih. Sebagian besar dana dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai pendampingan bantuan semen dan aspal dari Pemkab Kulon Progo. Sedang sumber dana yang lain berasal dari APBD Provinsi DIY, APBD Kabupaten Kulon Progo dan APBN, terangnya.