LAUNCHING PNPM KELAUTAN DAN PERIKANAN TINGKAT NASIONAL

Dihadiri Mendagri Mardiyanto dan Menteri Kelautan Freddy Numberi

Kabupaten Kulonprogo Selasa (17/3) mendatang akan menjadi tuan rumah kegiatan tingkat nasional yakni Launching Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang Kelautan dan Perikanan dengan lokasi acara di pusatkan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Karangwuni Wates. Dalam acara tersebut sejak awal akan dihadiri dua menteri masing-masing Menko Kesra Aburizal Bakri dan Menteri Kelautan Perikanan Freddy Numberi, namun karena kesibukan Menkokesra batal hadir dan digantikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurut Kasubag Humas Pemkab Kulonprogo, Arning Rahayu,SIP, sebelum menuju lokasi kedua menteri akan transit di rumah dinas Bupati Kulonprogo untuk selanjutnya berangkat bersama menuju lokasi acara mulai pukul 14.00.WIB. Acara tersebut akan dihadiri pula Gubernur DIY Sri Sultan HB X, 33 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi se-Indonesia, sekitar 145 Bupati/Walikota,serta masyarakat nelayan dan perikanan yang jumlah keseluruhan 1000 peserta.

“Dalam kesempatan tersebut akan diserahkan dana PNPM Kelautan – Perikanan yang secara simbolis diterimkan kepada Bupati Kulonprogo,Sleman,Bantul dan Gunungkidul, serta dilanjutkan dengan temu wicara antara nelayan dan kelompok perikanan dengan kedua Menteri,”terangnya.

Sedangkan usai acara dijadwalkan para menteri dan pejabat, meninjau lokasi perikanan darat di kelompok tani ikan desa Tanjungharjo kecamatan Nanggulan.

PEMKAB SEJALAN DENGAN PERJUANGAN PPLP

Bupati Pertanyakan Dukungan Puro Untuk Membangun Kulonprogo

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mempertanyakan keseriusan dukungan pembangunan untuk kemajuan kabupaten Kulonprogo kepada pihak Puro Pakualaman. Hal ini terkait dengan status tanah PA Ground istilah tanah milik Puro yang banyak berada di wilayah kabupaten terbarat di DIY ini terutama yang berada di sepanjang pesisir selatan Kulonprogo. Berbagai usaha pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya pembangunan di wilayah selatan selalu terkendala oleh pemilik lahan dalam hal ini selalu kandas di tengah jalan, apabila bertemu dengan pihak Puro.

“Saya sangat setuju dengan PPLP bahwa petani tidak boleh kehilangan lahan pertanian yang disebabkan oleh adanya penambangan pasir besi. Penambangan bijih besi oleh investor dilakukan perblok yang setiap bloknya dikerjakan selama dua tahun, selama ditambang itu petani yang tak bisa mengolah lahan diberi ganti rugi atau kompensasi sesuai hasil yang diterima saat mengerjakan lahan seperti sebelumnya, intinya petani tidak boleh kehilangan haknya setuju saya, tapi jaminan bahwa hak petani untuk dapat mengelola lahan seperti sebelumnya dengan surat dari Puro sebagai bukti hitam diatas putih ini yang sekarang masih menjadi masalah,”terang Toyo, ketika menerima BPTP Yogyakarta yang akan mengembangkan tanaman Krandan di Joglo Pemkab, Selasa (24/2).

Dalam kesempatan tersebut Toyo bertutur bahwa selama ini pemkab sejalan dengan perjuangan pemikiran dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), sehingga berharap jangan ada permusuhan. “PPLP jangan dimusuhi karena perjuangan mereka sejalan dengan pemkab, begitu sebaliknya pemkab tak musuhi PPLP, karena PPLP sangat berjasa kepada pemkab, ndak ada PPLP daya tawar pemkab kepada investor rendah, jadi saya malah berterim a kasih sekali,”katanya.

Namun demikian orang nomor satu di Kulonprogo ini merasa kesal dengan pihak Puro yang kurang begitu serius untuk membantu pembangunan di Kulonprogo, karena investor selalu mentok kalau sudah menyangkut soal status tanah. “Sebenarnya pihak Puro mau mendukung pembangunan di Kulonprogo apa tidak, apa mau menghambat pembangunan di Kulonprogo,”katanya. Dalam kesempatan tersebut Toyo juga menjelaskan investor yang akan membangun hotel berbintang di obyek wisata Glagah, yang gagal karena persoalan status tanah di Puro sehingga pemkab tidak bisa mengeluarkan IMB.

RASKIN DIDISTRIBUSIKAN AWAL MARET

Beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 akan didistribusikan mulai awal bulan Maret mendatang. Distribusi itu akan dilakukan untuk jatah bulan Januari. Sedangkan jatah bulan Februari dan Maret belum ditentukan waktunya. Namun dimungkinkan akan dilakukan pada bulan Maret-April depan.
Demikian terungkap dalam sosialisasi Raskin yang digelar Bulog Divisi Regional (Divre) Yogyakarta, Selasa (24/2) di gedung Transito, Watulunyu, Wates. Acara itu dihadiri oeh Assek I Drs Sutedjo Wiharso dan diikuti oleh camat dan kepala desa, dengan narasumber Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kulon Progo Drs Untung Waluyo, Kabid Pelayanan Publik Bulog Divre Yogyakarta Drs Amin Yasin, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY Drs Seno Atmojo, MSi dan Kabid Statistik Sosial BPS DIY Ir Thoman Pardosi SE Msi.
Menurut Amin Yasin, keterlambatan distribusi Raskin disebabkan ada beberapa kali perubahan jumlah pagu untuk DIY dari Pemerintah Pusat. Dari awal bulan Januari hingga pertengahan Februari, kata dia, melalui surat Menko Kesra ada 3 kali perubahan, dengan jumlah terakhir penerima sebanyak 215.032 Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk DIY dan 33.280 untuk Kulon Progo.
Dengan demikian, katanya, untuk Kulon Progo ada penurunan jumlah penerima sebanyak 9.080 KK disbanding tahun 2008. “Kami tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena kemampuan APBN atau karena ada peningkatan kesejahteraan dari sebagian penerima tahun kemarin,” ungkapnya.
Dikatakannya, jumlah di atas merupakan angka final dan merupakan data baku dalam distribusi raskin. Bulog telah memiliki data by name dan by adres bagi penerima. Berasnya pun sudah siap, dengan jumlah penerimaan 15 kg per RTS seharga Rp. 1.600/kg.
Di bagian lain Amin menjelaskan, bagi penerima yang meninggal bisa diterimakan kepada ahli warisnya asal yang bersangkutan layak sebagai penerima, dan disepakati dalam rembug desa. Demikian pula bagi yang pindah alamat, bisa dialihkan kepada pihak lain yang layak. “Namun rembug desa hanya berhak untuk mengalihkan penerima, bukan menambah atau mengurangi pagu di desa yang berangkutan,” paparnya.
Menurut Thoman Pardosi, penurunan jumlah penerima raskin tahun ini disebabkan adanya perubahan dasar penentuan dari Rumah Tangga Miskin (RTM) ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tahu lalu, katanya, masih menggunakan RTM hasil Sensus Ekonomi (SE) tahun 2005, sedang mulai tahun ini berdasar Pendataan Program Perlindugan Sosial (PPLS) tahun 2008.
Dalam pendataan, tambah Pardosi, indikator PPLS lebih banyak dari PSE, dengan dasar pemilikan asset setiap KK. Arahnya adalah pada kondisi KK miskin dan miskin sekali tanpa mengikutkan KK yang hampir miskin.
“Untuk mendata warga yang membutuhkan perlidungan sosial, termasuk pemberian raskin, data ini lebih pas disbanding RTM. Dan data ini nanti akan dipergunakan sebagai dasar pemberian program-program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Askeskin,” terang Pardosi.
Sementara menurut Untung Waluyo, jadwal distribusi raskin untuk masing-masing kecamatan adalah, Girimulyo (2/3), Temon (3/3), Kokap (4/3), Nanggulan dan Samigaluh (5/3), Lendah dan Panjatan (7/3), Pengasih dan Sentolo (10/3), Kalibawang (11/3) serta Wates dan Galur (12/3).

KRANDAN BERPOTENSI GANTIKAN KEDELAI

Tanaman Krandan yang tumbuh liar di pesisir selatan yang mampu hidup dan berkembang di lahan tandus dan kering sangat berpotensi sebagai sumber pangan pengganti kedelai dan pakan ternak. Selain itu tanaman yang mempunyai kandungan protein 31,3% juga sangat cocok sebagai penutup dan mencegah tanah gundul erosi dan banjir.

Hal tersebut dikatakan peneliti dari Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta Erna Winarti ketika audiensi dengan Bupati Kulonprogo tentang penelitian, pengembangan dan pengolahan lahan kerandan di Gedung Joglo, Selasa (24/2). Turut hadir kepala BPTP Dr.Subowo.,MS Kadinas Pertanian dan Kehutanan Ir.Agus Langgeng Basuki, MT, Kadinas Perindag dan ESDM Drs. Darto dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir. Bambang Tri Budi Harsono.

Menurut Erna, kerandan yang masuk dalam tanaman jenis kacang-kacangan tropis, dengan bunga berwarna pink, warna biji coklat kemerahan yang mempunyai banyak kandungan protein, dapat dijadikan alternatif untuk pengganti kedelai sebagai bahan baku tempe maupun tahu, bahkan kedepan dapat untuk pembuatan kecap.

Dalam kesempatan ini BPPT telah melakukan ujicoba budidaya tanaman kerandan di desa Bugel Panjatan dan demplot budidaya tanaman kerandan di desa Karangsewu Galur.

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo menyambut baik usaha yang telah dilakukan oleh BPTP, diharapkan penelitian diteruskan yang nantinya dapat menghasilkan varietas baru serta pemilihan tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kerandan tersebut. “Gejolak dunia dengan adanya krisis pangan, diharapkan hasil BPTP dapat menjadi sumbangsih pada pangan,”kata Toyo yang dimasa mudanya sering mengkonsumsi kerandan sebagai lalapan.

Klomtan Ngudi Luhur Juara Nasional

Kelompok tani (Klomtan) ‘Ngudi Luhur’ Pedukuhan Karongan, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, yang mewakili Kulonprogo dalam lomba intensifikasi jagung tingkat nasional, September tahun lalu berhasil masuk tiga besar nasional, bersama kelompok tani dari Nusa Tenggara Tengah dan Ciamis Jawa Barat. Keberhasilan ini menghantarkan kelompok tani Ngudi Luhur meraih penghargaan berupa Piagam ,Piala serta uang pembinaan yang diserahkan langsung Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertanian Anton Apriantono di Istana Negara (16/12) 2008.

Ketua Klomtan ‘Ngudi Luhur’ Prapto Wiyono, merasa bangga dengan diraihnya penghargaan tingkat nasional dan bertemu langsung dengan Presiden beberapa waktu lalu.”Saya mewakili kelompok merasa bangga dapat meraih penghargaan di tingkat nasional, karena dapat bertemu langsung dengan Presiden dan beramah tamah sekitar 15 menit di Istana usai menerima penghargaan ini,” kata Prapto yang baru saja selesai menghadap Bupati Kulonprogo di ruang kerjanya, Selasa (24/2), sambil membawa penghargaan yang diterimanya.

Selain Prapto Wiyono, turut menghadap Bupati, Sekretaris Wasiyan, Bendahara Hadi Pranoto, sedangkan dari Pemkab Kadinas Pertanian dan Kehutanan Ir.Agus Langgeng Basuki MT, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir Bambang Tri Harsono, Camat Pengasih Dra.Sri Harmintarti,MM Koodinator PPL Syakir, Petugas Teknis Lapangan Widayatun dan PPL Kecamatan Pengasih Sarmidi.

Dijelaskan Prapto, diwilayahnya petani mulai membudidayakan jagung mulai tahun 80-an. Semula, kata dia, hampir semua petai menanam bibit lokal hasilnya tingkat produksinya hanya 3-3,5 ton perhektar.

Pada awal tahun 90-an, tutur Prapto, petani mulai bergeser ke bibit hibrida dengan teknik pemupukan yang dicampur dengan penyiraman (dicor). “Dengan teknik ini hasilnya bisa jauh lebih tinggi. Tahun lalu bisa mencapai 8,8 ton perhektar. Yang berarti ada peningkatan 100 % lebih dibandig dengan bibit local,” ungkapnya.

Sementera Bupati Toyo Santoso Dipo minta agar petani tidak hanya mengantungkan diri dengan menjual jagung tanpa dilakukan olahan. Hal ini karena harga jual jagung naik turun yang kadang dirasakan berat oleh petani. Usaha nilai tambah dapat dilakukan kelompok dengan membuat emping jagung.

Atas keberhasilan kelompok tani, dalam kesempatan tersebut Bupati memberikan bantuan berupa satu unit traktor.

PETANI AKAN MENDAPAT BIBIT GRATIS

Produksi Padi Palawija Ditarget 224.642,54 Ton

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo akan memberikan bibit untuk komoditas padi, jagung dan kedelai secara gratis kepada para petani mulai bulan Maret 2009 mendatang. Jenis varietas dapat dipilih sendiri oleh para petani.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo, Ir.Agus Langgeng Basuki, Senin (23/2) dalam konferensi pers yang berlangsung di Media Center Kulonprogo.

Langgeng yang didampingi Kasubag Humas Setda, Arning Rahayu,SIP menjelaskan untuk membantu petani dalam pengadaan bibit, disiapkan dana sebesar Rp.3 M, dengan mekanisme melalui masing-masing kelompok tani.

Setiap kelompok tani mengajukan kepada Dinas mengenai jenis dan varietas yang dikehendaki serta jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya dinas akan mentransfer dana yang dibutuhkan ke rekening kelompok tani.

Diharapkan para petani menjalin hubungan dengan kios penyedia bibit yang telah terdaftar dalam pengadaan bibit tersebut.

Dipilih komoditas padi, kedelai dan jagung, menurut Langgeng karena komoditas tersebut strategis bagi ketahanan pangan nasional. Target produksi padi dan palawija Kulonprogo tahun 2009 ini sebesar 224.642,54 ton, dengan peningkatan produktivitas secara efisien. “Produktifitas Kulonprogo belum maksimal, baru mencapai 6,2 ton per ha, Diharapkan nanti dapat mencapai 9 ton per ha,”harap Langgeng yang gemar olahraga Futsal.

Selain target produksi padi dan palawija, dinas pertanian dan kehutanan tahun 2009 juga mempunyai target produksi sayur-sayuran dan buah-buahan semusim sebesar 54.531,68 ton, produksi buah-buahan dan sayuran tahunan 64.286,55 ton, produksi tanaman obat 10.625,64 ton, produksi tanaman perkebunan 78.231,39 ton, populasi tanaman kayu bernilai ekonomi tinggi 11.050.776 batang, luas lahan kritis yang tersisa 6.082,81 ha dan luas hutan rakyat 18.417,96 ha.

TEMPATI GEDUNG BARU BANTUAN JEPANG

PMI Kulonprogo Gelar Syukuran

Tempati gedung baru dua lantai, bantuan dari Palang Merah Jepang, Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kulonprogo di Jl.Bhayangkara kompleks UNY kampus Wates menggelar syukuran secara sederhana, Sabtu (21/2). Selain potong tumpeng, pembukaan pintu utama gedung oleh Wabup Drs.H.Mulyono yang dilanjutkan peninjauan ruangan di lantai bawah dan lantai atas, dalam kesempatan tersebut sekaligus Ketua PMI Cabang Kulonprogo melantik 23 anggota Korps Sukarelawan PMI Kulonprogo. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, perwakilan PMI propinsi DIY Taslim Sudiyanto,SKM, sedang dari donatur Palang Merah Jepang Mihoko Goto, Palang Merah Denmark Danielo dan perwakilan PMI kabupaten/kota.

Ketua PMI Cabang Kulonprogo R.Agus Subagyo,SE mengatakan gedung PMI bantuan Palang Merah Jepang senilai Rp.1,7 M yang terdiri 2 lantai dengan luas tanah seluruhnya 483 m2 milik kas desa Pengasih dengan ijin Gubernur DIY disewa 20 tahun dan dapat diperpanjang, luas bangunan 342 m2 terdiri lantai bawah 187,75 m2 dan lantai atas 154,25 m2. Lantai bawah dipergunakan untuk Unit Tranfusi Darah dan Kegiatan relawan. Unit Transfusi Darah terdiri dari Ruang Pendaftaran, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang pengambilan darah, laboratorium dan gudang UTD, bagian belakang ruang relawan, gudang , dapur dan 2 toilet. Sedangkan lantai atas untuk aktifitas pengurus meliputi ruang staff, pengurus, pertemuan, diklat.

“PMI organisasi yang netral dan independen, kegiatan berpedoman pada 7 prinsip dasar yakni kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian , kesatuan dan kesemestaan, sehingga tidak melibatkan diri/berpihak pada golongan politik, ras, suku bangsa atau agama tertentu, tetapi mengutamakan obyek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya,”kata Agus.

Hingga kini menurut, Agus pengurus PMI berjumlah 11 orang, kelompok kerja 6 orang, staff 10 orang . KSR dan relawan 55 orang serta hampir semua sekolah ada Palang Merah Remaja (PMR). “Pengurus dari PNS aktif maupun pensiunan dan orsos, dan semua masih kompak, sebab untuk jadi pengurus PMI masih dapat dihitung. Kalau dibuat edaran siapa yang bersedia jadi pengurus PMI jawaban sebagian besar tidak bersedia, beda kalau jadi PNS, Pegawai BUMD, semua hampir bersedia,”keluh Agus yang Pensiunan Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Kulonprogo.

Sedang, Taslim Sudiyanto,SKM dari PMI DIY merasa lega dengan telah terealisasinya pembangunan gedung PMI bantuan Palang Merah Jepang sehingga dapat sejajar dengan kabupaten/kota lainnya. Persoalan status tanah PMI menjadi pekerjaan yang berat untuk mewujudkan bantuan segera cair dari donatur, namun dengan semangat yang pantang menyerah mulai desa hingga ijin Gubernur dapat diselesaikan dengan baik. “Bencana membawa nikmat, itulah yang bisa dikatakan dengan telah terbangunnya gedung PMI bantuan dari Palang Merah Jepang di seluruh kabupaten/kota di DIY ini,”katanya.

Taslim berharap dengan sarana prasarana yang ada, kegiatan dapat ditingkatkan tidak hanya donor darah, namun program yang cukup luas selain membantu pemerintah dalam pertolongan korban bencana, AIDS, Demam Berdarah dan Flu Burung, tidak kalah penting langsung terjun ke masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana sehingga dapat mengurangi resiko terhadap bencana yang datang.

Perwakilan Donatur, Mihoko Goto, merasa gembira dengan telah terealisirnya bangunan gedung PMI Kulonprogo yang merupakan bantuan dari donatur-donatur dari warga masyarakat Jepang. Gedung bukan prioritas utama, namun kesiapan dalam membantu setiap korban apabila terjadi bencana merupakan hal yang utama. “ Saya datang pertamakali di PMI Cabang Kulonprogo Agustus 2006, mendapatkan masukan bahwa Kulonprogo termasuk daerah yang rawan bencana terutama tanah longsor dan banjir,”kata Mihoko Goto yang fasih berbahasa Indonesia.

Sementara Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Palang Merah Jepang yang telah memberikan bantuan gedung PMI Cabang Kulonprogo yang representatif dan diharapkan gedung baru menjadi semangat baru untuk semakin meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.

BUPATI LANTIK KADES PENGASIH APBD Diprioritaskan Untuk Wilayah Pedesaan
Di Kulon Progo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan bagi wilayah pedesaan. Sebab, saat ini sebagian besar penduduk miskin berada di desa. Untuk membangun dan memberdayakan masyarakat diperlukan fasilitas dan dana yang sangat besar.
Demikian dikatakan Bupati H Toyo Santoso Dipo saat melantik Budi Hartono sebagai Kepala Desa (Kades) Pengasih, Kamis (19/2) di balai desa setempat. Hadir dalam acara itu Assek I Drs Sutedjo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Drs Krissutanto, Camat Pengasih Drs Sri Harmintarti MM, Muspika, anggota BPD dan tokoh masyarakat Pengasih.
Sementara, tambah Toyo, masyarakat kota sudah mendapat fasilitas lebih baik dalam pembangunan dan infrastruktur. Dengan fasilitas tersebut, kata dia, kehidupan masyarakat kota relatif lebih makmur dibanding masyarakat desa.
Di samping itu, katanya, sebagian besar masyarakat kota bekerja di sektor perdagangan. Mereka memanfaatkan masyarakat desa sebagai pembeli. “Dengan berbelanja ke kota, otomatis masyarakat desa sudah turut meningkatkan kemakmuran dan membangun wilayah perkotaan. Oleh karenanya, cukup adil bila APBD lebih banyak dikucurkan ke desa,” terang Toyo.
Lebih jauh Toyo mengharapkan, agar pemerintah desa dapat memanfaatkan seefektif mungkin dana bantuan dari pemkab. Menurut orang nomor satu di Kulon Progo itu, bantuan bantuan pemkab untuk desa sangat besar. Baik dalam bentuk ADD, TPAPD maupun modal LKM.
“Bantuan Pemkab Kulon Progo untuk pemdes besarnya nomor 3 se Indonesia. Padahal PAD Kulon Progo hanya 40 M lebih sedikit. Sementara Kutai Kertanegara PAD-nya sekitar 2,5 trilyun. Wajar kalau mereka mampu memberi bantuan ke pemdes yang lebih besar dari Kulon Progo,” tandas Toyo.
Kalau dana bantuan itu dimanfaatkan secara efektif, tutur Toyo, maka dalam waktu dekat akan terjadi percepatan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di perdesaan. Sehingga akan terjadi keseimbangan pertumbuhan antara kota dan desa, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kulon Progo.
Budi Hartono terpilih sebagai Kades Pengasih setelah berhasil memenangkan Pilkades yang digelar Minggu (1/2) lalu. Pengusaha las itu mampu unggul secara mutlak atas 3 pesaingnya.

BUPATI LANTIK PRAPTA LEGAWA

Pembangunan Fisik Tirtorahayu Tertinggal

Prapta Legawa Rabu (18/2) dilantik menjadi Kades Tirtorahayu Kecamatan Galur. Pelantikan yang digelar dalam Rapat Paripurna Istimewa Badan Permusyawaratan Desa dengan acara pokok Pengambilan sumpah dan pelantikan Kades terpilih dilakukan oleh Bupati Kulon Progo .H.Toyo Santoso Dipo di Pendopo Balai Desa setempat.

Hadir dalam pelantikan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs.Sutedjo, Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Drs.Krisustanto, Kabag Hukum Setda A.Bambang Sulistyo,SH, Kabag Kesra Setda Arief Sudarmanto,SH, Camat Galur Jumanto,SH beserta Muspika, Kades se-Kecamatan Galur, Ketua BPD Drs.H.Suradi serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Prapta Legawa dilantik menjadi Kades berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 27 tahun 2009 tentang Pengangkatan Prapta Legawa sebagai Kepala Desa Tirtorahayu dengan masa jabatan 2009-2015. Prapto Legawa yang unggul dalam Pilkades beberapa waktu lalu menggantikan mantan Kades Sudarmanto yang diberhentikan tidak dengan hormat karena kasus pidana.

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya mengingatkan, pemimpin pada masa sekarang dan terlebih dimasa yang akan datang dituntut untuk lebih banyak mendengar dari pada berbicara. Sebagai seorang Kepala Desa diharapkan mampu mendengar aspirasi masyarakat baik yang terucap maupun yang tidak terucapkan.Selain itu harus mampu melihat yang terlihat maupun yang tersembunyi baik itu berupa potensi pembangunan maupun permasalahan.

” Desa Tirtorahayu yang dulu sangat maju dalam membangun sekarang ini, justru pembangunan fisik ketinggalan di banding desa lainnya, untuk itu kepada Kades yang baru perhatian kepada masyarakat ditingkatkan, Kades tidak usah segan untuk minta bantuan kepada Pemkab dalam membangun desa Tirtorahayu untuk menjadi lebih maju dan makmur,” pinta Toyo.

Perhatian Pemkab kepada pamong desa telah menunjukkan peningkatan, melalui TPAPD penghasilan para pamong di Kulonprogo terbesar ketiga di Indonesia. Namun peningkatan penghasilan yang diberikan harus diimbangi dengan cara kerja yang lebih baik, kebiasaan lama adanya pungli harus dihilangkan. ”Tunjangan pamong desa melalui TPAPD meningkat diterima sehingga sekarang banyak yang daftar jadi pamong desa, sebenarnya maksudnya agar di desa-desa tidak ada pungli lagi, dulu yardik-yardik (bayar disik) nek ora yo ragelem teken harus dihilangkan,”pintanya.

KT Marsudi Mulyo Panen Padi Gogo Tersedia 30 Hektare Lahan Potensial Belum Tergarap

Memiliki daerah perbukitan yang terjal dan jauh dari akses perkotaan tak membuat warga Pedukuhan Secang, Sidomulyo, Pengasih menyerah untuk mengembangkan pertanian. Karena dengan berbekal semangat yang tal kenal menyerah warga Pedukuhan Secang berhasil mengembangkan padi gogo dengan hasil yang menggembirakan. Karena dalam panen perdana yang dilakukan oleh Kelompok Tani (KT) Marsudi Mulyo dari lahan yang digarap mampu menghasilkan padi dengan rata-rata mencapai 5,6 ton/ha.
Ketua KT Marsudi Mulyo Sarno Wiharjo mengungkapkan hal tersebut di sela-sela panen perdana yang dilaksanakan Selasa (17/2) di Pedukuhan Secang, Desa Sidomulyo, Pengasih. Panen perdana yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa Sidomulyo R. Sukestidono itu juga dihadiri oleh Kabid Holtikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. Saebani, Kepala Kantor KP4K Ir. Tri Budi Harsono, perwakilan Kelompok Tani se-Sidomulyo, anggota kelompok tani dan masyarakat.
KT Marsudi Mulyo yang beranggotakan 49 orang saat ini menggarap lahan seluas 7 hektare di bawah hutan rakyat dan ditanami dengan Padi Gogo jenis Cipudong. Padi ini ternyata cocok dikembangkan di daerah Secang karena dari areal yang digarap seluas 7 hektare semua berhasil tumbuh dan berbuah dengan baik. “Kami katakana cocok karena meskipun padi sempat terserang ulat tanah (uret) namun masih mampu menghasilkan padi dengan rata-rata 5,6 ton/ha,” katanya.
Warga merasa cocok dan bersemangat untuk mengembangkan padi gogo karena meskipun lahan yang dimiliki adalah lahan perbukitan namun ternyata bisa untuk mengembangkan padi. Untuk itu, warga mengharapkan kedepan pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian. Karena saat ini di Pedukuhan Secang masih banyak lahan yang potensial untuk mengembangkan pertanian seperti pengembangan padi gogo.
Menurut Sarno Wiharjo, masih ada 30 hektare lahan potensial yang saat ini belum tergarap. Lahan tersebut terletak di bawah areal hutan rakyat dan saat ini belum tergarap secara maksimal. Dimungkinkan, lahan tersebut dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian karena dahulu lahan-lahan tersebut juga merupakan areal pertanian yang mendapatkan irigasi dari Goa Kiskendo, lanjutnya.
Sementara itu, Kabid Holtikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulon Progo Ir. Saebani mengungkapkan dukungannya terhadap pengembangan padi gogo di daerah Secang. Namun diharapkan warga juga memperhatikan masalah dampak lingkungan dari pengolahan lahan tersebut. Karena lahan pertanian yang digunakan adalah lahan dibawah lahan hutan rakyat.
Jangan sampai pengembangan padi gogo merusak lahan hutan rakyat yang dimiliki. Sehingga mengakibatkan pengikisan ataupun menjadikan tanah menjadi tidak bisa menyimpan air. “Kalau sampai terjadi seperti ini, mungkin 1-2 tahun warga masih bisa menikmati hasil pertanianya. Namun tahun-tahun berikutnya warga akan kekurangan air. Karena hutan yang dimiliki menjadi berkurang,” katanya.
Di sisi lain, Ir. Saebani mengungkapkan bahwa hasil pertanian padi gogo KT Marsudi Mulyo yang memilii rata-rata 5,6 ton/ha sudah baik. Hasil ini berada di atas rata-rata kabupaten untuk padi di daerah perbukitan yang hanya mencapai 3,1 ton/ha. Sedangkan untuk padi di areal persawahan, rata-rata kabupaten mencapai 6,2 ton/ha, lanjutnya.