PKK Menjadi Elemen Penting Pembangunan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah. Karena PKK mempunyai peranan yang vital dalam mendidik generasi penerus terutama dalam lingkup keluarga. Padahal, generasi penerus merupakan masa depan yang menentukan terhadap kemajuan maupun kemunduran pembangunan bangsa. Sehingga PKK diharapkan mampu menjadi elemen yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk meraih dan mewujudkan pembangunan seperti yang telah direncanakan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (16/5), pada acara pelantikan Pengurus PKK Kabupaten Kulon Progo Periode 2008-2013 di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi DIY Ny. Tri Harjun Ismaji, Ketua TP-PKK Kulon Progo Ny. Wiwik Ernawati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan KB Drs. Krissutanto, Kepala SKPD serta pengurus PKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sebagai salah satu elemen penting, peran PKK menjadi berat dan penuh tantangan.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Yaitu, kerjasama dan koordinasi antar pengurus, koordinasi dengan pemerintah maupun berkoordinasi dengan masyarakat. “Dengan kerjasama dan saling berkoordinasi sebuah pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan akan mendapatkan output yang baik pula,” katanya.
Para pengurus PKK Periode 2008-2013 yang dilantik, secara berurutan adalah Wakil Ketua I, II dan III, Ny. Tutik Ristina Mulyono, Ny. Suciati Kasdiyono dan Ny. Sri Sapta Rudatin Soim, Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II, Dra. Retno Hestriyani, Suparyanto, SKM, Siti Rohdiyati Agus Subagyo, Bendahara dan Wakil Bendahara, Ny. Budi Rahayu dan Ny. Win Sarjana. Pengurus dilengkapi dengan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi bidang-bidang tertentu yang juga turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Sedangkan untuk Ketua, telah dilantik beberapa waktu yang lalu oleh Ketua PKK Provinsi DIY.
Selanjutnya, untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepada PKK diperlukan sebuah keberanian selain kerjasama dan koordinasi. Karena dengan bekal keberanian Kepengurusan akan mampu untuk melakukan usaha-usaha serta menciptakan terobosan-terobosan dalam menjalankan fungsi dan peran PKK. Kebanyakan pengurus PKK yang didominasi kaum perempuan, masih kurang berani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, lanjutnya.
Di sisi lain, Bupati mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dengan kepengurusan yang baru, PKK diharapkan mampu mendapatkan semangat kerja yang baru. Semangat yang bisa menjadi pemacu dalam mewujudkan peran dan fungsi PKK dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Penderita AIDs di Kulon Progo 23 Orang

Sejak ditemukan pada tahun 2002, jumlah penderita penyakit AIDs di Kulon Progo secara komulatif mencapai 23 orang. Jumlah terbesar terjadi pada tahun 2008, yakni sebanyak 8 orang. Sedang pada tahun 2009 sampai bulan April terdeteksi sebanyak 5 orang.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan dr Lestaryono MKes saat menjadi narasumber dalam acara Screening dan Tatalaksana Penanganan Awal HIV dan AIDs di Kulon Progo, Kamis (14/5) di lantai II gedung Binangun I kompleks kantor pemkab. Sosialiasi yang dibua oleh Wabup Drs H Mulyono itu diikuti oleh petugas dari Puskesmas dan tokoh masyarakat. Selain Lestaryono, narasumber lain adalah dr Yunri Wijayanti Subronto SpPD PhD dari Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.
Jumlah itu, tambah Lestaryono, jauh lebih kecil dari prediksi Komisi Penanggulangan AIDs Naional (PKAN) yang mencapai 326 penderita per tahun. Hal itu terjadi karena adanya penanganan yang cukup intensif serta munculnya kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya penularan penyakit mematikan tersebut.
Dikatakannya, sekitar 67 persen penyebab terjangkitnya penderita karena berhubungan seks dengan Penjaja Seks Komersial (PSK). “Dari pengkajian yang kami lakukan, kecil jumlah orang Kulon Progo yang merupakan pelanggan PSK. Namun demikian, jumlahnya sangat kecil,” tandasnya.
Sedang menurut Yunri, berjangkitnya penyakit AIDs sebagian besar terjadi di daerah miskin. Seperti yang terjadi di Nepal dan Thailand, jumlah penderita AIDs yang besar ditemukan di kawasan desa yang miskin.
“Hal itu terjadi, antara lain, karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga kesadaran untuk mengantisipasi penyakit ini juga rendah. Mereka kurang peduli dengan resiko yang ditanggung bila terkena AIDs,” ujarnya.
Sementara Mulyono mengharapkan agar penanggulanan HIV dan AIDs dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah. Pelaksanaannya bukan hanya berbentuk program, namun juga pengetahuan dan ketrampilan para petugas medis.
Kemampuan yang diperlukan, tutur Mulyono, adalah identifikasi awal gejala penyakit yang ditimbulkan vrus HIV sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tepat. “Kemampuan seperti itu harus benar-benar dikuaai oleh petugas medis agar penderita AIDs bisa tertangani secara cepat dan efektif,” imbuh Wabup.

TPA SAMPAH RINGIN ARDI PINDAH BANYUROTO
Dikelola Modern, Siap Menampung Sleman dan Kota

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo menyambut baik rencana Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) Jakarta yang ingin membantu mengatasi pengelolaan sampah di Kulonprogo dengan pengelolaan secara terpadu modern. Dengan cara ini sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), tidak akan menumpuk yang menimbulkan bau, namun langsung dipisahkan kemudian diproses menjadi kompos dan briket.
Hal tersebut dikatakan Bupati ketika menyaksikan presentasi, Agus Widianto dari YBUL di Gedung Joglo Pemkab, Senin (11/5). Dalam kesempatan tersebut Bupati didampingi Kepala Kantor Penanaman Modal Ir.Subagyo, Kadinas Pekerjaan Umum Ir.H.Moch Nadjib,MT, Kadinas Perindag, ESDM Drs.H.Darto,MM.
Bupati mengatakan isu dunia tentang pemanasan global salah satu factornya dari sampah yang berupa gas metan, usaha mengelola sampah dengan ramah lingkungan akan mengurangi dan membantu dalam program mengurangi efek pemanasan global. Selain usaha pengelolaan sampah nantinya, sebenaranya kepedulian Kulonprogo terhadap lingkungan telah dilakukan dengan adanya energi biogas untuk merealisasikan Desa Mandiri Energi. Yang saat ini telah terdapat 238 biogas dan pada akhir tahun mencapai 400 biogas se-Kulonprogo.
Sementara Agus Widianto mengatakan bahwa YBUL, yayasan yang bergerak dalam pengembangan energi baru dan terbarukan hanya sebagai mitra pemerintah dengan investor. Dalam hal ini pemerintah menyediakan lahan yang cukup, perijinan, aspek-aspek hukum dan suplai sampah secara kontinyu, sedangkan mesin-mesin nantinya dari investor.
Ketertarikan YBUL, ini adalah adanya rencana pemkab Kulonprogo yang tahun ini akan segera memindahkan TPA sampah dari yang ada sekarang di Ringin Ardi Karangsari Pengasih karena sudah tidak mampu menampung, ke lokasi baru di Banyuroto Kecamatan Nanggulan. Di lokasi baru seluas 2,5 ha ini telah dibangun jalan dan bangunan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan TPA Banyuroto apabila dikelola secara terpadu dan modern, tidak hanya menampung sampah dari kabupaten Kulonprogo, namun dari kabupaten Sleman, dan Kota Jogjakarta. Hal ini karena TPA Piyungan Bantul yang selama ini menampung sampah dari dua daerah tersebut hanya akan menampung hingga tahun 2012 saja, sedangkan kota Jogja tidak mempunyai lokasi untuk membuat TPA sendiri. Sehingga Kulonprogo akan menjadi alternative untuk memindahkan sampah dari kota dan Sleman tersebut.

Tim PNPM Tenggamun Kunker di Nanggulan

Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kabupaten Tenggamun, Provinsi Lampung, Senin (11/5) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Naggulan. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Drs M Sobir Thoyib M Hum oleh Camat Nanggulan Drs L Bowo Pristianto.
Menurut Sobir, kunker diamksudkan untuk mencari referensi dan masukan pelaksanaan PNPM MP di Kulon Progo. Sebab, katanya, di Kulon Progo PNPM MP (dulu PPK) telah dilaksanakan sejak tahun 1999 yang lalu, sehingga telah banyak program-program yang berhasil diselesaikan. Termasuk banyak pengalaman dalam menangani berbagai permasalahan yang ada.
“Di Tenggamun PNPM MP baru dilakukan sejak 3 tahun lalu. Sehingga kami perlu mencari referensi dan contoh agar program ini dapat terlaksana dengan baik di daerah kami. Apa yang kami pelajari di Kulon Progo nanti akan kami kembangkan di Tenggamun dengan beberapa penyesuaian, karena kondisi social masyarakatnya berbeda,” ungkap Sobir.

Musorkablub KONI Kulon Progo

Pengurus KONI Periode 2009-2013 Segera Terbentuk

Sejalan dengan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) pemkab Kulon Progo dan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional maka kepengurusan KONI Kulon Progo yang belum habis masa bhaktinya harus dirubah. Karena dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa kepengurusan KONI tidak boleh dijabat oleh seorang pejabat struktural, fungsional maupun pejabat publik. Perubahan kepengurusan dilakukan melalui Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang dilaksanakan Minggu (10/5), di Gedung Kaca lomplek pemkab.
Musorkablub yang mempunyai agenda untuk memilih Ketua Umum dan 2 orang berjalan cukup alot. Karena masih terdapat berbagai pandangan tentang kepengurusan dan siapa yang akan duduk dalam kepengurusan KONI yang baru. Meskipun demikian, Musorkablub akhirnya dapat menentukan Ketua Umum dan 2 orang formatur, yang akan bertugas untuk membentuk kepengurusan KONI yang baru periode 2009-2013. Selambat lambatnya 30 hari sejak Ketua Umum dan 2 orang formatur terpilih melalui musorkablub.
Sementara itu, musorkablub berhasil memilih Ketua Umum dan 2 orang formatur. Yaitu, Ketua Umum, Drs. H. Sardal dan 2 orang formatur, Ir. H. Santoso dan Mursanto, SP.d. Selanjutnya, Ketua Umum yang dibantu 2 orang formatur akan segera membentuk kepengurusan KONI baru periode 2009-2013. “Ketua Umum dan 2 orang formatur akan segera membentuk kepengurusan KONI yang baru, mengingat peran KONI sangat vital bagi daerah dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORProv) yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” kata Ketua Panitia, Gatot Sugiyanto.
Pembentukan kepengurusan KONI yang baru periode 2009-2013 menjadi sebuah agenda yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan. Karena meskipun ada Dinas yang mengampu bidang olahraga yaitu, Disbudparpor, namun pembinaan dan pembiayaan berbagai cabang olahraga yang ada tetap melalui KONI Kabupaten. Sehingga dengan pendeknya waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi PORProv. mewajibkan Ketua Umum dan 2 orang formatur terpilih untuk segera membentuk kepengurusan yang baru, lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Mosorkablub juga dihadiri oleh, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Ketua KONI DIY H. Djaelani, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, Pengurus KONI periode 2006-2010 serta perwakilan pengurus dari berbagai cabang olahraga.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo mengatakan bahwa sebenarnya Mosorkablub semata-mata hanya untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang ada. Namun secara garis besar, kepengurusan KONI periode 2006-2010 sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan prestasi dari beberapa cabang olahraga dalam PORProv. waktu lalu.
Bupati juga merasa bangga dengan berbagai usaha yang telah dilaksanakan untuk memajukan bidang olahraga di Kulon Progo. Terutama usaha untuk terus mengoptimalkan atlet daerah yang selama ini telah dilaksanakan. “Saya merasa bangga dengan usaha untuk mengoptimalkan potensi atlet daerah dalam berbagai pekan olahraga yang dilaksanakan. Karena lebih baik menjadi juru kunci dengan atlet asli daerah yang dimiliki daripada harus mengeluarkan banyak dana hanya untuk menjadi yang pertama namun hasil dari membeli atlet dari luar daerah,” tandas Bupati.
Di sisi lain, Bupati berharap melalui Musorkablub dapat dipilih kepengurusan sementara untuk membentuk kepengurusan baru yang bisa membawa kemajuan bagi dunia olahraga di Kulon Progo. Karena kelembagaan yang kuat, program kerja yang baik dan kepemimpinan yang solid merupakan pilar-pilar untuk meraih hasil yang maksimal, lanjutnya.

BUPATI LAUNCHING LPSE
Kabupaten Kulonprogo merupakan kabupaten pertama di propinsi DIY yang melaksanakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) dan kedelapan untuk tingkat nasional, ini merupakan suatu prestasi dibidang Teknologi Informasi (IT) bagi pemkab.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulon Progo, H.Toyo Santoso Dipo, ketika melakukan Launching LPSE di Gedung Kaca Pemkab, Rabu (6/5). Acara dihadiri Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Muspida, Kepala SKPD dilingkungan Pemkab, perwakilan dari kabupaten/kota di DIY dan dunia usaha di Kulonprogo.
“Pelayanan public menggunakan IT di zaman globalisasi ini merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindari, dalam melakukan proses bisnis pada suatu organisasi akan lebih banyak memperoleh keunggulan jika disbanding manual, diantaranya mudah pelaksanaan, lebih cepat proses, transparan dan akuntabel,”jelas Toyo.
Bupati menambahkan hasil pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 instansi se-Indonesia tahun 2006-2007, pengadaan barang secara elektronik dapat menghemat belanja modal Rp.9 triliun. Hal ini karena eprocurement mampu meminimalkan kesempatan calon rekanan dengan pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Sedangkan laporan BAPPENAS disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat menghemat sekitar 20 sampai 40 persen dari belanja negara.
“Tujuan utama dari program ini adalah menghilangkan segala unsure KKN, dengan e-procurement, semua orang bisa melihat dan mendaftar. Antar pelaku lelang tidak bisa saling bertemu, juga tidak dibatasi administrasi, yang pada gilirannya juga akan terjadi persaingan sehat yang adil dan non diskriminatif,”katanya.
Mengingat penting dan strategisnya LPSE saat ini dan massa yang akan datang, Bupati mengharapkan kepala SKPD yang kebetulan stafnya menjadi Tim Kerja LPSE untuk mempriorotaskan kegiatan LPSE tersebut, demikian juga apabila ada mutasi staf yang bersangkutan akan tetap menjalankan tugasnya sampai akhir tahun.

BUPATI TERIMA JAJARAN DIREKSI KR GROUP

Bagi warga masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) sudah menjadi keluarganya sendiri. Begitu akrabnya dengan media ini sehingga setiap media cetak yang beredar di kabupaten paling barat di propinsi DIY menganggapnya sedang membaca KR.

“Begitu mendalamnya surat kabar bagi warga kami, sehingga apapun surat kabar yang dibaca, kalau sudah baca koran maka dijawabnya, ya sedang baca KR,”kata Bupati Kulon Progo, H.Toyo Santoso Dipo saat menerima silaturahmi jajaran direksi PT BP KR , Rabu (6/5) di Joglo Bupati.

Silaturahmi dipimpin Dirut PT.BP KR H.Rachmad Ali, jajaran direksi serta pemimpinan redaksi KR Group, Kabiro KR Wates R.Agus Sutata dan wartawan KR Kulonprogo. Sedangkan Bupati Kulonprogo didampingi Asisten Pembangunan Ir.H.Agus Anggono, Kabag TI dan Humas Setda Drs.Bisono Indro Cahyo dan Kasubag Humas Setda Arning Rahayu,SIP.

Surat kabar KR menurut Toyo sangat membantu warga masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi kesejahteraan warga disamping memberikan hiburan. Dibandingkan dengan setiap tayangan di televise yang menyuguhkan berbagai judul sinetron berisikan orang menangis, selingkuh dan kekerasan hanya sedikit porsi untuk pengetahuan.

“Namun demikian seandainya dapat ditambah dalam rubric meski kecil dengan muatan bahasa Jawa, sehingga dapat melestarikan budaya atau bahasa jawa, seperti yang telah dilakukan di rumah dinas Bupati malam Sabtu Kliwon dengan Mocopatan,”pinta Toyo.

Sementara itu Rachmad Ali menyatakan KR akan terus meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Kulonprogo terutama dalam upaya mendukung program pembangunan. KR siap membantu mempromosikan berbagai potensi yang ada di Kulonprogo.

ADA BOS GN-OTA MASIH DIBUTUHKAN

Anak merupakan modal dasar dan generasi penerus bagi pembangunan nasional maupun penerus cita-cita bangsa, yang kelak diharapkan mampu memikul tugas dan tanggung jawab menjaga dan melestarikan bangsa dan negara. Untuk itu sudah merupakan tugas dan kewajiban kita bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk senantiasa mermberikan perhatian terhadap perkembangannya baik jasmani, rohani, social maupun intelektualitasnya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono. dalam acara Penyerahan Beasiswa Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di gedung Kaca Pemkab, Kamis (7/5). Dalam kesempatan tersebut secara simbolis Wabup menyerahkan bantuan GNOTA dan juga sekaligus dilakukan pengukuhan Pengurus Lembaga GNOTA Kabupaten Kulonprogo. Acara dihadiri Ketua DPRD Kulonprogo, Drs.H.Kasdiyono, Muspida plus, Asisten Tata Praja Drs.H.Sutedjo serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“ Terlebih bagi anak-anak kita yang dimungkinkan mengalami hambatan dalam tumbuhkembangnya, karena adanya keterlantaran baik kemiskinan maupun ditinggalkan oleh orang tuanya, maka pemerintah senantiasa memusatkan perhatian terhadap perkembangannya melalui pembinaa, bimbingan maupun bantuan baik bagi yang ada di dalam panti maupun diluar panti,”kata Mulyono.

Khususnya kepada anak-anak penerima beasiswa, Mulyono berharap agar keterbatasan yang ada, tidak menjadikan kendor semangat namun hendaknya justru memacuuntuk terus belajar meningkatkan prestasi meskipun memiliki keterbatasan, bukan hambatan untuk terus berjuang meraih cita-cita demi peningkatan kesejahteraan social baik diri sendiri maupun keluarga dan orang lain.

Sementara pengurus GNOTA Propinsi DIY, Dra.Tutik Purwani mengatakan meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun beasiswa melalui GNOTA masih diperlukan terutama bagi anak-anak di pedesaan. Sehingga GNOTA yang dikelolanya masih menerima sumbangan baik perusahaan maupun perorangan untuk disalurkan. “Pada kesempatan ini bantuan GNOTA dari Propinsi sejumlah Rp.39 juta untuk 345 anak yang bersumber dari PT Sari Husada, perorangan dan instansi,”jelas Tutik.

Ketua GNOTA lama, Ir.H.Subito melaporkan bahwa bantuan bea siswa diberikan kepada 365 siswa dengan sumber bantuan dari PT Sari Husada untuk 325 siswa, OTA perorangan 20 siswa, dan dari OTA kabupaten 21 siswa dengan jumlah bantuan secara keseluruhan sebesar Rp.43.920.000,-.

Adapun Jajaran Pengurus baru yang dikukuhkan Wakil Bupati tersebut diketuai oleh Kabag Kesra Setda Arief Sudarmanto,SH, yang sebelumnya ketua dijabat oleh mantan Kadinas Perindagkoptam Ir.H.Subito.

Bahasa Daerah Sebagai Pengantar Pendidikan Dasar

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada dunia pendidikan dasar diperlukan. Karena bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari akan mudah diterima untuk anak-anak. Masih pentingnya bahasa daerah sebagai pengantar pada dunia pendidikan menjadi salah satu tema peringatan Hari Pendidikan tahun ini. Disamping bahasa daerah yang merupakan salah satu unsur seni dan budaya, penguasaan sains dan teknologi juga menjadi komponen penting utuk meningkatkan mutu pendidikan.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono yang menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Pendidikan di Kulon Progo Sabtu (2/5), di alun-alun Wates. Upacara diikuti oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, Sekda Kulon Progo Drs. So’im, para Kepala SKPD serta siswa-siswi sekolah. Peningkatan mutu pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk segera diwujudkan mengingat saat ini persaingan bangsa yang berbasis kepada penggunaan teknologi modern sudah terlihat.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan pemerintah juga telah mengambil kebijakan-kebijakan. Seperti, pengalokasian anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dan membebaskan siswa SD-SMA dari pungutan sekolah melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). “Pembebasan siswa SD-SMA dari pungutan sekolah, kecuali untuk rintisan Sekolah Berstandar Nasional (SBN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita,” kata Wabup.
Selanjutnya, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas ada tiga pilar utama yang perlu untuk dilaksanakan. Yaitu, pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola dan penguatan citra publik. Ketiga pilar tersebut menjadi komponen-komponen penting dalam rangka menciptakan pendidikan di Negara Republik Indonesia, agar tercipta pendidikan yang berkualitan, lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyerahkan beasiswa dari Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan hadiah untuk berbagai lomba yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan di Kulon Progo. Berbagai perlombaan tersebut diantarannya, Lomba penulisan naskah bacaan SD kelas rendah, lomba menyanyi dan lomba melukis.

Dua Kelompok Tani Maju Lomba Tingkat Nasional

Dua kelompok tani (Klomtan) dari Kulonprogo, masing-masing Klomtan ‘Rejo Mulyo’ dari Pedukuhan Rejoso, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan dan Klomtan ‘Tani Makmur’ dari Pedukuhan Jatirejo, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, mewakili Provinsi DIY maju lomba tingkat nasional. Klomtan ‘Rejo Mulyo’ maju untuk kualifikasi intensifikasi padi sedang ‘Tani Makmur’ untuk intensifikasi kedelai.
Verifikasi bagi kedua Klomtan itu dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Direktorat Jendral (Ditjen) Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Deptan) RI yang dipimpin oleh Ir Bambang Adi Nugroho MA, Selasa (28/4) di masing-masing sekretariat Klomtan. Kehadiran Tim Verifikasi disambut oleh Wabup Drs H Mulyono, Assek II Ir Agus Anggono, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir Agus Langgeng Basuki, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Perikanan Ir Bambang Tri Budi Harsono, pejabat SKPD terkait serta anggota Klomtan.
Dalam sambutannya Wabup Mulyono menyatakan, produktivitas komoditas padi dan kedelai di Kulonprogo selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu berkat upaya yang dilakukan oleh petani, melalui intensifikasi usaha serta penerapan teknologi budidaya yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, katanya.
Untuk komoditas padi, tambah Mulyono, pada tahun 2006 produktivitasnya mencapai 5,8 ton per hektar, 2007 meningkat menjadi 6,09 ton dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 6,3 ton. Sedang untuk kedelai, tahun 2006 produktivitasnya 1,373 ton, 2007 1,481 ton dan tahun 2008 meningkat menjadi 1,489 ton per hektar.
“Di Klomtan ‘Rejo Mulyo’ dan ‘Tani Makmur’ produktivitasnya lebih tinggi dari rata-rata tingkat kabupaten. ‘Rejo Mulyo’ pada tahun 2008 bisa mencapai 9 ton lebih per hektar dan ‘Tani Makmur’ mencapai 1,92 ton. Oleh karenanya, dua Klomtan berhasil mewakili Provinsi DIY untuk maju lomba tingkat nasonal, tuturnya.
Sedang Bambang Adi Nugroho menilai, petani di Kulonprogo memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan budidaya tanaman pangan. Meski fasilitas dari pemerintah relatif terbatas, namun petani memiliki kreativitas yang tinggi untuk meningkatkan produktivitasnya.
“Seperti untuk pengadaan bibit. Meski kesulitan memperoleh bibit berlabel tetapi petani bisa mendapatkan bibit lokal yang bermutu baik. Ini sangat bagus dan perlu ditiru oleh petani di daerah lain,” ujarnya.

Caption foto : Anggota Tim Verifikasi menyaksikan demo pengolahan komoditas kedelai yang dilakukan oleh anggota Klomtan ‘Tani Makmur’, Lendah.