20 PARPOL BARU TERDAFTAR DI LINMAS

Satu Parpol Bermasalah

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang, sejumlah partai politik (parpol) baru di Kabupaten Kulonprogo mulai bermunculan. Hingga penutupan batas akhir pendaftaran hari Rabu (27/2) pukul 00.00 WIB jumlah parpol yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kulonprogo mencapai 20 parpol baru.

Kepala Kantor Kesbanglinmas, Drs.R. Harry Santosa mengatakan jumlah parpol yang mendaftar dan minta rekomendasi di instansinya hingga batas akhir pendaftaran mencapai 20 parpol baru. Semuanya telah diverifikasi terkait kepengurusan dan tempat kantornya, untuk yang menempati rumah salah satu warga juga keterangan tertulis ijin dari pemilik yang bersangkutan. Jumlah parpol yang telah terdaftar belum dipastikan menjadi peserta pemilu karena masih menunggu dari pusat apakah lolos verifikasi.

Keduapuluh parpol dimaksud adalah .Partai Matahari Bangsa Ketua H.Daryanto, Sekretariat di Karnggan Dusun VI Klotakan Galur, Partai Bela Negara ketua Sukarman Cekelan Jln Tentara Pelajar RT.14 RW.06 Karangsari Pengasih, Partai Demokrasi Pembaruan ketua Banar Ponijo Jl.Sentolo-Muntilan KM 6 Rt.62 Rw.22 Dusun Janti Lor Jatisarono, Nanggulan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama sekretaris Nuzulul Hadi,S.IP Wonosidi Lor Rt.65 Rw.30 Wates, Partai Republika Nusantara ketua Nurhadi Rahmanto Jl.Purworejo Km.07 Sogan Wates, Partai Karya Pembangunan Bangsa ketua Pundarjo Sukandung Temon Wetan, Temon, Partai Peduli Rakyat Nasional ketua R.Anton Sutopo,HS Jl.Pertigaan Toyan Rt.21 Rw.009 Triharjo Wates,

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ketua Suwandi Karto Atmojo Jl.Kolonel Sugiono 44 Wates, Partai Perserikatan Rakyat ketua Dra.A.Rufaida Jl.Khudori No.04 Wates, Partai Patriot ketua Ir.Sugianto Terbah Rt.14 Wates, Partai Demokrasi Kebangsaan ketua Suyono Janti 10 Rt.060 Rw.022 Jatisarono Nanggulan, Partai Kebangsaan ketua Wakiman Dobangsan Rt.20 Rw.9 Giripeni Wates, Partai Persatuan Bintang Reformasi ketua Supardi,BA Nanggulan X Jatisarono, Partai Parade Nusantara ketua Yuni Arsih Ruko Gawok No.22 Wates, Partai Demokrasi Indonesia 1973 sekretaris Budi Winarto Jl.Nakulo Wetan Pasar wates Rt35/16 Wates, Partai Pembaruan Bangsa ketua Y.Krisna Sugiri,SH Kaliwangan Kidul Rt 07 Rw.02 Temon Kulon, Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia ketua Alexander Rustiyarno Salak Malang Banjarharjo Kalibawang, Partai Persatuan ketua Samto Jl. Wates KM 16 Pongangan Sentolo, Partai Solidaritas Nasional ketua Tono Sutarno Driyan Rt.56 Rw.26 Wates dan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia sekretaris Wahyu M Anggraeni Dipan Rt.74 Rw.34 Wates. Sementara salah satu partai yakni PPRN belum masuk disebabkan adanya permasalahan kepengurusan ganda.

PELANTIKAN KNPI KULONPROGO

Dibutuhkan Instansi Pembina Kepemudaan

Permasalahan pemuda selain organisasi adalah struktur pembinaan di tingkat pemerintahan yang selalu saja berganti-ganti bahkan kosong. Dalam periode tertentu terdapat menteri yang menaungi pemuda (Menpora) kemudian tidak ada dan muncul kembali. Pasang surut pembinaan di tingkat pusat pemerintahan akan mempengaruhi pembinaan di tingkat daerah. Dalam undang-undang tentang Kepemudaan yang sekarang sedang dibahas semestinya memasukkan lembaga pemerintah di tingkat daerah berupa dinas yang membina para generasi muda.

Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI DIY, Erwin Nizar, dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus KNPI Kabupaten Kulonprogo periode 2007-2010 di Gedung Kaca, Kamis (28/2). Turut hadir Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Kapolres AKBP Sumego Adie Soetojo, Dandim 0731 Letkol.Inf.I Made Sukarya Meskipun dalam kepengurusan ada komisi politik bukan berarti KNPI merupakan organisasi politik dan bukan underbow dari sebuah partai politik, namun diharapkan dengan menjadikan KNPI wadah para pemuda yang berkwalitas, KNPI akan melahirkan kader-kader politik. “ Dalam jajaran pengurus terdapat komisi politik namun hal ini KNPI bukan berpolitik tetapi melahirkan kader-kader politik, dengan KNPI yang merupakan wadah pemuda berkwalitas, silahkan partai-partai politik memanfaatkan,”jelas Erwin yang anggota DPRD DIY.

Sedang Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono mengatakan, dalam mengakomodir pembinaan pemuda saat ini pemerintah kabupaten sedang dalam pembahasan tentang susunan organisasi baru di dewan yang direncanakan awal tahun depan dapat diwujudkan , meski nantinya tidak berwujud instansi tersendiri namun yang penting fungsi dari tugas pokok telah mengakomodir pembinaan pemuda dan olahraga. Diharapkan KNPI tidak terjebak ke dalam salah satu partai politik yang nantinya justru akan merugikan, namun harus mampu mengayomi seluruh pemuda di Kulonprogo.

. Pengurus KNPI Kulonprogo yang dilantik Lilik Syaiful Ahmad,SP sebagai Ketua , Sukijo H Sutrisno (Sekretaris) dan Ir.Rita Purwanti Erni Widiyati,MM sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan dibagi 10 komisi: Komite Keuangan ketua Anung Marganto,SH, Komite Kompetisi. Ketua Aris Swasono,S.Pd, Komisi Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Komisi Pendidikan dan Pengembangan SDM Pemuda, Komisi Politik, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Ekonomi dan KUMKM, Komisi Kelautan dan Perikanan, Komisi Kehutanan dan Pertanian, Komisi Komunikasi dan Informatika, Komisi Olahraga, dan Komisi Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

BUPATI AJAK PISAHKAN SAMPAH PLASTIK

Sampah plastik menjadi masalah lingkungan berskala global. Plastik banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, karena mempunyai keunggulan-keunggulan seperti kuat, ringan dan stabil, namun sulit di daur ulang sehingga menjadi masalah lingkungan yang sangat serius.

Menghadapi permasalahan ini Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengajak masyarakat untuk mulai sekarang membiasakan dengan memisahkan sampah jenis plastik dan non plastik yang diawali dari skala kecil di tingkat rumah tangga dengan dukungan pemerintah membuatkan bak-bak sampah percontohan. “Permasalahan yang berhubungan dengan sampah saat ini adalah dalam penanganan sampah jenis plastik, terutama kantong-kantong plastik karena sulit dihancurkan dan kalau ditimbun dalam tanah meracuni tanah menyebabkan tanah tidak subur, menghambat rembesan air sehingga sampah lain yang bersatu tidak cepat membusuk,” jelas Toyo di ruang kerjanya Rabu (27/2).

Untuk mewujudkan kebiasaan masyarakat memisahkan sampah plastik dan non plastik disetiap rumah tangga dan titik-titik yang ada tempat sampah sekarang ini mulai disediakan dua buah tong sampah untuk sampah plastik dan sampah yang bukan plastik, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam membuang sampah yang telah dipisahkan. “Mengubah perilaku masyarakat sekaligus jelas tidak memungkinkan, karena sebagian besar masyarakat masih malas dan belum sadar, kalau dengan instruksi dari pemkab jelas hanya berjalan sesaat, sehingga yang paling baik diawali dengan perilaku di masing-masing rumah tangga kemudian saling memberi informasi antar masyarakat yang lama-lama akan menuju harapan sebagian besar masyarakat,” katanya.

Menurut Toyo dengan adanya pemisahan sampah berakibat lipat dua kali dalam menyediakan tempat sampah, kalau menggandalkan anggaran daerah jelas tidak memungkinkan sehingga diperlukan peran serta pihak swasta atau sponsor. “Untuk penyediaan tempat-tempat sampah, silahkan kalau ada perusahaan yang mau membantu meski turut mengiklankan prodaknya, ndak masalah, karena kalau mengandalkan dari APBD semua jelas tidak memungkinkan,”ujarnya.

Sementara berkaitan dengan kegiatan Adipura 2008 Toyo mengharapkan selain mengelola sampah juga membersihkan lingkungan , halaman sekitar dan menanam pohon serta tidak kalah penting adalah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.

RSUD Siap Talangi Dana Askeskin

Meski dana pembiayaan pasien yang ditangani dengan asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (Askeskin) dari Departemen Kesehatan dalam dua bulan terakhir ini belum cair, namun tidak akan menganggu pelayanan kesehatan bagi warga penerima di RSUD Wates. Pihak RSUD Wates melalui sisa anggaran tahun 2007 siap untuk memberikan dana talangan sebelum dana dari pemerintah pusat cair.
Hal tersebut dikatakan Direktur RSUD Wates, dr.H.Bambang Haryatno,M.Kes, usai upacara Hari Bhakti RSUD Wates ke-25 Selasa (26/2) . “Dana Askeskin dari Depkes hingga saat ini belum diterima Rumah Sakit meskipun persyaratan pencairan dana dengan membuka rekening di BRI telah dilakukan, namun demikian tidak akan menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien keluarga miskin, karena kami telah menyiapkan dana talangan yang diambilkan dari sisa anggaran tahun 2007 sebesar 4,5 milyar,”terang Bambang.
Ditambahkan mundurnya pencairan dana bagi keluarga miskin bukan hanya terjadi pada awal tahun ini, pada tahun 2007 lalu juga terjadi sejumlah Rp.2 Milyar kekurangan dana Askeskin, namun akhirnya PT Askes telah mencairkan dananya.

Produksi Air Bersih Waduk Sermo Ditingkatkan

Produksi air bersih Waduk Sermo akan terus dipacu dan ditingkatkan agar bisa mencapai target alokasi yang diperuntukkan untuk air bersih yaitu 150 liter/detik. Karena selama ini pengelolaan air bersih dari waduk yang bisa didistribusikan kepada masyarakat baru mencapai 30 liter/detik. Sampai saat ini, pengembangan dari penambahan alokasi air bersih tersebut baru dirancang dan dimungkinkan hal tersebut akan bisa terealisasi untuk masa mendatang. Karena kalau alokasi sebesar 150 liter/detik tersebut bisa terealisasi dimungkinkan bisa untuk menyupai air di wilayah selatan seperti Kecamatan Temon maupun Lendah.

Demikian dikatakan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kulon Progo Isro Ruruh Jatmiko, SH saat melakukan Audensi dengan Bupati Kulon Progo (25/2) di Gedung Joglo komplek pemkab Kulon Progo. Isro Ruruh Jatmiko, yang hadir bersama dengan jajaran para pengawas PDAM dan segenap Direksi yang lain ditemui Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso bersama dengan para pejabat pemkab seperti, Kepala Bappeda Drs. Darto, Kepala DPU Ir. Moch Najib, Kepala Dinkes dr. Lestaryono, Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kabag pembangunan Nugroho, SE dan yang lainnya.

Rencana tersebut juga sebagai langkah awal untuk mendukung program pemkab yang saat ini telah membangun dermaga ikan di Pantai Glagah. ”Rencana untuk mengembangkan produksi air bersih dari Waduk Sermo ini nantinya akan bisa digunakan untuk mendukung program pemkab seperti pembangunan dermaga perikanan dan program lain yang membutuhkan suplai air bersih yang cukup banyak,” katanya.

Selanjutnya, Staf PDAM yang lain Indarto menambahkan, dalam survey yang telah dilakukan PDAM untuk menaikkan air sermo kedalam penampungan yang memiliki ketinggian 27 m dari permukaan air dengan sistem tekanan air hisab belum bisa dilaksanakan. Untuk itu, kemungkinan penambahan alokasi untuk air bersih bisa dengan jalan menurunkan resordvoar agar air bisa di alirkan. Disisi lain, jika penambahan alokasi air bersih dari Sermo tidak cukup menyuplai kebutuhan air PDAM juga telah meranasng penggunaan aliran Sungai Progo untuk menambah kebutuhan air.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh PDAM. Karena bagi Kulon Progo yang saat ini memiliki beberapa program pembangunan yang baru dilaksanakan, pemenuhan air bersih juga merupakan salah satu fasilitas yang harus terpenuhi. ”Karena para investor yang masuk maupun yang akan masuk ke Kulon Progo akan merasa senang jika Kulon Progo bisa memberikan fasilitas yang baik seperti yang mereka harapkan,” katanya.

Selanjutnya, penambahan instalasi jaringan untuk penambahan alokasi air bersih selain faktor teknis juga harus memperhatikan faktor ekonomisnya. Seperti pemasangan jaringan baru, kalau dengan jaringan baru tersebut air tidak bisa mengalir, dapat dicari solusi misalnya, dengan menggunakan pompa, menurunkan resorvoar ataupun bila memungkinkan membuat jaringan menggunakan irigasi yang saat ini ada, lanjut Bupati.

Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.

Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.

Keberpihakan Pemerintah Pengaruhi Kesejahteraan Petani

Keberpihakan pemerintah kepada petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani secara luas. Sehingga pemerintah hendaknya selalu mencermati setiap permasalahan dan kebutuhan petani secara luas agar kesejahteraan petani terus meningkat. Sebagai contoh, pemerintah hendaknya mencermati apakan kebijakan yang selama ini diterapkan bisa berjalan baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena kesejahteraan petani tidak hanya tercipta melalui satu komponen seperti peningkatan hasil pertanian. Namun, peningkatan juga akan terjadi jika penjualan dari hasil pertanian tersebut stabil dan lebih baik dari biaya produksi. Untuk itu, semua komponen pendukung tersebut harus dicermati dan diperhatikan agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Demikian Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengungkapkan Senin (17/3) dalam acara Audensi dengan produsen dan distributor pupuk di Kulon Progo yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Kelautan (Dipertalaut) Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kasubid Sosial dan Ekonomi Bappeda Eko Wisnu Wardana,SE, Perwakilan produsen pupuk PUSRI dan Petrokimia Sukirno dan Yahya, distributor pupuk untuk Kulon Progo serta undangan yang lain.
Penjualan hasil pertanian misalnya, sering terjadi kalau terjadi kenaikan harga hasil pertanian konsumen selalu berteriak dan kalau anjlok produsen yang ganti teriak. ”Namun kebanyakan teriakan dari produsen (petani) kurang diperhatikan yang menyebabkan kesejahteraan petani tidak pernah ada peningkatan dan petani terus dirugikan,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan yang telah diambil pemerintah seperti memberikan subsidi pupuk bagi petani misalnya, kebijakan tersebut juga harus dicermati. Apakah dampak yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan peningkatan bagi kesejahteraan petani secara luas.
Bupati memaparkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, untuk setiap 1 hektar lahan pertanian membutuhkan kurang lebih 450 kg pupuk. Untuk 1 kg misalnya, bersubsidi RP 1.000 jadi untuk 450 kg pupuk akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 450.000. Hasil ini akan lain jika yang terjadi adalah kestabilan harga hasil pertanian sehingga petani bisa menjual dengan harga yang wajar.
Misalnya, harga yang wajar untuk setiap 1 kg beras adalah Rp 5.500 sementara harga pasaran yang terjadi adalah Rp 4.500/kg. Padahal setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton atau akan menghasilkan beras sebanyak 4 ton. Dengan asumsi harga wajar berarti petani akan dapatkan keuntungan lebih dari harga subsidi sebesar Rp 4 juta. Karena harga bersubsidi, petani hanya bisa menjual Rp 4.500/kg. ”Dari perhitungan itu berarti bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita petani,” katanya.
Di sisi lain Toyo juga menharapkan adanya peningkatan kemampuan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian. Karena selama ini petugas PPL adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan para petani. Jangan sampai para petugas yang kerjanya adalah sebagai penyuluh pertanian tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi sebuah penyakit pada tanaman karena tidak pernah melakukan penelitian, lanjut Toyo.
Sementara itu, Menurut Kepala Dipertalaut Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki mengatakan bahwa saat ini permaslahan pupuk bagi petani bukan masalah harga. Namun saat ini, permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan pupuk. Karena dari produsen pupuk sering kesulitan masalah pendistribusiannya.
Sedangkan Perwakilan produsen pupuk bersubsidi (PUSRI) untuk Kulon progo mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kulon Progo untuk tahun 2008. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2008 untuk tahun Kulon Progo adalah, Urea 12.949 ton, SP-36 4.730 ton, ZA 3.510 ton, NPK 3.386 dan Pupuk Organik 4.008 ton.

Keberpihakan Pemerintah Pengaruhi Kesejahteraan Petani

Keberpihakan pemerintah kepada petani sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani secara luas. Sehingga pemerintah hendaknya selalu mencermati setiap permasalahan dan kebutuhan petani secara luas agar kesejahteraan petani terus meningkat. Sebagai contoh, pemerintah hendaknya mencermati apakan kebijakan yang selama ini diterapkan bisa berjalan baik dan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena kesejahteraan petani tidak hanya tercipta melalui satu komponen seperti peningkatan hasil pertanian. Namun, peningkatan juga akan terjadi jika penjualan dari hasil pertanian tersebut stabil dan lebih baik dari biaya produksi. Untuk itu, semua komponen pendukung tersebut harus dicermati dan diperhatikan agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Demikian Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo mengungkapkan Senin (17/3) dalam acara Audensi dengan produsen dan distributor pupuk di Kulon Progo yang difasilitasi Dinas Pertanian dan Kelautan (Dipertalaut) Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Kepala Dipertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kasubid Sosial dan Ekonomi Bappeda Eko Wisnu Wardana,SE, Perwakilan produsen pupuk PUSRI dan Petrokimia Sukirno dan Yahya, distributor pupuk untuk Kulon Progo serta undangan yang lain.
Penjualan hasil pertanian misalnya, sering terjadi kalau terjadi kenaikan harga hasil pertanian konsumen selalu berteriak dan kalau anjlok produsen yang ganti teriak. ”Namun kebanyakan teriakan dari produsen (petani) kurang diperhatikan yang menyebabkan kesejahteraan petani tidak pernah ada peningkatan dan petani terus dirugikan,” katanya.
Selanjutnya, kebijakan yang telah diambil pemerintah seperti memberikan subsidi pupuk bagi petani misalnya, kebijakan tersebut juga harus dicermati. Apakah dampak yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan peningkatan bagi kesejahteraan petani secara luas.
Bupati memaparkan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, untuk setiap 1 hektar lahan pertanian membutuhkan kurang lebih 450 kg pupuk. Untuk 1 kg misalnya, bersubsidi RP 1.000 jadi untuk 450 kg pupuk akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 450.000. Hasil ini akan lain jika yang terjadi adalah kestabilan harga hasil pertanian sehingga petani bisa menjual dengan harga yang wajar.
Misalnya, harga yang wajar untuk setiap 1 kg beras adalah Rp 5.500 sementara harga pasaran yang terjadi adalah Rp 4.500/kg. Padahal setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton atau akan menghasilkan beras sebanyak 4 ton. Dengan asumsi harga wajar berarti petani akan dapatkan keuntungan lebih dari harga subsidi sebesar Rp 4 juta. Karena harga bersubsidi, petani hanya bisa menjual Rp 4.500/kg. ”Dari perhitungan itu berarti bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita petani,” katanya.
Di sisi lain Toyo juga menharapkan adanya peningkatan kemampuan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian. Karena selama ini petugas PPL adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan para petani. Jangan sampai para petugas yang kerjanya adalah sebagai penyuluh pertanian tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi sebuah penyakit pada tanaman karena tidak pernah melakukan penelitian, lanjut Toyo.
Sementara itu, Menurut Kepala Dipertalaut Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki mengatakan bahwa saat ini permaslahan pupuk bagi petani bukan masalah harga. Namun saat ini, permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan pupuk. Karena dari produsen pupuk sering kesulitan masalah pendistribusiannya.
Sedangkan Perwakilan produsen pupuk bersubsidi (PUSRI) untuk Kulon progo mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi di Kulon Progo untuk tahun 2008. Sedangkan alokasi pupuk tahun 2008 untuk tahun Kulon Progo adalah, Urea 12.949 ton, SP-36 4.730 ton, ZA 3.510 ton, NPK 3.386 dan Pupuk Organik 4.008 ton.

RESMIKAN BANGSAL KELAS III RSUD WATES dan Gedung Pemulasaran Jenazah
Bupati : Kesadaran Berobat Meningkat

Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates semakin lama semakin baik Penggunjung dan pengguna layanan kesehatan makin berkembang. Hal ini bukan berarti orang yang sakit bertambah, namun kesadaran berobat masyarakat di RSUD semakin tinggi. Untuk itu diperlukan tambahan sarana dan prasarana yang memadai, terlebih dalam era global ke depan para investor yang datang ke Kulonprogo membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga diperlukan tambahan peralatan-peralatan kesehatan yang modern, meskipun hanya rumah sakit type C tetapi peralatannya type A. Meski sudah ada ruangan kelas VIP namun kedepan perlu dipersiapkan ruang untuk kelas VVIP.
Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan hal itu Selaku Irup dalam Upacara Hari Bhakti RSUD Wates ke-25 di halaman RSUD setempat, Selasa (26/2). Turut hadir Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Sekda Drs.H.So’im,MM, Kadinas Kesehatan dr.Lestaryono,M.Kes, Kabag Kesra Setda Arief Sudarmanto,SH, Kakant Humas Drs.R.Agus Santosa,MA. Dalam kesempatan itu Bupati menyematkan PIN “Melayani dengan senyum,”memberikan tali asih karyawan purna tugas dan mencanangkan Bebas rokok di lingkungan RSUD Wates. Selain itu juga meresmikan pengoperasian bangsal perawatan kelas III (Edelweis) yang mampu menampung 28 pasien dan 1 isolasi, gedung pemulasaran Jenazah dan ruang Komite Medis
Dalam kesempatan itu Bupati berharap agar nasib kesejahteraan karyawan diperhatikan karena statusnya agak berbeda.” Kami harapkan kepada Direktur untuk memperhatikan nasib karyawannya karena statusnya berbeda meski sama-sama PNSD, tetapi punya resiko, displin, dan pengabdian yang tinggi, dibanding pegawai di tempat lain, bahkan tidak punya kesempatan untuk bermain catur, ”pesan Toyo.
Terkait pelayanan Bupati minta RSUD tidak menjadi rumah yang nambah sakit bagi pasien dan mengurangi serta meminimalisir orang yang istirahat terakhir di RSUD atau meninggal karena tidak tertolong.
Sementara Direktur RSUD Wates dr.H.Bambang Haryatno,M.Kes mengatakan memasuki usia seperempat abad ini, telah mampu memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang si miskin atau kaya. Hal ini tercermin dengan tersedianya rawat inap VIP maupun kelas III sebagai cerminan lembaga kesehatan yang berorientasi sosial namun menyediakan layanan yang menguntungkan karena RSUD merupakan lembaga swadana yang dituntut mandiri.
“Perkembangan 10 tahun terakhir, SDM 1997 berjumlah 256 orang termasuk tenaga medis 18 dokter .Saat ini karyawan mencapai 396 orang tenaga medis 23 orang. Jumlah tempat tidur 1997 baru 111 tempat tidur saat ini 199 tempat tidur VIP kelas 1,2 dan kelas 3 serta penambahan sarana prasarana modern, sedangkan kunjungan pasien rawat jalan rata rata 1997 adalah 100 saat ini 250 pasien lebih perhari,”jelas Bamabang
Ditambahkan memasuki dekade tahun 2000 sampai sekarang pelayanan di RSUD telah berkembang menjadi 13 poliklinik rawat jalan, 6 jenis pelayanan rawat inap, dan sebelas layanan penunjang. Sesuai WISN (World load Indicator Staff Need) jumlah kebutuhan karyawan RSUD Wates 425 karyawan akhir Desember 2007 baru ada 396 orang, sehingga masih kurang 29 orang terutama tenaga strategis yakni perawat dan dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum.
Upacara Hari Bhakti ini merupakan peringatan saat berpindahnya RSUD Wates dari lokasi lama di sebelah barat alun-alaun yang sekarang ditempati Dinas Kesehatan ke lokasi sekarang. Perpindahan itu dilakukan pada 26 Pebruari 1983.
Selain upacara rangkaian kegiatan Hari Bhakti meliputi Lomba Kebersihan antar unit pelayanan (11-16/2), Donor Darah Rabu (20/2), Seminar kesehatan tentang Diabetes Melitus dan segala permasalahannya Sabtu (23/2), dan jalan santai karyawan beserta keluarga serta pentas seni pada hari Minggu (2/3).

PENGDA DIY LANTIK PSSI KULONPROGO
Tingkatkan Prestasi Tambah Pelatih
Pengcab berperan besar dalam memajukan sepakbola dengan mencetak pemain lewat kompetisi klub-klub amatir di wilayahnya. Meskipun belum mampu meraih prestasi yang bagus Kulonprogo dengan jumlah lapangan dan klub yang cukup banyak tentu akan bisa meraih kesuksesan di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Pengda PSSI DIY dr Hadianto Ismangoen SpA dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo periode 2007-2012 di Gedung Kaca, Minggu (24/2) malam lalu. Kulonprogo mempunyai sarana yang cukup untuk memutar kompetisi dengan baik, karena hampir setiap klub mempunyai lapangan sendiri-sendiri. Maka ia berharap Pengcab yang baru nanti dapat meningkatkan kompetisi di Kulonprogo.” Namun demikian kita juga turut prihatin karena persepakbolaan di tanah air tahun ini dalam final Liga Indonesia malah dipertandingkan tanpa penonton,”keluh Ismangoen..
Sedang Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo mengatakan, meningkatnya prestasi sepakbola sebagian besar adalah factor pelatih, karena kalau pemainnya baik tetapi pelatihnya tidak mampu tidak akan meraih prestasi yang baik. Meskipun pelatih sepakbola Kulonprogo telah cukup memadai, namun untuk meraih kedepan lebih baik lagi diperlukan tambahan pelatih dari luar, sehingga apabila keduanya digabungkan akan mempunyai keberhasilan yang sangat besar. “Suksesnya para pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo ini kedepan adalah apakah dalam Porda mendatang tetap menjadi juru kunci, kalau semuanya mau berubah yang diawali dari diri kita masing-masing, saya yakin pasti bisa,” kata Toyo berapi-api.
Pengurus Pengcab PSSI Kulonprogo yang dilantik Drs H.Mulyono sebagai Ketua Umum, Drs Suharto (Sekretaris) dan Nurhadi, SE sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan dibagi 9 komite: Komite Keuangan ketua Anung Marganto,SH, Komite Kompetisi. Ketua Aris Swasono,S.Pd, Komite Sepakbola, Teknik, Strategi dan Pengembangan ketua Maruto,SIP, Komite Wasit ketua Surono, BA, Komite Hukum, status pemain, etika dan fair play ketua Drs.Saiman, Komite Futsal, usia muda dan sepakbola wanita ketua Suroso,S.Pd, Komite Media, Promosi, Marketing ketua Drs.Agus Santosa,MA, Komite keamanan ketua Made Arsa Wijaya,SH, dan Komite Medis ketua dr.Budi Ismanto, HS. Sementara Kesekretariatan ketua Drs.Nurhadiyanto.

Investor Bio Etanol Ingin Kembangkan Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo kembali menjadi daya tarik bagi investor. Adapun investor tersebut, akan mengembangkan industri bio etanol (bahan bakar kendaraan dari bahan alami). Diliriknya Kulon Progo menjadi lokasi dimana pabrik tersebut didirikan karena Kulon Progo selama ini sudah menjadi salah satu Kabupaten sebagai penghasil jagung. Karena dari bahan baku jagung, bio etanol tersebut akan dihasilkan. Meskipun sebenarnya, ada beberapa macam bahan baku yang bisa menghasilkan bio etanol seperti, tebu, singkong dan jarak.
Hal tersebut dikemukakan perwakilan PT Aliansi Semesta Alam yang akan mengembangkan industri bio etanol, Jean. S. bersama Bram Susmana Sabtu (23/2), saat melakukan Audensi dengan Bupati Kulon Progo di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut juga dihadiri oleh Assek II Ir. Agus Anggono, Kepala Bappeda Drs. Darto, Kepala Dispertalaut Ir. Agus Langgeng Basuki, Kepala Kantor KPT Sri Utari,SH serta undangan yang lain.
Sebagai langkah awal, industri bio etanol akan bekerjasama dengan pemkab Kulon Progo untuk mendapatkan lahan industri seluas 10 hektare. Dari lahan tersebut akan mulai dirintis usaha industri bio etanol yang mempunyai bahan baku berupa jagung yang juga merupakan salah satu hasil pertanian di Kulon Progo yang prospek pengembangannya cukup baik.
Selanjutnya, sesesuai dengan rencana, pabrik bio etanol tersebut akan mempunyai kapasitas produksi sebanyak 330 lt/hari atau setara dengan kapasitas hasil jagung 56 hektare/hari. Dengan asumsi 1 hektare pertanian jagung bisa menghasilkan 15 ton jagung. “Dengan kondisi yang demikian, industri tersebut bisa menghasilkan bio etanol sebanyak 100 ribu kilo liter/tahun,” kata Jean.
Bram Susmana menambahkan, selain akan menyerap banyak tenaga kerja yang akan diprioritaskan dari dalam daerah, industri bio etanol tersebut merupakan industri yang sangat efektif secara hasil. Karena selain menghasilkan bio etanol, daun dan batang jagung dapat diolah menjadi pupuk organik, serat jagung untuk biji plastik dan ampas dari industri tersebut bisa digunakan sebagai bahan makanan ternak,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik rencana untuk mengembangkan industri bio etanol tersebut di Kulon Progo. Karena selain penghasil jagung industri tersebuat nantinya juga akan mendapatkan dukungan dari berbagai program yang saat ini sedang berjalan dan dikembangkan di Kulon Progo. Yaitu, Pelabuhan ikan, pengolahan biji besi maupun bandar udara yang sampai saat ini terus berjalan.
Pada prinsipnya, Kulon Progo akan selalu terbuka dan bersedia untuk memfasilitasi investor yang akan mengembangkan usahanya di Kabupaten Kulon progo. “Karena fasilitas yang kami berikan untuk investor sebenarnya bukan untuk investor. Namun fasilitas tersebut kami berikan untuk rakyat agar bisa mendapatkan pekerjaan,” katanya.

HARGA LOMBOK NAIK, PETANI TAK UNTUNG

Kenaikan harga Lombok akhir-akhir ini tidak menguntungkan bagi petani Lombok di Lahan Pantai di Kabupaten Kulonprogo.Hal ini disebabkan pada saat harga yang mencapai Rp.20.000,- ditingkat petani, saat ini petani tidak mempunyai tanaman Lombokl yang siap panen. Kebanyakan petani baru menyemai benih Lombok sepekan yang silam.
Salah seorang petani Lombok di Glagah Wiranto mengakui harga Lombok yang menggiurkan sekarang tak dapat dinikmati petani karena tidak punya tanaman yang siap panen. “Meski harga lombok baik saat ini, kami tidak dapat berbuat apa-apa, tanaman lombok baru saja ditebar seminggu yang lalu di dekat rumah, sementara dilahan pasir baru dicangkul untuk persiapan penanaman,”jelas Wiranto Rabu (20/2).
Hal senada diungkapkan para petani di sepanjang lahan pantai selatan Kulonprogo yang pada umumnya memang baru pada persiapan untuk menyiapkan tanam lombok di lahan pasir. Tidak untungnya kenaikan harga lombok oleh para petani, bukan disebabkan para petani kurang cermat menangkap peluang dalam menanam lombok sebelumnya.
Faktor cuaca menjadi penyebab utama mengapa sebelumnya tidak menanam lombok jauh-jauh hari. Kondisi lahan pantai sebelumnya cuaca tidak mendukung untuk melakukan tanam lombok, berbeda dengan lahan dipegunungan yang sebaliknya sangat baik untuk tanam lombok. Sehingga keuntungan dari meningkatnya harga lombok dinikmati oleh para petani lombok di pegunungan.

Berita Hari Ini

WABUP LANTIK KADES TERPILIH
Tingkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa

Wakil Bupati (Wabup) Kulonprogo Drs.H.Mulyono berturut-turut melantik Kepala Desa terpilih pada waktu yang berbeda di masing-masing Kantor Desa setempat. Senin (18/2) melantik Surono sebagai Kades Kalidengen kecamatan Temon, berikutnya Rabu (20/2) R.Sumbogo,BA sebagai Kades Sendangsari kecamatan Pengasih dan Teguh sebagai Kades Sentolo kecamatan Sentolo. Sementara Kamis (21/2) melantik kades Banaran kecamatan Galur Dwi Haryanto
Wabup mengingatkan kembali ungkapan falsafah budaya Jawa bener ketenger yang maknanya adalah kebenaran akan kelihatan. Segala tindakan yang benar itu pada akhirnya akan nampak jelas. Kebenaran yang didukung logika akan lestari. Kebenaran yang logis akan membuat rasa kagum yang layak didukung. Seorang pemimpin harus dapat membawa kebenaran logis bagi yang dipimpin. Hal ini karena gagasan-gagasan yang muncul bias dipahami secara nalar akal sehat, dan oleh karena itu layak didukung. Para pemimpin yang miskin visi dan misi lambat laun akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Daya tariknya akan habis karena pribadinya tidak menjanjikan apapun untuk diikuti lagi.
“Tugas berat yang menanti Saudara di masa yang akan datang adalah upaya meningkatkan kapasitas pemerintah desa, secara umum terdapat beberapa sisi kapasitas pemdes yang perlu pengembangan dan penguatan dengan menggunakan pendekatan yang tepat, diantaranya lemahnya konsolidasi internal pemdes, minimnya tradisi administrasi modern, kurangnya kemampuan mengelola keuangan dan kekayaan desa, kurangnya menggali potensi desa dan lemahnya kemampuan dalam perumusan produk-produk hukum desa, “pesan Mulyono.
Sementara terhadap tiga desa yang masih bermasalah masing-masing desa Paliyan Temon, desa Hargowilis Kokap, dan desa Donomulyo Nanggulan, Wabup Mulyono di Balai Desa Sendangsari Pengasih usai melantik kades mengatakan mesti masih terdapat permasalahan , namun penyelesaian pilkades di tiga desa secepatnya diharapkan dapat selesai dengan baik, sehingga seluruh desa yang menyelenggarakan pilkades beberapa waktu yang lalu mempunyai kades. Sehingga akan memperlancar pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa

Agenda Acara:
Rabu, 20 Pebruari 2008

Pelantikan Kades Sendangsari Pengasih
Tempat: Kantor Desa
Waktu : 09.00 WIB

Pelantikan Kades Sentolo
Tempat: Kantor Desa
Waktu: 10.30 WIB

Pemkab Terancam Kekurangan Pejabat

– Pemerintah Kab Kulonprogo terancam kekurangan pejabat yang duduk di eselon II. Sebab,pejabat yang sekarang ada akan segera memasuki masa pensiun. Sebagian lagi sudah akan segera habis masa perpanjangan jabatannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Moch Maknun menuturkan, pada Januari lalu sudah ada dua pejabat yang memasuki masa pensiun. Mereka adalah Sekda M Soim dan Kepala Dinas Pendidikan Moch Mastur. ”Sedangkan pada Mei mendatang, saya juga akan segera memasuki masa pensiun bersama dengan Kepala Bappeda,” katanya. Sebelumnya, pada pertengahan 2007 silam sudah ada dua pejabat lain yang sudah diperpanjang masa jabatannya. Mereka adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Moch Nadjib dan Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Hendro Purnomo Sigit.Dengan demikian pada pertengahan tahun ini keduanya juga akan habis masa perpanjangannya. ”Kalau Pak Soim dan Pak Mastur, keduanya sudah diperpanjang satu tahun oleh bupati per Januari kemarin,” jelas Maknun. Menurut dia, bupati sebagai puncak pimpinan eksekutif Kulonprogo bisa melakukan perpanjangan kepada pejabat yang sudah habis masa kerjanya.Perpanjangan ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Kepada pejabat yang dinilai layak, dapat kembali diperpanjang dalam kurun waktu satu tahun. Dalam menentukan kebijakan ini, bupati bisa meminta masukan kepada Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Terpisah,Kepala bagian Hukum Setda Kulonprogo Bambang Sulistyo mengatakan, kewenangan sepenuhnya untuk memperpanjang masa jabatan pejabat ada pada bupati. Bagian hukum tidak pernah ikut terlibat dalam hal menentukan kebijakan. ”Kalau memang dasar hukumnya ada, kenapa tidak dilakukan. Itu murni kewenangan bupati,”jelas Bambang.

Angka Selingkuh PNS Kulonprogo Tinggi
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kulonprogo ternyata lebih suka melakukan pelanggaran berselingkuh ketimbang lainnya. Buktinya selama 2007 terdapat 22 kasus yang dilaporkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang didominasi kasus asusila berupa perselingkuhan.Staf BKD Agung Kurniawan mengatakan, dari total pelanggaran ini, tiga orang terpaksa diberhentikan sebagai PNS. Salah satunya diberhentikan dengan tidak hormat akibat melakukan tindak pidana penggelapan. Sementara itu, dua lainnya memilih mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat oleh bupati."Angka perselingkuhan lumayan tinggi. Ada Sembilan orang yang sudah kami tangani," ungkap Agung.Agung mengungkapkan perselingkuhan yang ditindak ini dilakukan oknum PNS baik sesama PNS maupun dengan non-PNS.

Agenda Acara

Sabtu, 16 Pebruari 2008
RAKERDA BODRONOYO 2008
Tempat: Balai Desa Wates
Waktu : 08.00 WIB- Selesai

BENIH KENDALA PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI
Sangat sulitnya mendapatkan benih kedelai bersertifikat dan merupakan benih unggul adalah kendala peningkatan produksi kedelai. Selama ini petani hanya menanam kedelai dari bibit yang beredar di pasaran dan bukan diperuntukkan khusus untuk bibit.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Ir.Agus Langgeng Basuki ketika mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.H.So’im,MM menerima Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM Prof.Dr.Ir Mary Astuti, MSi dalam Sosialisasi Program Pengembangan Kedelai Hitam di Joglo Bupati, Rabu (13/2). “Dalam meningkatkan produksi kedelai kendala yang dihadapi oleh petani sejak saya menjadi CPNS sampai sekarang adalah belum tersedianya bibit atau benih yang baik atau berlabel, sehingga yang dijadikan benih hanya kedelai yang dilihat baik secara visual oleh petani, atau memanfatkan hasil dari panen daerah lain, sementara benih padi dan jagung sudah tidak ada masalah,“kata Langgeng.
Produktifitas kedelai di Kabupaten Kulonprogo relative atau telah mencapai rata-rata untuk tingkat DIY. Luas areal tanam 3000 ha, dengan hasil ubinan tahun 2006 1,37 ton perhektar yang tersebar di kecamatan nanggulan, Lendah, Galur dan Pengasih.
Sementara dalam rangka meningkatkan kesejahteran petani dan membantu terciptanya swasembada kedelai 2015, Fakultas Teknologi Pertanian UGM mengenalkan komoditas berupa kedelai hitam yang merupakan bahan baku pembuatan kecap.
Mary Astuti menjelaskan kedelai hitam yang dibudidayakan adalah jenis Mallika dengan produksi mencapai 2,93 ton perhektar yang merupakan varietas lokal bukan hasil persilangan sehingga tidak ada rekayasa genetic atau penyisipan gen organ lain, dan daya simpan benih lebih lama. Kemampuan benih yang dihasilkan oleh FTP UGM saat ini baru untuk mencukupi kebutuhan lahan seluas 100 hektar.
Peluang dengan Pemkab berupa kerjasama kedua belah pihak yakni pemkab membantu kemitraan, memberikan subsidi dan fasilitas kepada petani, dan petani menyediakan lahan sementara FTP UGM menyediakan benih dan mengadakan pendampingan.
Ujicoba kedelai hitam oleh FTP UGM pernah dilakukan di kecamatan Nanggulan dan Galur namun belum memuaskan. Di Nanggulan cara menanam benih masih dengan disebar, sementara Galur musim yang tidak cocok sehingga banyak hama menyerang.
Sekda So’im menyambut baik keinginan dari FTP UGM, hal ini menurutnya masih banyaknya lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal terutama di wilayah pegunungan. Untuk mendukung peningkatan usaha perlu dipikirkan kemungkinan pembuatan demplot ditiap –tiap kecamatan . Serta yang tak kalah penting adalah pemurnian benih bukan turunan yang ditanam sehingga hasilnya dapat maksimal.

PEMIMPIN HARUS MANJING AJUR AJER

Dalam falsafah dan budaya masyarakat di Jawa yang sudah sering sekali kita dengar, menjadi seorang pemimpin harus dapat manjing ajur ajer dengan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu kami berharap Saudara dapat memahami dan menterjemahkan ungkapan yang sederhana tetapi mempunyai makna yang cukup dalam tersebut. Sehingga dapat nggayuh raharja rahayuning nagari.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan Muji Kurniawan Nugroho,SE sebagai Kepala Desa Jatisarono, Nanggulan, Rabu (13/2), di Balai Desa setempat. Pelantikan Kades terpilih Legiman juga dihadiri Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Camat Nanggulan Drs.L.Bowo Kristianto , Kades se-Kecamatan Nanggulan, Ketua BPD serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat. ”Untuk mencapai raharja rahayuning nagari, diperlukan kerja keras dan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta komponen yang ada , untuk secara bersama –sama bahu membahu mencapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin ”, pesan Wabup .
Wabup juga mengingatkan prinsip 3T yaitu Tatag, teteg, bakal Tutug. Tatag yang erarti teguh hati, percaya diri, berkemauan kuat, berani dan tidak ragu terhadap resiko yang akan dihadapi . Melakukan pekerjaan dengan tatag berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh, rasional danmaksimal agar berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sikap yang jauh dari perilaku yang grusa-grusu, ceroboh ataupun emosional. Teteg yang berarti ulet, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, ada mempunyai keyakinan bahwa apa yang akan dilakukannnya pasti berhasil, teguh dalam berpendirian. Tutug adalah tuntasnya pekerjaan yang merupakan hasil sikap tatag, serta teteg. Kata tutug ini lebih mengacu pada keberhasilan kerja dari seseorang setelah melalui serangkaian perjuangan dan dapat menghasilkan sesuatu yang kita perjuangkan.

WABUP LANTIK KADES TERPILIH

Pemimpin Mau Mendengar dan Berdialog

Seorang Kepala Desa harus secara kritis memandang jabatannya sebagai sebuah tantangan dan kapasitas untuk melakukan inovasi ataupun perubahan. Selain itu harus memahami dan menyadari tugas utama seorang pemimpin yaitu untuk menentukan arah, mendengar, dan melayani. Mengemban tanggung jawab kepemimpinan berarti mampu menentukan arah, dan ke arah mana desa dan masyarakat yang dipimpinnya akan dibawa.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa Jatimulyo R. Murdani Saputro, Girimulyo Senin (11/2), di Balai Desa setempat. Murdani adalah mantan Kades sehingga pelantikan merupakan jabatan kedua kalinya selama 6 tahun kedepan. Turut hadir Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Camat Girimulyo Drs.Sumiran Kades se-Kecamatan Girimulyo, Ketua BPD serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

”Seorang Kepala Desa harus mampu merubah pola pikir yang memposisikan sebagai sumber kebenaran mutlak, ke arah pola pikir dimana sumber kebenaran diposisikan secara seimbang antara pemimpin dan masyarakat”, pesan Wabub .

Hal itu menuntut kemampuan seorang pemimpin untuk lebih membuka diri terhadap masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Kesediaan seorang pemimpin untuk mendengar dan berdialog merupakan suatu bentuk penghargaan yang hakiki terhadap warga masyarakat. Dengan cara dialog dapat diperoleh informasi yang otentik, membangun kebijakan yang aspiratif dan demokratis.

Disisi lain, Wabub juga mengingatkan kepada masyarakat Desa Jatimulyo bahwa desanya mempunyai banyak potensi yang cukup besar, diantaranya potensi obyek wisata alam yang bagus berupa Goa Kiskendo, peternakan kambing PE, perkebunan dan pertanian, seni budaya yang dapat terus digali dan dikembangkan.

Selain Kades Jatimulyo, Wakil Bupati Drs.H.Mulyono secar berturut-turut juga mengambil sumpah dan melantik Kades terpilih. Pada hari Selasa (12/2) Wabub Mulyono mengambil sumpah dan melantik 3 Kades incumbent untuk jabatan kedua kalinya di balai desa setempat. Ketiga Kades tersebut adalah Bhekti Murdayanto,SE Kades Hargorejo Kokap, Kades Janten Fahrudin,S.Ag dan Kades Kaligintung Hepson Purnomo,SIP yang keduanya di Kecamatan Temon.

Demo Bubar Usai Ditemui Bupati
Aksi mogok makan yang dilakukan perwakilan Gerakan Pembangunan Demokrasi Desa (Gerbang Desa) menentang hasil pilkades akhirnya berakhir.
Peserta demo membubarkan diri setelah Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo turun tangan dan menemui mereka di depan kantor kabupaten, kemarin petang. Dalam pertemuan, Bupati berjanji akan menunda pelantikan Kepala Desa terpilih di tiga desa, yakni Desa Paliyan, Desa Donomulyo, Kec Nanggulan serta Desa Hargowilis, Lec Kokap.
Selain itu, Bupati juga akan memperhatikan rekomendasi DPRD, yaitu mengkaji permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Pembubaran aksi demo merupakan klimaks dari aksi yang dilakukan sejak Senin (11/2) yang menuntuk penundaan pelantikan kades terpilih karena dinilai cacat hukum dan terjadi kecurangan.
Kemarin siang,enam Peserta demo yang kondisinya menurun. Direktur RS Kharisma Paramedika Salamah mengungkapkan enam peserta itu mengalami gangguan pada fungsi ginjal, dan dikhawatirkan akan berdampak pada siklus fungsi organ. ”Kepada yang sakit dan punya latarbelakang masalah kita sarankan untuk berhenti dan minum air putih yang banyak,” jelas Salamah.
Kondisi fisik para demonstran siang kemarin memang menurun.Sebagian hanya tiduran di tanah beralaskan karpet atau tikar.Mereka tetap melakukan aksi diam dan mogok makan, sampai tuntutan meeka dipenuhi. Sejumlah simpatisan warga juga nampak ikut menemani para peserta aksi. Mereka sempat massa menggelar Istigosah dengan memanjatkan doa.
Hingga, sekitar Pukul 12.00 WIB,Assek I Sekda Sutedjo Wiharso bersama dengan Kabag Pemdes Ryadi Sunarto menemui demonstran. Kepada para massa Sutedjo berpesan agar menjaga kondisi kesehatan. Jika hujan datang, massa diminta pindah dan mencari tempat berteduh. ”Kami diminta pak Bupati untuk menemui, tidak ada pesan khusus,” jelas Sutedjo, usai menemui demonstarn.

Kesiapan Menghadapi Bencana Alam
BMG Perkenalkan Sirine Ina-TEWS

Sebagai langkah awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat jika suatu saat terjadi bencana diperlukan sebuah informasi yang tepat dan akurat. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem pengamanan dini untuk menentukan langkah evakuasi dan meminimalisir terjadinya korban jiwa. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sebagai salah satu lembaga yang selalu meneliti dan memantau keadaan alam memperkenalkan salah satu peralatan berteknologi tinggi untuk menyampaikan informasi tersebut. Peralatan tersebut dikenal dengan nama Ina-TEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System). Karena peralatan tersebut merupakan sebuah variabel pengamanan untuk menangkap maupun menyampaikan informasi secara cepat kepada masyrakat jika suatu saat terjadi bencana alam seperti tsunami.
Demikian dikatakan Kepala Balai Besar II BMG Jakarta Suharjono, dalam acara Sosialisasi sistem peringatan dini, Selasa (12/2) di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut juga dihadiri oleh Assek II Ir. Agus Anggono, Kakan Kesbanglinmas Drs. Harry Santosa, Kaur Pemerintahan PT Pasific Satelit Nusantara (PSN) Drs. Furi Suud, Perwakilan Universitas Tarumanegara Jakarta Aji, serta undangan dari SKPD terkait lainnya.
Peralatan berteknologi tinggi tersebut merupakan kerjasama BMG dengan PT Pasific Satelit Nusantara. Sedangkan penggunaan peralatan tersebut, sudah dilakukan dalam simulasi penanganan bencana di Banten dan Cilegon pada tanggal 26 Desember 2007. Dalam simulasi tersebut dipaparkan bagaimana cara menangani bencana dan korban bencana jika terjadi bencana gempa dengan kekuatan 8 skala richter yang mengakibatkan patahnya pipa di Cilegon yang menyebabkan radiasi serta tsunami.
Pada prinsipnya, peralatan tersebut berfungsi untuk menangkap maupun menyampaikan informasi secara cepat dan akurat. Sehingga memudahkan pemerintah untuk mengevakuasi dan menentukan tindakan lebih lanjut. ”Dalam hal ini pemerintah harus menyiapkan sebuah tempat khusus yang berfungsi sebagai ruang crisis centre serta petugas yang selalu siap dalam waktu 24/7 atau 24 jam selama waktu 7 hari kemungkinan terjadinya bencana,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo yang diwakili oleh Kakan Kesbanglinmas kUlon Progo Drs. Harry Santosa mengatakan bahwa dalam melakukan penanganan terhadap bencana pemkab bukan merupakan satu-satunya variabel. Namun dalam menangani bencana diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemkab melalui beberapa SKPD terkait dengan masyarakat secara luas.
Untuk itu, kewaspadaan dan antisipasi awal merupakan sebuah hal yang sangat penting dan disadari oleh semua komponen terkait tersebut. Tentunya, hal tersebut juga harus didukung dengan sarana seperti, peralatan yang baik dan memadahi. ”Sehingga evakuasi maupun penanganan korban bencana bisa dilaksanakan dengan baik. Dan meninimalisir terjadinya korban jiwa,” katanya.

BLK Buka Kursus Gratis
Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Kulonprogo akan menyelenggarakan pelatihan/ kursus ketrampilan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Tahun Anggaran 2008 ini BLK melalui anggaran Dana Tugas Pembantuan akan mengadakan pelatihan dengan 15 jenis ketrampilan meliputi Mesin Logam, Las Litrik, Montir Sepeda Motor, Montir Mobil, Menjahit, Operator Komputer, Teknisi Hand Phone, Reparasi Peralatan Audio, Reparasi Peralatan Listrik Komersial, Boga, Aglaonema, Rias Penganten, Internet and Website Design, Bordir and Payet dan Assesoris Interior.
Dijelaskan Plt.Kepala BLK Kulonprogo Sri Sulanjari,S.IP, Selasa (12/2), pelatihan yang dibiayai pemerintah melalui BLK untuk membantu masyarakat agar mempunyai bidang keahlian atau ketrampilan sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan dan terutama diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. “Bagi masyarakat yang berminat segera saja menghubungi dan mendaftarkan diri pada jam kerja, pendaftar tidak dibatasi,”jelasnya. Pendaftaran dapat dilayani di Kantor BLK Kulonprogo Jl. Raya Wates-Purworejo km.2 dan Dinas Nakertrans Jl. Sugiman No.3 Watulunyu Wates.

Tetap Ada Pendampingan Jamaah Haji

Meskipun sampai saat ini dana pendampingan untuk petugas pendamping jamaah haji tahun 2008 belum dapat dipastikan namun Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo mengatakan bahwa pendampingan tersebut tetap akan ada dan dilaksanakan. Hal ini mengingat, bagaimanapun alasan yang ada pendampingan bagi jamaah haji sangat dibutuhkan. Karena jamaah haji kebanyakan adalah orang-orang yang belum mempunyai pengalaman untuk bepergian jauh maupun menggunakan fasilitas-fasilitas modern.
Hal tersebut dikatakan Bupati menanggapi audensi Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji (IPHI) Rabu (6/1), di Gedung Joglo komplek pemkab. Dalam audensi tersebut, IPHI dipimpin oleh Ketua IPHI Kulon Progo Ir. H. Subito bersama KH. Abdullah Sarifrudin dan beberapa anggota IPHI lainnya. Mereka di temui Bupati bersama Sekda Drs. H. Soim, Kepala Bappeda Drs. Darto, Kakandepag H. Syahrowardi, Kakan Kesbanglinmas Drs. Harry Santosa, Kabag Kesra Arif Sudarmanto, SH dan yang undangan lain.
Para jamaah haji kebanyakan juga berasal dari pedesaan yang umurnya juga sudah relatif tua. Sehingga pendampingan tersebut menjadikan sesuatu yang harus dilaksanakan meskipun saat ini dana pendampingan jamaah haji tersebut belum bisa disetujui (belum mendapat persetujuan DPRD Kulon Progo). ”Saudara-saudara saya yang sudah punya pengalaman bepergiaan sampai Jakarta dan tempat lain menggunakan pesawat masih takut jika tidak ada pembimbing sewaktu melaksanakan haji. Apalagi bagi jamaah haji yang umumnya sudah tua dan tidak punya pengalaman bepergian sama sekali,” kata Bupati.
Hal itu menunjukkan bahwa pendamping dalam rangka melaksanakan ibadah haji sangat diperlukan. Bahkan, bupati juga menambahkan, bersedia untuk mengeluarkan biaya secara pribadi untuk pendampingan tersebut, jika misalnya dana tersebut memang tidak bisa disetujui.
Menurut bupati, pendampingan haji merupakan salah satu tindakan antisipatif untuk memberikan kenyamanan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah. Sehingga dana yang dikeluarkan pemkab bukan untuk kenyamanan pembimbing haji, namun untuk memberikan bimbingan dan kenyamanan bagi jamaah haji. ”Lebih baik kita bersikap antisipatif daripada reaktif setelah sebuah kejadian terjadi dan menyebabkan kerugian bagi kita,” sambungnya.
Sementara itu, pendamping jamaah haji 1428 H (tahun 2007) Kulon Progo yang diwakili oleh H. Rufiudin Muhammad Lutfi Hakim, S.Ag mengatakan bahwa ibadah haji tahun 1428 H dapat berjalan dengan baik. Namun masih ada berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan pembenahan sehingga pelaksanaan haji dapat berjalan lebih baik lagi.
Permasalahan akomodasi dan konsumsi menurut Lutfi sudah berjalan dengan baik, namun penempatan jamaan di tanah suci masih harus dibenahi. ”Hal ini mengingat sewaktu menjalankan ibadah melempar jumroh jamaah ditempatkan pada tenda yang jaraknya jauh dari tempat untuk melaksanakan ibadah dan tendanya juga kurang luas. Sehingga sangat menyulitkan jamaah dan banyak pula yang tersesat,” katanya.
Disisi lain, Lutfi berterimakasih atas kepada pemkab atas semua perhatian dan pelayanan yang diberikan untuk pelaksanaan ibadah haji. Diharapkan, pendampingan bagi jamaah haji untuk masa yang akan datang dapat terus dilaksanakan agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan baik dan berhasil mendapat predikat sebagai haji yang mabrur.

Menkop Resmikan Kopantren
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali meresmikan Koperasi Pondok Pesantren (Kopantren) di Ponpes Alquran Wates, Senin (4/2) malam.
Kopantren yang diresmikan melayani simpan pinjam, usaha toko dan percetakan untuk memberdayakan santri. Menkop dan UKM mengatakan, koperasi merupakan sarana untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Sehingga harus diyakini agar koperasi bisa berkembang di kemudian hari.
Diakuinya pasang surut koperasi di masa lalu, diakibatkan banyak ditumpangi untuk kepentingan politik. Pengelola kurang transparan dalam mengolah sumber dana.Berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada koperasi tidak disalurkan kepada anggotanya. ”Dulu koperasi bukan alat memper- juangkan rakyat miskin, tetapi dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” ungkap Ali.
Kondisi ini sangat ironis, karena yang melakukan perbuatan, justru mereka yang mengerti dan paham seluk beluk pencairan dana bantuan dari pemerintah. Agar koperasi ini bisa berkembang baik, Ali melihat ada tiga indikasi yang harus dimaksimalkan, yakni lintas pendidikan dari rendah hingga pergutuan tinggi, lintas sektoral yakni kota dan desa serta serta lintas gender lakilaki dan perempuan.
Ketiga program ini, nantinya akan disebut dengan program pembiayaan atau kelembagaan. Pembiayaan ini diarahkan kepada masyarakat kecil untuk mengajukan pinjaman dengan bunga rendah.
”Target kita adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Kami yakin pemberdayaan koperasi akan mampumeningkatkankesejahteraan masyarakat,”tambahnya. Wabup Kulonprogo Mulyono mengatakan, dalam penataan kelembagaan yang baru,koperasi di Kulonprogo akan berdiri sendiri bersama dengan usaha kecil dan menengah.
” Pemkab juga mengalokasikan anggaran bantuan kepada koperasi yang ada di Kulonprogo,”tuturnya. Dari delapan pondok pesantren yang ada di Kulonprogo tiga diantaranya sudah diberikan bantuan modal.

PEMKAB PERTAHANKAN JATAH CAMAT WANITA
Ir.ASPIYAH Camat Panjatan

Dari 12 camat di wilayah Kulonprogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap mempertahankan jabatan camat yang dipegang wanita berjumlah dua orang. Saat ini jabatan camat yang dipegang wanita adalah Nur Harini sebagai camat Panjatan dan Sri Utami sebagai camat Kokap. Nur Harini beberapa bulan lalu telah pensiun, dan untuk mengisi kekosongan camat Panjatan ini, Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H. Mulyono melantik Ir.Aspiyah,M.Si sebagai camat Panjatan bersamaan pelantikan pejabat eselon III sebanyak 18 orang dan eselon IV sebanyak 31 orang di Gedung Kaca Wates, Senin (4/2).
Pejabat lainnya yang dilantik antara lain Camat Lendah Drs.Eka Pranyata menggantikan Drs.Muhajir yang telah pensiun. Sri Utari,SH yang bergeser sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu. Drh.Sabar Widodo Kepala BIPP menempati pos baru sebagai Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan. Ir.Subagyo sebagai Sekretaris BAPPEDA, Eko Wisnu Wardhana,SE sebagai Kabid Ekonomi BAPPEDA.
Ir.Aspiyah yang sebelumnya menjabat Kasubid Anggaran Pembangunan BPKD ditemui seusai pelantikan mengaku siap menjalankan tugas barunya sebagai camat Panjatan. “Kami mohon doa restunya, semoga dapat melaksanakan tugas dan program-program kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun melalui APBD, bisa berjalan dengan baik dan lancer,”katanya.
Dalam memulai tugas barunya, langkah pertama selain akan melakukan koordinasi dilingkungan kecamatan termasuk muspika, yang tidak kalah penting melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pemerintah dan semua pihak harus bersama-sama memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik , bersih, responsive, terbuka dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan yang baik. Untuk mencapainya bukanlah suatu hal yang ringan karena diperlukan SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Semua pejabat dan aparat untuk senantiasa dapatv mendayagunakan segenap sumber daya yang dimiliki instansi secara optimal, sensitif dan responsive terhadap fenomena yang ada dan mampu menjadikan peluang dan tantangan sebagai motivasi untuk senantiasa mencoba memanfaatkannya guna memacu diri, kreatif dan inovatif guna mendorong langkah kea rah kemajuan, kritis tetapi etsi berupaya meningkatkan diri baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

PNPM-PPK DI LENDAH
Pelaksana ‘Tekor’ Karena Pekerjaan Over Volume

Pelaksana pembangunan jalan corblok di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah mengalami kekurangan dana alias ‘tekor’. Pasalnya, pembangunan jalan yang dibiayai dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) itu mengalami pembengkakan biaya. Dari rencana sebesar Rp. 166 juta ternyata menghabiskan Rp. 176,6 juta, atau ‘tekor’ Rp. 10,6 juta.
Demikian dikatakan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM PPK Desa Jatirejo Darno, saat dilakukan monitoring oleh tim koordinasi tingkat Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (2/2). Monitoring dipimpin oleh Drs Slamet Riyadi yang disertai pula oleh Ketua Komisi III DPRD H Humam Turmudzi, SH.
Over volume tersebut, tambah Darno, terjadi akibat dari kondisi lapangan dan kemauan masyarakat. Semula, kata dia, corblok direncanakan setebal 12 cm. Namun karena kondisi badan jalan tidak rata, tebal corblok pun tidak tidak rata. Rata-rata menjadi 15 cm, bahkan di bagian-bagian tertentu ada yang 28 cm.
“Akibatnya harus ditambah material secukupnya karena masyarakat minta agar panjang dan lebar bangunan harus sesuai rencana, yakni 244 x 1,5 meter,” ungkap Darno.
Beruntung, katanya, masyarakat konsekuen dengan kemauannya. Seluruh pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong. Tidak ada satupun tenaga kerja yang minta dibayar. Padahal kalau diuangkan nilai upah mencapai sekitar Rp 74 juta, jelas Darno.
Menyinggung tentang pengganti ketekoran dana, Darno menuturkan, saat ini sudah bisa dilunasi dengan APBDes Jatirejo dan iuran warga. “Setelah kami musyawarahkan dengan Pak Kepala Desa bersama BPD dan LPMD, Pemdes mau ‘nomboki’ ketekoran. Dan sebagian warga yang mampu juga mau membayar iuran,” katanya.
Lebih jauh Darno menjelaskan, keberadaan jalan itu memang cukup vital bagi masyarakat setempat. Antara lain menjadi penghubung bagi warga Pedukuhan Bonosoro, Jatisari dan Jimatan serta menjadi jalan utama untuk menuju jalan besar.
“Dulu jalan ini hanya diuruk dengan batu putih dan tidak rata sehingga sangat sulit untuk dilewati. Setelah dibangun corblok semua jenis kendaraan bisa leawt lebih lancar, termasuk kendaraan roda 4,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Humam menyatakan, salah satu kelebihan PNPM-PPK, masyarakat merasa lebih handarbeni atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga di samping nilai swadayanya besar mereka juga mau bertanggung jawab bila terjadi kekurangan dana. Ini jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilaksanakan pemborong, yang biasanya malah mencari untung, katanya.
“Yang perlu disosialisasikan secara intensif adalah pada pemeliharaan bangunan. Karena itu menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemanfaat. Jangan sampai saat membangun swadayanya besar, tetapi nanti masyarakat justru enggan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan,” pintanya.