humas kp online news

Sekitar 100 Ribu KK Akan Peroleh Kompor dan Tabung LPG

Dalam konversi minyak tanah bersubsidi ke Liquefied Petroleum Gas LPG 3 kilogram, Kulon Progo mendapat alokasi sekitar 100 ribu unit kompor dan tabung LPG ukuran 3 kg secara gratis. Jumlah itu masih bisa berubah, tergantung pada pencacahan yang akan dilakukan oleh konsultan dengan cara door to door. Penerima adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang memenuhi persyaratan serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Demikian dikatakan Manajer Gas Domestik PT Pertamia Regional III Jawa Tengah Kusnendar pada sosialisasi konversi minyak bersubsidi ke LPG 3 kg, Rabu (24/9) di gedung Kaca kompleks kantor Pemkab. Sosialisasi diikuti oleh segenap pejabat dinas/instasi terkait, camat, kepala desa dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) se Kulon Progo. Hadir pada kesempatan itu Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Muspida dan Sekretaris Komisi II DPRD Drs Rusman Susandi. Selain Kusnendar, dalam acara yang dipandu oleh Kepala Disperindagkoptam Drs H Darto MM itu juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Arie Yoewano S.

Pencacahan, tambah Kusnendar, akan dilakukan mulai awal bulan Oktober mendatang. Sedang pembagian akan dilakukan setelah pencacahan yang direncanakan akan dimulai pertengahan bulan Oktober, dan akan berlangsung 2 tahap. Setiap tahap masing-masing dilakukan di 6 wilayah kecamatan.

Menurut Kusnendar, untuk sementara target penerima se Kulon Progo sebanyak 100 ribu KK dari jumlah 103.434 KK yang ada. Secara rinci disebutkan, jumlah KK dan calon penerima di 12 kecamatan. Untuk tahap pertama meliputi Kecamatan Kalibawang sebanyak 7.160 KK dengan target penerima 7.088 KK, Samigaluh jumlah 9.623 KK target 9.526 KK, Girimulyo jumlah 6.604 KK target 6.538 KK, Nanggulan jumah 6.546 KK target 6.480 KK, Sentolo jumlah 10.597 KK target 10.491 KK dan Pengasih jumlah 9.977 KK dengan target 9.877 KK.

Sedang tahap kedua, katanya, Kecamatan Galur jumlah 7.836 KK target 7.403 KK, Kokap jumlah 8.576 KK target 8.101 KK, Lendah jumlah 9.831 KK target 9.287 KK, Panjatan jumlah 8.503 KK target 8.033 KK, Temon jumlah 7.550 KK target 7.133 KK dan Wates jumlah 10.630 KK target 10.043 KK. “Ini target sementara, nanti bisa bertambah atau berkurang tergantung hasil pencacahan yang akan digunakan sebagai dasar penetapan jumlah KK penerima. Jumlah itu akan ditambah calon penerima pelaku UKM yang juga akan disurvei dulu,” terang Kusnendar.

Lebih jauh Kusnendar menuturkan, persyaratan calon penerima didasarkan pada kondisi setiap KK. Yakni mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat dan bagi warga musiman harus ada surat keterangan dari ketua RT/RW, pengeluaran rata-rata perbulan maksimal Rp. 1,5 juta, tidak menpunyai kompor gas dan jika menerima bersedia untuk tidak menjualnya.

“Sedang untuk UKM, persyaratannya harus memiliki KTP, memiliki usaha yang aktivitas memasaknya menggunakan minyak tanah dan belum menggunakan kompor gas serta dibuktikan surat pernyataan berdagang yang diketahui pemerintah desa atau ketua RT/RW setempat,” imbuh Kusnendar.

Sementara dalam sambutannya H Toyo Santoso Dipo mengatakan, jaminan ketersediaan bahan bakar sangat didambakan masyarakat. Untuk menunjang ketersediaan tersebut harus melibatkan peran lintas sektoral dan penanganan secara multidisiplin.

“Demikian pula dalam konversi mnyak tanah ke gas LPG, perlu dukungan seluruh komponen masyarakat. Saya berharap sosialisasi terus dilakukan secara intensif sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menghemat bahan bakar minyak dan beralih untuk menggunakan gas LPG untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” ujar Toyo.