PNS NIKMATI LIBUR PANJANG

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menikmati libur panjang di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009. Liburan secara berturut-turut tersebut meliputi liburan Natal 2008, Tahun Baru 1430 Hijriyah, dan Tahun Baru 2009 Masehi.
Kasie Pemberitaan Kantor Humas Kulon Progo, Arning Rahayu, SIP membenarkan adanya libur panjang tersebut. Namun demikian sebagi konsekuensi libur panjang ini, telah diatur mengenai kewajiban PNS mengganti waktu libur dengan perpanjangan jam kerja di hari lain.
Menurut Arning, libur panjang itu meliputi 5 hari libur berturut-turut diselingi dua hari masuk kerja, kemudian libur lagi Tahun Baru 2009 Masehi. Hari libur Kamis 25 Desember 2008 bertepatan Natal. Kemudian Jum’at 26 Desember dijadikan hari libur cuti bersama dan Sabtu 27 Desember hari libur biasa. Sedangkan 28 Desember merupakan hari Minggu. Sementara Senin 29 Desember bertepatan hari libur Tahun Baru 1430 Hijriyah.
Setelah libur berturut-turut 5 hari, PNS di lingkungan Pemkab Kulonprogo wajib masuk kerja lagi sebagaimana biasanya pada Selasa-Rabu, 30-31 Desember. Selanjutnya Kamis 1 Januari 2009 yang bertepatan dengan tahun baru, PNS kembali libur.
Keputusan libur panjang, tak berlaku bagi para PNS guru, karena waktu libur telah disusun sesuai dengan kalender pendidikan. Hal ini juga berlaku bagi instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan jadwal piket secara bergiliran, seperti pelayanan kesehatan, dan perpustakaan.

MALAM SATU SURO DI GUNUNG LANANG

Gelar Ruwatan Agung Salirojati

Menyambut malam tahun baru jawa atau 1 Suro 1942 Paguyuban Kadang Gunung Lanang akan melaksanakan upacara Ruwatan Agung Salirojati di Padepokan Gunung Lanang Astana Jingga di dusun Bayeman, desa Sindutan kecamatan Temon.

J.Suwaldji dari Paguyuban Kadang Gunung Lanang, menjelaskan maksud digelarnya upacara Ruwatan Agung Salirojati dengan thema Menemukan sejatining aku dan aku kang sejati untuk melestarikan kebudayaan Jawa dengan lampah ritual dan spiritual yang dilakukan pada hari Minggu (malem Senin Legi) (28/12) pukul 19.00 WIB sampai selesai di Padepokan Gunung Lanang.

“Selain itu juga sebagai laku spiritual untuk keselamatan negara dan bangsa Indonesia agar rakyat bangsa ini dengan landasan hati suci, niat suci dan batin yang suci dapat mawas diri atau instropeksi sehingga dapat memahami dan menemukan jatidiri sebagi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pada akhirnya dapat terbebas lepas dari segala himpitan kesesakan hidup yang saat ini selalu membayangi kehidupan kita sehari-hari” terang Suwaldji.

Ditambahkan, dalam kesempatan tersebut juga digelar Pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Roesmadi dari wates dengan lakon Tumurune Wahyu Gajah Antisuro atau Abimanyu dadi Ratu.

Ruwatan yang dibuka untuk umum, peserta sebelumnya membawa uba rampe masing-masing berupa Kain Mori putih secukupnya untuk pakaian Ikram, saputangan putih polos, pecut, roncen Mlati dengan bandul kantil kuning/putih, telur ayam kampong dan kain Jarik untuk tetesan siraman masing-masing satu buah.

Pemkab Kembangkan Sistem Pengembangan Masyarakat ”Makaryo”

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kulon Progo agar manjadi sebuah masyarakat yang mandiri dan tidak tergantung dari pemerintah maupun pihak-pihak tertentu dibutuhkan sebuah terobosan program pemberdayaan masyarakat. Menyikapi hal tersebut pemkab Kulon Progo berencana untuk mengembangkan sebuah sisten pengembangan masyarakat yang diberi nama dengan sistem pengembangan masyarakat ”Makaryo”. Yang merupakan kependekan dari kata, Manunggal Karso Anggayuh Mulyo.
Demikian dikatakan oleh Kabid Perekonomian BAPPEDA Eko Wisnu Wardana,SE Senin (22/12), dalam Seminar Sistem Pemberdayaan masyarakat Makaryo di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut diikuti oleh Wabup Drs. H. Mulyono, pemerintah desa, LSM serta masyarakat Kulon Progo lainnya. Konsep ini, merupakan sebuah sistem pemberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan potensi masyarakat yang meliputi catur daya. Yaitu, meningkatkan kapasitas manusia (SDM), membangkitkan daya ekonomi (menciptakan produktivitas masyarakat), mengembangkan daya pembangunan/pendayagunaan lingkungan (menciptakan lingkungan yang sehat, produktif dan lestari) dan pemberdayaan kelembagaan yang ada.
Sedangkan siklus pemberdayaan masyarakat makaryo meliputi, penyiapan masyarakat terhadap program pemberdayaan, revitalisasi dan pelaksanaan program secara berkelanjutan. ”Diharapkan dengan konsep tersebut, dapat tercipta masyarakat Kulon Progo yang mandiri, produktif dan tidak terperangkap kedalam ketergantungan (charity),” katanya.
Sementara itu, Wabup Kulon Progo Drs. H. Mulyono menyambut baik rencana pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena kemandirian masyarakat merupakan sesuatu yang memang sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kulon Progo. ”Dengan kemandirian masyarakat akan lebih mudah untuk mewujudkan pembangunan di Kulon Progo,” katanya.
Untuk itu, diharapkan masyarakat, pemerintahan desa dan SKPD terkait mampu untuk menangkap program pemberdayaan tersebut. Selanjutnya bisa mengaplikasikan program menjadi sebuah sistem yang lebih konkret guna mewujudkan pembangunan Kulon Progo dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Wabup Prihatin Monumen Ny.Ageng Serang Lebih Dikenal Patung Kuda

Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Mulyono sangat menyayangkan keberaadan Monumen Pahlawan Nasional Ny.Ageng Serang yang berada di Simpang Lima Karang Nongko Wates lebih dikenal dengan sebutan Patung Kuda. Padahal seseorang untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional melalui kajian yang sangat lama.

Hal tersebut dikatakan Wabup saat menerima audiensi dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DIY di ruang kerjanya, Selasa (23/12). Turut mendampingi Kepala Kantor Perpustakan Daerah Kulon Progo, Agung Kurniawan SIP,MSi, serta perwakilan dari BAPPEDA dan Dinas Pendidikan.

“Sangat disayangkan Monumen Ny.Ageng Serang yang sedang naik kuda di Karang Nongko lebih dikenal oleh masyarakat dengan Patung Kuda, padahal untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional diperlukan kajian yang lama, yang lebih parah lagi ada undangan pernikahan dari salah seorang pejabat dalam lokasi tersebut dituliskan Patung Kuda, untuk itu marilah kita mulai untuk menyebut Ny.Ageng Serang bukan Patung Kuda “ pinta Wabup.

Sementara dalam audiensi tersebut R.Syarif Tholib dari IKAPI DIY bermaksud untuk memberikan hibah beberapa buku untuk menambah koleksi Perpustakan Daerah serta kedepan membantu masyarakat gemar membaca dan sadar perpustakan.

kesehatan

PEMBERANTASAN TB TAHUN 2009

TERANCAM KENDALA BIAYA

Pemberantasan Tuber Coluses atau yang sering dikenal dengan TBC atau TB di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2009 mendatang terkendala masalah dana. Kendala tersebut karena berkaitan dengan kucuran dana dari APBD Kabupaten yang devisit 19 milyar rupiah, sehingga seluruh dana bantuan terpotong rata-rata lima puluh persen. Selain masalah devisitnya APBD pengurangan dana bantuan juga dikarenakan akan diberlakukannya SOTK yang baru pada tahun depan juga memerlukan pembiayaan dan anggaran yang juga baru. Hal tersebut terungkap dalam audiensi Pengurus PPTI Cabang Kulon Progo dengan asisten tata praja Drs. H. Sutedjo Wiharso di ruang rapat sekda Kab. Kulon Progo.

“Karena APBD tahun 2009 mengalami devisit dan pemberlakuan SOTK yang baru juga memerlukan pembiayaan yang baru juga maka dengan terpaksa kami hanya dapat memberikan bantuan kepada Pengurus PPTI Cabang Kulon Progo sebesar lima juta rupiah, jumlah tersebut menurun dari tahun 2008 sebesar sepuluh juta rupiah”, terang Tedjo.

Menurut Sutedjo, sebenarnya anggaran PPTI selama setahun yang diajukan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2009 PPTI Cabang Kulon Progo mengajukan anggaran sekitar empat puluh juta rupiah, namun karena kondisi APBD Kabupaten pada tahun 2009 tidak memungkinkan untuk memberi lebih dari lima juta rupiah.

“Memang bantuan yang dapat kami berikan sangat jauh dari yang diharapkan, namun kami berharap kepada segenap pengurus PPTI dan para volounter untuk tetap dapat membantu masyarakat memberantas TB di Kulon Progo”, harap Tedjo.

Biaya operasional untuk mendeteksi penderita TB di Kulon Progo cukup besar, hal ini karena memerlukan banyak botol yang disebarkan kepada masyarakat sebagai tempat air ludah yang kemudian dites ke laboratorium. “Biaya tes laboratorium inilah yang paling banyak memerlukan biaya, belum lagi botol dan transport untuk mengantar dan mengambil botol kepada masyarakat”, tutur T.H. Syadik selaku ketua PPTI Cabang Kulon Progo.

“Meski bantuan dari Pemkab yang terrealisasi jauh dari yang kami harapkan, tapi kami bertekad akan bekerja semaksimal mungkin yang kami bisa”, tutup Syadik.

Keterwakilan Perempuan Dalam Legeslatif Belum Terpenuhi

Sampai dengan saat ini, keterwakilan perempuan dalam legeslatif maupun pemerintahan belum memenuhi target yang selama ini dicanangkan. Padahal dari sisi jumlah penduduk di negara Republik Indonesia, mayoritas adalah kaum perempuan. Untuk itu, target 30 persen perempuan dalam legeslatif harus bisa dicapai. Pencapaian dapat diraih diantaranya dengan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan seperti, organisasi Dharma Wanita. Yang anggotanya adalah kaum perempuan dari isteri-isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara HUT ke-9 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kulon Progo yang dilaksanakan Selasa (16/12), di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DWP Kulon Progo Hj. Sri Sapta Rudatin, Ketua Penyelenggara Retno Djuwardi serta anggota DWP tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kulon Progo. Pemberdayan perempuan melalui organisasi perempuan yang ada menjadi penting mengingat selama ini kaum perempuan memegang peranan penting terhadap manajemen perekonomian keluarga.
Sehingga melalui pemberdayan perempuan baik di tingkat organisasi maupun dalam pemerintahan dan legeslatif akan membawa dampak pada ketahanan dan kelangsungan perekonomian. “Dengan demikian kaum perempuan dapat dijadikan sebagai ‘agent of change’ bagi upaya mewujudkan ketahan ekonomi dan kemajuan dalam pembangunan bangsa,” katanya.
Di sisi lain, Dharma Wanita yang anggotanya adalah isteri-isteri PNS diharapkan dapat membantu mewujudkan kenetralan PNS dalam menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2009. Karena sesuai dengan aturan yang ada PNS harus bisa bersikap netral dan dilarang untuk berpolitik. Di sini juga diperlukan keterlibatan kaum perempuan untuk mendukung mewujudkan kenetralan tersebut, sehingga aturan yang ada dapat benar-benar dilaksanakan, lanjutnya.
Sementara itu, menurut Ketua Panitia Penyelenggara Retno Wahyuni, S.Km dalam rangka pelaksanan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-9, DWP telah melaksankan berbagai kegiatan. Diantaranya, Mengikuti Pameran Manunggal Fair, Menyelenggarakan pelaksanaan senam massal, pap smear, konsultasi medis maupun menyelenggarakan seminar pertanian.
Diharapkan, kedepan DWP Kulon Progo dapat terus eksis dan terus bisa berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kulon Progo. “Karena pembangunan Kulon Progo dapt dilaksanakan diantaranya karena ada partisipasi dari kaum perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

APBD 2009 Kabupaten Kulon Progo Ditetapkan

Terdapat Defisit Anggaran Sebesar Rp 19,2 M

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 dapat ditetapkan lebih awal, sebelum tahun 2008 berakhir. Penetapan APBD tersebut dilaksanakan Senin (15/12), melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono. Paripurna diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Muspida, pejabat eksekutif pemkab Kulon Progo dan Anggota DPRD Kulon Progo.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo mengungkapkan bahwa APBD Kulon Progo tahun 2009 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 19,2 milyar. Defisit anggaran terjadi karena belanja daerah sebesar Rp 580,9 milyar melebihi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp 561,6 milyar. Belanja daerah terdiri atas, belanja langsung sebesar Rp 157,4 milyar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 423,4 milyar.

Defisit anggaran tersebut, ditutup dengan adanya penerimaan pembiayaan sebesar Rp 24,3 milyar yang telah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,09 milyar. Sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 19,2 milyar. “Pembiayaan netto sebesar Rp 19,2 milyar tersebut, untuk menutup defisit anggaran yang ada,” kata Bupati.

Sementara itu, dalam pembahasan APBD 2009 ada beberapa hal penting yang telah dilakukan. Diantaranya, Terdapat peningkatan pendapatan melalui efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), Efisiensi belanja program yang tetap mengedepankan pelayanan masyarakat, pembangunan ekonomi (pembangunan pertanian, infrastruktur dan fasilitasi investasi) dan pengalokasian anggaran untuk Dana Alokasi Desa (DAD) tahun 2009.

Sedangkan Juru Bicara panitia anggaran Yusron Martofa mengharapkan program-program pembangunan yang belum masuk dalam anggaran 2009 harus segera ditindaklanjuti dengan memasuknya dalam anggaran perubahan 2009. ”Sehingga program yang masih dibutuhkan masyarakat namun belum bisa masuk dalam APBD 2009 bisa tatap dirasakan oleh masyarakat di tahun 2009,” katanya.

Sementara itu, dalam pandangan akhir fraksi banyak menyoroti tentang berbagai persoalan yang sampai saat ini masih ada maupun kebijakan yang harus ditempuh pemerintah daerah. Seperti, pembangunan pertanian, kontrak karya pasir besi, kelebihan jumlah PNS, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2009 dan berbagai permasalahan yang lainnya.

Seperti dikatakan oleh juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Hartono, bahwa belanja tidak langsung yang mencapai 67,6 persen dari APBD perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi double anggaran yang bisa menyebabkan terjadinya overlaping. Pengisian pejabat sesuai dengan SOTK yang baru tahun 2009 juga perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintahan bisa berjalan dengan lebih efektif, efisien dan profesional.

Sedangkan juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) Muhyadi,SAg mengatakan bahwa pemerintah perlu mensinergikan dinas-dinas yang ada dengan alokasi jumlah PNS yang ada di Kulon Progo, Karena ada dinas yang memiliki jumlah PNS dengan jumlah yang sangat banyak seperti, Dinas Pendidikan yang mencapai 6.801 orang dari sekitar 10.000 lebih PNS yang ada di Kulon Progo.

Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan RSUD juga harus mendapatkan perhatian. ”Karena meskipun jumlah anggaran RSUD mencapai Rp 25 M, namun korelasi pelayanan terhadap masyarakat masih kurang memuaskan,” katanya.

SHOLAT IDUL ADHA DI ALUN –ALUN WATES

Bupati Serahkan Hewan Kurban Warga Clapar Kokap

Meski cuaca gerimis ribuan warga Wates dan sekitarnya tetap khusuk melaksanakan sholat Idul Adha di Alun-alun Wates, Senin (8/12). Sholat Ied dengan imam dan khotib H.M.Wahib Jamil,S.Ag,M.Pd juga diikuti Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, Sekda Drs.H.So’im,MM dan Ketua DPRD Kulon Progo Drs.H.Kasdiyono.

Dalam uraian khotbahnya, Wahib Jamil menginggatkan bahwa terjadinya krisis global saat ini, yang mengakibatkan terganggunya ekonomi dunia juga menimpa Negara kita ditandai dengan banyak perusahaan tersendat-sendat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan gulung tikar. Hal ini berakibat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan munculnya berbagai demonstrasi. Ditambah lagi bencana yang tak kunjung henti, dating silih berganti, musibah banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan pertikaian kelompok masyarakat.

“Adanya berbagai cobaan berupa krisis global dan bencana yang dating silih berganti, sebagai umat Islam yang berlandaskan pada wahyu Allah dan Sunnah Rosul, kita harus yakin semua itu terjadi karena kehendak-Nya, dan disetiap kejadian yang diberikan Allah pasti menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita,” katanya.

Kepada saudara umat muslim yang baru saja menunaikan ibadah haji di tanah suci , kita doakan menjadi haji yang mabrur, Sai yang masykur, dosa yang terampuni, amal sholih yang diterima dan menjadi perniagaan yang tidak pernah rugi.

Usai melaksanakan ibadah, dilakukan penyerahan hewan kurban dari Gubernur, Bupati dan Wabup, Sekda serta dinas instansi berupa 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Bupati Kulon Progo menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi untuk masyarakat di pedukuhan Clapar desa Hargowilis Kokap, Wabup Drs.H.Mulyono seekor sapi untuk warga pedukuhan Giling desa Tuksono Sentolo dan Sekda Drs.H.So’im,MM untuk warga Sonya,Gunungkelir . Sedang kurban kambing dibagikan kepada warga masyarakat yang mengajukan permohonan.

Sementara itu penyembelihan hewan kurban usai sholat ied juga berlangsung di beberapa lokasi baik dikota Wates maupun di pedesaan, seperti di pedukuhan Blumbang desa Karangsari yang menyembelih dua ekor sapi dan lima ekor kambing dari warga setempat.

Sedang penyembelihan hewan kurban berupa dua ekor sapi dari Gubernur dan karyawan Depag Kulon Progo akan dilakukan Kamis (11/12) mendatang di kantor Depag Kulon Progo.

Deforestasi di Indonesia Capai 1,08 Juta Hektar Pertahun

Indonesia memiliki luas hutan tropis ke-3 di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa dan dianggap sebagai paru-paru dunia. Namun negeri ini memiliki persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan serta deforestasi yang disebabkan ilegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Dengan laju deforestasi sebesar 1,08 jua ha pertahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya peingkatan gas rumah kaca secara global.

Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo, Sabtu (6/12) pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam dan Gerakan Perempuan Tanam, Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Kulon Progo yang dipusatkan di kompleks Balai Besar Vetenier (BBVet) Pedukuhan Gununggempal, Desa Giripeni, Wates. Acara itu ditandai dengan pemukulan kentongan serta penanaman bibit jati oleh Bupati, Wabup Drs H Mulyono, Muspida, Ketua DPRD Drs Kasdiyono, Ketua TP PKK Hj Wiwik Toyo S Dipo dan masyarakat setempat.

Selain penanaman pohon di Giripeni, pada waktu yang sama, juga dilakukan penebaran benih ikan, penanaman cemara udang, bersih pantai dan bhakti sosial di kompleks Dermaga Tanjung Adikarto, Karangwuni, Wates. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ratusan warga setempat dan aparat Polres Kulon Progo.

Upaya pemulihan dan pengurangan deforestasi, tambah Toyo, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama anatara lain melalui kegiatan Inpres Penghijauan dan reboisasi, Gerakan Nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), serta Aksi Penanam Serentak Indonesia (APSI) dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP). Pada APSI tahun 2007 lalu, kata dia, dapat ditanam 76 juta bibit pohon dari target 79 juta. Sedang dalam GPTPP jumlah bbit yang ditanam mencapai 12 juta dari target 10 juta bibit.

Di bagian lain Toyo menambahkan, menanam pohon sebenarnya merupakan tabungan masa depan yang sangat menguntungkan. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir harga kayu meningkat cukup tajam. Apalagi untuk jenis pohon yang bernilai tinggi seperti jati, mahoni dan sonokeling.

”Kalau sekarang kita rajin menanam pohon, 15-20 tahun lagi sudah akan bisa dinikmati keuntungan ekonomisnya. Disamping itu kulaitas lingkungan juga akan lebih baik, karena udara di lingungan kita akan lebih bersih. Jadi kita bisa mendapat keuntungan ganda,” tandas Toyo.

Menurut Kepala Sub Dinas kehtanan dan Perkebnan Ir Djunianto Marsudi Utomo, dalam Hari Menanam Indonesia dan Bulan Tanam Nasional tahun 2008 ini di Kulon Progo ditanam bbit pohon sebanyak 469.344 batang. Yang terdiri dari 379.469 batang untuk jenis kayu-kayuan dan 89.865 bibit buah-buahan.

Di wilayah Pedukuhan Gununggempal ditanam 3.500 bibit di lahan seluas 9 hektar, yang meliputi lahan milik BBVet 6 ha, tanah kas desa Giripeni 1 ha dan tanah masyarakat 2 ha. Sedang di lahan pantai Karangwuni ditanam 3.500 bibit cemara udang untuk arela seluas 3 ha.

BUPATI SHOLAT ID DI ALUN-ALUN WATES

Dalam rangkaian kegiatan Hari raya Idul Adha 1429 H/2008, Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono menurut rencana akan melepas peserta takbir keliling di Halaman Pemkab Minggu (7/12) pukul 20.00 WIB. Pagi harinya mengikuti sholat Idul Adha pukul 06.30 WIB di Alun-alun Wates, dengan imam dan khotib H.M.Wahib Jamil, S.Ag.M.Pd.
Hal tersebut dikatakan Kabag Kesra Setda Kulon Progo, Arief Sudarmanto,SH, Sabtu (6/12). “Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, Bupati dan Wabup akan menyerahkan hewan kurban masing-masing satu ekor sapi, Bupati untuk warga masyarakat di pedukuhan Clapar III, desa Hargowilis Kecamatan Kokap, sedangkan Wabup diberikan masyarakat di pedukuhan Giling, desa Tuksono Kecamatan Sentolo, sementara hewan kurban Kambing dari instansi dilingkungan pemkab Kulon Progo disalurkan kepada takmir-takmir di Masjid/PHBI yang mengajukan permohan hewan kurban,”kata Arief.
Sementara Kantor Departemen Agama Kulon Progo, Selasa (9/12) pukul 13.00 WIB akan
menyembelih dua ekor sapi dari bantuan Gubernur DIY dan karyawan Depag Kulon progo yang akan disalurkan kepada takmir-takmir masjid yang telah mengajukan permohonan.

HUT KE-37 KORPRI

Wabup : PNS Semestinya Peka Terhadap Perkembangan

Wakil Bupati KulonProgo, Drs.H.Mulyono mengatakan dalam era reformasi, aparatur pemerintah sering menjadi sorotan dari berbagai pihak, oleh karena itu jika KORPRI tidak dapat menempatkan diri dengan baik hal itu mungkin saja bisa menjadi kontra produktif. Semestinya juga peka dan peduli terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta bersikap siap menerima kritik dan saran dari masyarakat guna menjaga dan membina harmonisasi kehidupan sosial yang baik. Oleh karena itu pahamilah secara baik dan benar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KORPRI sekaligus sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan aparatur negara.

Hal tersebut dikatakan Wabup dalam Upacara HUT ke-37 KORPRI tingkat Kabupaten Kulon Progo di Halaman Pemkab, Selasa (2/12). Upacara yang berlangsung sederhana tersebut diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan peserta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semuanya memakai seragam KORPRI warna biru bercorak batik.

”Dalam menghadapai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, saya berharap agar KORPRI mampu memotivasi anggotanya untuk senantiasa meningkatkan Ilmu pengetahunan dan ketrampilan guna mengimbangi tuntutan profesionalitasnya,” pesannya.

Ditambahkan perjalanan waktu selama tiga puluh tujuh tahun, bagi sebuah organisasi bukanlah hal yang singkat. Dan sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971 hingga sekarang ini, KORPRI ternyata telah kelihatan dharma bakti dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai romantika peristiwa dan perubahan sosial politik, telah mewarnai perjalanan KORPRI, namun organisasi ini ternyata mampu bertahan dan tetap kukuh hingga saat ini dan semoga demikian pula kedepannya.

Wabup berharap bahwa anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah, agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tunjukkan citra positip bahwa aparatur negara saat ini semakin baik dalam memberikan layanan publik.

Sementara menyongsong pesta demokrasi Pemilu 2009 mendatang, Pegawai Negeri, tetap netral sehingga tidak boleh memiliki afilasi politik terhadap partai politik tertentu, tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tetap menyukseskan pemilu.KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi mandiri, yang mengedepankan profesionalisme, bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok, golongan serta bebas dari tarik menarik kepentingan politik. Netralitas KORPRI dalam Pemilu adalah sebuah amanat yang harus ditegakkan.