PAGUYUBAN WARTAWAN GELAR AKSI LUKIS KARIKATUR

Dimeriahkan Pentas Jemek dan Karikatur Koesnan Hosea

Wakil Bupati Kulon Progo, Drs.H.Mulyono mengatakan seni mampu membuat orang terhibur, tersenyum, atau bahkan tertawa sampai terbahak-bahak dan seni mampu membuka cakrawala pengetahuan serta bisa membuka inspirasi. Karena seni itu indah, menarik bahkan bisa menjadikan orang tergila-gila walaupun tidak sampai gila beneran. Untuk itu para seniman lukis dituntut dalam karyanya mampu menciptakan daya kritis, kecerdasan, lucu dan jenaka. Dengan demikian karyanya mampu ditangkap oleh penikmatnya, lukisan ini membawa misi apa, tujuannya apa, dan sebagai alat untuk menyampaikan informasi apa. Hal ini hendaknya dipahami oleh para pelukis. Saat ini adalah nuansa untuk menghadapi Pemilu, mestinya tema yang akan dituangkan dalam karya para pelukis juga sekitar Pemilu.

Hal tersebut dikatakan Wabup, ketika membuka Aksi Lukis Karikatur dalam rangka Ikut Menyemarakkan Pemilu Tahun 2009 di Media Center Timur Alun-alun Wates, Minggu (29/3). Kegiatan oleh para insan pers yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan Kulonprogo (PWK), dimeriahkan oleh penampilan seniman pantomim Jemek Supardi dan Koesnan Hoesea Kartunis dari Semarang. Acara dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir.Agus Langgeng Basuki, Marwanto dari KPUD Kulonprogo.

“Kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Kulon Progo, notabenenya para insan pers ini merupakan pewarta, penyampai berbagai informasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Dalam memberikan warta kepada masyarakat agar tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, pemberitaan yang berimbang. Sehingga berita yang ditulis maupun yang disiarkan senantiasa dinanti oleh masyarakat luas. Apalagi pada nuansa Pemilu Tahun 2009 ini, para insan pers mestinya dalam mewartakan berita tidak akan berpihak pada salah satu Partai Politik yang ada, sehingga masyarakat akan menerima informasi yang proporsional dan profesional. Karena saya yakin bahwa profesi wartawan membutuhkan insan-insan yang cerdas,”harap Mulyono.

Sementara, Kasubag Humas Setda, Arning Rahayu,SIP mewakili Paguyuban Wartawan Kulonprogo dalam laporannya mengatakan kenyataan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu sering terjadi adanya ketegangan, rawan konflik, sehingga disiagakan aparat keamanan yang berlipat. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan politik yang semakin baik ditengah masyarakat kita. Acara melukis karikatur yang diberi tajuk Lucu-lucu Pemilu dimaksudkan untuk mengajak masyarakat terutama generasi muda, untuk menghadapi Pemilu mendatang dengan cara yang baik, gembira, lucu dan cerdas. Dengan karikatur kita dapat mengekspresikan pesan perasaan kita dengan cara yang jenaka, namun juga memberikan pesan yang kritis pula.

“Perkembangan teknologi disekolah banyak diajarkan cara melukis dengan computer, ketika sampai pada tatarannya lukisan karikatur atau kartun dapat menjadi memiliki nilai ekonomi produktif. Saat ini lukisan kartun sudah dikembangkan menjadi sebuah industri film animasi yang merupakan industri kreatif produk dari teknologi informasi. Maka kegiatan ini juga dimaksudkan agar generasi muda di Kulonprogo segera meningkatkan kemampuan dibidangnya, menjadi wadah pembinaan kegiatan pengembangan kreatifitas yang semacam,”jelasnya.

Ketua Paguyuban Wartawan Kulonprogo, Sri Widodo mengatakan pameran berlangsung dua hari Minggu (29/3) sampai dengan Senin (30/3). Hari pertama dilakukan kegiatan melukis kartun yang diikuti oleh sekitar 54 pelajar SMP hingga SMA dan masyarakat umum yang dimeriahkan dengan penampilan seniman pantomime Jemek Supardi dan Koesan Hoesea kartunis, sedangkan hari kedua berupa penampilan hasil karya di halaman Media Center tepatnya timur Alun-alun Wates.

.

Musrenbang Bukan Hanya Kepentingan Birokrat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan agenda rutin dari pemkab Kulon Progo adalah untuk membahas rencana pembangunan stratejik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pelaksanaan musrenbang hendaknya bisa digunakan untuk menemukan sebuah platform yang jelas dan terarah dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dengan orientasi tersebut, musrenbang menjadi sebuah agenda tahunan yang sangat penting bukan hanya untuk kepentingan birokrat, namun secara lebih jauh akan mampu menjadi wadah dalam rangka menentukan langkah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Senin (23/3), dalam acara Pembukaan Musrenbang tahun 2009 di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut di hadiri pula oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Muspida, para pejabat eksekutif pemkab, Camat se-Kulon progo dan undangan yang lainnya.
Untuk mencapai target pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pelaksanaan pembangunan harus memiliki arah yang jelas serta membutuhkan skala prioritas. “Disamping itu, penyusunan rencana pembangunan juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dari Pusat, Provinsi maupun kebijakan daerah.” kata Bupati.
Selanjutnya, ada beberapa prioritas pembangunan yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahun 2010. Seperti, pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), peningkatan pelayanan investasi, pelatihan tenaga kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan, pendidikan murah dan berkualitas, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan yang lain.
“Dengan beberapa prioritas tersebut pembangunan Kulon Progo akan semakin jelas dan sejalan dengan visi pembangunan Kulon progo yaitu, membagun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa,” tandasnya.
Sementara itu, menurut laporan panitia yang disampaikan oleh Ir. Sudarno, Musrenbang akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu, tanggal 23-25 Maret. Dalam pelaksanaanya, peserta akan dibagi kedalan beberapa kelompok. Selanjutnya, tiap kelompok akan melaksanakan diskusi tentang berbagai rencana stratejik daerah. “Dalam pelaksanaanya, musrenbang akan menjadi forum diskusi bagi SKPD untuk menyusun set plan pembangunan daerah tahun 2010 yang disesuaikan dengan kebijakan pusat sampai daerah,” katanya.

Hasil Pengerjaan PNPM MP Capai Seratus Persen Lebih

Hasil pengerjaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Kabupaten Kulon Progo bisa mencapai seratus persen lebih dari nilai pekerjaan. Karena setiap pekerjaan pasti ditambah dengan swadaya masyarakat berupa material ataupun tenaga kerja.
Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Kulon Progo Drs H Mulyono saat melakukan peninjauan lokasi pengerjaan PNPM MP tahun 2008 di wilayah Kecamatan Galur, Sabtu (20/3). Pada peninjauan tertsebut, Wabup didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPP dan KB) Drs Krissutanto, Camat Galur H Jumanto SH serta Tim Monotoring PNPM MP Kulon Progo.
Dengan demikian, tambah Wabup, dibandingkan dengan proyek yang dikerjakan oleh pemborong, kuantitas dan kualitas hasil PNPM MP lebih baik. Selain itu, kata dia, kelebihan PNPM MP adalah pekerjaan yang dilaksanakan dapat menjawab permasalahan masyarakat setempat. Sebab, kegiatan yang dilaksanakan meerupakan usulan langsung dari masyarakat tanpa disertai kepentingan-kepentingan tertentu.
“Dalam pengamatan saya, pekerjaan yang telah diselesaikan memang merupakan prioritas desa atau dusun setempat. Dan nantinya akan mampu memberikan peningkatan yang siginifikan untuk pengembangan wilayah,” tutur Mulyono.
Lebih jauh Wabup berharap, agar pemerintah kecamatan dan desa berkoordinasi untuk menginventerisasi secara detil dan menyeluruh kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah masing-masing. Misalnya, berapa panjang jalan yang perlu diaspal atau diperkeras dengan corblok. Sehingga berapa kebutuhannya bisa diketahui dengan lengkap dan pasti.
“Dana dari pemerintah bukan hanya disalurkan melalui PNPM MP. Bagi yang belum bisa tergarap, bisa diupayakan dengan anggaran yang lain. Kalau pemerintah desa sudah punya data lengkap nanti pengusulannya akan lebih mudah dan cepat,” tandas Wabup.
Sementara menurut Krissutanto, untuk tahun 2008 PNPM MP di Kulon Progo dilaksanakan di 11 wilayah kecamatan dari 12 kecamatan yang ada. Dengan alokasi dana masing-masing kecamatan sebesar Rp 1,75 milyar.
Untuk tahun 2009 ini, tambah mantan Kabag Pemerintahan Umum Setda itu, alokasi dana akan bertambah menjadi Rp 2 milyar. Namun khusus untuk Kecamatan Temon hanya akan memperoleh Rp 200 juta. Karena kecamatan tersebut statusnya beralih menjadi PNPM MP Penguatan, imbuhnya.

Lima Belas Tahun Lagi Puskesmas Harus Rawat Inap

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo memprediksikan, 15 tahun yang akan datang masyarakat akan menuntut agar semua Puskesmas memberikan pelayanan rawat inap. Karena diperkirakan, 15 tahun lagi jumlah penduduk Kulon Progo dua kali lipat dari jumlah saat ini. Atau akan mencapai sekitar 1 juta orang.
Dengan jumlah tersebut maka tuntutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan jauh lebih tinggi. Kalau pelayanan rawat inap hanya dilakukan di RSUD, klinik dan beberapa Puskesmas, dipastikan tidak akan mampu melayani masyarakat secara optimal. Idealnya semua Puskesmas dilengkapi dengan rawat inap.
Hal itu dikatakan Toyo saat meresmikan Puskesmas Lendah I, Panjatan II dan Nanggulan, Kamis (19/3) di Puskesmas Lendah I yang berlokasi di Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah. Peresmian ditandai dengan penandatanganan 3 prasasti dan penyerahan kunci kepada ke-3 kepala Puskesmas. Hadir pada acara itu Kepala Dinas Kesehatan dr Lestaryono M Kes, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Nugroho SE, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat.
Terlebih lagi, tambah Toyo, bila pembangunan infrastrukur ekonomi telah berhasil dengan baik, maka jumlah penduduk Kulon Progo akan lebih besar lagi. “Ibarat pepatah ada gula ada semut, orang yang datang ke Kulon Progo akan lebih banyak lagi. Dan nanti semuanya akan membutuhkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Lebih jauh Toyo mengharapkan agar dalam membangun Puskesmas, Dinas Kesehatan tidak terpancang untuk membuat bangunan yang besar. Lebih baik bangunannya kecil tetapi pondasinya kuat untuk dikembangkan sebagai gedung bertingkat.
“Kalau dipaksakan untuk dibuat bangunan yang luas, kita akan kehabisan lahan. Lebih baik kalau perluasannya ke atas sehingga tidak dibatasi oleh sempitnya lahan,” pinta Toyo.
Selain itu, Toyo berharap agar semua jenis bangunan kesehatan harus mempunyai ventiasi memadai. Dia mensinyalir ada beberapa bangunan kesehatan dan pendidikan yang ventilasinya sangat minim, sehingga tidak bisa menjamin kesehatan pemakainya.
“Kepala Dinas Kesehatan harus tegas dan berani. Kalau ada pelaksana pembangunan gedung yang ventilasinya tidak memenuhi syarat, gambarnya harus direvisi. Meski gambar tersebut kontruksinya sudah dinilai layak oleh DPU tetap harus direvisi untuk ditambah lobang ventilasinya,” tegas Toyo.

LAUNCHING PNPM KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT NASIONAL

Dihadiri Mendagri Mardiyanto dan Menteri Kelautan Freddy Numberi

Kabupaten Kulonprogo Selasa (17/3) mendatang akan menjadi tuan rumah kegiatan tingkat nasional yakni Launching Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang Kelautan dan Perikanan dengan lokasi acara di pusatkan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Karangwuni Wates. Dalam acara tersebut sejak awal akan dihadiri dua menteri masing-masing Menko Kesra Aburizal Bakri dan Menteri Kelautan Perikanan Freddy Numberi, namun karena kesibukan Menkokesra batal hadir dan digantikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut Kasubag Humas Pemkab Kulonprogo, Arning Rahayu,SIP, sebelum menuju lokasi kedua menteri akan transit di rumah dinas Bupati Kulonprogo untuk selanjutnya berangkat bersama menuju lokasi acara mulai pukul 14.00.WIB. Acara tersebut akan dihadiri pula Gubernur DIY Sri Sultan HB X, 33 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi se-Indonesia, sekitar 145 Bupati/Walikota,serta masyarakat nelayan dan perikanan yang jumlah keseluruhan 1000 peserta.

“Dalam kesempatan tersebut akan diserahkan dana PNPM Kelautan – Perikanan yang secara simbolis diterimkan kepada Bupati Kulonprogo,Sleman,Bantul dan Gunungkidul, serta dilanjutkan dengan temu wicara antara nelayan dan kelompok perikanan dengan kedua Menteri,”terangnya.

Sedangkan usai acara dijadwalkan para menteri dan pejabat, meninjau lokasi perikanan darat di kelompok tani ikan desa Tanjungharjo kecamatan Nanggulan.

PEMKAB SEJALAN DENGAN PERJUANGAN PPLP

Bupati Pertanyakan Dukungan Puro Untuk Membangun Kulonprogo

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mempertanyakan keseriusan dukungan pembangunan untuk kemajuan kabupaten Kulonprogo kepada pihak Puro Pakualaman. Hal ini terkait dengan status tanah PA Ground istilah tanah milik Puro yang banyak berada di wilayah kabupaten terbarat di DIY ini terutama yang berada di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Berbagai usaha pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya pembangunan di wilayah selatan selalu terkendala oleh pemilik lahan dalam hal ini selalu kandas di tengah jalan, apabila bertemu dengan pihak Puro.

“Saya sangat setuju dengan PPLP bahwa petani tidak boleh kehilangan lahan pertanian yang disebabkan oleh adanya penambangan pasir besi. Penambangan bijih besi oleh investor dilakukan perblok yang setiap bloknya dikerjakan selama dua tahun, selama ditambang itu petani yang tak bisa mengolah lahan diberi ganti rugi atau kompensasi sesuai hasil yang diterima saat mengerjakan lahan seperti sebelumnya, intinya petani tidak boleh kehilangan haknya setuju saya, tapi jaminan bahwa hak petani untuk dapat mengelola lahan seperti sebelumnya dengan surat dari Puro sebagai bukti hitam diatas putih ini yang sekarang masih menjadi masalah,”terang Toyo, ketika menerima BPTP Yogyakarta yang akan mengembangkan tanaman Krandan di Joglo Pemkab, Selasa (24/2).

Dalam kesempatan tersebut Toyo bertutur bahwa selama ini pemkab sejalan dengan perjuangan pemikiran dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), sehingga berharap jangan ada permusuhan. “PPLP jangan dimusuhi karena perjuangan mereka sejalan dengan pemkab, begitu sebaliknya pemkab tak musuhi PPLP, karena PPLP sangat berjasa kepada pemkab, ndak ada PPLP daya tawar pemkab kepada investor rendah, jadi saya malah berterim a kasih sekali,”katanya.

Namun demikian orang nomor satu di Kulonprogo ini merasa kesal dengan pihak Puro yang kurang begitu serius untuk membantu pembangunan di Kulonprogo, karena investor selalu mentok kalau sudah menyangkut soal status tanah. “Sebenarnya pihak Puro mau mendukung pembangunan di Kulonprogo apa tidak, apa mau menghambat pembangunan di Kulonprogo,”katanya. Dalam kesempatan tersebut Toyo juga menjelaskan investor yang akan membangun hotel berbintang di obyek wisata Glagah, yang gagal karena persoalan status tanah di Puro sehingga pemkab tidak bisa mengeluarkan IMB.

RASKIN DIDISTRIBUSIKAN AWAL MARET

Beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 akan didistribusikan mulai awal bulan Maret mendatang. Distribusi itu akan dilakukan untuk jatah bulan Januari. Sedangkan jatah bulan Februari dan Maret belum ditentukan waktunya. Namun dimungkinkan akan dilakukan pada bulan Maret-April depan.
Demikian terungkap dalam sosialisasi Raskin yang digelar Bulog Divisi Regional (Divre) Yogyakarta, Selasa (24/2) di gedung Transito, Watulunyu, Wates. Acara itu dihadiri oeh Assek I Drs Sutedjo Wiharso dan diikuti oleh camat dan kepala desa, dengan narasumber Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kulon Progo Drs Untung Waluyo, Kabid Pelayanan Publik Bulog Divre Yogyakarta Drs Amin Yasin, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY Drs Seno Atmojo, MSi dan Kabid Statistik Sosial BPS DIY Ir Thoman Pardosi SE Msi.
Menurut Amin Yasin, keterlambatan distribusi Raskin disebabkan ada beberapa kali perubahan jumlah pagu untuk DIY dari Pemerintah Pusat. Dari awal bulan Januari hingga pertengahan Februari, kata dia, melalui surat Menko Kesra ada 3 kali perubahan, dengan jumlah terakhir penerima sebanyak 215.032 Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk DIY dan 33.280 untuk Kulon Progo.
Dengan demikian, katanya, untuk Kulon Progo ada penurunan jumlah penerima sebanyak 9.080 KK disbanding tahun 2008. “Kami tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena kemampuan APBN atau karena ada peningkatan kesejahteraan dari sebagian penerima tahun kemarin,” ungkapnya.
Dikatakannya, jumlah di atas merupakan angka final dan merupakan data baku dalam distribusi raskin. Bulog telah memiliki data by name dan by adres bagi penerima. Berasnya pun sudah siap, dengan jumlah penerimaan 15 kg per RTS seharga Rp. 1.600/kg.
Di bagian lain Amin menjelaskan, bagi penerima yang meninggal bisa diterimakan kepada ahli warisnya asal yang bersangkutan layak sebagai penerima, dan disepakati dalam rembug desa. Demikian pula bagi yang pindah alamat, bisa dialihkan kepada pihak lain yang layak. “Namun rembug desa hanya berhak untuk mengalihkan penerima, bukan menambah atau mengurangi pagu di desa yang berangkutan,” paparnya.
Menurut Thoman Pardosi, penurunan jumlah penerima raskin tahun ini disebabkan adanya perubahan dasar penentuan dari Rumah Tangga Miskin (RTM) ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tahu lalu, katanya, masih menggunakan RTM hasil Sensus Ekonomi (SE) tahun 2005, sedang mulai tahun ini berdasar Pendataan Program Perlindugan Sosial (PPLS) tahun 2008.
Dalam pendataan, tambah Pardosi, indikator PPLS lebih banyak dari PSE, dengan dasar pemilikan asset setiap KK. Arahnya adalah pada kondisi KK miskin dan miskin sekali tanpa mengikutkan KK yang hampir miskin.
“Untuk mendata warga yang membutuhkan perlidungan sosial, termasuk pemberian raskin, data ini lebih pas disbanding RTM. Dan data ini nanti akan dipergunakan sebagai dasar pemberian program-program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Askeskin,” terang Pardosi.
Sementara menurut Untung Waluyo, jadwal distribusi raskin untuk masing-masing kecamatan adalah, Girimulyo (2/3), Temon (3/3), Kokap (4/3), Nanggulan dan Samigaluh (5/3), Lendah dan Panjatan (7/3), Pengasih dan Sentolo (10/3), Kalibawang (11/3) serta Wates dan Galur (12/3).

KRANDAN BERPOTENSI GANTIKAN KEDELAI

Tanaman Krandan yang tumbuh liar di pesisir selatan yang mampu hidup dan berkembang di lahan tandus dan kering sangat berpotensi sebagai sumber pangan pengganti kedelai dan pakan ternak. Selain itu tanaman yang mempunyai kandungan protein 31,3% juga sangat cocok sebagai penutup dan mencegah tanah gundul erosi dan banjir.

Hal tersebut dikatakan peneliti dari Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta Erna Winarti ketika audiensi dengan Bupati Kulonprogo tentang penelitian, pengembangan dan pengolahan lahan kerandan di Gedung Joglo, Selasa (24/2). Turut hadir kepala BPTP Dr.Subowo.,MS Kadinas Pertanian dan Kehutanan Ir.Agus Langgeng Basuki, MT, Kadinas Perindag dan ESDM Drs. Darto dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir. Bambang Tri Budi Harsono.

Menurut Erna, kerandan yang masuk dalam tanaman jenis kacang-kacangan tropis, dengan bunga berwarna pink, warna biji coklat kemerahan yang mempunyai banyak kandungan protein, dapat dijadikan alternatif untuk pengganti kedelai sebagai bahan baku tempe maupun tahu, bahkan kedepan dapat untuk pembuatan kecap.

Dalam kesempatan ini BPPT telah melakukan ujicoba budidaya tanaman kerandan di desa Bugel Panjatan dan demplot budidaya tanaman kerandan di desa Karangsewu Galur.

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo menyambut baik usaha yang telah dilakukan oleh BPTP, diharapkan penelitian diteruskan yang nantinya dapat menghasilkan varietas baru serta pemilihan tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kerandan tersebut. “Gejolak dunia dengan adanya krisis pangan, diharapkan hasil BPTP dapat menjadi sumbangsih pada pangan,”kata Toyo yang dimasa mudanya sering mengkonsumsi kerandan sebagai lalapan.

Klomtan Ngudi Luhur Juara Nasional

Kelompok tani (Klomtan) ‘Ngudi Luhur’ Pedukuhan Karongan, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, yang mewakili Kulonprogo dalam lomba intensifikasi jagung tingkat nasional, September tahun lalu berhasil masuk tiga besar nasional, bersama kelompok tani dari Nusa Tenggara Tengah dan Ciamis Jawa Barat. Keberhasilan ini menghantarkan kelompok tani Ngudi Luhur meraih penghargaan berupa Piagam ,Piala serta uang pembinaan yang diserahkan langsung Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertanian Anton Apriantono di Istana Negara (16/12) 2008.

Ketua Klomtan ‘Ngudi Luhur’ Prapto Wiyono, merasa bangga dengan diraihnya penghargaan tingkat nasional dan bertemu langsung dengan Presiden beberapa waktu lalu.”Saya mewakili kelompok merasa bangga dapat meraih penghargaan di tingkat nasional, karena dapat bertemu langsung dengan Presiden dan beramah tamah sekitar 15 menit di Istana usai menerima penghargaan ini,” kata Prapto yang baru saja selesai menghadap Bupati Kulonprogo di ruang kerjanya, Selasa (24/2), sambil membawa penghargaan yang diterimanya.

Selain Prapto Wiyono, turut menghadap Bupati, Sekretaris Wasiyan, Bendahara Hadi Pranoto, sedangkan dari Pemkab Kadinas Pertanian dan Kehutanan Ir.Agus Langgeng Basuki MT, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir Bambang Tri Harsono, Camat Pengasih Dra.Sri Harmintarti,MM Koodinator PPL Syakir, Petugas Teknis Lapangan Widayatun dan PPL Kecamatan Pengasih Sarmidi.

Dijelaskan Prapto, diwilayahnya petani mulai membudidayakan jagung mulai tahun 80-an. Semula, kata dia, hampir semua petai menanam bibit lokal hasilnya tingkat produksinya hanya 3-3,5 ton perhektar.

Pada awal tahun 90-an, tutur Prapto, petani mulai bergeser ke bibit hibrida dengan teknik pemupukan yang dicampur dengan penyiraman (dicor). “Dengan teknik ini hasilnya bisa jauh lebih tinggi. Tahun lalu bisa mencapai 8,8 ton perhektar. Yang berarti ada peningkatan 100 % lebih dibandig dengan bibit local,” ungkapnya.

Sementera Bupati Toyo Santoso Dipo minta agar petani tidak hanya mengantungkan diri dengan menjual jagung tanpa dilakukan olahan. Hal ini karena harga jual jagung naik turun yang kadang dirasakan berat oleh petani. Usaha nilai tambah dapat dilakukan kelompok dengan membuat emping jagung.

Atas keberhasilan kelompok tani, dalam kesempatan tersebut Bupati memberikan bantuan berupa satu unit traktor.

PETANI AKAN MENDAPAT BIBIT GRATIS

Produksi Padi Palawija Ditarget 224.642,54 Ton

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo akan memberikan bibit untuk komoditas padi, jagung dan kedelai secara gratis kepada para petani mulai bulan Maret 2009 mendatang. Jenis varietas dapat dipilih sendiri oleh para petani.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo, Ir.Agus Langgeng Basuki, Senin (23/2) dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center Kulonprogo.

Langgeng yang didampingi Kasubag Humas Setda, Arning Rahayu,SIP menjelaskan untuk membantu petani dalam pengadaan bibit, disiapkan dana sebesar Rp.3 M, dengan mekanisme melalui masing-masing kelompok tani.

Setiap kelompok tani mengajukan kepada Dinas mengenai jenis dan varietas yang dikehendaki serta jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya dinas akan mentransfer dana yang dibutuhkan ke rekening kelompok tani.

Diharapkan para petani menjalin hubungan dengan kios penyedia bibit yang telah terdaftar dalam pengadaan bibit tersebut.

Dipilih komoditas padi, kedelai dan jagung, menurut Langgeng karena komoditas tersebut strategis bagi ketahanan pangan nasional. Target produksi padi dan palawija Kulonprogo tahun 2009 ini sebesar 224.642,54 ton, dengan peningkatan produktivitas secara efisien. “Produktifitas Kulonprogo belum maksimal, baru mencapai 6,2 ton per ha, Diharapkan nanti dapat mencapai 9 ton per ha,”harap Langgeng yang gemar olahraga Futsal.

Selain target produksi padi dan palawija, dinas pertanian dan kehutanan tahun 2009 juga mempunyai target produksi sayur-sayuran dan buah-buahan semusim sebesar 54.531,68 ton, produksi buah-buahan dan sayuran tahunan 64.286,55 ton, produksi tanaman obat 10.625,64 ton, produksi tanaman perkebunan 78.231,39 ton, populasi tanaman kayu bernilai ekonomi tinggi 11.050.776 batang, luas lahan kritis yang tersisa 6.082,81 ha dan luas hutan rakyat 18.417,96 ha.