KUCURAN BANTUAN PEMKAB BERDASAR PROPOSAL
Setiap permohonan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dikucurkan kepada masyarakat harus didasarkan kepada proposal yang masuk. Apabila tidak ada proposal bantuan tidak akan cair, karena selain pertanggungjawaban akan ditolak oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK), juga menyalahi prosedur yang dapat dikategorikan masuk menjadi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam Dialog Bupati dengan beberapa anggota kelompok usaha di Sekreatriat Organisasi Sosial (Orsos) Mantep Mandiri pedukuhan IX Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kamis (27/3). Turut hadir Kabag Pembangunan Nugroho,SE, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kades Bojong Dwi Andana,SE, Ketua Orsos Mantep Mandiri Triwanto,ST serta pimpinan Pondok Pesantren Almaunah Bojong KH.Suhadi Isomulhadi. “Permohonan bantuan ke Pemkab syarat ada proposal, kalau tidak ada menyalahi prosedur dan akan menjadi temuan BPK, jadi maksudnya tidak neko-neko ingin mempersulit warga masyarakat,” ujar Toyo.
Penjelasan ini berkaitan adanya beberapa permintaan bantuan kepada Bupati dari kelompok usaha masyarakat yang tergabung dalam orsos Mantep Mandiri. Berbagai usaha yang telah berjalan diantaranya Kelompok Tani Ngesti Raharjo dalam sub usaha Perbengkelan dan Pertukangan, Kelompok Tani Wanita (KTW) sub kerajinan Emping, Kelompok PKK dan kelompok Yassinan malam kamis.
“Usaha perbengkelan yang telah kami jalankan berjalan lancar, dan sampai kewalahan melayani, namun terbentur masalah pengadan spare part motor, untuk itu mohon bantuan untuk tambahan modal,”pinta Irwanto.
Hal senada diutarakan Ketua Kontak Tani Wanita, Sri Lulut yang minta tambahan dana simpan pinjam bagi kelompoknya yang baru mempunyai modal Rp.400.000,- dari bantuan desa dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Kulonprogo.
Dalam kesempatan tersebut, Orsos Mantep Mandiri mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp.7 juta yang berasal dari pinjaman Bupati sebesar Rp.5 juta dan Rp.2 juta dari Bagian Kesra Setda.
Setiap permohonan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dikucurkan kepada masyarakat harus didasarkan kepada proposal yang masuk. Apabila tidak ada proposal bantuan tidak akan cair, karena selain pertanggungjawaban akan ditolak oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK), juga menyalahi prosedur yang dapat dikategorikan masuk menjadi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam Dialog Bupati dengan beberapa anggota kelompok usaha di Sekreatriat Organisasi Sosial (Orsos) Mantep Mandiri pedukuhan IX Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kamis (27/3). Turut hadir Kabag Pembangunan Nugroho,SE, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kades Bojong Dwi Andana,SE, Ketua Orsos Mantep Mandiri Triwanto,ST serta pimpinan Pondok Pesantren Almaunah Bojong KH.Suhadi Isomulhadi. “Permohonan bantuan ke Pemkab syarat ada proposal, kalau tidak ada menyalahi prosedur dan akan menjadi temuan BPK, jadi maksudnya tidak neko-neko ingin mempersulit warga masyarakat,” ujar Toyo.
Penjelasan ini berkaitan adanya beberapa permintaan bantuan kepada Bupati dari kelompok usaha masyarakat yang tergabung dalam orsos Mantep Mandiri. Berbagai usaha yang telah berjalan diantaranya Kelompok Tani Ngesti Raharjo dalam sub usaha Perbengkelan dan Pertukangan, Kelompok Tani Wanita (KTW) sub kerajinan Emping, Kelompok PKK dan kelompok Yassinan malam kamis.
“Usaha perbengkelan yang telah kami jalankan berjalan lancar, dan sampai kewalahan melayani, namun terbentur masalah pengadan spare part motor, untuk itu mohon bantuan untuk tambahan modal,”pinta Irwanto.
Hal senada diutarakan Ketua Kontak Tani Wanita, Sri Lulut yang minta tambahan dana simpan pinjam bagi kelompoknya yang baru mempunyai modal Rp.400.000,- dari bantuan desa dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Kulonprogo.
Dalam kesempatan tersebut, Orsos Mantep Mandiri mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp.7 juta yang berasal dari pinjaman Bupati sebesar Rp.5 juta dan Rp.2 juta dari Bagian Kesra Setda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar