DIRESMIKAN CLUB BASKET “BINATERA”

Club basket Kulonprogo Binangun Putera Yogyakarta (BINATERA) diresmikan Ketua Pengurus cabang Perbasi Kulonprogo Musiran di Aula SMUN 1 Wates, Minggu (30/3).

Peresmian dihadiri Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, Ketua KONI Kulonprogo Drs.Djuwardi, Kepala Sekolah SMUN 1 Wates Drs.H.Sugiharto dan perwakilan dinas instansi.

Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya berpesan agar BINATERA mampu menjadi wadah dalam penyaluran bakat bagi generasi muda olahraga bola basket di Kulonprogo sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan baik di even-even daerah bahkan nasional.

Hal senada diungkapkan Ketua KONI Kulonprogo, Drs.Djuwardi, sebagai klub pertama yang syah dan mengatasnamakan pemerintah kabupaten Kulonprogo diharapkan atletnya terus setia membela nama daerah.

Dalam peresmian dilangsungkan pertandingan eksibisi antara Tim Putri BINATERA melawan Tim Putri UNY.

Susunan pengurus BINATERA selengkapnya pelindung H. Toyo Santoso Dipo, penasehat Drs.Djuwardi, Penanggung jawab Drs.H.Umar Sriyanto, Ketua Elfansyah, Sekretaris Merary Puay, Seksi Humas Yudi dan Koordinator lapangan Aris S dan Ari Nugroho.

Korupsi Menjadi Fenomena Gunung Es

Sedemikian mengakarnya tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan bangsa Indonesia terpuruk dan menanggung beragam permasalahan. Dikhawatirkan, kalau tindak pidana korupsi ini tidak segera diberantas akan menjadi fenomena gunung es yang semakin sulit untuk diperbaiki.

Ada beberapa kelemahan dari bangsa Indonesia sehingga sampai saat ini korupsi terus terjadi dan belum bisa diberantas. Beberapa kelemahan yang saat ini ada diantaranya, Kesisteman, Kesejahteraan/penghasilan, Mental/moral masyarakat, Tidak ada control internal (self control) dan Budaya yang selama ini telah berjalan.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samat Waluyo Senin (31/3), dalam acara Workshop peningkatan kapasitas, peran dan fungsi DPRD Kulon Progo di Gedung DPRD Kulon Progo. Workshop yang akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu, 31 Maret-1 April 2008 tersebut diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Drs. H Kasdiyono, Muspida, Pejabat pemkab serta anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Dengan workshop tersebut Bibit berharap, DPRD sebagai lembaga legeslatif dalam pemerintahan bisa bersinergi dan menjadi mitra dari KPK dalam memberantas korupsi. Tentunya, hal ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pemerintahan namun korupsi yang mungkin terjadi di tubuh DPRD sendiri. “Sehingga dengan workshop tersebut DPRD bisa mengerti dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai wakil rakyat,” katanya.

Selanjutnya, workshop yang menurut rencana akan dilaksanakan di 36 Kabupaten di Seluruh Indonesia tersebut, mengajak DPRD untuk menjadi agen dalam rangka pemberantasan tidak korupsi. Untuk itu, DPRD hendaknya juga bisa mensosialisasikan apa yang di dapat dari workshop tersebut kepada masyarakat luas.

Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya oleh KPK. Namun setidaknya ada tiga pilar yang ada untuk mencegah terjadinya korupsi. Yaitu, Pemerintah yang baik dan bersih, Swasta dan dukungan masyarakat. “Sedangkan tugas dari KPK sendiri hanya sebagai sebuah lembaga untuk berkoordinasi, melakukan supervise, penyelidikan, pencegahan dan melakukan monitoring,” lanjut Bibit.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Suharmanto mengharapkan agar fungsi DPRD sebagai mitra dan sekaligus agen KPK dalam pemberantasan korupsi dapat benar-benar direalisasikan. “Karena sesuai dengan kapasitas DPRD tidak mungkin melaksanakan pemberantasan korupsi tanpa dukungan dari lembaga lain seperti KPK,” katanya.

BUPATI SAMPAIKAN LKPJ 2007

Penduduk Miskin Urutan Kedua di DIY

Dalam dua tahun terakhir upaya pembangunan keluarga sejahtera menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana keluarga prasejahtera mengalami penurunan dari 41,43% menjadi 40,31 % sedangkan pada tahapan keluarga sejahtera III justru mengalami peningkatan yang berarti dari 20,96 % menjadi 22,96 %. Seiring dengan akselerasi pembangunan keluarga sejahtera, upaya – upaya penanggulangan kemiskinan juga mengalami perkembangan positif. Data yang dirilis oleh BPS bekerjasama dengan Departemen Sosial RI menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kulonprogo menempati urutan terkecil ke dua tingkat DIY setelah kota Yogyakarta yakni dengan jumlah 94.504 jiwa.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo dalam acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2007 di Gedung DPRD, Sabtu malam (29/3).

“Dalam hal ketenagakerjaan, dari jumlah penduduk Kulonprogo tahun 2007 berjumlah 462.418 orang, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak 380.660 orang, angkatan kerja sebanyak 290.402 orang, bekerja sebanyak 275.958 orang dan tidak bekerja atau penganggur 13.500 orang. Pertambahan angkatan kerja secara alami setiap tahun diperkirakan 2000 orang. Penganggur selama tiga tahun terus menurun, begitu juga dengan perkembangan tenaga kerja yang setengah penganggur mengalami penurunan” ujar Toyo

Menurut Toyo, kondisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2003 hingga 2006 menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada 2006 sebesar Rp.1.524.848.000.000,- atau mengalami pertumbuhan ekonomi 4,05 % dari tahun 2005. Sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada 2006 sebesar Rp.2.414.960.000.000,- dan PDRB perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2003 sampai 2006. Tahun 2006 PDRB perkapita sebesar Rp.6.455.179,-.

“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia juga mengalami peningkatan. Dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 mencapai 71,53 dan tahun 2006 naik menjadi 71,98. Kenaikan ini didukung adanya kenaikan komponen IPM yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli,” tambahnya.

Wates, 31 Maret 2008

BANK PASAR PEDULI BUMI
Bupati: Setiap Kelahiran Anak Tanam Satu Pohon

Dalam upaya memperbaiki lahan yang tandus di wilayah Kulon Progo, Perusahaan Daerah (PD) Bank Pasar Kulonprogo memberikan bantuan 20 ribu bibit pohon Albasia. Penyerahan secara simbolis dilakukan Minggu (30/3) di lapangan Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo oleh Bupati H.Toyo Santoso Dipo.
Turut hadir , Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, anggota DPRD Thomas Kartoyo,BA, Kadinas Pertanian dan Kelautan Ir.Agus Langgeng Basuki,MT, Direktur Utama PD Bank Pasar Kulonprogo Fahmi Akbar Idris, Kepala Desa Pendoworejo R.Landung Wiyono serta anggota organisasi kepemudaan.
Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih sadar bahwa tanaman kayu ibarat asuransi model baru yang sangat menguntungkan, tanam sekarang kelak beberapa tahun kemudian nilainya berlipat. Pemberian bibit hanya merupakan stimulan selanjutnya masyarakat secara mandiri mampu dan mau menanam. Selain menguntungkan secara ekonomi juga sekaligus pencegahan bencana tanah longsor dan melestarikan air bersih.
" Harga kayu makin lama makin mahal, kita malah krisis kayu, Saya menyarankan setiap kelahiran anak menanam satu pohon bahkan syukur bisa lebih sepuluh batang untuk tabungan ,"katanya.
Sementara Direktur Utama PD Bank Pasar Fahmi Akbar Idris menyatakan program Bank Pasar Peduli Bumi memberikan bantuan 20.000 bibit tanaman Albasia di empat desa, sehingga masing-masing desa memperoleh 5000 bibit yakni Gerbosari, Purwoharjo di Kecamatan Samigaluh dan Pendoworejo serta Purwosari di Kecamatan Girimulyo.
"Ini merupakan wujud coorporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial Bank Pasar selaku BUMD untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,"jelas Akbar.