SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KULONPROGO

Lantik Affandi Jadi Pengganti Antar Waktu

Drs.H Affandi dilantik menjadi anggota DPRD Kulon Progo, Rabu (14/1) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang dihadiri 28 anggota DPRD. .Pelantikan politisi PAN dan pensiunan dosen IAIN Semarang, asal Butuh, Desa Bumirejo Kecamatan Lendah ini berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.209/Kep/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pemberhentian Saudara Ismartoyo dari keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo dan pengangkatan Drs.H.Affandi sebagai penggantinya. Pengucapan sumpah dan janji anggota antar waktu DPRD Kulon Progo 2004-2009 itu dilakukan Ketua DPRD Kulon Progo Drs.H.Kasdiyono. Hadir menyaksikan acara itu, Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo, Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Muspida dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Affandi yang pernah menjadi anggota dewan periode 1999-2004 ini merupakan pengganti antar waktu H.Ismartoyo karena meninggal dunia 8 Juli 2008 lalu. Dengan dilantiknya Affandi yang saat ini berusia 75 tahun jadi anggota Dewan, maka ia menjadi anggota dewan Kulon Progo yang paling tua.

Meski hanya menyisakan waktu 8 bulan, Affandi mempunyai target yang berorientasi di pedesaan melalui pembangunan jalan yang diratakan dengan corblock melalui semenisasi. “Kondisi di pedesaan yang jalan-jalan kondisinya masih bebatuan dan belum diratakan, dengan bantuan stimulan semen diharapkan dapat menjadi rata dan baik,”katanya.

Menurutnya bantuan yang diberikan hanya sebagai stimulant untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Pengalaman bantuan semen selama ini menunjukkan swadaya masyarakat sangat antusias.

HIPMI Mampu Menjadi Jembatan Kebijakan Pemerintah

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai wadah dari para pengusaha muda hendaknya bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya. Karena keberadaan HIPMI mempunyai peran yang strategis guna melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan usaha.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (10/1), saat beraudensi dengan pengurus HIPMI di Gedung Joglo pemkab. Acara tersebut diikuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa perempuan dan KB Drs. Krisutanto, Kepala Kantor Penanaman Modal Ir. Subagyo, Ketua HIPMI DIY Setyo Wibowo serta pengurus HIPMI yang lainnya.
Perantara atau media yang menjembatani kebijakan menjadi sesuatu yang penting karena tanpa sosialisasi yang benar sebuah kebijakan mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan baik. “Untuk itu kami harapkan HIPMI sebagai sebuah wadah dari para pengusaha muda mampu menjembatani kebijakan makro pemerintah terutama dalam bidang ekonomi dan usaha,” katanya.
Selanjutnya, sebagai sebuah media perantara semua anggota HIPMI hendaknya mengetahui posisi dan peran HIPMI dalam membangun ekonomi secara menyeluruh. Dengan mengemahami posisi, peran dan fungsi dari semua anggotanya HIPMI akan mampu berkembang dengan baik dan bisa menjadi kepanjangantangan dari para pengusaha yang ada di dalamnya.
Di sisi lain, mengoptimalkan peran dan fungsi HIPMI sebagai wadah dari para pengusaha sangat penting. Seperti di negara-negara maju wadah pengusaha seperti HIPMI dan Kamar Dagang dan Indistri (KADIN) adalah sangat vital. Terutama dalam rangka membangun investasi di daerah. “Karena selama ini peran dan fungsi KADIN belum maksimal mungkin HIPMI bisa mengambil alih peran tersebut. Kalau memang KADIN tidak bisa dimaksimalkan lagi,” tandas Bupati.
Sementara itu, menurut Ketua HIPMI DIY Setyo Wibowo dalam menjalankan peran dan fungsi HIPMI harus disesuaikan dengan agenda pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah. “Sehingga dengan audensi diharapkan pengurus HIPMI akan mendapatkan gambaran dan petunjuk usaha ataupun kebijakan apa yang telah di tempuh pemerintah Kulon progo,” katanya.

PASCA PENATAAN SOTK BARU

Kelebihan Pegawai Dipertanyakan

Setelah hampir seminggu Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru diterapkan dan disusul dengan penempatan beberapa staf di instansi baru, kenyataan dilapangan menyebutkan bahwa Kulon Progo sangat minim pegawai sehingga kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beberapa waktu lalu banyak dipertanyakan.

Hal ini terjadi terutama dirasakan oleh beberapa pimpinan instansi di lingkup Sekretariat daerah (Setda). Kondisi staf di beberapa sub bag pada Bagian-bagian di Setda yang muncul setelah diterapkannya SOTK baru sangat minim sekali staf sehingga tidak seimbang dengan beban tugas yang dikerjakan.

Drs.Bisono Indro Cahyo, mantan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) yang turut dilikuidasi pasca SOTK baru, dan kini menjadi Kabag TI dan Humas Setda, merasa heran usai menerima beberapa lembar surat penugasan staf. Keheranan dirasakan Bisono, karena dari sekitar 20 staf lama hanya menyiasakan dua orang yang mendapatkan tugas baru di sub bag TI. ” Wah bagaimana ini, kok hanya diberi tinggalan dua orang staf dari duapuluhan lebih, padahal di TI harus merealisasikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dananya sudah siap,”keluh Bisono Jum’at (9/1).

Hal yang sama dirasakan Mudopati dan Suryantoro. Mudopati yang menjabat Subag Data Informasi Bagian TI Humas merasa pusing membagi tugas staf, karena uraian tugasnya diantaranya menyiapkan naskah sambutan serta ketatausahaan hanya menerima dua orang staf saja. Sementara Suryantoro di Bagian Pemerintahan dengan tiga staf yang semuanya baru harus siap untuk menyusun LKPJ Bupati.

Melihat kenyataan penempatan staf yang sangat minim sekali ini, ketiga pejabat tersebut mempertanyakan, pernyataan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang mengatakan bahwa Kulon Progo kelebihan pegawai.

Menurut beberapa staf, minimnya penempatan pegawai ini jelas akan menganggu kinerja dan pelayanan, karena selain tugas sesuai fungsi yang diberikan masih harus diberikan tugas tambahan seperti pengurus barang, bendaharawan gaji, dan administrasi.

Kenaikan Gaji PNS 2009 Dirapel Februari

- Pemerintah akan membayar rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Februari setelah peraturan pemerintah (PP) diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dirjen Perbendaharaan Negara, Herry Purnomo mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan Peraturan Pemerintah mengenai gaji PNS.

Pemerintah menaikan gaji PNS pada tahun ini sebesar 15 persen. Kenaikan gaji itu terhitung mulai Januari. Namun untuk pengeluaran masih memerlukan PP. Kenaikan gaji tersebut juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Tergantung kapan keluarnya PP, kami sedang proses," katanya di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2009. Dia berharap segera bisa selesai pada Februari. "Tapi itu harus lewat presiden dulu."

PP tersebut akan mengatur pengeluaran pemerintah seperti gaji, pensiun, dan lain-lain. "Begitu PP keluar langsung kami instruksikan untuk pembayaran."

Sedangkan untuk gaji ke-13, pemerintah akan memberikan pada masa kenaikan sekolah, seperti tahun-tahun sebelumnya. (vivanews.com)

Bupati Tak Akan Beri Izin Cerai PNS

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dia akan memberi izin bagi PNS yang mengajukan gugat cerai.
Penegasan itu disampaikan saat Toyo menanggapi audiensi pengurus Lembaga Ombusmen Daerah (LOD) DIY, Selasa (6/12) di gedung Joglo kantor Pemkab. Menurut orang nomor satu di Kulon Progo tersebut, sampai saat ini dirinya sudah cukup banyak permohonan izin cerai dengan berbagai alasan.
Secara formal, alasan yang disampaikan kuat dan meyakinkan. Namun kalau ditelusuri ada alasan lain yang tidak disampaikan dalam laporan, misalnya ada kasus PIL atau WIL.
”Kalau latar belakangnya kasus-kasus seperti itu akan sangat riskan memberikan izin cerai bagi PNS. Karena dimungkinkn kasusnya akan sangat banyak dan itu akan menjadi preseden buruk bagi kondisi sosial kemasyarakatan PNS Kulon Progo,” ungkapnya.
Toyo menengarai, adanya beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh PNS sebagian besar terjadi akibat dari adanya perselingkungan. Ada contoh kongkret, kata dia, seorang guru wanita yang bercerai, namun tak lama kemudian kawin dengan seorang sopir yang sering ditumpanginya dia mengajar.
”Memang sangat sulit untuk menelusuri latar belakang yang sesungguhnya alasan seseorang untuk bercerai. Oleh karenanya lebih baik saya tak memberi izin, kecuali kalau gugat cerai,” tegas Toyo.

Selama Liburan Pengunjung Perpustakaan Meningkat

Selama waktu liburan sekolah, jumlah pengunjung perpustakaan umum Kulon Progo meningkat cukup drastis. Setiap hari rata-rata jumlah pengunjung di atas 200 orang yang sebagian besar adalah usia siswa SD hingga SLTA. Pada hari-hari biasa jumlah pengunjung berkisar 100-150 orang.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kulon Progo Agung Kurniawan SIP MSi usai menerima bantuan kanopi sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung dari BPD DIY Cabang Wates, Rabu (7/12) di kantornya. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pimpinan BPD DIY Cabang Wates Dra Rahayu Sri Mulyani, MM.

Untuk menarik pengunjung, tambah Agung, khusnya anak-anak usia SD selama liburan pihaknya memutar film anak-anak seperti Harry Potter. Pemutaran film dilakukan setelah pukul 12.00 siang, ujar Agung.

Lebih jauh mantan pejabat BKD Kulon Progo ini menyatakan, dalam beberapa waktu terakhir pengunjung mahasiswa juga naik tajam. Setiap bulan rata-rata mencapai 600 orang. Hal itu disebabkan Perpustakaan Umum saat ini memiliki koleksi referensi hasil penelitian, skripsi dan disertasi tentang Kulon Progo cukup banyak. “Selain membaca buku-buku ilmiah sebagian besar mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mencari referensi tersebut,” terangnya.

Menyinggung tentang kanopi bantuan BPD DIY Cabang Wates yang diterimanya Agung menyatakan, sangat membantu pelayanan bagi pengunjung. Sebab tempat parkir yang ada masih relatif sempit dan biasanya tidak muat untuk menampung kendaraan pengunjung. “Dengan adanya kanopi semua kendaraan pengunjung bisa ditempatkan ditempat yang teduh dan lebih rapi,” katanya.

Sementara Rahayu Sri Mulyani berharap agar bantuan tersebut bisa lebih mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan Umum Kulon Progo. Dia berjnji di waktu yang akan datang akan memberikan bantuan lain seperti buku atau fasilitas lain yang dibutuhkan. “Ini merupakan kontribusi kami untuk meningkatkan kualitas SDM Kulon Progo, khusunya melalui peningkatan gemar membaca,” katanya.

SETELAH VAKUM 10 TAHUN

Pakualaman Kembali Gelar Labuhan

Puro Pakualaman kembali melakukan acara ritual berupa labuhan di Pantai Glagah Indah Temon Kulon Progo, Rabu (7/1). Acara rutin yang dilakukan kerabat Puro Pakualaman ini sebenarnya telah berlangsung lama, namun sempat vakum atau terhenti selama 10 tahun, karena wafatnya orang yang diberi kepercayaan oleh pihak Puro.

Salah satu kerabat kraton Puro yang hadir , KPH Indrokusumo menjelaskan ritual Labuhan yang diselenggarakan ini sebenarnya telah berlangsung sejak turun temurun, namun pada tahun 1998 sempat terhenti karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan wafat dan baru setelah 10 tahun ini ada yang berani. “ Labuhan ini awal dari ritual Puro yang nantinya dilakukan setiap tanggal 10 bulan Suro tahun Jawa, ini sempat berhenti selama 10 tahun, karena yang bertanggung jawab wafat, sekarang sudah ada dan berani bertanggung jawab,” terang Indro.

Ritual Labuhan Hajad Dalem KGPAA Paku Alam IX, dihadiri oleh kerabat Puro antara lain Permaisuri Gusti Kanjeng Raden Ayu (GKRA) Adipati Pakualam, KPH, Indrokusumo, BRM Haryo Seno, BRM Aryo Damandono, dari Pemkab Kulon Progo Bupati H.Toyo Santoso Dipo, Asisten Pembangunan Ir.Agus Anggono, Kadinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Drs.Bambang Pidegso, Msi, Camat Temon Dra.Sri Utami,M.Hum.

Acara labuhan diawali dengan serah terima uba rampe labuhan berupa dua gunungan palawija, pakaian bekas, serta sesaji yang akan dilabuh dari pihak Puro yang diserahkan kepada abdi dalem yang diwakili Kades Glagah di Pesangrahan Paku Alaman. Selanjuntnya semua uba rampe di arak dengan jalan kaki menuju lokasi labuhan di pantai Glagah yang berjarak sekitar 3 km. Kirab uba rampe diawali pasukan Puro Bregodo Lombok Abang yang menggenakan pakaian serba merah dengan tombak kemudian sesaji dan gunungan, yang dibelakangnya pasukan Puro Bregodo Plangkir yang berpakaian serba hitam dengan menggenakan senapan .

Sebelum dilabuh, uba rampe terlebih dahulu singgah di Joglo Labuhan untuk melaksanakan doa. Usai dilakukan doa baru dibawa ke laut untuk dilabuh. Uba rampe yang dilabuh berupa pakaian bekas Puro kemudian gunungan yang kemudian menjadi rebutan oleh para pengunjung.

Kulon Progo Terendah Dalam Aduan Kasus ke LOD

Selama bulan September-Desember 2008 aduan masyarakat Kulon Progo yang masuk ke Lembaga Ombusmen Daerah (LOD) DIY hanya ada 1 buah. Dibanding Kabupaten/Kota lain jumlah itu merupakan yang terendah. Jumlah tertinggi Bantul sebanyak 13 aduan, Kota 9, Sleman 8 dan Gunungkidul 2.
Hal itu diungkapkan Ketua LOD DIY Muhamad Hasyim, Selasa (6/1) usai melakukan audensi dengan Bupati H Toyo Santoso Dipo di gedung Joglo kompleks kantor pemkab. Dalam audensi tersebut Hasyim didampingi angota LOD DIY Anik Setyowati, Sumarmo dan Didik R Sumukti. Sementara bupati didampingi Assek I Drs Sutedjo Wiharso dan segenap pejabat pemkab.
Hasyim menambahkan, sejak dilantik bulan September lalu, LOD DIY telah menangani 50 aduan. Sebanyak 15 aduan masuk saat kepengurusan sebelumnya, 9 masuk pada masa trnasisi bulan April-Oktober dan 26 aduan masuk dalam 3 bulan terakhir.
“Dari 50 aduan itu semua sudah ditindaklanjuti. Dengan rincian 22 aduan telah selesai dan sisanya masih dalam proses. Sebagian besar yang telah selesai hanya dilakukan dengan mediasi melalui pesawat telepon,” terangnya.
Menyinggung tentang sedikitnya jumlah aduan dari masyarakat Kulon Progo, pria asal Pati itu mengaku belum tahu pasti penyebabnya. Karena pihaknya belum pernah melakukan kajian secara intensif.
“Kemungkinan pelayanan publik di Kulon Progo sudah bagus. tapi mungkin juga karena masyarakat masih enggan, atau karena jaraknya cukup jauh. Untuk itu kami akan terus melakukan sosialisasi kepada aparat pemkab sampai pemerintah desa serta kepada masyarakat, dengan prioritas bagi yang dekat dengan pelayanan public. Kami juga akan memasang kotak aduan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lignkungan Pemkab Kulon Progo,” ujar Hasyim.
Lebih jauh Hasyim menjelaskan, aduan dari warga Kulon Progo adalah mengenai tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT). Pelapor mempertanyakan tunjangan beras dari pemkab, katanya.
Di hadapan bupati Hasyim menyatakan, LOD DIY berniat untuk menjalin mitra secara lebih intensif dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Yakni dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang membantu terbentuknya pemerintahan yang bersih. Dengan mekanisme kerja menerima laporan atau aduan dari masyarakat dan memiliki kewenangan untuk memberi masukan pada perundang-undangan yang tidak tepat serta minta keterangan kepada pihak terkait bila ada indikasi penyimpangan.
Dalam sambutannya Toyo berharap agar LOD DIY dapat menjadi mitra yang baik dalam membangun pemerintahan yang bersih bagi Kulon Progo. Dengan memberi masukan-masukan konstruktif dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu Toyo mempersilakan LOD DIY untuk membuka kotak laporan di setiap SKPD. “Kalau perlu bisa ditempatkan seorang asisten di sini. Nanti saya usahakan tempatnya,” kata Toyo.

JAMAAH HAJI KULONPROGO TIBA

2 Meninggal , 2 Masih di Jeddah

Sebanyak 209 jamaah haji dari kabupaten Kulon Progo telah tiba dengan selamat, Senin sore (5/1) di Masjid Agung Wates. Namun tidak seperti saat pemberangkatan sebanyak 213 orang, karena berkurang 4 orang, 2 meninggal dan 2 lagi masih di Jeddah. Sepasang suami istri warga Dukuh III Desa Panjatan, Kecamatan Panjatan masih ditanah suci sebab sang suami Wignyoharjono (72) menderita stroke, di dampingi istrinya. Adapun 1 orang meninggal yakni Sukarman (73) setelah tiba di Arab 3 hari akibat serangan jantung, jenazah warga Gegunung kecamatan Lendah ini dimakamkan di Mekah. Jemaah 1 orang lagi yang meninggal adalah Sutinah (78) warga Kanoman kecamatan Panjatan yang meninggal setelah menjalani wukuf dan jenazahnya atas permintaan keluarga dimakamkan di Mekah.

Kepala Kandepag Kulon Progo Drs.H.Syahrowardi mengatakan jemaah haji yang wafat sudah merupakan takdir, segala upaya telah dilakukan oleh tim kesehatan. “Jamaah kita yang meninggal telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas, namun jalan terbaik yang sudah menjadi takdir dari yang kuasa,” kata Syahro

Acara penyambutan di Masjid Agung Wates, seremonial penyambutan kedatangan jamaah haji oleh Pemkab Kulon Progo berlangsung singkat.Tidak seperti biasanya, upacara penyambutan hanya dengan ucapan selamat datang dari Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo yang datang bersama Muspida.

Hal tersebut menurut Kepala Sub Bagian Humas Pemkab Kulon Progo Arning Rahayu,SIP dilakukan untuk memberikan waktu lebih banyak kepada keluarga jamaah haji untuk segera bertemu dengan keluarganya.” Dari pada berlama-lama di sini,nanti malah sulit mengatur. Lagi pula kasihan jamaahnya, mereka pasti masih lelah setelah perjalanan jauh, sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat,”ujarnya

HARI KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN
Kesehatan dan Jumlah Anak Harus Mendapat Perhatian
Sebagian besar masyarakat Kulon Progo, tingkat kesejahteraannya masih perlu mendapatkan perhatian. Kita dapat melihat bahwa di dalam masyarakat kita ada yang belum bisa makan dengan layak, bahkan masih dapat dijumpai kasus kurang gizi di dalam masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, dan nampaknya hal-hal yang mempengaruhi ini saling mengkait, dan kita harus mengurainya. Kita tahu bahwa dalam hal tingkat kesejahteraan masyarakat kesehatan dan jumlah anak merupakan hal yang harus mendapat perhatian.
“Variabel kesehatan dan variabel jumlah anak bagi sebagian besar keluarga di Indonesia menjadi variabel yang sangat menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itulah upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menangani variabel kesehatan dan jumlah anak, untuk saat ini nampaknya masih sangat layak untuk dilanjutkan,” kata Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Mulyono pada acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-36 di Gedung Kaca, Senin (5/1). Acara dihadiri Ketua Tim Penggerak Kabupaten, Kepala Badan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan KB Kabupaten Kulonprogo serta para Camat.
Wabup juga mengungkapkan sebagian masyarakat menilai bahwa tingkat kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh pria selaku tulang punggung dari sebagian besar keluarga. Ada yang menilai dengan adanya nafkah yang banyak dari usaha suami maka kesejahteraan dapat tercapai. Hal-hal semacam itu tidak sepenuhnya benar, karena kesejahteraan dalam rumah tangga tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah materi yang didapat. Pengelolaan kehidupan rumah tangga yang baik yang dilaksanakan oleh sebagian besar ibu sangat berpengaruh.Untuk itulah kami sangat berharap ibu rumah tangga perlu dijadikan obyek dan sekaligus subyek berbagai kegiatan yang dilaksakan oleh berbagai organisasi-ornasisasi, terutama organisasi wanita seperti dharma wanita dan tim penggerak PKK.
Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo Ny.Wiwik Toyo Santoso Dipo, ketika membacakan sambutan tertulis Ketua Tim Penggerak PKK Pusat mengatakan bahwa gerakan PKK sebagai wadah aktifitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga memiliki sejarah yang panjang berpedoman pada makna sejarah sebagai kesatuan hari kemarin patut dipedomani hari ini. Oleh karena itu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat mengajak untuk merenungkan selama 36 tahun pelaksanaan gerakan PKK dalam mendukung proses pembangunan bangsa ternyata telah menunjukkan keberhasilan yang mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional.
Pada acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan dan bingkisan Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Kulon Progo meliputi terbaik I Kecamatan Samigalih dengan desa Ngargosari, II Galur desa Brosot, III Panjatan desa Tayuban, IV Nanggulan desa Wijimulyo dan V Pengasih desa Margosari. Penghargaan kader kategori 10-15 tahun kabupaten 3 orang masing-masing Tri Wahyu Wardani dari Pokja I, Rini Sri Walgito Pokja III dan Mujiyah Kasil Subekti Pokja IV serta bagi kecamatan dan desa 15 orang.
Selain itu juga dilakukan kegiatan Pemeriksaan golongan darah untuk umum, lomba balita sehat, tebar tanam dan pelihara 10 juta pohon, sosialisasi UU ketenagakerjaan perempuan dan anak.