PNPM-PPK DI LENDAH
Pelaksana ‘Tekor’ Karena Pekerjaan Over Volume
Pelaksana pembangunan jalan corblok di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah mengalami kekurangan dana alias ‘tekor’. Pasalnya, pembangunan jalan yang dibiayai dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) itu mengalami pembengkakan biaya. Dari rencana sebesar Rp. 166 juta ternyata menghabiskan Rp. 176,6 juta, atau ‘tekor’ Rp. 10,6 juta.
Demikian dikatakan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM PPK Desa Jatirejo Darno, saat dilakukan monitoring oleh tim koordinasi tingkat Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (2/2). Monitoring dipimpin oleh Drs Slamet Riyadi yang disertai pula oleh Ketua Komisi III DPRD H Humam Turmudzi, SH.
Over volume tersebut, tambah Darno, terjadi akibat dari kondisi lapangan dan kemauan masyarakat. Semula, kata dia, corblok direncanakan setebal 12 cm. Namun karena kondisi badan jalan tidak rata, tebal corblok pun tidak tidak rata. Rata-rata menjadi 15 cm, bahkan di bagian-bagian tertentu ada yang 28 cm.
“Akibatnya harus ditambah material secukupnya karena masyarakat minta agar panjang dan lebar bangunan harus sesuai rencana, yakni 244 x 1,5 meter,” ungkap Darno.
Beruntung, katanya, masyarakat konsekuen dengan kemauannya. Seluruh pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong. Tidak ada satupun tenaga kerja yang minta dibayar. Padahal kalau diuangkan nilai upah mencapai sekitar Rp 74 juta, jelas Darno.
Menyinggung tentang pengganti ketekoran dana, Darno menuturkan, saat ini sudah bisa dilunasi dengan APBDes Jatirejo dan iuran warga. “Setelah kami musyawarahkan dengan Pak Kepala Desa bersama BPD dan LPMD, Pemdes mau ‘nomboki’ ketekoran. Dan sebagian warga yang mampu juga mau membayar iuran,” katanya.
Lebih jauh Darno menjelaskan, keberadaan jalan itu memang cukup vital bagi masyarakat setempat. Antara lain menjadi penghubung bagi warga Pedukuhan Bonosoro, Jatisari dan Jimatan serta menjadi jalan utama untuk menuju jalan besar.
“Dulu jalan ini hanya diuruk dengan batu putih dan tidak rata sehingga sangat sulit untuk dilewati. Setelah dibangun corblok semua jenis kendaraan bisa leawt lebih lancar, termasuk kendaraan roda 4,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Humam menyatakan, salah satu kelebihan PNPM-PPK, masyarakat merasa lebih handarbeni atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga di samping nilai swadayanya besar mereka juga mau bertanggung jawab bila terjadi kekurangan dana. Ini jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilaksanakan pemborong, yang biasanya malah mencari untung, katanya.
“Yang perlu disosialisasikan secara intensif adalah pada pemeliharaan bangunan. Karena itu menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemanfaat. Jangan sampai saat membangun swadayanya besar, tetapi nanti masyarakat justru enggan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan,” pintanya.
Pelaksana ‘Tekor’ Karena Pekerjaan Over Volume
Pelaksana pembangunan jalan corblok di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah mengalami kekurangan dana alias ‘tekor’. Pasalnya, pembangunan jalan yang dibiayai dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) itu mengalami pembengkakan biaya. Dari rencana sebesar Rp. 166 juta ternyata menghabiskan Rp. 176,6 juta, atau ‘tekor’ Rp. 10,6 juta.
Demikian dikatakan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM PPK Desa Jatirejo Darno, saat dilakukan monitoring oleh tim koordinasi tingkat Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (2/2). Monitoring dipimpin oleh Drs Slamet Riyadi yang disertai pula oleh Ketua Komisi III DPRD H Humam Turmudzi, SH.
Over volume tersebut, tambah Darno, terjadi akibat dari kondisi lapangan dan kemauan masyarakat. Semula, kata dia, corblok direncanakan setebal 12 cm. Namun karena kondisi badan jalan tidak rata, tebal corblok pun tidak tidak rata. Rata-rata menjadi 15 cm, bahkan di bagian-bagian tertentu ada yang 28 cm.
“Akibatnya harus ditambah material secukupnya karena masyarakat minta agar panjang dan lebar bangunan harus sesuai rencana, yakni 244 x 1,5 meter,” ungkap Darno.
Beruntung, katanya, masyarakat konsekuen dengan kemauannya. Seluruh pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong. Tidak ada satupun tenaga kerja yang minta dibayar. Padahal kalau diuangkan nilai upah mencapai sekitar Rp 74 juta, jelas Darno.
Menyinggung tentang pengganti ketekoran dana, Darno menuturkan, saat ini sudah bisa dilunasi dengan APBDes Jatirejo dan iuran warga. “Setelah kami musyawarahkan dengan Pak Kepala Desa bersama BPD dan LPMD, Pemdes mau ‘nomboki’ ketekoran. Dan sebagian warga yang mampu juga mau membayar iuran,” katanya.
Lebih jauh Darno menjelaskan, keberadaan jalan itu memang cukup vital bagi masyarakat setempat. Antara lain menjadi penghubung bagi warga Pedukuhan Bonosoro, Jatisari dan Jimatan serta menjadi jalan utama untuk menuju jalan besar.
“Dulu jalan ini hanya diuruk dengan batu putih dan tidak rata sehingga sangat sulit untuk dilewati. Setelah dibangun corblok semua jenis kendaraan bisa leawt lebih lancar, termasuk kendaraan roda 4,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Humam menyatakan, salah satu kelebihan PNPM-PPK, masyarakat merasa lebih handarbeni atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga di samping nilai swadayanya besar mereka juga mau bertanggung jawab bila terjadi kekurangan dana. Ini jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilaksanakan pemborong, yang biasanya malah mencari untung, katanya.
“Yang perlu disosialisasikan secara intensif adalah pada pemeliharaan bangunan. Karena itu menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemanfaat. Jangan sampai saat membangun swadayanya besar, tetapi nanti masyarakat justru enggan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan,” pintanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar