Sanggar Budaya Bisa Menjadi Pusat Aktivitas Kebudayan

Keberadan sanggar budaya dalam konteks kebudayan diharapkan tidak hanya sebagai tempat untuk menciptakan dan mengembangkan seni namun lebih kepada pengembangan kebudayan. Sehingga keberadaan sanggar budaya bisa menjadi pusat aktivitas kebudayaan (Multi Culture Center) yang bisa digunakan oleh semua etnik yang ada di Indonesia. Dengan konteks tersebut, semua orang bisa berdialog dan berinteraksi tentang berbagai permasalahan yang ada seperti perkembangan budaya, pertanian, peternakan serta permasalahan yang lain.

Dengan demikian, sanggar budaya tidak akan pernah kosong dari kegiatan-kegiatan produktif. Karena tidak terpancang pada kegiatan seni maupun pengembangan kesenian. Bahkan, dengan keberadaan sanggar budaya masyarakat bisa terus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan yang berbasis pada persatuan dan kegotong royongan.

Demikian dikatakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sabtu (7/6) saat meresmikan Sanggar Budaya ‘Singlon’ di Pengasih, Kulon Progo. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Merti Dusun GKR Pembayun, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Direktur Bank Danamon DIY Yos Lunu Kay, seniman seniwati Kulon Progo serta undangan yang lainnya.

Sehingga sanggar budaya akan menjadi embrio dalam sebuah proses yang berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan. “Dengan didasari kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sanggar budaya bisa menjasi pemersatu, media berdialog, akulturasi budaya yang dapat digunakan oleh semua anak bangsa,” kata Sultan.

Di sisi lain, sanggar budaya sebagi ‘multi culture center’ juga bisa sebagai media untuk terus menjaga seni dan kebudayan bangsa yang beraneka ragam. “Sehingga kalau misalnya, sebuah peresmian harus ada pemukulan gong namun kalau yang menggunakan adalah orang Irian yang dipukul mungkin bukan gong lagi tapi tifa. Karena di Irian tidak ada gong,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo mengharapkan seiring dengan perkembangan teknologi yang telah mempengaruhi perkembangan seni dan budaya harus disikapi dengan arif. Karena semua itu merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sehingga kita harus mampu untuk menyaring budaya tersebut untuk disesuaikan dengan budaya dan kepribadian bangsa kita.

Dengan demikian, seni dan budaya bangsa yang sangat beraneka ragam tersebut bisa kita jaga dan kita rawat dengan baik. “Karena dari perkembangan yang saat ini ada dapat kita lihat bahwa perkembangan budaya telah mengalami pergeseran dari budaya yang selama ini telah ada dan kita miliki,” katanya.

Di samping itu, dengan didirikannya sanggar budaya ‘Singlon’ masyarakat bisa menggunakannya sebagai wahana untuk berinteraksi dan mengaktualisasikan karya-karyanya. Karena disamping kita harus selalu menjaga budaya-budaya yang selama ini telah ada, kita juga bisa terus berkarya sesuai dengan keahlian kita. Sehingga akan terjadi perkembangan yang selalu dinamis dalam rangka mewujudkan pembangunan, lanjutnya.

Sedangkan Direktur Bank Danamon DIY Yos Lunu Kay mengatakan bahwa pendirian sanggar budaya ‘Singlon’ di Pengasih adalah sebagi salah satu program dari Bank Danamon peduli yang bekerjasama dengan Yayasan Merti Dusun. Sedangkan di DIY ada dua sanggar budaya yang telah didirikan yaitu, Sanggar Budaya Singlon di Pengasih dan Sanggar Budaya Eyang Cokro Joyo di Piyungan.

Dalam kesempatan tersebut, peresmian juga dimeriahkan dengan pagelaran tari-tarian oleh komunitas merti dusun serta penyerahan piagam penghargaan dari Bank Danamon kepada Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo maupun Yayasan Merti Dusun. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo juga melaksanakan penanam pohon angsana sebagai simbol peresmian sanggar budaya tersebut.

KPUD KULONPROGO LANTIK PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum dan pilihan presiden di Kabupaten Kulonprogo dilantik di Kampoeng Resto, Sabtu (7/6). Upacara pelantikan dilakukan Ketua KPUD Ir.Sapardiyono,MH, disaksikan Wakil Ketua DPRD Drs.Sudarto, Muspida dan anggota KPUD. Jumlah anggota PPK Kecamatan ini seluruhnya sebanyak 60 orang yang meliputi 5 orang masing-masing kecamatan dari 12 kecamatan se-Kulonprogo. Usai pelantikan dilanjutkan rapat kerja KPUD dengan PPK.

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santosa Dipo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Drs.H.Mulyono mengatakan di era demokratisasi ini sudah selayaknya jika kebebasan untuk memperoleh informasi semakin jelas meningkat, disamping derasnya arus informasi yang mengalir sebagai dampak dari globalisasi dunia sehingga mengakibatkan semakin kritisnya masyarakat terhadap berbagai hal yang sedang dihadapinya, sehingga dapat mewarnai proses tahapan pelaksanaan PEMILU 2009 nanti.

”Oleh karena itu berbagai aturan yang mengatur tahapan-tahan pemilu harus dipahami betul oleh setiap orang yang bertugas melaksanakan kegiatan PEMILU. Dan tentu akan lebih baik lagi jika para pelaksana kegiatan PEMILU berupaya memahami kondisi masyarakat dengan segala aspeknya,”katanya.

Ditambahkan pemilu dapat dikatakan berhasil jika Pemilu tersebut dapat berjalan lancar, hasilnya dapat diterima oleh masyarakat luas, serta adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat utamanya warga negara yang mempunyai hak pilih.

Dalam hal kelancaran jalannya Pemilu serta dapat diterimanya hasil Pemilu oleh masyarakat luas, PPK merupakan salah satu pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Untuk itu kecerdasan, kebijakan dalam menghadapi masyarakat, utamanya masyarakat pemilih, harus dimiliki oleh setiap anggota PPK, disamping pemahaman yang benar terhadap berbagai aturan tentang PEMILU itu sendiri.

Pemdes Berhak Mencoret Daftar RTS Penerima BLT

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai salah satu cara untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) guna mencukupi kebutuhan hidup karena dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera dilaksanakan. Meskipun sampai saat ini di Kulun Progo masih terdapat perbedaan data antara alokasi dan jumlah penerima dengan selisih mencapai 267 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hal ini terjadi karena jumlah RTS penerima BLT berdasar data BPS tahun 2005 adalah sebanyak 42.345 RTS sementara jumlah alokasi untuk Kulon Progo hanya 42.078 RTS.
Meskipun data jumlah penerima BLT tahun 2008 sudah ditentukan, namun data tersebut masih akan dilakukan verifikasi agar penerimaan BLT benar-benar tepat sasaran. Sedangkan dalam verifikasi tersebut, pemerintah desa (pemdes) yang bekerjasana dengan pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) berhak untuk mencoret dan mengalihkan RTS penerima BLT serta menggantinya dengan RTS yang memang layak untuk menerina BLT yang lain.
Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang IPDS BPS Propinsi DIY Ir. Didik Kusbiyanto,MSi Jumat (6/6), dalam acara Sosialisasi Pembayaran BLT di Gedung Binangun komplek pemkab Kulon Progo. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala bappeda Kulon Progo Budi Wibowo, SH, Kepala BPS Mimy Sumardi,SE, Kepala Kantor Pos Wates Moh. Mufti Ismail, Camat se-Kulon progo, Kepala Kantor Pos Cabang se-Kulon progo dan yang lainnya.
Pencoretan tersebut dapat dilakukan karena data yang digunakan adalah data tahun 2005. Sehingga kemungkinan RTS penerima BLT terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi saat ini. Karena sangat mungkin terjadi perubahan dalam verifikasi mengingat penerima BLT yang kemungkinan sudah meninggal, pindah, bercerai atau kondisi lain yang membuat RTS menjadi tidak berhak lagi menerima BLT. “Pencoretan dan pengalihan BLT harus sejumlah dengan RTS penerima baru. Karena pemerintah tidak akan menambah jumlah alokasi penerima BLT pada tahun 2008,” katanya.
Selanjutnya, pencoretan dan pengalihan penerima BLT harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos. Karena pengalihan penerima BLT akan segera ditindaklanjuti dengan pencetakan kupon penerima yang baru sesuai dengan hasil verifikasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos DIY L. Sutaji mengatakan bahwa pembayaran BLT untuk tahap I yaitu, untuk bulan Juni, Juli dan Agustus akan dilaksanakan pada tanggal 17-27 Juni 2008. Hal ini sesuai dengan perencanan yang telah di ada yaitu, pembayaran dilaksanakan paling sedikit selama 4 hari dan paling lama 10 hari yang dimulai pada tanggal 17 Juni. Karena sesudah tanggal 27 Juni Kantor Pos sudah harus melaporkan hasil penyaluran BLT kepada Menteri Sosial.
Disisi lain, sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi untuk tingkat Kabupaten. Sehingga Kantor Pos Cabang yang bekerjasama dengan perintah Kecamatan berkewajiban untuk menyosialisasikan data maupun semua yang terkait permasalahan penyaluran BLT ke tingkat desa dan masyarakat. “Sehingga dengan sosialisasi tersebut diharapkan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada,” katanya.
Sedangkan Kepala Bappeda Kulon Progo Budi Wibowo,SH mengemukakan bahwa data penerima BLT untuk Kabupaten Kulon progo memang terdapat selisih angka penerima yang mencapai 267 RTS. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan data penerima yang masih menggunakan data BPS tahun 2005 yaitu, 42.345 RTS dan alokasi yang hanya 42.078 RTS. “Perbedaan jumlah penerima ini sudah ditindaklanjuti oleh pemkab dengan mengirimkan surat kepada Mensos beberapa waktu lalu. Agar diberikan alokasi penambahan untuk jumlah penerima BLT sesuai dengan data yang ada,” katanya.
Karena pemkab tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk menutup kekurangan dengan penerima sebanyak 267 RTM. Yang kalau dikalkulasikan dengan jumlah 267 RTS dan penerimaan BLT dalam 2 tahap yang mencapai Rp 700.000 akan terdapat biaya sebanyak Rp 187 juta. Hal ini tidak mungkin kita tutup dengan alokasi anggaran perubahan 2008 karena jumlahnya cukup banyak, lanjutnya.
Disisi lain, Budi Wibowo mengatakan bahwa pemberian BLT hanyalah sebagai salah satu wujud proteksi pemerintah kepada keluarga miskin karena naiknya harga BBM yang telah membuat harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. “Jadi BLT tidak mungkin mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan program yang bisa memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Serta bisa mendorong potensi dan sumberdaya yang ada menjadi produktif,” terang Budi.

DESA SALAMREJO DAN SIDOHARJO

Ditunjuk Sebagai Desa Mandiri Pangan

Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo dan Desa Sidoharjo (Samigaluh) ditunjuk sebagai desa Mandiri Pangan (Mapan) oleh Pemkab Kulon Progo. Dengan latar belakang karena kedua desa tersebut termasuk desa rawan pangan dengan persentase jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tertinggi. Jumlah RTM di Salamrejo mencapai 67,57 % sedang Sidoharjo 67,19%.

Demikian diungkapkan Kepala Subdinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kasubdin TPH) pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir Bambang Tri Budi Harsono saat dilakukan sosialisasi Desa Mapan, Kamis (5/6) di aula dinas setempat. Sosialisasi menghadirkan narasumber Kepala tata Usaha (Ka TU) Dinas Pertanian DIY Ir Retno Setijawati MS dan diikuti oleh camat, kepala Cabang Dinas Pertanian dan Kelautan, Petugas Penyuluh Lapangan serta Kepala Desa Salamrejo dan Sidoharjo.

Penunjukan Desa Mapan, tambah Bambang Tri, didasarkan pada kondisi desa yang masih tinggi tingkat kerawanan pangannya serta jumlah RTM-nya. Karena program itu memang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan desa setempat serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dikatakan, dalam hal karawanan pangan di Kulon Progo terdapat 7 kecamatan yang masuk dalam kategori merah. Masing-masing Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Sentolo, Lendah dan Panjatan. Selain bagi desa yang ditunjuk sebagai Desa Mapan masyarakat di wilayah kecamatan itu berkempatan untuk memperoleh program-progam lain dari Provinsi DIY dalam hal ketahanan pangan.

“Sementara untuk Kecamatan Kokap berdasarkan kesepakatan tidak memperoleh program ini karena sudah mendapat program Community Development (Condev) cukup besar berupa bantuan kambing. Nilainya lebih dari Rp. 11 milyar untuk 1 kecamatan,” terangnya.

Sementara menurut Retno Setijawati Desa Mapan akan memperoleh dana dari APBD Provinsi sebesar Rp. 80 juta dan akan cair sekitar bulan Oktober mendatang. Pengelolaannya dilakukan oleh kelompok dengan sistem perguliran. Dana itu harus dimanfaatkan untuk menunjang kecukupan pangan desa setempat dengan priorotas pengembangan potensi lokal.

Dikatakan, di DIY telah ditunjuk Desa Mapan di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Saat ini di Gunungkidul telah berlangsung 3 tahun dan Bantul 2 tahun. Dari evaluasi yang dilakukan, kata dia, di kedua kabupaten tersebut Desa Mapan telah berhasil dengan baik. Dalam arti warga setempat sudah mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk pangan bernilai ekonomi tinggi, terangnya.

WABUP KULON PROGO DRS H MULYONO:

Pilih Wakil Rakyat dari Daerah Sendiri

Wakil Bupati Kulon Progo Drs H Mulyono menghimbau agar dalam Pemilu mendatang masyarakat memimilih caleg (calon legislatif) yang berasal dari wilayah kecamatan masing-masing. Karena saat duduk di DPRD caleg itu nanti lebih bisa dijamin integritasnya dalam memperjuangkan usulan masyarakat, untuk menjadi program pemkab.

Himbauan itu disampaikan Wabup di hadapan warga Pedukuhan Durensawit, Desa Banjaroyo, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V di Kecamatan Kalibawang, Rabu (4/6). Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi oleh segenap pejabat pemkab, pengurus Tim Penggerak (TP) PKK Kulon Progo dan disambut oleh Plt Camat Kalibawang Drs Suwarno serta kepala desa.

Dengan sistem Daerah Pemilihan (Dapel), tambah Mulyono, dimungkingkan sebuah kecamatan tidak punya wakil di DPRD, karena yang terpilih adalah caleg dari kecamatan lain. Kalau hal terjadi masyarakat akan rugi. Sebab wakil rakyat yang terpilih tentu akan lebih memprioritaskan usulan wilayah kecamatannya sendiri.

Pada Pemilu lalu, ujarnya, Kalibawang semula tidak punya wakil di DPRD, meski kemudian punya melalui Pergantian Antar waktu (PAW). Kemudian ada keluhan dari beberapa kepala desa dan warga bahwa banyak usulan masyarakat yang tidak tercover dalam APBD.

“Kalau Kalibawang punya wakil di DPRD mungkin hal ini tidak akan terjadi. Karena sebenarnya, eksekutif sudah mengajukan semua program prioritas dalam penyusunan APBD. Namun kalau tidak ada dukungan di DPRD kami tidak dapat berbuat banyak,” tandasnya.

Labih jauh Mulyono menyatakan, dalam memilih caleg hendaknya masyarakat tidak terpancang pada partai politik tertentu. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah asal usul caleg. “Yang penting pilihlah kader dari daerah sendiri yang berkualitas dan sanggup memperjuangkan kemajuan wiayah. Ini sya tidak kampanye tetapi memberi pendidikan politik,” tukas orang nomor 2 di Kulon Progo tersebut.

Dalam kunker itu Mulyono mengunjungi beberapa wilayah pedukuhan di 4 desa yang ada di Kecamatan Kalibawang. Antara lain dengan meninjau damn meresmikan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan masyarakat. Seperti pembangunan jalan aspal, jalan corblok, kolam ikan, bio gas, sumber air bersih dan pasar desa.

Menurut Suwarno, selama 1 tahun terakhir swadaya masyarakat yang terhimpun untuk menyelesaikan pembangunan di wilayahnya mencapai Rp. 1,4 milyar lebih. Sebagian besar dana dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai pendampingan bantuan semen dan aspal dari Pemkab Kulon Progo. Sedang sumber dana yang lain berasal dari APBD Provinsi DIY, APBD Kabupaten Kulon Progo dan APBN, terangnya.

BANTUAN KEMASYARAKATAN RP.159 JUTA DISERAHKAN

BUPATI : Jangan Ada Penyimpangan

Bantuan kemasyarakatan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2008 meliputi bantuan kegiatan kelompok masyarakat, bantuan kepada organisasi sosial dan bantuan keagamaan diserahkan, Rabu (3/6) di Gedung Kaca.

Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo secara simbolis menyerahkan bantuan yang diterima pengurus Pondok Pesantren Al Manar Muhammadiyah Pengasih sebesar Rp.12,5 juta, Forum Silaturahmi Pengajian Anak Wonosidi Lor Rt.65 Wates Rp.400.000,- , Organisasi Sosial (Orsos) Lestari Mulyo Kragon II Palihan Temon Rp.1 juta dan penulis buku Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Remaja sebesar Rp.7 juta. Penyerahan disaksikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kulonprogo KH.Noor Hadi, Ketua Komisi I DPRD Drs.Sudarminto, Kepala BAPPEDA Budi Wibowo,SH,MM dan Kabag Kesra Setda Arief Sudarmanto,SH.

Asisten Pembangunan Ir.H.Agus Anggono menjelaskan bantuan kemasyarakatan yang bersumber dari APBD Kulonprogo 2008 keseluruhan Rp.152.350.000,- diperuntukkan bagi 18 Pondok Pesantren sejumlah Rp.127 juta, kegiatan keagamaan masyarakat 36 ormas Rp.15.350.000,-, dan 9 organisasi sosial (orsos) Rp.10 juta. Khusus bantuan kepada penulis buku Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Remaja dari pos dana Taktis Bupati sejumlah Rp.7 juta. Juga diberikan bantuan berupa Televisi 21 inc kepada Poskamling dusun Durungan Wates.

Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo minta kepada para penerima agar bantuan dimanfaatkan sesuai dengan permintaan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akhirnya akan berurusan dengan pihak berwajib. ”Jangan ada penyimpangan dalam melaksanakan bantuan, kalau untuk membangun mushola ya gunakan untuk membangun musola, jangan untuk kepentingan pribadi, daripada harus berurusan dengan polisi, kalau merasa ada penyimpangan sebelum ketahuan cepat dikembalikan,”pintanya.

lingkungan hidup

PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN BENAR
BANTU ATASI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

Memilah sampah antara sampah organik dan sampah non organik perlu dibiasakan sejak dari tingkat rumah tangga, jika sampah dapat dipilah dan dikumpulkan berkelompok akan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan untuk sampah non organik seperti kertas, plastik, kaca dan besi biasanya ada pengepul yang datang untuk membeli, demikian dikatakan oleh Bambang Heru Murti dari Bapedalda DIY dalam sarasehan menyambut hari lingkungan hidup sedunia di Kantor Pedal Kabupaten Kulon Progo Rabu (4/6).
”Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bisa dipergunakan sendiri ataupun dikemas dan dipasarkan, untuk sampah non organik seperti plastik bekas ember atau botol minuman jika telaten mau membersihkan dan merajangnya hingga ukuran 1 x 1 cm juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sedangkan sampah kertas selain laku dijual kiloan dapat juga diolah menjadi kertas daur ulang”, tutur Bambang.
Sementara Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Mulyono mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk mulai merubah perilaku masing-masing dengan memilah sampah, menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan di lingkungan yang paling terkecil yaitu keluarga. ”Setidaknya jika hal tersebut dapat terlaksana dapat sedikit mengatasi masalah lingkungan, walaupun belum tentu menjamin terciptanya bumi yang hijau dan bersih, namun setudaknya kita sudah berupaya”, ujar Mulyono.
Dalam sarasehan tersebut, Kantor Pedal Kab. Kulon Progo selaku penyelenggara mengundang tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, LSM dan dari SKPD terkait, nampak pula hadir Ketua DPRD, Drs. Kasdiono, perwakilan dari PPLH Regional Jawa, Darmo, S.Hut.

BBGRM

WAKIL BUPATI RESMIKAN PASAR SAMIGALUH

Setelah kurang lebih sepuluh tahun terbengkalai tidak pernah dipergunakan oleh para pedagang, akhirnya Selasa (3/6) pasar Samigaluh selesai direnovasi dan diresmikan oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Mulyono. Kehadiran Wakil Bupati di Samigaluh tersebut berkaitan dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2008, selain meresmikan pasar Samigaluh, Mulyono juga meninjau berbagai kegiatan pembangunan di Desa Gerbosari dan Purwoharjo.
Selama kurang lebih sepuluh tahun ini, para pedagang lebih memilih menggelar dagangannya di totogan pertigaan Samigaluh, karena dinilai lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini sangat disayangkan karena pasar Samigaluh yang berdiri sejak tahun 1927 tersebut dibiarkan kosong tidak dipergunakan sehingga kondisi bangunan semakin tidak terurus dan memprihatinkan.
Pada akhirnya jika bertepatan dengan hari pasaran, suasana pertigaan Samigaluh menjadi sangat ramai hingga tumpah ke badan jalan. Hal ini sangat membahayakan bagi keselamatan pedagang, pembeli, maupun pengguna jalan, bahkan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang menelan korban.
Guna mengatasi kondisi tersebut, pihak Kecamatan Samigaluh kemudian mendata para pedagang untuk kesediaanya menempati kembali pasar. Dengan kesediaan 85 pedagang, kemudian Kecamatan Samigaluh merenovasi pasar Samigaluh dengan menelan anggaran sebesar Rp. 278.000.000 dana tersebut diperoleh dari Pemerintah Propinsi DIY sebesar Rp. 250.000.000 selebihnya sebesar Rp. 28.000.000 diperoleh dari hasil swadaya masyarakat.

SMK Ma’arif I Temon Juara LTT Koperasi Siswa

SMK Ma’arif I Temon berhasil keluar sebagai juara I dalam Lomba Tangkas Terampil (LTT) koperasi siswa (Kopsis) tingkat SLTA se Kulon Progo. Dalam final yang digelar Selasa (3/6) di gedung Kaca kompleks kantor pemkab, SMK Ma’arih I Temon unggul dengan nilai 1.650 atas SMK Muhammadiyah Kalibawang (1.630) sebagai juara II dan SMKN I Pengasih (1.260) sebagai juara III.
Dengan prestasi itu SMK Maarif I Temon berhak atas hadiah berupa trofi, piagam dan uang pembinaan Rp. 1 juta sedang SMK Muhammadiyah Kalibawang berhak atas trofi, piagam dan uang pembinaan Rp. 750. ribu dan SMKN I pengasih berhak atas trofi, piagam dan uang pembinaan Rp. 500 ribu. Sementara juara IV diraih SMAN I Kokap, V SMAN I Temon dan VI SMAN II Wates, yang masing masing akan memperoleh uang pembinaan. Hadiah akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Koperasi 2008 tanggal 14 Juni mendatang.
Menurut ketua panitia penyelenggara Dra Niken Prabalaras, LTT koperasi digelar dalam rangka Hari Koperasi ke-61. Lomba diikuti oleh 31 peserta dari seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, katanya.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Perindagkoptam Drs H Darto MM antara lain menyatakan, LTT Kopsis dimaksudkan mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang koperasi secara umum dan khususnya Kopsis. Karena, kata dia, pelajaran perkopersian merupakan kebutuhan yang sangat urgen untuk mendorong pengembangan kesejahteraan dan sikap gotong royong bagi siswa.
Pengetahuan koperasi bagi siswa, imbuh Darto, di samping dapat dipelajari secara teori juga bisa dilakukan melalui praktik berkopersi secara langsung. Hal ini diharapkan akan dapat menciptakan kader-kader yang memiliki semangat untuk mewujudkan koperasi sebagai saka guru perekonomian bangsa. “Tanpa semangat dan kemampuan dalam membela kepentingan koperasi, maka koperasi akan statis dan lamban,” tandas Darto.
Dikatakan, pembinaan koperasi sekolah bukan hanya sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi siswa. Namun juga untuk membantu kegiatan koperasi siswa di bidang administrasi, pengembangan usaha serta kelembagaan melalui partisipasi aktif dari para siswa.

BUPATI SERAHKAN 583 SK CPNS HONOR

Pegawai Harus Kerja Keras dan Berpikir Cerdas

Sebanyak 583 pegawai honor di lingkup pemerintah Kabupaten Kulonprogo menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Acara penyerahan berlangsung di Gedung Kesenian Wates, Selasa (3/6).

Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo secara simbolis menyerahkan SK kepada tiga penerima masing-masing Widi Astuti,S.Pd guru SMK Muhammadiyah III Wates, Dr.Toni Sulistyo Martono dari Puskesmas Kokap II dan Maruto,SIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan. Turut hadir Sekda, Drs.H.So’im,MM, Asisten Administrasi Muqodas Rozie,SH, Kadinas Pendidikan Muh Mastur,BA, Direktur RSUD Wates Dr.Bambang Haryatno,M.Kes dan perwakilan SKPD.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Drs.Djulistyo melaporkan pegawai honorer yang menerima SK CPNS seluruhnya 583 orang dengan perincian formasi tahun 2006 sejumlah 23 orang dan formasi 2007 sejumlah 560 orang. Sesuai dengan golongan meliputi golongan III/b 11, golongan III/a 192, golongan II/c 19, golongan II/b 45, golongan II/a 265, golongan I/c 36 dan golongan I/a 15. Sementara berdasarkan jabatan, tenaga guru 383, tenaga kesehatan 25, tenaga strategis 157 dan tenaga administrasi 18.

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo minta agar para CPNS selain bekerja keras harus berpikir cerdas. Pegawai sekarang bukan lagi menjadi amtenar atau bendoro tetapi mempunyai tugas melayani masyarakat.

“Penyerahan SK CPNS yang dilakukan saat ini adalah merupakan hasil dari kerja keras dan berpikir cerdas aparat pemkab, karena sebelumnya direncanakan bulan Juli, namun bisa maju sebulan pada hari ini, jadi jangan dianggap bahwa karyawan pemkab itu bodoh,” katanya.

Ditegaskan bahwa dalam penerimaan CPNS dilakukan secara transparan, jujur dan bersih serta tidak ada pungutan biaya apapun sejak mulai pemberkasan, pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP) sampai jadi SK.

“Dalam penerimaan CPNS tidak ada pakai uang-uangan, tetapi transparan, jujur dan bersih, bahkan nanti kalau sudah gajian para CPNS ini tidak boleh ada potongan yang tidak sesuai, kalau ada ya..leher –leher yang motong itu yang dipotong, setuju….”pungkas Toyo yang disambut para penerima, dengan serentak menjawab setuju.