PENGUSAHA KOREA KE KULONPROGO
Bangun Pelabuhan Adalah Ide Yang Luar Biasa
Hasil kunjungan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo, beberapa minggu yang lalu untuk mencari investor di Korea Selatan mulai menampakkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan pengusaha negeri Ginseng ini yang akan berinvestasi ke Kulonprogo, dengan datang langsung untuk melihat lokasi.
Kedatangan dua pengusaha Korea masing-masing Mr.Jo Yeang Sub dan Capt Shin Hwang Ho, didampingi Deni Tumewa dan George Iwan Marantika, disambut Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, Sekda Drs.H.So’im,MM, Asiten Tata Praja Drs.H.Sutedjo, Asisten Pembangunan Ir.H.Agus Anggono, Asisten Administrasi Muqodas Rozie,SH, Ketua Bappeda Budi Wibowo,SH, Kadinas Kelautan Perikanan, Peternakan Drh.Sabar Widodo, Kadinas Perindag dan ESDM, Drs.Darto, Kadinas PU Ir.Moch Nadjib serta beberapa perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di rumah dinas Bupati, Jum’at malam (26/6).
Dalam pertemuan yang bersifat informal tersebut, Bupati merasa bangga dengan kedatangan pengusaha Korea yang datang langsung ke Kulonprogo untuk melihat dari dekat beberapa hal yang ingin diinvestasikan, setelah mendapatkan paparan saat kunjungan ke negaranya. Hal ini membuktikan bahwa kunjungan kerja ini bukan hanya berhenti samp;ai konsep saja.
Sementara itu, Capt Shin Hwang Ho yang sudah 30 tahun berkecimpung dalam dunia usaha kelautan ini, mengagumi ide yang luar biasa dari Kabupaten Kulonprogo, membangun pelabuhan di wilayah Selatan Jawa, padahal gelombangnya sangat tinggi, tetapi di dalamnya terdapat ikan yang sangat banyak. Sehingga ia yakin dengan berinventasi, nantinya Kulonprogo akan menjadi central perikanan, serta perkapalan nomor satu di Indonesia.
Sedangkan Mr.Jo Yeang Sub sangat yakin dengan investasi di Kulonprogo, karena kondisi wilayahnya yang sangat kaya raya, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Seperti diketahui bahwa dari hasil kunjungan Bupati dan rombongan ke Korea Selatan, beberapa pengusaha tertarik untuk melakukan investasi dalam bidang Perikanan dengan membangun industri Kapal dan jaring, Peternakan Ayam, Pabrik Semen, dan Ekspor Batu Andesit.
Menurut Kepala Bappeda, Budi Wibowo,SH, beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi lokasi Pabrik Semen di Sentolo seluas 50 ha, Industri Perahu Nelayan beberapa lokasi alternatif di dekat TPI Karangwuni, Dekat Kolam Kapal maupun Timur Kolam Kapal, Peternakan Ayam beberapa alternatif di Banyuroto Nanggulan seluas 50 ha, Sidomulyo Pengasih 30 ha, bekas Pabrik Jamur Merang Sentolo, dan desa Plumbon Temon, Batu Andesit di Sangon Kalirejo Kokap, sedangkan Pabrik Jala/Jaring di pintu masuk Pantai Glagah atau perbatasan dengan desa Palihan Temon.

BUPATI TUTUP TMMD IMBANGAN KE-82
Orientasi Kedepan Membantu Kesulitan Rakyat

Pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-82 semuanya bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat, serta sebagai upaya memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat. Walaupun pelaksanaannya selama ini belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, namun kegiatan ini perlu untuk terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, dengan terus dikembangkan yang orientasi adalah membantu mengatasi kesulitan rakyat sebagaimana tugas misi sosial TNI.
Demikian disampaikan Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo saat menjadi inspektur upacara (Irup) pada penutupan TMMD Imbangan ke-82 di Lapangan Desa Triharjo Kecamatan Wates, Senin (22/6). Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilakukan acara penandatanganan serah terima kegiatan dari Komandan Kodim 0731 Kulonprogo Letkol Inf Haryadi,S.IP kepada Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo dan penyerahan kembali alat kerja. Selain Bupati dan Dandim 0731 Kulonprogo, upacara penutupan TMMD ini juga diikuti oleh Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono, Komandan Sat Radar 215/Congot Mayor Lek H Edwin Wakak Megow, Wakapolres Kulonprogo Kompol Tedy S Syarif, jajaran Muspida serta Camat Wates Drs.Anang Suharso, Muspika Wates, dan Kepala Desa Triharjo Wadiyo.
Dengan telah selesainya TMMD disampaikan terima kasih kepada KODIM 0731,segenap masyarakat yang telah menyukseskan program-program kegiatan TMMD. “Saya berharap kepada segenap masyarakat yang telah mendapatkan program ini, baik yang berupa fisik maupun non fisik, agar senantiasa dirawat secara baik, karena semuanya itu merupakan program yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas,” pinta Toyo.
Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini sangat membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan, meningkatkan kesejahteraan, memantapkan wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dandim 0731/Kulonprogo Letkol Inf. Haryadi, S.IP selaku Dansatgas menjelaskan hasil pelaksanaan TMMD Imbangan ke-82, meliputi sasaran proyek fisik berupa pengaspalan jalan 1.200 x 3 m, pembuatan talud /bangket 0,3 x 1,3 x 500 m, pembuatan Gardu Ronda 2 x 3 m 1 unit, dan pembuatan Tempat wudlu 3 x 4 m 1 unit. Sedangkan sasaran non fisik memberikan bimbingan, penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang pembinaan mental, kamtibmas dan pekat, penyuluhan wawasan kebangsaan, pertanian, kesehatan dan kegiatan khusus/hiburan.

PENGUSAHA KOREA AKAN BANGUN INDUSTRI KAPAL

Pengusaha Korea tertarik untuk berinvestasi dalam industri Kapal Nelayan dan peternakan di Kabupaten Kulonprogo. Dalam waktu dekat para pengusaha negeri Ginseng tersebut akan datang ke Kulonprogo untuk melihat langsung kondisi lapangan untuk lokasi usaha yang sekaligus sebagai kunjungan balasan.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo di ruang kerjanya, Rabu (17/6). Bupati bersama rombongan selama sepekan sebelumnya, melakukan kunjungan kerja di Korea Selatan untuk bertemu dengan para pengusaha dalam mendukung Pelabuhan Ikan di Karangwuni.
Menurut Toyo, beberapa pengusaha tertarik untuk membangun industri kapal nelayan dengan bobot 30 – 100 grosston, industri peternakan terutama Ayam yang akan membangun mulai perteluran, penetasan, pembesaran hingga penggalengan untuk pasar ekspor yang sebagian kembali ke Korea.
“Pengusaha Korea tertarik membangun industri kapal, dan industri ternak ayam, mulai telur sampai penggalengan yang diekspor lagi ke Korea, karena biaya produksi masih lebih murah dibanding membangun di sana, di Korea sewa tanahnya mahal,” terangnya.
Selain itu, segera akan melakukan penelitian industri semen, bahkan apabila memungkinkan ekspor batu andesit. Di negeri ini batu-batu besar yang banyak dijumpai di perbukitan Menoreh dan sungai ini, digunakan untuk ornamen rumah dan halaman.
Keberhasilan Pemkab meyakinkan para pengusaha ini, karena sebelumnya telah ada pengusaha Korea yang melakukan investasi di Kulonprogo yakni PT Sunchang dengan memproduksi rambut palsu/Wig.

UKDW KERJASAMA DENGAN PEMKAB

Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Naskah kerjasama tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Pemkab oleh Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dan pihak UKDW oleh Rektor PDT Dr.Budyanto,Th.D di Gedung Joglo Bupati, Rabu (17/6).
Turut menyaksikan dari jajaran Pemkab, Kadinas Pendidikan Muh.Mastur,BA, Kabag Pembangunan Setda Nugroho,SE serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan dari UKDW Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) , Farsijana Adeney Risakotta,MSc,PhD Sekretaris LPPM Prihadi Benny W.
Naskah kerjasama yang berlaku 5 tahun tersebut menyebutkan Pemkab Kulonprogo dan UKDW Yogyakarta sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan potensi yang ada di Kabupaten Kulonprogo.
Rektor UKDW, Budyanto mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan pemkab Kulonprogo merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana sebelumnya hampir beberapa tahun silam sampai sekarang para mahasiswa telah melakukan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kecamatan Kalibawang. Adanya kerjasama ini merupakan langkah awal untuk dapat lebih luas lagi usaha yang akan dilakukan dalam membantu Kulonprogo yang menguntungkan kedua belah pihak.
Sementara Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, berharap agar kerjasama yang dilakukan tidak terbatas secara regional namun lebih spesifik. Dalam kesempatan tersebut Bupati menawarkan adanya program desa binaan, yang sekaligus dapat sebagai promosi gratis bagi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
“Kalau bisa kerjasama dalam bidang tertentu, berani ndak misalnya mengambil satu desa menjadi Desa Binaan UKDW, kan sekaligus dapat menjadi promosi gratis dengan memasang papan nama, namun harus juga mau menanggung berhasil tidaknya program di desa tersebut, kalau berhasil kan merupakan prestasi bagi sekolah,” pinta Toyo.
Harapan tersebut seiring dengan telah dilakukannya kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada yang akan membangun Desa Mandiri Energi dengan memanfaatkan teknologi mikro hydro yang juga berada di wilayah perbukitan menoreh.

Tingkat Penderita Gangguan Jiwa Capai 140 Permil

Tingkat penderita gangguan jiwa di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan Sensus Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995 mencapai 140 permil. Kondisi ini merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat dan pemerintah karena akan sangat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas masyarakat.
Demikian dikatakan Direktur RS Grhasia dr Rohana Dwi Astuti dalam pencanangan Desa Banaran, Kecamatan Galur sebagai Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ), Kamis (10/6) di balai desa setempat. Pencanangan tersebut Wabup Drs H Mulyono, Camat Galur Jumanto SH, Kepala SKPD terkait, Wakil Ketua TP PKK Hj Tutik Mulyono serta tokoh masyarakat.
Penurunan produktivitas pada penderita gangguan jiwa, tambah Rochana, dapat diminimasilir apabila mendapat perawatan yang baik oleh anggota keluarga yang lain. Sehingga penderita tidak perlu dirawat di rumah sakit, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti anggota masyarakat yang tidak terkena gangguan jiwa.
“Langkah yang diperlukan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu merawat penderita jiwa tanpa harus kehilangan produktivitasnya. Selain merawat juga harus mmpu mencegah terjadinya gangguan jiwa baru dari masyarakat yang beresiko dengan penanganan yang tepat,” tandasnya.
Mengenai penetapan Desa Banaran sebagai DSSJ, Rochana menyatakan, karena desa tersebut memiliki jumlah penderita gangguan jiwa yang cukup tinggi. Dicontohkan, untuk Peduuhan Kenteng dengan jumlah penduduk 200 jiwa terdapat 7 penderita gangguan jiwa berat (psikotik) dan 52 penderita gangguan jiwa ringan (neurotis).
“Untuk pelaksanaannya kami telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pelatihan bagi petugas Puskesmas dan kader kesehatan. Diharapkan masyarakat akan bertambah wawasan, kepedulian dan kemampuannya dalam menangani gangguan jiwa di desa setempat,” harap Rochana.
Sementara Mulyono mengharapkan agar masyarakat meningkatkan kesadarannya dalam turut menangani kasus penderita jiwa secara mandiri. Terutama bagi penderita di lingkungan keluarga. Karena biasanya keluarga merasa malu bila ada anggotanya yang terkena gangguan jiwa, sehingga segan untuk berobat.
“Bila masing-masing keluarga tahu dan sadar perlunya pengobatan, maka rasa malu itu akan hilang. Sehingga penderita akan mendapat pengobatan yang diperlukan dan kemudian sembuh,” tuturnya.

Menkes Dukung Pelayanan Antar Jemput

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI) dr. Siti Fadilah Sapari mendukung upaya pelayanan Rumah Sakit dengan sistem antar jemput. Karena dengan pelayanan tersebut akan semakin memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat. Dengan sistem pelayanan tersebut pasien yang terkendala permasalahan transportasi akan semakin mudah ke tempat pengobatan. Ke depan sistem pelayanan antar jemput dari rumah sakit akan memudahkan pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Menkes Sabtu (13/6), dalam acara peresmian Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Aisyiyah di Krajan, Pleret, Panjatan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Prof Dr. Chamamah Suratno, Wakil Bupati Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, para pejabat dari SKPD terkait dan segenap pengurus dan anggota Aisyiyah Kulon Progo. Peningkatan pelayanan kesehatan guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan program ini hendaknya juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. ”Karena kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk hidup sehat merupakan elemen yang sangat penting dari usaha menciptakan kehidupan yang sehat,” katanya. Selanjutnya, Menkes mengharapkan pembangunan BPRB bisa menopang terwujudnya upaya untuk terus menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan. Meskipun Kabupaten Kulon Progo memiliki angka yang sudah lebih baik dibandingkan dengan data untuk tingkat nasional. Misalnya, untuk angka kamatian ibu melahirkan, di Kulon Progo hanya 72 per 100.000 kelahiran sedangkan untuk angka nasional mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Angka kematian bayi untuk Kulon Progo adalah 12 per 1.000 kelahiran dan angka secara nasional adalah 72 per 1.000 kelahiran. Di sisi lain, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Depkes telah meluncurkan beberapa program kesehatan untuk masyarakat. Diantaranya, Program Desa Siaga, Poskestren, Mushola sehat, Program perencanaan persalinan dan program yang lain. Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga telah meluncurkan program Jamkesmas. ”Bagi masyarakat Kulon Progo yang tidak mampu namun tidak masuk dan tidak memiliki kartu Jamkesmas silakan ditanyakan. Karena kami harapkan semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara baik,” lanjutnya. BPRB dibangun di atas tanah hibah seluas 13.200 m2 dan menghabiskan biaya sebesar Rp 772 juta. Termasuk dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 250 juta yang terdiri dari, Rp 220 juta untuk bangunan fisik dan Rp 30 juta untuk peralatan kesehatan. Sementara itu, Wabup Drs. H. Mulyono mengharapkan agar BPRB bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya pelayanan kesehatan secara baik adalah hak dari masyarakat dan masyarakat diharapkan mampu untuk menyambut kehadiran BPRB dengan ikut menjaga dan melestarikan. Disamping itu, prilaku untuk hidup sehat dari masyarakat juga diperlukan. Karena peningkatan derajat kesehatan masyarakat hanya akan tercipta bila didukung oleh perilaku hidup yang sehat dari masyarakat. ”Untuk itu, kesadaran untuk hidup dan berperilaku sehat dari masyarakat menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik.” katanya.

Pembangunan Boleh ’Saling Salip’ Tidak Boleh ’Saling Iri’

Dalam membangun daerah pedesaan, desa-desa boleh berkompetisi dengan sehat. Artinya, desa-desa boleh saling salip dalam pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa dalam menangkap peluang dan berimprovisasi. Namun kompetisi tersebut tidak boleh menimbulkan rasa saling iri antara desa satu dengan desa yang lain. Karena antar desa memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam pembangunan yang berbeda-beda. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah selalu mengacu serta bertumpu pada partisipasi masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono Rabu (10/6), dalam acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Pengasih. BBGRM dilaksanakan secara maraton kedesa-desa di Kecamatan Pengasih, menyaksikan berbagai pembangunan dan kegiatan yang didalamnya melibatkan masyarakat. Acara tersebut diikuti oleh Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, Kepala BPMP2KB Drs. Krissutanto, Direktur RSUD Wates dr. Bambang Haryatno, Camat Pengasih Dra. Hermintarti,MM, beberapa pejabat dari SKPD terkait dan staf pemkab yang lain.

Menciptakan kompetisi yang sehat dalam membangun daerah akan memberikan semangat untuk terus menciptakan kemajuan-kemajuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kompetisi yang sehat yang mengedepankan partisipasi masyarakat juga akan merangsang terbentuknya masyarakat yang semakin inovatif, maju dan berfikir cerdas. ”Karena saat ini banyak sekali program pemerintah baik dari pusat maupun daerah berupa bantuan stimulan, penguatan modal, hibah dan bantuan yang lain telah digulirkan. Semua program tersebut bertumpu pada partisipasi dari masyarakat,” katanya.

Untuk itu, masyarakat hendaknya aktif dan terbuka dalam menyikapi agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap usulan dari masyarakat akan diakomodir dan disinkronkan dengan program dan kebijakan pemerintah. Tidak perlu ada sesuatu permasalahan yang ditutupi yang nanti akan berujung pada keterlambatan penanganan permasalahan tersebut. Misalnya, data lansia terlantar, balita terlantar, kaum difabel terlantar maupun permasalahan lainnya. Karena setiap permasalan yang ada di masyarakat memang harus diketahui dulu, dipelajari baru ditentukan jalan keluar yang harus ditempuh, lanjut wabup.

Di sisi lain, wabup juga menegaskan pentingnya bergotong royong untuk mewujudkan upaya pembangunan di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat luas, sebuah pekerjaan akan semakin terasa ringan dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, kegiatan dapat dimonitor dengan lebih baik Karena pada prinsipnya dana pembangunan masyarakat harus selalu dimonitor agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang bisa mengakibatkan sebuah kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan target dan keinginan dari masyarakat.

Sementara itu, Camat Pengasih Dra. Hermintarti,MM mengungkapkan bahwa dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pada tahun 2008 untuk Kecamatan Pengasih cukup banyak yaitu, mencapai Rp 10,67 milyar. Dana pembangunan desa tersebut dibagi untuk 7 desa dan berasal dari berbagai sumber seperti, APBN, APBD I dan II, PNPM, P2KP, APBDes maupun dana swadaya dari masyarakat.

Bergulirnya dana pembangunan untuk desa bisa merangsang swadaya dari masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 3,3 milyar. Banyaknya dana yang bergulir juga berimbang dengan besarnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ”Saat ini salah satu desa di Kecamatan Pengasih yaitu, Desa Sidomulyo terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 telah melunasi kewajiban pembayaran PBB,” katanya.

Pembangunan juga menggandeng pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kerjasama dengan pemerintah. Seperti kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memberi bantuan kepada Lansia terlantar yang jumlahnya mencapai 415 orang. Lansia terlantar jumlahnya memang cukup banyak dan tersebar di semua desa di Kecamatan Pengasih, lanjut wanita berkacamata ini.

DESA SUKORENO DINILAI TIM LOMBA DESA PROPINSI

Tim Penilai Lomba Desa Tingkat DIY dipimpin Kepala Biro Hukum Propinsi DIY Endar Susilowati,SH dan beberapa perwakilan dari wakil instansi terkait, Sabtu (6/6) melakukan evaluasi di Desa Sukoreno Sentolo. Desa itu mewakili Kabupaten Kulon Progo ke tingkat Propinsi. Tim di Sukoreno disambut Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Mulyono bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Beberapa keberhasilan pembangunan yang menonjol di Desa Sukoreno menurut Kepala Desa Sukoreno Sarinem Sastroatmodjo, yakni sentra industry agel yang sudah terkenal sejak lama. Dalam perkembangannya, kerajinan tidak hanya dari Agel tetapi bermacam-macam sesuai permintaan pasar. Bahkan yang dahulu hanya limbah berkat tangan-tangan trampil akhirnya mendatangkan rezeki yang berlimpah. Sehingga hampir di tempat-tempat wisata di Indonesia produk dari desa ini mudah didapatkan. Karena sudah pula bersaing di pasar dalam negeri bahkan manca negara. Dalam menghadapi permasalahan kekurangan modal usaha, yang dahulu dihadapi pengrajin, telah terbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa.

“Selain itu juga, di sektor peternakan yakni ternak Sapi yang di setiap rumah punya kandang dan membentuk kelompok , kebetulan desa Sukoreno ada suplayer pengadaan sapi bibit unggul dan pemasaran hasilnya,” jelas Sarinem yang menjabat Kades dua periode ini.

Meskipun jaman sudah maju, namun suasana kebersamaan berupa kegotongroyongan sesama warga masih melekat dalam membangun desa diantaranya membangun rumah warga, jalan pedukuhan, jalan desa, jalan tembus dan mengolah tanah.

Dalam kesempatan tersebut tim penilai awalnya di sambut di kantor desa yang sekaligus melihat- administrasi di lingkup kantor desa, kemudian melihat berbagai kegiatan warga di pedukuhan sampel dukuh Kalimenur.

PEMKAB KULON PROGO – FMIPA UI
Jalin Kerjasama Riset Bisnis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menjalin kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) Jakarta dalam pengembangan riset bisnis. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo dan Dekan FMIPA UI Dr Adi Basuki Riyadi MSc, Rabu (3/6) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab.
Hadir dalam acara itu Kepala Pusat Sinergi Riset Bisnis (PSRB) FMIPA UI Dr Erlin, Wabup Drs H Mulyono serta kepala SKPD terkait. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan riset dalam rangka pengembangan dan identifikasi potensi daerah.
Menurut Toyo, saat ini Kulon Progo sangat membutuhkan mitra untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena Pemkab bertekad untuk tidak sekedar mengikuti zaman, namun akan menyongsong zaman agar tidak terringgal dari daerah lain.
Tekad itu, kata Toyo, memerlukan kegiatan riset yang intensif di berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, yang memerlukan tenaga teknis yang pintar dan berpengalaman. “Kami melihat bahwa UI punya banyak tenaga ahli d bidang ini,” tandas Toyo.
Sementara, Adi Basuki Riyadi berharap agar kerjasama riset tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik. Namun yang lebih penting adalah untuk pembangunan SDM. “Kalau orientasinya hanya fisik tidak akan banyak manfaatnya. Karena hasilnya akan statis dan tidak berdampak pada perkembangan masyarakat Kulon Progo sebagai pendukung utama pembangunan daerah,” katanya.