BUPATI LANTIK PEJABAT RSUD DAN KASEK SD

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo melantik dan mengambil sumpah beberapa pejabat structural di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates dan Kepala Sekolah (Kasek) Sekolah Dasar di Gedung Kaca Pemda, Kamis (22/5). Acara pelantikan dihadiri Ketua DPRD Kulonprogo, Drs.H.Kasdiyono unsur Muspida dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab.

Pejabat structural dilingkungan RSUD Wates meliputi Joko Budi Santoso S.KM,M.Kes sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Eny Suratmini,S.KM sebagai Kasubid Rekam Medis dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan, dr.Sri Budi Utami, MMRS Kasubid Pelayanan Medik pada Bidang Pelayanan, Rusmini,B.Sc Kasubid Program pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Sumarsi,S.Kep.Ners Kasubid Diklat dan Litbang pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Sementara Kepala Sekolah SD yang diambil sumpah sejumlah 67 orang yang ditempatkan merata di 12 Cabang Dinas Pendidikan se-Kulonprogo.

Bupati Kulonprogo,H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya mengatakan Mutasi ataupun promosi merupakan hal yang biasa dalam suatu orgniasasi kerja, yaitu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi yang lebih penting dari substansi mutasi maupun promosi itu adalah bagaimana kita dapat bersama-sama membangun daerah ini agar tercapai cita-cita kita yaitu menuju masyarakat yang maju, mandiri, adil, makmur, sejahtera lahir batin, dengan senantiasa menciptakan iklim clean government dan good governance.

“ Jabatan struktural termasuk juga jabatan Kepala Sekolah sangatlah strategis, oleh karena pejabatnya akan dapat mewarnai dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilaksanakan organisasi kerja ke depan,”ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu Bupati berpesan agar para Kepala Sekolah senantiasa dapat melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sudah selayaknya haruslah memiliki konsep visioner kedepan yang lebih baik. Dapat menjadi teladan dan berani mengambil tindakan atau langkah – langkah demi perjalanan dan kemajuan organisasi kerja.

“Secara umum dalam kondisi perubahan saat ini, sangatlah penting membutuhkan seorang pemimpin yang multi dimensi artinya mampu memberikan solusi apapun dalam suatu persoalan dan visi jangka panjang yang lebih luas. Kepemimpinan memang menjadi kunci bagi suatu organisasi kerja. Pemimpin selain harus mempunyai kompetensi semestinya haruslah menguasai substansi persoalan dan mempunyai integritas yang kuat untuk melangkah ke depan secara terencana dengan baik ,”pungkasnya.

TMMD Dilaksanakan di Desa Bendungan

TNI Manunggal Masuk Desa (TMD) Imbangan Ke-80 di Kulon Progo dilaksanakan di Desa Bendungan, Kecamatan Wates selama 21 hari efektif mulai 21 Mei hingga 10 Juni mendatang. Upacara pembukaan digelar Rabu (21/5) di lapangan Bendungan dengan inspektur upacara Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Inf I Made Sukarya, dan dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Muspida dan segnap pejabat pemkab.

Menurut Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Kulon Progo Kapten Inf Sutoyo, dalam TMMD itu untuk kegiatan fisik akan dilakukan perkerasan jalan 657 x 3 meter, pembangunan talud sepnjang 451 m, gorong-gorong 1 unit dan gardu ronda 1 unit. Selain itu akan dikerjakan penyempurnaan gardu rondan dan masjid masing-masing 1 unit, katanya.

Sedang untuk kegiatan nonfisik akan dilakukan penyuluhan bela negara dan kesadaran bernegara, serta penyuluhan ketrampilan teknis. “Seluruh pelaksanaan kegiatan akan didukung oleh anggota Kodim, Polres dan Sat Radar Congot sebanyak 42 dan akan dibantu oleh PNS dan masyarakat setempat sebanyak 50 orang perhari, terangnya.

Ditambahkan, kegiatan direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 135 juta. Yang berasal dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp. 30 juta, APBD Kulon Progo Rp. 100 juta dan swadaya masyarakat rp. 5 juta. Di samping itu, akan dibantu oleh Kantor Kesbang Linmas Kulon Progo berupa 100 zak semen, ujar Sutoyo.

Dalam amanatnya I Made Sukarya membacakan sambutan tertulis KSAD Jendral TNI Agustadi Sasongko Purnomo antara lain menyatakan, proses perncanaan TMMD dilakukan dengan bottom up planning atau perencanaan dari bawah. Yaitu melalui musyawarah di tingkat desa atau rembug desa kemudian ke tingkat di atasnya sampai menjadi program TMMD. “Proses ini dilakukan agar program TMMD sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan kemauan masyarakat di pedesaan,” katanya.

Untuk kegiatan fisik, tambahnya, dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedang program nonfisik diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berbagai aspek termasuk kesadaran bernegara, tandas KSAD.

MINAT JADI PANWAS RENDAH

Minat masyarakat Kulonprogo untuk ikut dalam kegiatan pesta demokrasi Pemilu 2009 khususnya menjadi anggota Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kecamatan ternyata sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil pendaftaran terakhir Senin (19/5) dari 12 Kecamatan hanya 35 orang. Padahal sesuai Undang-Undang sedikitnya pendaftar untuk 12 kecamatan tersebut adalah 72 orang.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulonprogo, Ir.Sapardiyono yang didampingi seluruh anggotanya dikantornya, Selasa (20/5). "Dari 12 Kecamatan se-Kulonprogo pendaftar yang memenuhi ketentuan UU baru kecamatan Wates, itupun hanya pas-pasan saja yakni enam orang, menurut UU Pemilu dalam setiap Kecamatan terdapat 3 orang Panwas, untuk pendaft minimal 6 untuk diseleksi,"katanya.
Minimnya pendaftar Panwas, KPUD tidak mampu berbuat banyak, karena tidak punya kewenangan dan kebijakan yang diambil. KPUD dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja, sedangkan kewenangan ada ditingkat pusat.
"Adanya kenyataan ini kami Senin sore (19/5) sudah mengirim surat ke KPU Pusat, dengan melalui faksmili disususl Telpon dan SMS. Kami berharap sebelum 24 Mei sudah ada jawaban dari KPU Pusat,"jelasnya.
Rendahnya minat warga Kulonprogo menjadi Panwas dimungkinkan, karena persyaratan yang tidak mudah dilakukan diantaranya Pendaftar dipusatkan di KPU Kabupaten tidak di Kecamatan, Usia minimal 35 tahun dan siap bekerja penuh 24 jam . Adanya surat keterangan kesehatan dokter dari RSUD Wates tidak boleh dari Puskesmas.
Dalam hal pendaftaran Panwas Kabupaten sudah ada 12 orang pendaftar dan sudah memenuhi UU, termasuk peminat untuk PPK Kecamatan semua sudah memenuhi UU. Dijadwalkan PPK dan PPS akhir bulan Mei sudah dibentuk semua dan segera melaksanakan tugas. Tugasnya membantu KPU dalam pemutakhiran data calon pemilihserta melakukan verifikasi faktual Partai peserta Pemilu.

BEBERAPA PENGUSAHA BATAM KE KULONPROGO

Bupati Promosikan Gula Jawa

Setelah adanya kesepakatan kerjasama antara pemerintah Batam dengan pemerintah kabupaten Kulonprogo beberapa waktu yang lalu. Beberapa pengusaha dari Batam mengadakan pertemuan bisnis dengan beberapa pengusaha di Kulonprogo yang difasilitasi Pemkab , di Gedung Joglo, Senin (19/5).

Dari Kulonprogo antara lain pengusaha kerajinan tangan, pengusaha obat-obatan herbal maupun pengusaha gula Jawa atau gula Kelapa. Sementara dari Batam para pengusaha yang bergerak di bidang usaha took eceran, distributor dan eceran. Pengusaha eksportir yang hadir di antaranya H.Darmawi yang saat ini baru sibuk karena ikut dalam bursa calon Gubernur Riau.

Rahman Usman yang adik Marzuki Usman selaku wakil para pengusaha Batam mengatakan siap bergabung dalam kerja sama ini. Sedangkan H. Darmawi mengaku sudah menyiapkan lahan untuk gudang seluas 3 hektar khusus untuk menampung hasil produk kerajinan dari Kulonprogo.

Pengusaha handicraft asal Samigaluh, Bambang Wijono menjelaskan kerjasama bisnis antara Kulonprogo dengan Batam sekarang ini sudah berjalan.

Sementara Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya banyak mempromosikan potensi gula Jawa. Minuman dengan Gula Jawa sangat menyehatkan di banding dengan menggunakan gula Kristal atau pasir.

Toyo menjelaskan, pada masa kecil di desa-desa yang beternak sapi setiap mengawinkan sapinya, wajib setiap peternak sapi betina membawa gula Jawa untuk makanan sapi pejantan untuk meningkatkan gairah seksnya.

UPACARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI ALUN-ALUN WATES

Upacara memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kabupaten Kulonprogo berlangsung Senin (19/5) di Alun-alun Wates. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo yang sekaligus membacakan amanat.

Turut hadir Ketua DPRD, Drs. Kasdiyono, Muspida para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemda Kulonprogo. Sementara peserta upacara terdiri TNI, POLRI, Dan sat Radar, Brimob, PNS, Ormas Pemuda, Pelajar SD hingga SLTA.

BIODIGESTER

BIOGAS ENERGI ALTERNATIF PENGGANTI BBM

Menghadapi krisis energi yang saat ini sedang marak dibicarakan, seharusnya masyarakat memiliki kesadaran untuk mengupayakan pemanfaatan sumber energi yang dapat dihasilkan sendiri. Energi yang saat ini sangat mungkin dihasilkan sendiri adalah biogas, yang dihasilkan dari kotoran ternak, terutama sapi.
Untuk menghasilkan biogas, saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memacu pembangunan biodigester sebanyak 117 di 88 desa, sebagian besar diantaranya didanai oleh Pemkab Kulon Progo. Dana yang dibutuhkan untuk pembuatan biodigester sekitar Rp. 9 juta per unit. Dengan biodigester ini kotoran ternak terurai menjadi gas biologis yang dapat langsung dinikmati melalui kompor gas warga.
Menurut Bupati Kulon Progo, H. Toyo Santoso Dipo, kebutuhan akan pemanfaatan energi alternatif harus berasal dari masyarakat iti sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat merupakan pemakai langsung dari energi untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.
“Pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam memanfaaykan energi alternatif ini. Kami sudah mulai menyosialisasikan pemanfaatan energi alternatif dalam bentuk percontohan. Salah satunya dengan pengadaan biodigester sebagai penghasil biogas di setiap desa,” tutur Bupati di sela-sela kunjungan kerja di Desa Jatisarono, Nanggulan Kulon Progo, Sabtu (17/5).
Dari percontohan ini, Toyo berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan energi alternatif di tengah ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak. “Kalau hanya di ceramahi tanpa disertai contoh, masyarakat tidak akan tergugah,” ujar Toyo.
Dengan percontohan biodegister, masyarakat dapat menghitung sendiri biaya yang dibutuhkan sehingga dapat langsung membandingkan dengan harga bahan bakar minyak. Selain lebih hemat, biodigester dinilai lebih menguntungkan karena warga bisa memperoleh penghasilan tambahan dari memelihara ternak sebagai penghasil kotoran. Ditargetkan setiap tahun akan ada 15 bio digerter baru yang dibangun di Kulon Progo yang mampu melayanim kebutuhan bahan bakar 3-4 rumah tangga, demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki.
Guna mempercepat pertumbuhan penggunaan biodigester, Bupati telah menyiapkan solusi khusus. Dalam waktu dekat, ia berencana akan menggulirkan kredit lunak yang akan dimulai dari para pengusaha kecil dan menengah.

Pelaksanan Good Governance Masih Banyak Kendala

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance) yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi administrasi publik khususnya dibidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Suwartomo Jum’at (16/5), dalam acara penandatanganan kerjasama (MoU) antara pemkab Kulon Progo dengan BPKP tentang pendampingan pengelolaan keuangan daerah di Gedung Kaca pemkab. Dalam penandatanganan kerjasama tersebut, pemkab Kulon Progo di wakili oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo dan Perwakilan BPKP DIY oleh Kepala Perwakilan BPKP Suwartomo. Acara dihadiri oleh Segenap Kepala SKPD, para Camat se-Kulon Progo dan undangan yang lainnya.
Permasalahan utama yang terjadi adalah implementasi peraturan perundangan yang melandasi reformasi administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh para birokrasi. Hal ini terjadi tidak hanya ditingkat pusat namun juga dalam pelaksanan pemerintahan di daerah. “Kami memberi apresiasi tersendiri terhadap kerjasama ini dan kami berharap dengan kerjasama ini akan menghasilkan sebuah perbaikan sistem keuangan daerah yang bisa memberikan kualitas pelayanan kepada publik,” katanya.
Sementara itu, ada beberapa implikasi dari implementasi peraturan perundangan yang menuntut pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Yaitu, menyusun perencanan pembangunan yang bersifat stratejik dan operasional, Menerapkan penganggaran berbasis kinerja, Mengelola sumberdaya keuangan dan non keuangan secara efisien, Meningkatkan kualitas pelayanan dan Mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan sumberdaya daerah secaras transparan.
Menanggapi kerjasama tersebut, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik upaya dari pemkab untuk melaksanakan kerjasama dengan BPKP dalam permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Dari kerjasama tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, pemkab Kulon Progo serius dan beritikad baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan pendampingan dari BPKP.
Selanjutnya, perbaikan pengelolaan keuangan memang membutuhkan keseriusan dan juga integritas moral yang tinggi dari pelaksana anggaran. “Untuk itu, dengan berbagai kerjasama pendampingan dari BPKP pengelolaan keuangan bisa semakin baik. Sehingga pelaksanan anggaran daerah benar-benar mampu mendorong upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik pemerintahan umum maupun pembangunan,” katanya.
Sementara itu, kerjasama tersebut akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2010. Dengan lingkup pendampingan meliputi, Pendampingan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), asistensi review, pengawasan dan pemeriksaan program pembangunan, konsultasi pelaksanan program, perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUB) di RSUD, pengendalian itern dan Froud Control Plan (FCP), pengawasan dan pemeriksaan BUMD dan bantuan teknis tentang tata kelola keuangan.

KARYAWAN SUNCHANG BATAL DEMO
Bagian Penjahit Tuntut Kenaikan Upah

Ratusan Karyawan bagian penjahit PT Sunchang yang memproduksi rambut palsu atau Wig berencana melakukan aksi demo di depan pabrik, Jl Purworejo km, 2,2 Wates, Kamis pagi (15/5). Aksi yang dilakukan menurut beberapa karyawan menuntut adanya kenaikan upah yang sangat minim sekali meski telah bekerja selama sembilan bulan, kenaikan hanya seribu rupiah.
Namun aksi tersebut batal dilakukan, meski ratusan pekerja pada pagi hari telah berkumpul di depan pabrik, sebelum melakukan aksinya pihak perusahaan melalui perwakilan pimpinan keburu menemui para aksi dan setelah dilakukan negosiasi seluruh karyawan akhirnya masuk dan kerja seperti biasa.
Menurut Asisten Personalia, Ervin Kustianingsih yang menemui beberapa wartawan yang melakukan konfirmasi seputar aksi demo pekerja di ruang petugas keamanan pabrik, mengakui hanya terjadi salah paham. Peraturan kerja yang menyangkut pemberian gaji masih mengacu pada pabrik Wig Sunchang Pusat di Purbalingga Jawa tengah. Pemberian gaji belum dapat dilakukan maksimal karena perusahaan belum total dalam produksi, masih setengah jadi.

BUPATI MUSNAHKAN RIBUAN MIHOL DAN BUKU TERLARANG

Tekad pemkab memerangi barang haram berupa minuman beralkohol (mihol) terus dilakukan. Sebagai bukti 9.414 mihol yang merupakan barang bukti dari hasil operasi beberapa waktu lalu dimusnahkan oleh Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dan Muspida di Balai Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Jl.Purworejo Km 2,2 Tambak ,Triharjo, Wates, Kamis (15/5). Selain itu juga dilakukan pembakaran 919 buku terlarang berupa buku sejarah kurikulum 2004 yang tidak memuat peristiwa G 30 S PKI yang terdiri buku-buku tingkat SLTA 308 buah dan SLTP 611 buah.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Stom Walls untuk botol mihol dan tong besi untuk membakar buku-buku terlarang..

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo mengatakan akan terus melanjutukan operasi mihol yang merusak moral generasi muda penerus bangsa. Kerjasama antara Sat Pol PP dan Polres agar terus dijalin.Meskipun ada salah satu sekretaris orsospol yang terlibat dalam penjualan mihol proses penyelidikan terus dilakukan. Bahkan ia siap melindungi petugas yang melaksanakan penyelidikan bersama-sama polisi.

Selain Mihol, Bupati berencana melakukan sweeping pesawat Hand Phone (HP) bagi para pelajar yang disinyalir didalamnya telah banyak terdapat gambar-gambar tidak senonoh yang berupa pornografi bahkan terdapat pula animasi berupa film. “Operasi Mihol sudah sering dilakukan, kami akan merencanakan sweeping HP milik pelajar yang ternyata menurut laporan sudah banyak berisi gambar tidak senonoh dan animasi atau film, dapatnya entah dikirimi temennya atau mencari sendiri, bahkan di SLTA Pengasih terdapat gambarnya sendiri kemudian dikirimkan ke teman-temannya, HP-HP yang disita meski harga mahal nanti ya.. di gilas seperti mihol ini saja, mahalnya HP masih mahal moral manusia,”kata Toyo.

TINJU KULONPROGO GO INTERNASIONAL

31 MEI HERI TANTANG JASON PAGARA DARI PHILIPINA

Tekad menjadikan Kulonprogo Go Internasional terus dilakukan dari berbagai bidang, tidak ketinggalan bidang olahraga khususnya Tinju. Petinju andalan Kulonprogo Heri Andriyanto pada Sabtu (31/5) mendatang akan bertanding 10 ronde melawan Jason Pagara dari Philipina di Cebu City Hotel & Casino Philipina dalam rangka promosi ke jenjang tinju internasional WBO ASPAC.

Pelatih Heri, Ferry Kuahaty menjelaskan sesuai faksmili dari DB promotion di Jakarta dan Ala Promotion dari Philipina tanggal 6 Mei lalu, Heri dari Satria Menoreh Boxing Champ Kulonprogo Yogyakarta akan promosi ke jenjang tinju Internasional WBO ASPAC. “ Ini adalah komitmen dan kerja keras yang menjadi prinsip dasar antara club dan pemerintah untuk membangun sebuah system pembinaan olahraga yang berorientasi ke prestasi nasional bahkan internasional,”katanya.

Ditambahkan, Heri adalah petinju 21 tahun yang sekarang di peringkat 2 nasional kelas ringan 61 kg dengan rekor bertanding 16 kali main 14 kali menang KO dan Angka dan 2 kali kalah, jadwal bertanding selanjutnya pada bulan Juni akan ke Thailand.