PNS NIKMATI LIBUR PANJANG

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menikmati libur panjang di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009. Liburan secara berturut-turut tersebut meliputi liburan Natal 2008, Tahun Baru 1430 Hijriyah, dan Tahun Baru 2009 Masehi.
Kasie Pemberitaan Kantor Humas Kulon Progo, Arning Rahayu, SIP membenarkan adanya libur panjang tersebut. Namun demikian sebagi konsekuensi libur panjang ini, telah diatur mengenai kewajiban PNS mengganti waktu libur dengan perpanjangan jam kerja di hari lain.
Menurut Arning, libur panjang itu meliputi 5 hari libur berturut-turut diselingi dua hari masuk kerja, kemudian libur lagi Tahun Baru 2009 Masehi. Hari libur Kamis 25 Desember 2008 bertepatan Natal. Kemudian Jum’at 26 Desember dijadikan hari libur cuti bersama dan Sabtu 27 Desember hari libur biasa. Sedangkan 28 Desember merupakan hari Minggu. Sementara Senin 29 Desember bertepatan hari libur Tahun Baru 1430 Hijriyah.
Setelah libur berturut-turut 5 hari, PNS di lingkungan Pemkab Kulonprogo wajib masuk kerja lagi sebagaimana biasanya pada Selasa-Rabu, 30-31 Desember. Selanjutnya Kamis 1 Januari 2009 yang bertepatan dengan tahun baru, PNS kembali libur.
Keputusan libur panjang, tak berlaku bagi para PNS guru, karena waktu libur telah disusun sesuai dengan kalender pendidikan. Hal ini juga berlaku bagi instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan jadwal piket secara bergiliran, seperti pelayanan kesehatan, dan perpustakaan.

MALAM SATU SURO DI GUNUNG LANANG

Gelar Ruwatan Agung Salirojati

Menyambut malam tahun baru jawa atau 1 Suro 1942 Paguyuban Kadang Gunung Lanang akan melaksanakan upacara Ruwatan Agung Salirojati di Padepokan Gunung Lanang Astana Jingga di dusun Bayeman, desa Sindutan kecamatan Temon.

J.Suwaldji dari Paguyuban Kadang Gunung Lanang, menjelaskan maksud digelarnya upacara Ruwatan Agung Salirojati dengan thema Menemukan sejatining aku dan aku kang sejati untuk melestarikan kebudayaan Jawa dengan lampah ritual dan spiritual yang dilakukan pada hari Minggu (malem Senin Legi) (28/12) pukul 19.00 WIB sampai selesai di Padepokan Gunung Lanang.

“Selain itu juga sebagai laku spiritual untuk keselamatan negara dan bangsa Indonesia agar rakyat bangsa ini dengan landasan hati suci, niat suci dan batin yang suci dapat mawas diri atau instropeksi sehingga dapat memahami dan menemukan jatidiri sebagi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pada akhirnya dapat terbebas lepas dari segala himpitan kesesakan hidup yang saat ini selalu membayangi kehidupan kita sehari-hari” terang Suwaldji.

Ditambahkan, dalam kesempatan tersebut juga digelar Pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Roesmadi dari wates dengan lakon Tumurune Wahyu Gajah Antisuro atau Abimanyu dadi Ratu.

Ruwatan yang dibuka untuk umum, peserta sebelumnya membawa uba rampe masing-masing berupa Kain Mori putih secukupnya untuk pakaian Ikram, saputangan putih polos, pecut, roncen Mlati dengan bandul kantil kuning/putih, telur ayam kampong dan kain Jarik untuk tetesan siraman masing-masing satu buah.

Pemkab Kembangkan Sistem Pengembangan Masyarakat ”Makaryo”

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kulon Progo agar manjadi sebuah masyarakat yang mandiri dan tidak tergantung dari pemerintah maupun pihak-pihak tertentu dibutuhkan sebuah terobosan program pemberdayaan masyarakat. Menyikapi hal tersebut pemkab Kulon Progo berencana untuk mengembangkan sebuah sisten pengembangan masyarakat yang diberi nama dengan sistem pengembangan masyarakat ”Makaryo”. Yang merupakan kependekan dari kata, Manunggal Karso Anggayuh Mulyo.
Demikian dikatakan oleh Kabid Perekonomian BAPPEDA Eko Wisnu Wardana,SE Senin (22/12), dalam Seminar Sistem Pemberdayaan masyarakat Makaryo di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut diikuti oleh Wabup Drs. H. Mulyono, pemerintah desa, LSM serta masyarakat Kulon Progo lainnya. Konsep ini, merupakan sebuah sistem pemberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan potensi masyarakat yang meliputi catur daya. Yaitu, meningkatkan kapasitas manusia (SDM), membangkitkan daya ekonomi (menciptakan produktivitas masyarakat), mengembangkan daya pembangunan/pendayagunaan lingkungan (menciptakan lingkungan yang sehat, produktif dan lestari) dan pemberdayaan kelembagaan yang ada.
Sedangkan siklus pemberdayaan masyarakat makaryo meliputi, penyiapan masyarakat terhadap program pemberdayaan, revitalisasi dan pelaksanaan program secara berkelanjutan. ”Diharapkan dengan konsep tersebut, dapat tercipta masyarakat Kulon Progo yang mandiri, produktif dan tidak terperangkap kedalam ketergantungan (charity),” katanya.
Sementara itu, Wabup Kulon Progo Drs. H. Mulyono menyambut baik rencana pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena kemandirian masyarakat merupakan sesuatu yang memang sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kulon Progo. ”Dengan kemandirian masyarakat akan lebih mudah untuk mewujudkan pembangunan di Kulon Progo,” katanya.
Untuk itu, diharapkan masyarakat, pemerintahan desa dan SKPD terkait mampu untuk menangkap program pemberdayaan tersebut. Selanjutnya bisa mengaplikasikan program menjadi sebuah sistem yang lebih konkret guna mewujudkan pembangunan Kulon Progo dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Wabup Prihatin Monumen Ny.Ageng Serang Lebih Dikenal Patung Kuda

Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Mulyono sangat menyayangkan keberaadan Monumen Pahlawan Nasional Ny.Ageng Serang yang berada di Simpang Lima Karang Nongko Wates lebih dikenal dengan sebutan Patung Kuda. Padahal seseorang untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional melalui kajian yang sangat lama.

Hal tersebut dikatakan Wabup saat menerima audiensi dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DIY di ruang kerjanya, Selasa (23/12). Turut mendampingi Kepala Kantor Perpustakan Daerah Kulon Progo, Agung Kurniawan SIP,MSi, serta perwakilan dari BAPPEDA dan Dinas Pendidikan.

“Sangat disayangkan Monumen Ny.Ageng Serang yang sedang naik kuda di Karang Nongko lebih dikenal oleh masyarakat dengan Patung Kuda, padahal untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional diperlukan kajian yang lama, yang lebih parah lagi ada undangan pernikahan dari salah seorang pejabat dalam lokasi tersebut dituliskan Patung Kuda, untuk itu marilah kita mulai untuk menyebut Ny.Ageng Serang bukan Patung Kuda “ pinta Wabup.

Sementara dalam audiensi tersebut R.Syarif Tholib dari IKAPI DIY bermaksud untuk memberikan hibah beberapa buku untuk menambah koleksi Perpustakan Daerah serta kedepan membantu masyarakat gemar membaca dan sadar perpustakan.

kesehatan

PEMBERANTASAN TB TAHUN 2009

TERANCAM KENDALA BIAYA

Pemberantasan Tuber Coluses atau yang sering dikenal dengan TBC atau TB di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2009 mendatang terkendala masalah dana. Kendala tersebut karena berkaitan dengan kucuran dana dari APBD Kabupaten yang devisit 19 milyar rupiah, sehingga seluruh dana bantuan terpotong rata-rata lima puluh persen. Selain masalah devisitnya APBD pengurangan dana bantuan juga dikarenakan akan diberlakukannya SOTK yang baru pada tahun depan juga memerlukan pembiayaan dan anggaran yang juga baru. Hal tersebut terungkap dalam audiensi Pengurus PPTI Cabang Kulon Progo dengan asisten tata praja Drs. H. Sutedjo Wiharso di ruang rapat sekda Kab. Kulon Progo.

“Karena APBD tahun 2009 mengalami devisit dan pemberlakuan SOTK yang baru juga memerlukan pembiayaan yang baru juga maka dengan terpaksa kami hanya dapat memberikan bantuan kepada Pengurus PPTI Cabang Kulon Progo sebesar lima juta rupiah, jumlah tersebut menurun dari tahun 2008 sebesar sepuluh juta rupiah”, terang Tedjo.

Menurut Sutedjo, sebenarnya anggaran PPTI selama setahun yang diajukan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2009 PPTI Cabang Kulon Progo mengajukan anggaran sekitar empat puluh juta rupiah, namun karena kondisi APBD Kabupaten pada tahun 2009 tidak memungkinkan untuk memberi lebih dari lima juta rupiah.

“Memang bantuan yang dapat kami berikan sangat jauh dari yang diharapkan, namun kami berharap kepada segenap pengurus PPTI dan para volounter untuk tetap dapat membantu masyarakat memberantas TB di Kulon Progo”, harap Tedjo.

Biaya operasional untuk mendeteksi penderita TB di Kulon Progo cukup besar, hal ini karena memerlukan banyak botol yang disebarkan kepada masyarakat sebagai tempat air ludah yang kemudian dites ke laboratorium. “Biaya tes laboratorium inilah yang paling banyak memerlukan biaya, belum lagi botol dan transport untuk mengantar dan mengambil botol kepada masyarakat”, tutur T.H. Syadik selaku ketua PPTI Cabang Kulon Progo.

“Meski bantuan dari Pemkab yang terrealisasi jauh dari yang kami harapkan, tapi kami bertekad akan bekerja semaksimal mungkin yang kami bisa”, tutup Syadik.

Keterwakilan Perempuan Dalam Legeslatif Belum Terpenuhi

Sampai dengan saat ini, keterwakilan perempuan dalam legeslatif maupun pemerintahan belum memenuhi target yang selama ini dicanangkan. Padahal dari sisi jumlah penduduk di negara Republik Indonesia, mayoritas adalah kaum perempuan. Untuk itu, target 30 persen perempuan dalam legeslatif harus bisa dicapai. Pencapaian dapat diraih diantaranya dengan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan seperti, organisasi Dharma Wanita. Yang anggotanya adalah kaum perempuan dari isteri-isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara HUT ke-9 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kulon Progo yang dilaksanakan Selasa (16/12), di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DWP Kulon Progo Hj. Sri Sapta Rudatin, Ketua Penyelenggara Retno Djuwardi serta anggota DWP tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kulon Progo. Pemberdayan perempuan melalui organisasi perempuan yang ada menjadi penting mengingat selama ini kaum perempuan memegang peranan penting terhadap manajemen perekonomian keluarga.
Sehingga melalui pemberdayan perempuan baik di tingkat organisasi maupun dalam pemerintahan dan legeslatif akan membawa dampak pada ketahanan dan kelangsungan perekonomian. “Dengan demikian kaum perempuan dapat dijadikan sebagai ‘agent of change’ bagi upaya mewujudkan ketahan ekonomi dan kemajuan dalam pembangunan bangsa,” katanya.
Di sisi lain, Dharma Wanita yang anggotanya adalah isteri-isteri PNS diharapkan dapat membantu mewujudkan kenetralan PNS dalam menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2009. Karena sesuai dengan aturan yang ada PNS harus bisa bersikap netral dan dilarang untuk berpolitik. Di sini juga diperlukan keterlibatan kaum perempuan untuk mendukung mewujudkan kenetralan tersebut, sehingga aturan yang ada dapat benar-benar dilaksanakan, lanjutnya.
Sementara itu, menurut Ketua Panitia Penyelenggara Retno Wahyuni, S.Km dalam rangka pelaksanan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-9, DWP telah melaksankan berbagai kegiatan. Diantaranya, Mengikuti Pameran Manunggal Fair, Menyelenggarakan pelaksanaan senam massal, pap smear, konsultasi medis maupun menyelenggarakan seminar pertanian.
Diharapkan, kedepan DWP Kulon Progo dapat terus eksis dan terus bisa berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kulon Progo. “Karena pembangunan Kulon Progo dapt dilaksanakan diantaranya karena ada partisipasi dari kaum perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

APBD 2009 Kabupaten Kulon Progo Ditetapkan

Terdapat Defisit Anggaran Sebesar Rp 19,2 M

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 dapat ditetapkan lebih awal, sebelum tahun 2008 berakhir. Penetapan APBD tersebut dilaksanakan Senin (15/12), melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono. Paripurna diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Muspida, pejabat eksekutif pemkab Kulon Progo dan Anggota DPRD Kulon Progo.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo mengungkapkan bahwa APBD Kulon Progo tahun 2009 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 19,2 milyar. Defisit anggaran terjadi karena belanja daerah sebesar Rp 580,9 milyar melebihi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp 561,6 milyar. Belanja daerah terdiri atas, belanja langsung sebesar Rp 157,4 milyar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 423,4 milyar.

Defisit anggaran tersebut, ditutup dengan adanya penerimaan pembiayaan sebesar Rp 24,3 milyar yang telah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,09 milyar. Sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 19,2 milyar. “Pembiayaan netto sebesar Rp 19,2 milyar tersebut, untuk menutup defisit anggaran yang ada,” kata Bupati.

Sementara itu, dalam pembahasan APBD 2009 ada beberapa hal penting yang telah dilakukan. Diantaranya, Terdapat peningkatan pendapatan melalui efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), Efisiensi belanja program yang tetap mengedepankan pelayanan masyarakat, pembangunan ekonomi (pembangunan pertanian, infrastruktur dan fasilitasi investasi) dan pengalokasian anggaran untuk Dana Alokasi Desa (DAD) tahun 2009.

Sedangkan Juru Bicara panitia anggaran Yusron Martofa mengharapkan program-program pembangunan yang belum masuk dalam anggaran 2009 harus segera ditindaklanjuti dengan memasuknya dalam anggaran perubahan 2009. ”Sehingga program yang masih dibutuhkan masyarakat namun belum bisa masuk dalam APBD 2009 bisa tatap dirasakan oleh masyarakat di tahun 2009,” katanya.

Sementara itu, dalam pandangan akhir fraksi banyak menyoroti tentang berbagai persoalan yang sampai saat ini masih ada maupun kebijakan yang harus ditempuh pemerintah daerah. Seperti, pembangunan pertanian, kontrak karya pasir besi, kelebihan jumlah PNS, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2009 dan berbagai permasalahan yang lainnya.

Seperti dikatakan oleh juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Hartono, bahwa belanja tidak langsung yang mencapai 67,6 persen dari APBD perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi double anggaran yang bisa menyebabkan terjadinya overlaping. Pengisian pejabat sesuai dengan SOTK yang baru tahun 2009 juga perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintahan bisa berjalan dengan lebih efektif, efisien dan profesional.

Sedangkan juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) Muhyadi,SAg mengatakan bahwa pemerintah perlu mensinergikan dinas-dinas yang ada dengan alokasi jumlah PNS yang ada di Kulon Progo, Karena ada dinas yang memiliki jumlah PNS dengan jumlah yang sangat banyak seperti, Dinas Pendidikan yang mencapai 6.801 orang dari sekitar 10.000 lebih PNS yang ada di Kulon Progo.

Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan RSUD juga harus mendapatkan perhatian. ”Karena meskipun jumlah anggaran RSUD mencapai Rp 25 M, namun korelasi pelayanan terhadap masyarakat masih kurang memuaskan,” katanya.

SHOLAT IDUL ADHA DI ALUN –ALUN WATES

Bupati Serahkan Hewan Kurban Warga Clapar Kokap

Meski cuaca gerimis ribuan warga Wates dan sekitarnya tetap khusuk melaksanakan sholat Idul Adha di Alun-alun Wates, Senin (8/12). Sholat Ied dengan imam dan khotib H.M.Wahib Jamil,S.Ag,M.Pd juga diikuti Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, Sekda Drs.H.So’im,MM dan Ketua DPRD Kulon Progo Drs.H.Kasdiyono.

Dalam uraian khotbahnya, Wahib Jamil menginggatkan bahwa terjadinya krisis global saat ini, yang mengakibatkan terganggunya ekonomi dunia juga menimpa Negara kita ditandai dengan banyak perusahaan tersendat-sendat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan gulung tikar. Hal ini berakibat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan munculnya berbagai demonstrasi. Ditambah lagi bencana yang tak kunjung henti, dating silih berganti, musibah banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan pertikaian kelompok masyarakat.

“Adanya berbagai cobaan berupa krisis global dan bencana yang dating silih berganti, sebagai umat Islam yang berlandaskan pada wahyu Allah dan Sunnah Rosul, kita harus yakin semua itu terjadi karena kehendak-Nya, dan disetiap kejadian yang diberikan Allah pasti menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita,” katanya.

Kepada saudara umat muslim yang baru saja menunaikan ibadah haji di tanah suci , kita doakan menjadi haji yang mabrur, Sai yang masykur, dosa yang terampuni, amal sholih yang diterima dan menjadi perniagaan yang tidak pernah rugi.

Usai melaksanakan ibadah, dilakukan penyerahan hewan kurban dari Gubernur, Bupati dan Wabup, Sekda serta dinas instansi berupa 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Bupati Kulon Progo menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi untuk masyarakat di pedukuhan Clapar desa Hargowilis Kokap, Wabup Drs.H.Mulyono seekor sapi untuk warga pedukuhan Giling desa Tuksono Sentolo dan Sekda Drs.H.So’im,MM untuk warga Sonya,Gunungkelir . Sedang kurban kambing dibagikan kepada warga masyarakat yang mengajukan permohonan.

Sementara itu penyembelihan hewan kurban usai sholat ied juga berlangsung di beberapa lokasi baik dikota Wates maupun di pedesaan, seperti di pedukuhan Blumbang desa Karangsari yang menyembelih dua ekor sapi dan lima ekor kambing dari warga setempat.

Sedang penyembelihan hewan kurban berupa dua ekor sapi dari Gubernur dan karyawan Depag Kulon Progo akan dilakukan Kamis (11/12) mendatang di kantor Depag Kulon Progo.

Deforestasi di Indonesia Capai 1,08 Juta Hektar Pertahun

Indonesia memiliki luas hutan tropis ke-3 di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa dan dianggap sebagai paru-paru dunia. Namun negeri ini memiliki persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan serta deforestasi yang disebabkan ilegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Dengan laju deforestasi sebesar 1,08 jua ha pertahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya peingkatan gas rumah kaca secara global.

Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo, Sabtu (6/12) pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam dan Gerakan Perempuan Tanam, Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Kulon Progo yang dipusatkan di kompleks Balai Besar Vetenier (BBVet) Pedukuhan Gununggempal, Desa Giripeni, Wates. Acara itu ditandai dengan pemukulan kentongan serta penanaman bibit jati oleh Bupati, Wabup Drs H Mulyono, Muspida, Ketua DPRD Drs Kasdiyono, Ketua TP PKK Hj Wiwik Toyo S Dipo dan masyarakat setempat.

Selain penanaman pohon di Giripeni, pada waktu yang sama, juga dilakukan penebaran benih ikan, penanaman cemara udang, bersih pantai dan bhakti sosial di kompleks Dermaga Tanjung Adikarto, Karangwuni, Wates. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ratusan warga setempat dan aparat Polres Kulon Progo.

Upaya pemulihan dan pengurangan deforestasi, tambah Toyo, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama anatara lain melalui kegiatan Inpres Penghijauan dan reboisasi, Gerakan Nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), serta Aksi Penanam Serentak Indonesia (APSI) dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP). Pada APSI tahun 2007 lalu, kata dia, dapat ditanam 76 juta bibit pohon dari target 79 juta. Sedang dalam GPTPP jumlah bbit yang ditanam mencapai 12 juta dari target 10 juta bibit.

Di bagian lain Toyo menambahkan, menanam pohon sebenarnya merupakan tabungan masa depan yang sangat menguntungkan. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir harga kayu meningkat cukup tajam. Apalagi untuk jenis pohon yang bernilai tinggi seperti jati, mahoni dan sonokeling.

”Kalau sekarang kita rajin menanam pohon, 15-20 tahun lagi sudah akan bisa dinikmati keuntungan ekonomisnya. Disamping itu kulaitas lingkungan juga akan lebih baik, karena udara di lingungan kita akan lebih bersih. Jadi kita bisa mendapat keuntungan ganda,” tandas Toyo.

Menurut Kepala Sub Dinas kehtanan dan Perkebnan Ir Djunianto Marsudi Utomo, dalam Hari Menanam Indonesia dan Bulan Tanam Nasional tahun 2008 ini di Kulon Progo ditanam bbit pohon sebanyak 469.344 batang. Yang terdiri dari 379.469 batang untuk jenis kayu-kayuan dan 89.865 bibit buah-buahan.

Di wilayah Pedukuhan Gununggempal ditanam 3.500 bibit di lahan seluas 9 hektar, yang meliputi lahan milik BBVet 6 ha, tanah kas desa Giripeni 1 ha dan tanah masyarakat 2 ha. Sedang di lahan pantai Karangwuni ditanam 3.500 bibit cemara udang untuk arela seluas 3 ha.

BUPATI SHOLAT ID DI ALUN-ALUN WATES

Dalam rangkaian kegiatan Hari raya Idul Adha 1429 H/2008, Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono menurut rencana akan melepas peserta takbir keliling di Halaman Pemkab Minggu (7/12) pukul 20.00 WIB. Pagi harinya mengikuti sholat Idul Adha pukul 06.30 WIB di Alun-alun Wates, dengan imam dan khotib H.M.Wahib Jamil, S.Ag.M.Pd.
Hal tersebut dikatakan Kabag Kesra Setda Kulon Progo, Arief Sudarmanto,SH, Sabtu (6/12). “Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, Bupati dan Wabup akan menyerahkan hewan kurban masing-masing satu ekor sapi, Bupati untuk warga masyarakat di pedukuhan Clapar III, desa Hargowilis Kecamatan Kokap, sedangkan Wabup diberikan masyarakat di pedukuhan Giling, desa Tuksono Kecamatan Sentolo, sementara hewan kurban Kambing dari instansi dilingkungan pemkab Kulon Progo disalurkan kepada takmir-takmir di Masjid/PHBI yang mengajukan permohan hewan kurban,”kata Arief.
Sementara Kantor Departemen Agama Kulon Progo, Selasa (9/12) pukul 13.00 WIB akan
menyembelih dua ekor sapi dari bantuan Gubernur DIY dan karyawan Depag Kulon progo yang akan disalurkan kepada takmir-takmir masjid yang telah mengajukan permohonan.

HUT KE-37 KORPRI

Wabup : PNS Semestinya Peka Terhadap Perkembangan

Wakil Bupati KulonProgo, Drs.H.Mulyono mengatakan dalam era reformasi, aparatur pemerintah sering menjadi sorotan dari berbagai pihak, oleh karena itu jika KORPRI tidak dapat menempatkan diri dengan baik hal itu mungkin saja bisa menjadi kontra produktif. Semestinya juga peka dan peduli terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta bersikap siap menerima kritik dan saran dari masyarakat guna menjaga dan membina harmonisasi kehidupan sosial yang baik. Oleh karena itu pahamilah secara baik dan benar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KORPRI sekaligus sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan aparatur negara.

Hal tersebut dikatakan Wabup dalam Upacara HUT ke-37 KORPRI tingkat Kabupaten Kulon Progo di Halaman Pemkab, Selasa (2/12). Upacara yang berlangsung sederhana tersebut diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan peserta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semuanya memakai seragam KORPRI warna biru bercorak batik.

”Dalam menghadapai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, saya berharap agar KORPRI mampu memotivasi anggotanya untuk senantiasa meningkatkan Ilmu pengetahunan dan ketrampilan guna mengimbangi tuntutan profesionalitasnya,” pesannya.

Ditambahkan perjalanan waktu selama tiga puluh tujuh tahun, bagi sebuah organisasi bukanlah hal yang singkat. Dan sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971 hingga sekarang ini, KORPRI ternyata telah kelihatan dharma bakti dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai romantika peristiwa dan perubahan sosial politik, telah mewarnai perjalanan KORPRI, namun organisasi ini ternyata mampu bertahan dan tetap kukuh hingga saat ini dan semoga demikian pula kedepannya.

Wabup berharap bahwa anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah, agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tunjukkan citra positip bahwa aparatur negara saat ini semakin baik dalam memberikan layanan publik.

Sementara menyongsong pesta demokrasi Pemilu 2009 mendatang, Pegawai Negeri, tetap netral sehingga tidak boleh memiliki afilasi politik terhadap partai politik tertentu, tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tetap menyukseskan pemilu.KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi mandiri, yang mengedepankan profesionalisme, bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok, golongan serta bebas dari tarik menarik kepentingan politik. Netralitas KORPRI dalam Pemilu adalah sebuah amanat yang harus ditegakkan.

PERINGATAN HARI GURU NASIONAL KULONPROGO
Mendiknas : Pemerintah Serius Hadirkan Guru Profesional

Sudah menjadi kesadaran pemerintah dan kita semua, bahwa tidak ada guru, berarti tidak ada pendidikan. Hanya dengan sentuhan guru profesional yang bermartabat, terlindungi dan sejahtera, anak-anak bangsa akan menerima pembelajaran yang mendidik dan bermutu. Oleh karena itu, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2008 kali ini memiliki makna penting karena pemerintah tengah secara sungguh-sungguh berupaya menghadirkan guru profesional dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan bagi para guru sebagai implikasi UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Nasional RI, Dr.Bambang Sudibyo, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM pada upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2008 tingkat Kabupaten Kulonprogo di halaman Pemkab, Selasa (25/11). Turut hadir Ketua PGRI Kulonprogo Drs.Sukardi, Muspida,sedang peserta upacara dari PNS Dinas pendidikan , dan para guru di lingkup kota Wates . Dalam kesempatan tersebut sekaligus diserahkan berbagai hadiah kepada para guru, pengawas dan Kepala Sekolah berprestasi dari tingkat TK/SD, SMP dan SMA, serta beberapa siswa memberikan bunga kepada para guru. Dalam kesempatan tersebut, upacara yang baru berlangsung beberapa saat sempat diwarnai turun hujan, hingga pelaksanaan penyerahan penghargaan dilangsungkan di Gedung Kaca Pemkab.
“Dalam rangka percepatan peningkatan kualifikasi guru, saat ini sedang didesain kebijakan akademik yang memungkinkan pengakuan terhadap hasil belajar yang diperoleh sebelumnya oleh guru. Guru –guru yang menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV akan berkurang beban kredit kuliahnya, karena sebagian SKS yang wajib ditempuh diperoleh melalui pengalaman belajar mandiri, prestasi akademik, karya inovatif, pendidikan dan latihan yang diperoleh sebelumnya,”katanya.
Menurut Mendiknas, dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi guru, saat ini juga sedang didesain pola pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru-guru di seluruh tanah air. Dengan pola ini, diharapkan kompetensi dan kinerja guru terus meningkat sejalan dengan peningkatan jenjang jabatan fungsional dan pengalaman kerjanya.
. “Sejak dulu pemerintah menyadari bahwa tidak mudah mendapatkan guru yang profesional, ketidakcermatan dalam proses rekrutmen, prajabatan, penempatan, pelatiahan dalam jabatan dan proses supervisi kinerja guru merupakan siklus yang perlu dibenahi dengan sungguh-sungguh secara berkelanjutan,”pinta Mendiknas.
Dalam konteks ini organisasi profesi guru sangat dinantikan dedikasinya untuk bisa menjadi mitra pemerintah guna bersama-sama meningkatkan kemampuan profesional guru dan kesejahteraan guru demi terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. Asosiasi atau organisasi profesi guru diharapkan lebih mampu memotivasi, memfasilitasi dan memberikan advokasi kepada anggotanya untuk menjadi lebih profesional.

GKR HEMAS

Kelangkaan Pupuk Trerjadi di Semua Provinsi

Kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki lahan pertanian luas. Namun terjadi di semua provinsi di seluruh Indonesia. Terutama pada saat pemupukan komoditas yang banyak dibudidayakan petani, seperti padi.

Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi DIY, GKR Hemas, saat melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi, Rabu (19/11) di aula Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo. Acara itu diikuti oleh pengurus kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan perajin, serta dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Kepala Dispertalaut Ir Agus Langgeng Basuki, Kepala Disperindagkoptam Drs H Darto, MM dan kepala dinas instansi terkait.

Dalam sidang-sidang DPD, tambah Hemas, masalah kelangkaan pupuk sangat sering muncul. Anggota DPD dari setiap provinsi banyak mengeluhkan hal itu, dan pimpinan DPD pun di berbagai kesempatan telah menyampaikannya kepada Menteri Perdagangan.

“Namun meski Menteri Perdagangan telah sanggup untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk, kenyataannya kondisinya masih sama. Di sana sini petani masih mengeluhkan kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal, termasuk di Kulon Progo. Berarti ada hal yang belum beres,” tandas Permaisuri Raja Yogyakarta itu.

Ditambahkan, kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal menjadi permasalahan yang sangat rumit bagi petani. Karena harga beras tetap dan ada tuntutan untuk meningkatkan produksi untuk mengejar swa sembada beras. “Berarti, subsidi pupuk dari pemerintah belum bisa dinikmati secara optimal oleh petani,” ujar Hemas.

Menanggapi pernyataan seorang peserta bahwa ada jatah pupuk untuk Kulon Progo yang dijulan keluar daerah, GKR Hemas menyatakan, akan mempelajari dulu benar tidaknya. Kalau benar, kata dia, oknum pelakunya harus ditindak tegas. Karena hal itu jelas-jelas melanggar aturan, tandasnya.

Sementara Toyo mengatakan, saat ini meski mendapat subsidi untuk jenis pupuk tertentu, namun kenyataannya petani malah memberi subsidi lebih besar kepada masyarakat non petani. Dalam arti, subsidi harga pupuk yang diterima petani nilainya lebih kecil dibandingkan selisih harga beras di pasaran dunia.

“Namun saya juga tak setuju bila harga beras dilepas sessuai harga pasar. Karena akan menjadi beban berat bagi petani non beras. Mungkin orang kota mampu membeli tetapi petani di daerah pegunungan yang tidak bisa menanam padi akan memikul beban berat. Yang penting harganya proporsional dan subsidi pupuk diberlakukan seoptimal mungkin,” harap Toyo.

Pada kesempatan itu Toyo menyerahkan hadiah kepada kelompok tani (KT) pemenang lomba intensi padi se Kulon Progo berupa traktor, pompa air dan handspraiyer. Masing-masing kepada juara I KT Silayur (Temon), II KT Arum Subur (Kalibawang), III KT Rejomulyo (Nanggulan) dan IV KT Ngudi Kawruh (Lendah).

Selain itu juga diserahkan bantuan mobil sarana pembibitan untuk Dispertalaut Kulon Progo, sepeda motor dan dana rehabilitasi hutan dan lahan untuk KT Makmur sebesar Rp. 14,6 juta dan KT Girirejo Rp. 141,4 juta, serta bantuan modal usaha Pengembangan Agroindustri Pedesaan Rp. 10 juta bagi KT Ngudi Makmur.

RB. Hendri Budianto,SH, MH Kejari Wates

RB. Hendri Budianto,SH,MH secara resmi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates menggantikan pejabat lama Erbagtyo Rohan,SH,MH. Pergantian tersebut ditandai dengan serah terima jabatan dan perpisahan antara kedua pejabat tersebut Rabu (12/11), di Gedung Kaca komplek pemkab Kulon Progo. Perpisahan yang dipenuhi perasaan haru dalam pisah sambut kejari Wates dihadiri oleh Wakajati DIY Soemarno, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, pejabat eksekutif pemkab dan undangan yang lainya.

RB. Hendri Budianto,SH,MH adalah putra asli Yogyakarta yang sebelumnya menjabat Kejari di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menggantikan Erbagtyo Rohan,SH,MH yang telah menjabat Kajari Wates selama 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya, Erbagtyo Rohan akan menjabat Assisten Intelejen di Kajati DIY.

Menurut Hendri Budianto, dirinya merasa bangga dan terkesan bisa kembali ke tanah kelahiranya di Yogyakarta. Melalui insntansi tempatnya bekerja, Hendri berjanji untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memajukan Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulon Progo. ”Disini saya akan bekerja bersama-sama untuk ikut serta dalam upaya memajukan daerah dan menegakkan hukum yang ada di Kulon progo,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo mengucapkan terima kasih kepada Kajari lama Erbagtyo Rohan,SH,MH yang selama ini telah bekerja dengan baik dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Kulon Progo. Bupati juga menolak untuk memberi maaf atas semua yang telah dilakukan Kejari selama bekerja di Kulon Progo. ”Tidak perlu saya memberi maaf karena memang tidak ada yang perlu di maafkan. Selama ini Kejari telah bekerja dengan sangat baik,” puji Bupati.

Sedangkan kepada pejabat yang menggantikan, Bupati menyambut baik dan mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kulon Progo. Bupati berharap, Kejari bisa bekerja dengan baik dalam mendukung upaya pembangunan dan penegakan hukum di wilayah Kulon Progo. Karena untuk memajukan Kabupaten ini kita memang harus bisa bekerjasama dan bukan mengerjai bersama-sama, lanjut Bupati.

DPRD Setujui 3 Raperda Desa

Besarnya Penghargaan Perlu Pencermatan Serius

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kulon Progo yang berlangsung Rabu (12/11) berhasil menetapkan 3 Raperda Desa menjadi Perda Kabupaten Kulon progo setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ketiga Raperda tersebut adalah, Raperda tentang Kelurahan, Raperda alih status Desa Wates menjadi Kelurahan dan Raperda tentang susunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) kelurahan. Rapat Paripurna yang diikuti oleh 24 anggota DPRD dari 34 anggota yang ada, diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, para pejabat eksekutif pemkab dan dipimpin oleh ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono.

Untuk membahas ketiga Raperda tersebut, DPRD membentuk 2 panitia Khusus (Pansus) yaitu, Pansus V dan Pansus VI. Pansus VI melalui Juru Bicara Drs. Suharto menegaskan bahwa Pansus menerima penetapan Raperda tersebut. Namun ada beberapa permasalahan yang masih harus diperhatikan secara serius dan membutuhkan pencermatan. Diantaranya adalah, besarnya penghargaan yang harus diberikan pemkab kepada Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya.

Pansus mengharapkan penetapan besar kecilnya penghargaan harus selalu mengedepankan logika kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah. “Sehingga eksekutif harus benar-benar bisa mengkaji secara serius seperti, berkonsultasi melalui instansi maupun daerah lain yang mungkin sudah lebih dulu menjumpai permasalahan tersebut,” katanya.

Sedangkan Pansus V menetapkan SOTK kelurahan meliputi, Lurah dan Perangkat yang terdiri dari, Sekretariat, Seksi pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu. Dari SOTK yang ada, Pansus mengharapkan agar bisa bekerja secara optimal dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Agar tercipta sebuah contoh kelurahan di Kulon progo yang dinamis dan profesional.

Sementara itu, dalam pandangan akhir fraksi sebagaimana yang di ungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan Jubir Moh. Ajrudin Akbar mneharapkan agar eksukutif mau untuk mencari referensi yang lain terkait dengan besar kecilnya penghargaan. Seperti, belajar kepada daerah yang telah lebih dulu memiliki kelurahan diantaranya, Tasikmalaya.

FPKS juga mengharapkan sebagai rangkaian dari pemberian penghargaan kepada lurah dan perangkatnya, pemkab bisa mengangkat lurah dan perangkat menjadi tenaga kontrak daerah. Sampai sisa masa jabatan Kades yang saat ini berakhir.

PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KULONPROGO

Menkes : Kualitas Pelayanan Kesehatan Masih Rendah

Sementara ini sebagian besar rakyat kita masih belum menikmati akses pelayanan kesehatan atau masih rendah kualitas pelayanan kesehatan yang diterimanya, diukur dengan masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, yang masih mengancam masyarakat kita terutama bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat hampir miskin.

Hal ini dikatakan Menteri Kesehatan RI,Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K), dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono pada upacara Peringatan Hari Kesehatan ke-44 tahun 2008 tingkat Kabupaten Kulonprogo di halaman Pemkab, Rabu (12/11). Turut hadir Ketua DPRD Kulonprogo Drs.H.Kasdiyono, Muspida, Sekda, Asekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedang peserta upacara dari PNS, dan organisasi profesi di bidang kesehatan seperti Bidan, Perawat dan Pramuka Saka Bhakti Husada. Dalam kesempatan tersebut sekaligus diserahkan berbagai hadiah kejuaraan dari beberapa lomba seperti Dokter Gigi Teladan juara I-III Drg.Martinus Sunarto Puskesmas Girimulyo II, Drg Wira Utami Pratiwi Puskesmas Sentolo II dan Drg Diah Widi Astuti Puskesmas Kokap I, Bidan Teladan I-III Dwi Suprihatin Rahayu,A.Md.Keb Puskesmas Girimulyo I, Lucia Eko Murniati A.Md.Keb Puskesmas Galur I, Aprensia Diana Dharmasanti Puskesmas Kokap I, Sanitarian Teladan I-III Haryani,SKM Puskesmas Panjatan, Budi Wiyoso,SKM Puskesmas Wates, Agus Priyanto,SKM Puskesmas Temon I, Nutrisionis Teladan I-III, Jawahir Puskesmas I, Sumarjono,S.Gz Puskesmas Kokap II, Navang Wahyu Santoso,S Gz.RD Puskesmas Girimulyo II, Puskesmas berprestasi I-III Puskesmas Sentolo I, Puskesmas Wates, Puskesmas Nanggulan, Desa Sehat I-III Desa Janten Temon, Desa Ngargosari Samigaluh, Desa Tayuban Panjatan.

Dalam kesempatan tersebut, usai upacara Wabup dan rombongan menyaksikan kegiatan Khitanan Massal yang diikuti 110 peserta di Gedung Kaca. Agenda kegiatan HKN Kulonprogo akan diakhiri dengan Senam dan Jalan Sehat Massal, Jum’at (21/11) mendatang.

“Kita semua memgharapkan bangsa Indonesia dengan keadaan geografis yang begitu luas, terdiri dari daratan, lautan, gunung dan lembah, dengan ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang luas dan berkulitas seharusnya juga memiliki penduduk yang berkualitas, agar mampu mengelola dan memanfaatkan Semua potensi dari negara ini secara maksimal. Oleh karena itu, menjadi penting peranan sektor kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan produktivitas suatu bangsa, disamping peran sektor pendidikan dan ekonomi,”katanya.

Menkes menekankan kembali betapa pentingnya peranan kesehatan dalam pembangunan sumberdaya manusia. Karena kemakmuran suatu bangsa tidak hanya dapat diukur dengan pembangunan fisik saja, tetapi penting pula pembangunan manusianya. Selama empat tahun ini berbagai upaya pembangunan kesehatan telah dilakukan. Kita sudah membenahi Puskesmas dan Rumah Sakit. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar, bukan saja secara fisik di tingkatkan tapi juga memiliki sistem dan SDMnya, sehingga peranan dan fungsinya dapat dimantapkan sebagai unit kesehatan terdepan, dimana bukan saja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dilaksanakan secara mantap, tetapi kualitas Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) juga lebih ditingkatkan. Peningkatan UKP diarahkan untuk peningkatan di fasilitas kesehatan terpencil sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal dan tuntas. Peran dalam UKM lebih ditingkatkan terutama dalam membina berbagai upaya kasehatan berbasis masyarakat yang terwadahi dalam bentuk Desa Siaga.

. “Kini jumlah Desa Siaga telah mencakup lebih 50% dari jumlah desa yang ada, dan diharapkan pada tahun 2009 seluruh desa di Indonesia telah menjadi desa siaga. Begitu pula SDM strategis tenaga medis dan paramedis juga terus ditingkatkan pengelolaannya melalui berbagai program pengangkatan menjadi CPNS, PTT, kerjasama daerah, dan beasiswa terus ditingkatkan penyebarannya keseluruh pelosok tanah air. Sedangkan rumah sakit diarahkan sebagai sarana kesehatan yang mampu mengatasi masalah kesehatan rujukan yang handal, bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Begitu pula Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan untuk daerah, setiap tahun ditingkatkan yang berdampak langsung untuk masyarakat,”kata Menkes.

Wabup: Angka Kematian Ibu Melahirkan Masih Tinggi

Tingginya angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi semua itu yakni keterlambatan. Keterlambatan tersebut meliputi terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat mencapai tempat fasilitas kesehatan dan terlambat dalam penatalaksanaan difasilitas kesehatan. Di samping itu pengertian resiko tinggi belum di pahami dengan baik oleh ibu hamil dan keluarganya. Disamping itu satu atau lebih kombinasi tiga jenis komplikasi maternal yaitu pendarahan, infeksi, dan eklamsia.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono ketika menrima Tim Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu tingkat Propinsi DIY di Balai Desa Demangrejo Sentolo, Selasa (11/11). Acara dihadiri Kadinas Dukcapilkabermas Kulonprogo, Drs.Sarjana, Camat Sentolo Drs.Jazil Ambar Was’an dan anggota Satgas GSI desa se-Kecamatan Sentolo

“Kehamilan resiko tinggi berpengaruh besar terhadap bayi yang akan dilahirkan, bayi mengalami gangguan kesulitan bernafas atau bayi meninggal sebelum lahir. Keadaan demikian akan meningkatkan angka kematian perinatal dan neonatal,”kata Mulyono.

Ditambahkan upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu antara lain adanya ketepatan sasaran yang hendak ditanggulangi, dengan demikian pengenalan sebab-sebab kematian baik langsung maupun tidak langsung mutlak diperlukan. Pengenalan sebab-sebab kematian ibu merupakan dasar bagi penyusunan strategi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia. Sehingga melalui akreditasi kecamatan sayang ibu ini Wabup berharap, dapat lebih meningkatkan kepedulian kita tentang berbagai faktor yang menyebabkan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, serta meningkatkan upaya penanggulangan secara integratif. Masyarakat bersama-sama membangun komitmen, menggalang kebersamaan, membuat mekanisme rujukan sesuai dengan kondisi sehingga ibu tidak terlambat ditolong oleh petugas terlatih.

“Gerakan sayang ibu yang merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesehatan reproduksi serta untuk mendorong upaya menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi melalui peningkatan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak dalam bentuk gerakan masyarakat bersama pemerintah”ujarnya.

Sementara Ketua Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Sayang Ibu (GSI) kecamatan Sentolo,Tri Susilowati,BA mengatakan GSI yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 22 Desember 1996 ternyata dirasakan bahwa gerakan sayang ibu masih sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena pembentukan manusia berkualitas yang akan menjadi penerus bangsa dimulai sejak masih dalam kandungan, balita, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia. Oleh karena itu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan faktor paling strategis untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

“Dalam tiga tahun terakhir,2006-2008 ini di wilayah kecamatan Sentolo, tidak terjadi adanya kematian ibu melahirkan, sedangkan untuk jumlah angka kematioan bayi dan balita, tahun 2006 terdapat 7 kematian, 2007 terdapat 16 dan 2008 tercatat 11, meliputi indikator lahir mati, IUFD, kematian neonatan dan kematian anak usia 1-5 tahun,”jelasnya.

WARGA CABEAN BERHARAP

Jalan Inspeksi Saluran Irigasi Sapon Diaspal

Memasuki musim penghujan saat ini, jalan isnpeksi saluran irigasi Sapon yang berada di wilayah Cabean-Ngipik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah rusak parah. Sebagian besar jalan sepanjang sekitar 2 km itu berlobang-lobang dan tergenang air hujan. Bahkan di beberapa tempat tak bisa dilewati kendaraan, termasuk sepeda. Pengendara sepeda terpaksa harus menuntun sepedanya karena tak bisa melewati genangan air.

Dengan kodisi itu warga Pedukuhan Cabean berharap agar Pemerintah Propinsi DIY mengaspal jalan tersebut. Karena bagi warga Cabean dan sekitarnya jalan itu merupakan jalur utama untuk menuju jalan besar Kenteng-Brosot.

Menurut seorang tokoh masyarakat Cabean, Gunartono, 45, kerusakan jalan itu sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu. Warga sudah mengusulkan agar Pemerintah mengaspal jalan melalui forum Musyawarah Pembangunan Dusun (Musbangdus) untuk diusulkan ke Pemerintah Propinsi DIY. Namun sampai sekarang harapan warga itu tak pernah terkabul.

“Padahal jalan ini sangat vital bagi warga Cabean, Dukuh, Ngipik dan Kalangan. Bukan hanya bila akan ke jalan besar Kenteng-Brosot, tetapi juga saat akan ke sawah di Bulak Cabean. Hampir semua pemilik sawah di Bulak Cabean harus lewat jalan ini,” jelasnya.

Menurut Bapak 2 anak ini, saat dibangun pada tahun 1985 lalu, jalan itu diperkeras dengan batu dan sirtu. Namun kemudian sirtunya hilang karena tergerus air hujan dan jalan menjadi berlobang-lobang.

Kerusakan semakin parah saat ada proyek rehab saluran irigasi beberapa tahun lalu. Saat itu, setiap hari jalan dilalui puluhan truk pengangkut material. Sehingga kerusakannya menjadi semakin parah.

“Waktu itu kami minta pertanggungjawaban pelaksana proyek agar kerusakan jalan diperbaiki. Namun dijawab bahwa kerusakan itu bukan tanggung jawabnya, tetapi merupakan wewenang Dinas Kimpraswil Propinsi DIY. Kami pun tak bisa menuntut apa-apa, dan hanya berharap Pemerintah segera memperbaiki jalan ini,” ujar Gunartono.

PENYERAHAN 749 SK KENAIKAN PANGKAT

Wabup Bangga Pendidikan PNS Meningkat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kapabel, kredibel dan menjunjung tinggi profesionalisme. Terkait dengan sikap profesionalisme ini, menurut hemat saya akan sangat ditentukan oleh tiga hal pokok yaitu adanya keahlian, keterampilan dan integritas moral yang baik yang harus dimiliki oleh sosok Pegawai Negeri Sipil.Sebuah keahlian tentunya tidak akan datang dengan sendirinya, karena suatu keahlian akan dapat diperoleh melalui proses, berjenjang, sulit, serta membutuhkan waktu dan pendalaman yang lama, baik melalui institusi formal maupun informal.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo ,Drs.H.Mulyono dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober di Gedung Kesenian Wates, Selasa (11/11). Secara simbolis SK Kenaikan Pangkat diserahkan Wabup kepada enam perwakilan masing-masing, Kadinas Dukcapilkabermas, Drs.Sarjana yang naik pangkat IV/b, Titin Endri Astuti,S.Pd dari SMKN 2 Pengasih, Suharyadi,S.Pd dari SMPN 1 Wates, Dra Elin Cindewati,Ak instansi BPKD, Sukamto SD Percobaan Wates dan Endang Lestari Purwatiningsih dari Puskesmas Lendah I.

Sementara SK Kenaikan Pangkat yang diserahkan sejumlah 749 SK, meliputi golongan II-III dengan kualifikasi Jabatan Fungsional Umum (JFU)/structural 90 SK, Jabatan Fungsional Teknis (JFT) guru SD 117 SK dan JFT non guru SD 247 SK. Sedang Golongan IV JFU/structural 12 SK, JFT guru SD 154 SK dan JFT non guru SD 129 SK. Namun demikian masih terdapat 27 SK yang belum dapat diserahkan, 3 SK golongan II-III untuk JFU/structural dengan alasan nota pertimbangan masih berada di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan 24 SK golongan IV meliputi JFU/structural 3 SK, JFT guru SD 5 SK dan JFT non guru SD 16 SK masih proses pengangkatan di BKN dan Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.

“Kami merasa bangga karena pendidikan PNS Kulonprogo mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi pelayanan masyarakat maupun dari segi keprofesional kinerja. Tentunya dengan semakin meningkatnya pelayanan masyarakat dan profesional kinerja ini merupakan pertanda baik dalam meningkatkan kualitas PNS,”kata Mulyono.

Menurut Wabup terbentuknya PNS yang profesional juga dibutuhkan ketrampilan yang memadai, yang sangat diperlukan untuk kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga senantiasa komit terhadap kemampuan PNS dengan disertai juga adanya integritas moral yang mumpuni. Integritas moral yang mumpuni disetiap pribadi-pribadi PNS yang berhati bersih, jujur, rendah hati yang berani berkorban untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta suka bekerja keras sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

“Apalagi dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, para PNS-nya dituntut untuk menjauhkan diri dari sikap yang tidak terpuji, seperti tindakan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, KKN dan tindakan indisipliner lainnya,”pintanya.

KB dan Kesehatan Jadi Prioritas HKG-PKK

Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK sebagai rangkaian dari peringantan Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2008 di Kabupaten Kulon Progo memfokuskan kegiatan pada pelayanan KB dan kesehatan masyarakat. Sedangkan kegiatan tersebut telah dimulai sejak bulan Oktober-Desember 2008. Melibatkan berbagai elemen baik instansi pemerintah, PKK Kabupaten, kader PKK desa sampai dengan masyarakat sebagai sasaran kegiatan.

Demikian dikatakan Ketua TP-PKK Kabupaten Kulon Progo Ny. Wiwik Ernawati dalam acara pencanangan HKG-PKK, Selasa (11/11) di Gedung binangun lantai II komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Assek II Ir. Agus Anggono, Camat se-Kulon Progo, anggota TP-PKK Kabupaten dan undangan yang lainnya.

Masyarakat adalah sasaran langsung dari kegiatan yang meliputi, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I . Sedangkan sasaran tidak langsung adalah para pengelola dan petugas KB dan kesehatan, posyandu, kader PKK desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HKG-PKK meliputi, pencanangan HKG-PKK, pelayanan KB kesehatan, evaluasi desa UPGK, monitoring HKG-PKK dan penutupan yang akan dilaksanakn pada akhir Desember 2008.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo yang diwakili oleh Assek II Setda Ir. Agus Anggono menyambut baik beragam kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan oleh PKK dalam rangka memperingati HKG-PKK tahun 2008. Karena PKK yang memiliki kader sampai dengan tingkat desa merupakan wahana yang tepat dalam rangka mewujudkan kesadaran kesehatan masyarakat.

Untuk itu, diharapkan PKK dapat terus aktif melakukan kegiatan-kegiatan produktif dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera yang berbasis kesehatan. “Karena kesehatan masyarakat sangat penting sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

Mensos : Semangat Kepahlawanan Jadi Inspirasi Atasi Masalah Bangsa

Menteri Sosial, H. Bachtiar Chamsyah, SE.mengatakan Semangat dan nilai kepahlawanan yang ditunjukkan dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya tersebut hendaknya dapat kita petik hikmahnya dan dapat menjadi inspirasi untuk mengatasi berbagai masalah bangsa, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, narkoba, konflik/kerusuhan antar warga, ancaman gerakan separatis yang dapat mengarah pada gejala disintegrasi bangsa ataupun masalah lain yang melibatkan hubungan dengan negara lain dan sebagainya.

Hal tersebut dikatakan Mensos dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo pada Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Alun-alun Wates, Senin (10/11). Upacara diikuti Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Kulonprogo Drs.Kasdiyono, Muspida, Sekretaris Daerah, dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan peserta terdiri TNI/POLRI para PNS, pelajar SMP,SMA, Pramuka..

”Masalah tersebut diatas tentunya memerlukan penanganan yang serius dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun menjadi tanggung jawab segenap elemen bangsa. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai kepahlawanan, sebagaimana yang telah ditunjukan para pejuang bangsa, maka setidaknya kita dapat mengurangi atau mengatasi permasalahan bangsa,”kata Menteri yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Namun Mensos menyadari semua itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, memerlukan proses panjang dan memerlukan kesadaran kita agar memiliki kepedulian yang tinggi, untuk menolong sesama yang memiliki kekurangan atau yang membutuhkan. Apabila semangat dan nilai kepahlawanan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri sendiri dan lingkungan yang terkecil, maka bukan hal yang mustahil, kedepan kita dapat mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang menghadang dan dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

”Marilah mulai detik ini kita niatkan dalam hati membangun negeri dengan dilandasi semangat dan nilai kepahlawanan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing –masing. Sebagai pelajar misalnya, hendak belajar sungguh-sungguh dan giat agar kelak dapat membangun negeri mulai ilmu atau teknologi yang kelak dikuasainya. Sebagai biokrat, hendaknya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan tidak melakukan korupsi yang dapat merugikan negara dan bangsa. Sebagai aparat penegak hukum, hendaknya dapat bersikap adil dan dapat menjadi pengayom serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, demikian seterusnya, kita berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing dengan selalu mengedepankan kepentingan rakyat banyak dibanding kepentingan pribadi atau golongan,”harap Bachtiar diakhir sambutannya.

Usai upacara Bupati, Wabup, Ketua DPRD,Muspida dan kepala-kepala SKPD melanjutkan ziarah yang dibagi dua lokasi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giripeni Wates, dan Makam Pahlawan Nyi Ageng Serang di Kecamatan Kalibawang.