DPRD Berikan Apresiasi Keberhasilan Pembangunan
Selain memberikan catatan-catatan atas pelaksanaan pembangunan di Kulon Progo di tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo juga memberikan apresiasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berbagai catatan dan apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kulon Progo Senin (28/4), tentang tanggapan Panitia Khusus (Pansus) dan fraksi-fraksi di DPRD Kulon Progo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2007 di Gedung DPRD.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono dan dihadiri oleh 25 orang anggota dari 35 anggota yang ada, pansus DPRD menyampaikan apresiasi tentang pelaksanan pembangunan di tahun 2007. Seperti, tindak lanjut catatan DPRD terhadap LKPJ 2006, peningkatan kesejahteran keluarga, pengurangan jumlah penduduk miskin, penurunan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, pelaksanan keamanan yang kondusif serta penyelesaian laporan dalam SKPD yang cenderung lancar dan mengalami peningkatan positif.
Seperti dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kulon Progo Drs. Djuwardi, pertumbuhan ekonomi Kulon progo selama kurun waktu 2003-2006 terus mengalami pertumbuhan yang baik. Yaitu, mencapai angka 4,05 % pada tahun 2005. Dengan PDRB tahun 2006 yang mencapai Rp 2,4 trilyun dengan PDRB perkapita penduduk mencapai Rp 6,4 juta. Hal ini terlihat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2005) yang baru mencapau Rp 5,5 juta perkapita penduduk.
Dengan peningkatan tersebut, memberi imbas terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga jumlah keluarga pra sejahtera di Kulon Progo juga menurun. Yaitu, dari 41,43 % (2006) menjadi 40,31 % (2007). Dengan peningkatan di sisi Keluarga sejahtera III sebesar 22,96 % tahun 2007 yang pada tahun 2006 baru mencapai 20,96 %.
Selain hal tersebut, pengurangan angka pengangguran juga diberikan apresiasi tersendiri karena selama 3 tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 jumlah penganggur di Kulon Progo mencapai 16.032 orang, tahun 2006 sebanyak 14.385 orang dan di tahun 2007 menurun lagi menjadi 13.500 orang. “Peningkatan peningtan tersebut menjadikan apresiasi tersendiri. Karena meskipun di Kulon Progo juga sering terjadi protes dari masyarakat, namun masih sebatas kewajaran dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, dalam keputusannya, DPRD juga memberikan catatan-catatan terhadap LKPJ Bupati tahun 2007. Di antaranya, data pada komponen ekonomi dan potensi ekonomi dicirigai kurang valid. Sihingga kedepan diperlukan adanya perbaikan sistem dan kinerja pendataan sehingga bisa semakin valid dan obyektif.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi memang telah terjadi namun pertumbuhan tersebut tidak merata. Karena penyumbang angka terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,05 % masih berada pada golongan ekonomi menengah keatas. “Untuk itu, pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteran golongan ekonomi lemah harus mendapat perhatian dan priorotas yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Sementara itu, rekomendasi tersebut diberikan oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono kepada Bupati Kulon Progo H. toyo S Dipo. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan bisa menjadi acuan dan evaluasi untuk mewujudkan pembangunan di Kulon Progo di masa yang akan datang.
Selain memberikan catatan-catatan atas pelaksanaan pembangunan di Kulon Progo di tahun 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo juga memberikan apresiasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berbagai catatan dan apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kulon Progo Senin (28/4), tentang tanggapan Panitia Khusus (Pansus) dan fraksi-fraksi di DPRD Kulon Progo terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2007 di Gedung DPRD.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono dan dihadiri oleh 25 orang anggota dari 35 anggota yang ada, pansus DPRD menyampaikan apresiasi tentang pelaksanan pembangunan di tahun 2007. Seperti, tindak lanjut catatan DPRD terhadap LKPJ 2006, peningkatan kesejahteran keluarga, pengurangan jumlah penduduk miskin, penurunan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, pelaksanan keamanan yang kondusif serta penyelesaian laporan dalam SKPD yang cenderung lancar dan mengalami peningkatan positif.
Seperti dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kulon Progo Drs. Djuwardi, pertumbuhan ekonomi Kulon progo selama kurun waktu 2003-2006 terus mengalami pertumbuhan yang baik. Yaitu, mencapai angka 4,05 % pada tahun 2005. Dengan PDRB tahun 2006 yang mencapai Rp 2,4 trilyun dengan PDRB perkapita penduduk mencapai Rp 6,4 juta. Hal ini terlihat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2005) yang baru mencapau Rp 5,5 juta perkapita penduduk.
Dengan peningkatan tersebut, memberi imbas terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga jumlah keluarga pra sejahtera di Kulon Progo juga menurun. Yaitu, dari 41,43 % (2006) menjadi 40,31 % (2007). Dengan peningkatan di sisi Keluarga sejahtera III sebesar 22,96 % tahun 2007 yang pada tahun 2006 baru mencapai 20,96 %.
Selain hal tersebut, pengurangan angka pengangguran juga diberikan apresiasi tersendiri karena selama 3 tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 jumlah penganggur di Kulon Progo mencapai 16.032 orang, tahun 2006 sebanyak 14.385 orang dan di tahun 2007 menurun lagi menjadi 13.500 orang. “Peningkatan peningtan tersebut menjadikan apresiasi tersendiri. Karena meskipun di Kulon Progo juga sering terjadi protes dari masyarakat, namun masih sebatas kewajaran dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, dalam keputusannya, DPRD juga memberikan catatan-catatan terhadap LKPJ Bupati tahun 2007. Di antaranya, data pada komponen ekonomi dan potensi ekonomi dicirigai kurang valid. Sihingga kedepan diperlukan adanya perbaikan sistem dan kinerja pendataan sehingga bisa semakin valid dan obyektif.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi memang telah terjadi namun pertumbuhan tersebut tidak merata. Karena penyumbang angka terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,05 % masih berada pada golongan ekonomi menengah keatas. “Untuk itu, pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteran golongan ekonomi lemah harus mendapat perhatian dan priorotas yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Sementara itu, rekomendasi tersebut diberikan oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono kepada Bupati Kulon Progo H. toyo S Dipo. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan bisa menjadi acuan dan evaluasi untuk mewujudkan pembangunan di Kulon Progo di masa yang akan datang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar