PEMKAB KULON PROGO – FMIPA UI
Jalin Kerjasama Riset Bisnis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menjalin kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) Jakarta dalam pengembangan riset bisnis. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo dan Dekan FMIPA UI Dr Adi Basuki Riyadi MSc, Rabu (3/6) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab.
Hadir dalam acara itu Kepala Pusat Sinergi Riset Bisnis (PSRB) FMIPA UI Dr Erlin, Wabup Drs H Mulyono serta kepala SKPD terkait. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan riset dalam rangka pengembangan dan identifikasi potensi daerah.
Menurut Toyo, saat ini Kulon Progo sangat membutuhkan mitra untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena Pemkab bertekad untuk tidak sekedar mengikuti zaman, namun akan menyongsong zaman agar tidak terringgal dari daerah lain.
Tekad itu, kata Toyo, memerlukan kegiatan riset yang intensif di berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, yang memerlukan tenaga teknis yang pintar dan berpengalaman. “Kami melihat bahwa UI punya banyak tenaga ahli d bidang ini,” tandas Toyo.
Sementara, Adi Basuki Riyadi berharap agar kerjasama riset tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik. Namun yang lebih penting adalah untuk pembangunan SDM. “Kalau orientasinya hanya fisik tidak akan banyak manfaatnya. Karena hasilnya akan statis dan tidak berdampak pada perkembangan masyarakat Kulon Progo sebagai pendukung utama pembangunan daerah,” katanya.

ASPEK KEGOTONG-ROYONGAN PATUT DILESTARIKAN

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era reformasi dan otonomi daerah dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan yang kuat untuk maju yang didukung kesungguhan, ketekunan, keuletan, dan kesabaran dari seluruh pelaku pembangunan.

Hal itu diungkapkan Bupati pada acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Kulon Progo, Kamis (28/5) di balai desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang. Pencanangan dilakukan dengan pemukulan kentongan oleh Bupati. Hadir pada acara tersebut jajaran Muspida, segenap pejabat pemkab, kepala desa se Kecamatana Kalibawang dan tokoh masyarakat setempat.

Pembangunan masyarakat desa sebagai basis pembangunan daerah dan pembangunan nasional, tambah Toyo, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemda, agar kesenjangan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tidak semakin melebar yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada disintegrasi sosial bahkan disintegrasi bangsa. “Kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotong-royongan dan keswadayaan patut didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan, agar menjadi potensi efektif dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa,”tandasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sejalan dengan tema BBGRM “Dengan Semangat Gotong Royong Kita Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Anak Menuju Indonesia Mandiri”, diharapkan warga masyarakat dapat mulai memanfaatkan teknologi tepat guna/teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan semakin mengefisienkan penggunaan sumber daya alam dalam mengurangi ketergantungan pada peralatan-peralatan pabrikan. Dengan berkurangnya ketergantungan tersebut maka masyarakat akan semakin menunjukkan tingkat kemandiriannya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana, Drs.Krissutanto, BBGRM tahun 2009 dilaksanakan secara serentak di setiap desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti TP PKK, Karang taruna, RT/RW dan LPMD.

Dikatakan, sasaran kegiatan meliputi bidang kemasyarakatan, ekonomi, social budaya dan lingkungan.”Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, Bupati dan kepala SKPD akan melakukan kunjungan kerja di setiap kecamatan,”imbuhnya.

Sementara itu Camat Kalibawang Drs.Suwarna mengatakan dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik di masyarakat, program pemkab stimulant semen agar dilanjutkan. Pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik di masing-masing desa seKecamatan Kalibawang yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDES dan PNPM mampu menghasilkan swadaya masyarakat sebesar Rp.644.607.153,- , sedangkan bantuan semen 7.543 Zak swadaya masyarakat Rp.301.188.200,-.

Usai acara pencanangan, Bupati dan rombongan melakukan peresmian, pemberian bantuan dan peninjauan lapangan diantaranya, peresmian Gedung LKM Binangun , Mushola dan Pagar Kompleks Desa Banjaroya, Jalan aspal, Gapura Makam Giling, dan PAUD. Penanaman bibit Durian Menoreh, mencoba pemanfaatan Biogas, dan mengunjungi industri tenun Santa Maria Boro di kompleks Panti Asuhan.

Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 Digelorakan

Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 yang akan digelar pada tanggal 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. Peristiwa itu memiliki arti tersendiri bagi segenap pengurus muhammadiyah khususnya, karena bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Muhammadiyah. Mengingat begitu akbar peristiwa tersebut, saat ini rencana penyelenggaraan mukhtamar dan peringatan 100 tahun muhammadiyah telah mulai digelorakan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan agar pada pelaksanaanya nanti bisa berjalan dengan baik sekaligus membawa nama baik untuk Provinsi DIY. Demikian dikatakan Ketua Panitia Mukhtamar Drs. Hery Zudianto Sabtu (23/5), saat beraudensi dengan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo di Gedung Joglo komplek pemkab. Pada kesempatan itu, Drs. Hery Zudianto hadir bersama beberapa Panitia dan Pengurus Muhammadiyah Provinsi DIY dan diterima oleh Bupati bersama dengan beberapa pejabat pemkab seperti, Sekda Kulon Progo Drs. So’im, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, beberapa pengurus muhammadiyah dan undangan yang lainnya. Mukhtamar dan Peringatan 100 Tahun Muhammadiyah merupakan peristiwa bersejarah. Kerena 100 tahun lalu muhammadiyah ada dan dibentuk di Yogyakarta. Peristiwa itu akan diperingati lagi setelah 100 tahun eksis dan dilaksanakan juga di Kota Yogyakarta. “Sehingga momen tersebut adalah sebuah momen yang bersejarah dan kami berharap bisa menjadi gema yang semarak dan memberikan arti yang baik bagi muhammadiyah dan Provinsi Yogyakarta,” kata Hery Zudianto. Selanjutnya, audensi tersebut menjadi langkah awal untuk mengajak seluruh Kabupaten yang ada di Yogyakarta untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Mukhtamar dan Peringatan 100 tahun Muhammadiyah. Karena peserta mukhtamar akan datang dari seluruh Indonesia, bahkan ada undangan dari luar negeri. Kalau jumlah peserta mungkin hanya sekitar 5000 orang namun penggembiranya bisa dua kali lipat. Untuk itu, pelaksanaannya tidak mungkin hanya terpusat di kota namun akan kita bagi di 4 Kabupaten yang lain, lanjutnya. Diharapkan, Kabupaten Kulon Progo mampu dan siap untuk menjadi salah satu tempat digelarnya mukhtamar. Karena selain pelaksanaan, mukhtamar akan didukung dengan penyelenggaraan berbagai even pendukung seperti, sosialisasi potensi daerah, budaya dan bazar. Sehingga diharapkan yang datang bisa lebih menikmati apa yang disajikan dan yang menerima mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Bupati Kulon Progo menerima rencana tersebut dan mengungkapkan bahwa Kulon Progo siap menjadi salah satu tempat berlangsungnya. Karena turut andil dalam Peringatan 100 Tahun Muhammadiyah merupakan sebuah kehormatan dan Kulon Progo ingin menjadi salah satu bagian sejarah tersebut. “Kabupaten Kulon Progo siap mendukung kelancaran acara dan menjadi bagian dari sejarah,” katanya. Selanjutnya, Bupati mendukung langkah-langkah untuk menggelorakan dan mempersiapkan diri dalam menyambut mukhtamar. Karena dengan persiapan yang semakin matang tentunya akan menghasilkan output yang baik. Diharapkan, Mukhtamar dan peringatan 100 Tahun Muhammadiyah bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dokter Merasa Tak Nyaman dengan Tuduhan Mal Praktik

Para dokter di Kulon Progo merasa tak nyaman dengan sering adanya tuduhan telah terjadi mal praktik atas kematian pasien saat dilakukan pengobatan. Karena sebenarnya pada semua pasien para dokter telah melakukan pengobatan dengan berdasar pada etika dan profesi kedokteran yang ada. Kalaupun kemudian terjadi kematian, itu lebih disebabkan karena kondisi pasien yang memang sudah tak tertolong.
Demikian dikatakan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kulon Progo dr Moerlani M Dahlan SpPD saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Drs H Mulyono, Rabu (20/5) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab. Dalam kesempatan itu Moerlani didampingi segenap Pengurus IDI Kulon Progo, sedang Wabup didampingi Assek I Drs H Sutedjo Wiharso dan kepala SKPD terkait. Audiensi dilakukan dalam rangka persiapan HUT IDI dan Hari Bhakti Dokter ke-101.
Kalau hal seperti itu terjadi, tambah Moerlani, keluarga pasien langsung menuduh telah terjadi mal praktik, tanpa minta penjelasan rinci terlebih dulu. Tuduhan itu kemudian beredar di tengah masyarakat dan menjadi isu yang memojokkan rumah sakit yang bersangkutan.
Oleh karenanya, mantan Direktur RSUD Wates itu berharap agar Pemkab Kulon Progo punya kebijakan tertentu untuk mengantisipasi terjadinya tuduhan seperti itu. Antara lain, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap proses pelayanan kesehatan. Sehingga bila ada kasus kematian saat dilakukan pengobatan, masyarakat tidak serta merta mengindikasikannya sebagai mal praktik.
“Sebenarnya, kami sudah memiliki lembaga advokasi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Beberapa dokter juga sudah menempuh pendidikan di bidang hukum kedokteran. Namun kalau sudah berhadapan dengan opini masyarakat, kami sering kesulitan untuk memberikan penjelasan tentang hal yang sebenanrnya terjadi,” keluhnya.
Menyinggung tentang Hari Bhakti Dokter ke-101, Moerlani menyatakan, pihaknya akan melaksanakan kegiatan berupa senam massal dan pengobatan gratis di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang. Kegiatan itu akan didukung oleh seluruh anggota IDI Kulon Progo serta melibatkan masyarakat Banjararum dan sekitarnya.
Menanggapi keluhan Moerlani, Wabup mengatakan, saat ini masyarakat memang perlu pendewasaan dalam banyak hal, termasuk pemahaman tentang mal praktik. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa dilakukan secara terpisah dari bidang yang lain.
“Pendidikan harus dilakukan pada semua aspek kehidupan. Kalau tingkat pendidikannya sudah tinggi otomatis pemahaman dan kedewasaan masyarakat terhadap semua hal akan meningkat. Termasuk pemahamannya terhadap sistem dan pelayanan kesehatan,” tutur Mulyono.

Mewujudkan Kemandirian Dengan Semangat Harkitnas

Menghadapi ketatnya persaingan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diperlukan sebuah kemandirian untuk bisa terus bersaing. Dengan bekal kemandirian yang didasari dengan semangat dan etos kerja yang baik kita akan mampu terus bersaing dan berkompetisi dengan perkembangan zaman. Semangat tersebut bisa dijaga dan dipupuk melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Karena dengan semangat tersebut, bangsa kita telah menancapkan sebuah tonggak sejarah perjuangan bangsa untuk meraih kemajuan-kemajuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Rabu (20/5), di Halaman Pemkab Kulon Progo. Upacara tersebut diikuti oleh Muspida, Pejabat-pejabat SKPD, karyawan pemkab dan undangan yang lainnya. ”Kita dituntut untuk bisa mewujudkan semangat tersebut kedalam realitas kehidupan. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, unggul dan sejahtera,” katanya. Untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, ada tiga komponen penting yang harus ada dan diwujudkan. Ketiga komponen tersebut adalah, kemandirian bangsa, meciptakan daya saing dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga komponen tersebut akan membentuk sebuah bangsa yang maju, unggul dan sejahtera, lanjutnya. Disisi lain, wabup menambahkan pentingnya kerjasama untuk meraih sebuah cita-cita pembangunan. Karena dengan kerjasama, semangat persatuan dan kesatuan, Harkitnas yang telah lebih dari 100 tahun akan memiliki arti lebih dalam membentuk sebuah bangsa yang kuat dan maju.

WABUP SERAHKAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono, Selasa (19/5) menyerahkan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Gedung Kaca Pemkab. Bantuan senilai Rp.192.650.000,- dari Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 tersebut disalurkan kepada 101 Tempat Ibadah sejumlah Rp.90.500.000,- , 15 Pondok Pesantren senilai Rp.50.500.000,- , 22 Kegiatan Keagamaan Rp.10.400.000,-, LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Rp.25 juta, Pembinaan Kafilah STQ/MTQ Rp.3.750.000,- Tak’mir Masjid Jami’Wates Rp.10 juta dan Koordinator Urusan Haji (KORUHA) Rp.2,5 juta.

Wabup Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pemberian bantuan ini merupakan salah satu komitmen dan kepedulian Pemkab dalam upaya memotivasi tumbuhkembangnya kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, sebagai perwujudan dari rasa kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

”Kiranya bantuan ini jangan dinilai dari besarnya nominal, namun hendaknya dilihat dari sisi kemanfaatannya dan kebersamaan. Oleh karenanya saya juga mengharapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,”pinta Mulyono

.

Ditambahkan berkembangnya pembinaan bidang keagamaan yang secara terus menerus akan mempunyai dampak positif dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga moralitas bangsa semakin kokoh, hal ini merupakan salah satu wujud nyata menuju pembangunan manusia seutuhnya.

PKK Menjadi Elemen Penting Pembangunan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah. Karena PKK mempunyai peranan yang vital dalam mendidik generasi penerus terutama dalam lingkup keluarga. Padahal, generasi penerus merupakan masa depan yang menentukan terhadap kemajuan maupun kemunduran pembangunan bangsa. Sehingga PKK diharapkan mampu menjadi elemen yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk meraih dan mewujudkan pembangunan seperti yang telah direncanakan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (16/5), pada acara pelantikan Pengurus PKK Kabupaten Kulon Progo Periode 2008-2013 di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi DIY Ny. Tri Harjun Ismaji, Ketua TP-PKK Kulon Progo Ny. Wiwik Ernawati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan KB Drs. Krissutanto, Kepala SKPD serta pengurus PKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sebagai salah satu elemen penting, peran PKK menjadi berat dan penuh tantangan.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Yaitu, kerjasama dan koordinasi antar pengurus, koordinasi dengan pemerintah maupun berkoordinasi dengan masyarakat. “Dengan kerjasama dan saling berkoordinasi sebuah pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan akan mendapatkan output yang baik pula,” katanya.
Para pengurus PKK Periode 2008-2013 yang dilantik, secara berurutan adalah Wakil Ketua I, II dan III, Ny. Tutik Ristina Mulyono, Ny. Suciati Kasdiyono dan Ny. Sri Sapta Rudatin Soim, Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II, Dra. Retno Hestriyani, Suparyanto, SKM, Siti Rohdiyati Agus Subagyo, Bendahara dan Wakil Bendahara, Ny. Budi Rahayu dan Ny. Win Sarjana. Pengurus dilengkapi dengan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi bidang-bidang tertentu yang juga turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Sedangkan untuk Ketua, telah dilantik beberapa waktu yang lalu oleh Ketua PKK Provinsi DIY.
Selanjutnya, untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepada PKK diperlukan sebuah keberanian selain kerjasama dan koordinasi. Karena dengan bekal keberanian Kepengurusan akan mampu untuk melakukan usaha-usaha serta menciptakan terobosan-terobosan dalam menjalankan fungsi dan peran PKK. Kebanyakan pengurus PKK yang didominasi kaum perempuan, masih kurang berani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, lanjutnya.
Di sisi lain, Bupati mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dengan kepengurusan yang baru, PKK diharapkan mampu mendapatkan semangat kerja yang baru. Semangat yang bisa menjadi pemacu dalam mewujudkan peran dan fungsi PKK dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Penderita AIDs di Kulon Progo 23 Orang

Sejak ditemukan pada tahun 2002, jumlah penderita penyakit AIDs di Kulon Progo secara komulatif mencapai 23 orang. Jumlah terbesar terjadi pada tahun 2008, yakni sebanyak 8 orang. Sedang pada tahun 2009 sampai bulan April terdeteksi sebanyak 5 orang.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan dr Lestaryono MKes saat menjadi narasumber dalam acara Screening dan Tatalaksana Penanganan Awal HIV dan AIDs di Kulon Progo, Kamis (14/5) di lantai II gedung Binangun I kompleks kantor pemkab. Sosialiasi yang dibua oleh Wabup Drs H Mulyono itu diikuti oleh petugas dari Puskesmas dan tokoh masyarakat. Selain Lestaryono, narasumber lain adalah dr Yunri Wijayanti Subronto SpPD PhD dari Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.
Jumlah itu, tambah Lestaryono, jauh lebih kecil dari prediksi Komisi Penanggulangan AIDs Naional (PKAN) yang mencapai 326 penderita per tahun. Hal itu terjadi karena adanya penanganan yang cukup intensif serta munculnya kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya penularan penyakit mematikan tersebut.
Dikatakannya, sekitar 67 persen penyebab terjangkitnya penderita karena berhubungan seks dengan Penjaja Seks Komersial (PSK). “Dari pengkajian yang kami lakukan, kecil jumlah orang Kulon Progo yang merupakan pelanggan PSK. Namun demikian, jumlahnya sangat kecil,” tandasnya.
Sedang menurut Yunri, berjangkitnya penyakit AIDs sebagian besar terjadi di daerah miskin. Seperti yang terjadi di Nepal dan Thailand, jumlah penderita AIDs yang besar ditemukan di kawasan desa yang miskin.
“Hal itu terjadi, antara lain, karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga kesadaran untuk mengantisipasi penyakit ini juga rendah. Mereka kurang peduli dengan resiko yang ditanggung bila terkena AIDs,” ujarnya.
Sementara Mulyono mengharapkan agar penanggulanan HIV dan AIDs dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah. Pelaksanaannya bukan hanya berbentuk program, namun juga pengetahuan dan ketrampilan para petugas medis.
Kemampuan yang diperlukan, tutur Mulyono, adalah identifikasi awal gejala penyakit yang ditimbulkan vrus HIV sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tepat. “Kemampuan seperti itu harus benar-benar dikuaai oleh petugas medis agar penderita AIDs bisa tertangani secara cepat dan efektif,” imbuh Wabup.

TPA SAMPAH RINGIN ARDI PINDAH BANYUROTO
Dikelola Modern, Siap Menampung Sleman dan Kota

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo menyambut baik rencana Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) Jakarta yang ingin membantu mengatasi pengelolaan sampah di Kulonprogo dengan pengelolaan secara terpadu modern. Dengan cara ini sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), tidak akan menumpuk yang menimbulkan bau, namun langsung dipisahkan kemudian diproses menjadi kompos dan briket.
Hal tersebut dikatakan Bupati ketika menyaksikan presentasi, Agus Widianto dari YBUL di Gedung Joglo Pemkab, Senin (11/5). Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi Kepala Kantor Penanaman Modal Ir.Subagyo, Kadinas Pekerjaan Umum Ir.H.Moch Nadjib,MT, Kadinas Perindag, ESDM Drs.H.Darto,MM.
Bupati mengatakan isu dunia tentang pemanasan global salah satu factornya dari sampah yang berupa gas metan, usaha mengelola sampah dengan ramah lingkungan akan mengurangi dan membantu dalam program mengurangi efek pemanasan global. Selain usaha pengelolaan sampah nantinya, sebenaranya kepedulian Kulonprogo terhadap lingkungan telah dilakukan dengan adanya energi biogas untuk merealisasikan Desa Mandiri Energi. Yang saat ini telah terdapat 238 biogas dan pada akhir tahun mencapai 400 biogas se-Kulonprogo.
Sementara Agus Widianto mengatakan bahwa YBUL, yayasan yang bergerak dalam pengembangan energi baru dan terbarukan hanya sebagai mitra pemerintah dengan investor. Dalam hal ini pemerintah menyediakan lahan yang cukup, perijinan, aspek-aspek hukum dan suplai sampah secara kontinyu, sedangkan mesin-mesin nantinya dari investor.
Ketertarikan YBUL, ini adalah adanya rencana pemkab Kulonprogo yang tahun ini akan segera memindahkan TPA sampah dari yang ada sekarang di Ringin Ardi Karangsari Pengasih karena sudah tidak mampu menampung, ke lokasi baru di Banyuroto Kecamatan Nanggulan. Di lokasi baru seluas 2,5 ha ini telah dibangun jalan dan bangunan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan TPA Banyuroto apabila dikelola secara terpadu dan modern, tidak hanya menampung sampah dari kabupaten Kulonprogo, namun dari kabupaten Sleman, dan Kota Jogjakarta. Hal ini karena TPA Piyungan Bantul yang selama ini menampung sampah dari dua daerah tersebut hanya akan menampung hingga tahun 2012 saja, sedangkan kota Jogja tidak mempunyai lokasi untuk membuat TPA sendiri. Sehingga Kulonprogo akan menjadi alternative untuk memindahkan sampah dari kota dan Sleman tersebut.

Tim PNPM Tenggamun Kunker di Nanggulan

Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kabupaten Tenggamun, Provinsi Lampung, Senin (11/5) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Naggulan. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Drs M Sobir Thoyib M Hum oleh Camat Nanggulan Drs L Bowo Pristianto.
Menurut Sobir, kunker diamksudkan untuk mencari referensi dan masukan pelaksanaan PNPM MP di Kulon Progo. Sebab, katanya, di Kulon Progo PNPM MP (dulu PPK) telah dilaksanakan sejak tahun 1999 yang lalu, sehingga telah banyak program-program yang berhasil diselesaikan. Termasuk banyak pengalaman dalam menangani berbagai permasalahan yang ada.
“Di Tenggamun PNPM MP baru dilakukan sejak 3 tahun lalu. Sehingga kami perlu mencari referensi dan contoh agar program ini dapat terlaksana dengan baik di daerah kami. Apa yang kami pelajari di Kulon Progo nanti akan kami kembangkan di Tenggamun dengan beberapa penyesuaian, karena kondisi social masyarakatnya berbeda,” ungkap Sobir.