PELANTIKAN KNPI KULONPROGO
Dibutuhkan Instansi Pembina Kepemudaan
Permasalahan pemuda selain organisasi adalah struktur pembinaan di tingkat pemerintahan yang selalu saja berganti-ganti bahkan kosong. Dalam periode tertentu terdapat menteri yang menaungi pemuda (Menpora) kemudian tidak ada dan muncul kembali. Pasang surut pembinaan di tingkat pusat pemerintahan akan mempengaruhi pembinaan di tingkat daerah. Dalam undang-undang tentang Kepemudaan yang sekarang sedang dibahas semestinya memasukkan lembaga pemerintah di tingkat daerah berupa dinas yang membina para generasi muda.
Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI DIY, Erwin Nizar, dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus KNPI Kabupaten Kulonprogo periode 2007-2010 di Gedung Kaca, Kamis (28/2). Turut hadir Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Kapolres AKBP Sumego Adie Soetojo, Dandim 0731 Letkol.Inf.I Made Sukarya Meskipun dalam kepengurusan ada komisi politik bukan berarti KNPI merupakan organisasi politik dan bukan underbow dari sebuah partai politik, namun diharapkan dengan menjadikan KNPI wadah para pemuda yang berkwalitas, KNPI akan melahirkan kader-kader politik. “ Dalam jajaran pengurus terdapat komisi politik namun hal ini KNPI bukan berpolitik tetapi melahirkan kader-kader politik, dengan KNPI yang merupakan wadah pemuda berkwalitas, silahkan partai-partai politik memanfaatkan,”jelas Erwin yang anggota DPRD DIY.
Sedang Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono mengatakan, dalam mengakomodir pembinaan pemuda saat ini pemerintah kabupaten sedang dalam pembahasan tentang susunan organisasi baru di dewan yang direncanakan awal tahun depan dapat diwujudkan , meski nantinya tidak berwujud instansi tersendiri namun yang penting fungsi dari tugas pokok telah mengakomodir pembinaan pemuda dan olahraga. Diharapkan KNPI tidak terjebak ke dalam salah satu partai politik yang nantinya justru akan merugikan, namun harus mampu mengayomi seluruh pemuda di Kulonprogo.
. Pengurus KNPI Kulonprogo yang dilantik Lilik Syaiful Ahmad,SP sebagai Ketua , Sukijo H Sutrisno (Sekretaris) dan Ir.Rita Purwanti Erni Widiyati,MM sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan dibagi 10 komisi: Komite Keuangan ketua Anung Marganto,SH, Komite Kompetisi. Ketua Aris Swasono,S.Pd, Komisi Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Komisi Pendidikan dan Pengembangan SDM Pemuda, Komisi Politik, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Ekonomi dan KUMKM, Komisi Kelautan dan Perikanan, Komisi Kehutanan dan Pertanian, Komisi Komunikasi dan Informatika, Komisi Olahraga, dan Komisi Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar