Banyak Karyawan Pemkab Enggan Terlibat Pengadaan Barang

Perbandingan yang tidak seimbang antara resiko dengan besarnya kompensasi yang diperoleh panitia pengadaan barang dan jasa, memicu keengganan karyawan pemkab atau instansi pemerintah terlibat dalam proses pengadaan. Banyaknya penilaian tersebut memberikan dorongan pemkab untuk menerapkan sebuah proses pengadaan barang dan jasa yang berbasis komputer (e-procurement).

Karena dengan penggunaan aplikasi komputer panitia pengadaan akan mendapatkan beberapa kemudahan serta menurunkan tingkat resiko dari proses pengadaan. Beberapa kelebihan pengadaan barang yang berbasis komputer diantaranya, memudahkan proses pelelangan dan hubungan dengan rekanan serta menghilangkan proses yang berbelit selama proses pengadaan.

Demikian dikatakan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Drs. Bisono Indrocahyo Selasa (6/5), dalam acara pelatihan calon pelatih layanan pengadaan barang secara elektronik di Gedung Kaca Pemkab. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu, tanggal 5-7 Mei. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Drs.Soim,MM, Kepala BID J. Surat Djumadal, Kepala SKPD terkait serta peserta pelatihan yang lainnya.

Sesuai dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berbasis komputer ini akan dilaksanakan efektif di instansi pemerintah pada tahun 2010. Sedangkan untuk tahun 2008-2009 akan memasuki tahap sosialisasi dan uji coba. “Pada masa tersebut panitia pengadaan bisa melihat kelebihan-kelebihan yang diperoleh dengan penggunaan aplikasi tersebut,” katanya.

Saat ini, penggunaan aplikasi ini baru dilaksanakan efektif di dua tempat yaitu, Surabaya dan Bogor. Selanjutnya dua kabupaten/kota di DIY yaitu, Kota DIY dan Kulon Progo akan menyusul. Dengan demikian, Kulon Progo akan menjadi kabupaten yang menggunakan aplikasi ini nomor dua setelah kota dan nomor empat se-Indonesia, sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo Drs. Soim,MM menyambut baik pelatihan penggunaan e-procurement di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Sekda, penggunaan teknologi berbasis komputer ini sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi yang saat ini sudah mengalami kemajuan yang pesat.

Hal ini juga sejalan dengan semboyan pembangunan di Kulon Progo yaitu, Kulon Progo go international. Karena go international tidak mungkin kita wujudkan tanpa diimbangi dengaan pemahanan teknologi yang memadahi. “Sehingga pengembangan infrastruktur berbasis komputer, memang harus segera dilaksanakan agar efesiensi maupun efektifitas dari kinerja aparat dapat dilaksanakan,” katanya.

RSKB KHARISMA PARAMEDIKA MENINGKAT JADI RSU

Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Kharisma Paramedika di Jl.Khudori Wates mengalamai perubahan dan peningkatan pelayanan menjadi Rumah Sakit Umum (RSU). Perubahan tersebut diresmikan oleh Bupati Kulonprogo, H. Toyo Santoso Dipo, Selasa (6/5). Dalam kesempatan tersebut Bupati menyerahkan hadiah lomba yang diselenggarakan dalam memeriahkan peresmian RSU Kharisma Paramedika. Hadir dalam acara , Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Muspida, Kepala Dinas Kesehatan dr.Lestaryono, M.Kes.

Direktur Utama RSU Kharisma Paramedika, dr.Salamah menjelaskan berbagai kegiatan dalam peresmian RSU Kharisma Paramedika antara lain Lomba Balita Sehat, Lomba mewarnai dan pagelaran wayang kulit.

Bupati Kulonprogo,H.Toyo Santoso Dipo mengharapkan keberadaan RSU Kharisma Paramedika dapat menambah layanan kesehatan di wilayah kabupaten Kulonprogo, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam menentukan layanan kesehatan yang diinginkan, yang pada gilirannya ikut andil meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.

“Adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka tidak semua program di bidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, karena itulah peran berbagai pihak, termasuk RSU Kharisma Paramedika, demi peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat Kulonprogo,”kata Toyo.

Toyo menginggatkan bahwa kadangkala kita ini lupa akan nikmat sehat, tetapi kalau sedang sakit barulah terasa betapa nikmatnya sehat itu. Oleh karena itu gunakanlah saat sehat sebelum sakit untuk kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat, tetapi secara preventif janganlah lupa menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya dan secara kuratif apabila sakit segeralah berobat.

Kunker DPD RI di Kulon progo

Pengangkatan CPNS dari Sekolah Swasta Tinggalkan Masalah

Banyaknya tenaga guru dari sekolah swasta yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah meninggalkan permasalahan bagi sekolah swasta sendiri. Karena guru-guru swasta yang diangakat menjadi CPNS tersebut biasanya ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Sehingga sekolah swasta menjadi kekurangan tenaga guru.

Padahal, sekolah swasta juga menpunyai komitmen yang sama dengan sekolah-sekolah Negeri. Yaitu, ingin turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi bangsa yang cerdas dan maju. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta harus menjerit karena harus kehilangan tenaga pengajarnya yang diangkat menjadi CPNS.

Demikian dikatakan salah seorang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Drs. H. Aliwarsito saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Senin (5/5) di Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan itu, Drs. H. Aliwarsito hadir bersama dengan anggota DPD yang lain, Drs. H. Abdul Hafidh Asrom dan beberapa stafnya. Rombongan diterima secara resmi oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo yang didampingi, Assek I Setda Drs. H. Sutedjo Wiharso, Kepala Diknas Moh Mastur,BA, Kakandepag Syahrowardi serta beberapa staf lainnya.

Hal tersebut terjadi di sekolah-sekolah swasta seperti yayasan Bopkri, Muhammadiyah dan yang lain. Diharapkan, pemkab bisa memberikan solusi terhadap permasalah ini sehingga sekolah-sekolah swasta tetap bisa eksis dan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Paling tidak penempatan guru sawsta ini bisa fifty-fifty, sebagian ditempatkan di negeri dan sebagian lagi tetap di sekolah-sekolah swasta,” katanya.

Selain memantau perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, kunker tersebut juga bertujuan untuk penyerapan aspirasi dari masyarakat maupun pemkab Kulon Progo di berbagai bidang yang lain. Meliputi, Kesehatan, Agama, Sosial, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan digunakan sebagai usulan untuk menentukan kebijakan pembangunan bagi pengembangan Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo mengungkapkan bahwa sesungguhnya pengangkatan dan penempatan CPNS khususnya guru tidak seperti yang dibayangkan. Karena kenyataan yang terjadi banyak pula sekolah swasta yang kelebihan guru. Sehingga jam mengajar bagi guru-guru swasta menjadi berkurang.

Hal ini disebabkan, sekolah swasta juga mempunyai wewenang untuk mengangkat tenaga guru sesuai dengan kebijakan sekolah. Sehingga ada kejadian jumlah guru menjadi tidak rasional dengan jumlah siswa yang dimiliki. “Untuk itu, saya minta agar jumlah guru ini dirasionalkan agar tidak terjadi pengurangan jam mengajar guru dengan adanya pengangkatan guru yang baru,” kata Bupati.

Di sisi lain, Bupati mengatakan bahwa sampai dengan saat ini Kulon Progo memang telah menempuh berbagai kebijakan pembangunan. Seperti, pembangunan dermaga, penguatan modal melalui LKM, rencana pembangunan bandara maupun penambangan pasir besi.

MoU DENGAN PEMKOT BATAM

Untuk Memperluas Pemasaran Produk Kulon Progo

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kulon progo dengan Pemkot Batam Provinsi Riau merupakan langkah strategis untuk memperluas pemasaran produk warga Kulon Progo. Karena saat ini Batam merupakan pintu ekspor ke-3 setelah Jakarta dan Bali dan di masa mendatang diyakini akan menjadi pintu ekpor utama bagi Indonesia.

Demikian dikatakan Bupati H Toyo Santosa Dipo saat konferensi pers dengan wartawan dariberbagai media yang bertugas di Kulon Progo, Sabtu (3/5) di gedung Joglo Pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarto dan segenap pejabat Pemkab.

Langkah ini, tambah Toyo, merupakan kebijakan makro yang berorientasi jangka panjang. Sehingga hasilnya belum akan terlihat dalam waktu dekat. Namun demikian, kata dia, melihat potensi Batam diyakini akan menguntungkan Kulon Progo. “Dan ini merupakan langkah Pemkab untuk menyongsong jaman, bukan sekedar ngintil. Sebab kalau selamanya hanya ngintil Kulon Progo akan sulit maju,” tandasnya.

Mengenai rencana pendirian trading house di kota tersebut, Toyo menjelaskan, itu merupakan upaya untuk mendekatkan produk Kulon Progo kepada konsumen internasional. Dikatakan, selaku institusi Pemkab Kulon Progo mendapat kesempatan untuk membeli lahan di Batam dengan harga murah dari Otorita Batam. Setiap 1 meter persegi hanya dihargai Rp. 10.000,-. Padahal harga umum mencapai Rp. 1 juta, ujarnya.

Dikatakan, perajin Kulon Progo mengalami stagnasi pemasaran sangat hebat saat terjadi peristiwa bom Bali beberapa waktu lalu. Saat itu banyak produk perajin hanya tertumpuk di gudang perajin dan tak bisa dipasarkan. Karena Bali sebagai satu-satunya pintu ekspor bagi produk Kulon Progo aktivitas ekspornya terhenti.

Dengan merintis pemasaran di Batam, masih kata Toyo, selain dapat meningkatkan volume penjualan barang juga dapat berfungsi untuk membagi resiko saat pintu ekspor yanglain mengalami kemacetan. Sehingga kontinyuitas ekspor akan tetap terjaga.

“Beberapa pedagang dan pengepul barang sering mengajukan permintaan agar Pemkab memperluas pamasaran berbagai jenis produk yang ada di Kulon Progo. Dan ini merupakan kesempatan yang harus mendapat dukungan semua pihak,” pinta Toyo.

Lebih jauh Toyo menjelaskan, Nota Kesepahaman yang ditandatanganinya bersama Walikota Batam Ahmad Dahlan belum merupakan pwerjanjian kerja sama. Sehingga belum mempunyai akibat-akibat hukum bagikedua belah pihak.

“Oleh karenanya Pemkab belum perlu mendapat persetujuan DPRD. Nanti kalau sudah meningkat menjadi perjanjian kerja sama baru kami wajib mendapat persetujuan dewan, agar tidak melanggar hukum,” tandasnya.

Meski dmikian, Toyo berjanji selama 2 tahun berlakunya MoU pihaknya segera akan melakukan aksi riil dalam berbagai bentuk seperti yang tercantum dalam naskah Mou. Yaitu bidang promosi, investasi, perindustrian dan perdagangan, bidang pariwisata dan kebudayaan, bidang penddidikan, ilmu pengetahuan dan ketenagakerjaan, bidang pertanian dan kelautan serta bidang-bidang lain yang disepakati kedua belah pihak, imbuhnya.

SERTIJAB KEPALA BKD DAN ARSIP

Drs.Djulistyo, Plt Kepala BKD, Drs.Marsinggih Plt Kepala Kantor Arsip

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Drs.Djulistyo sebagai Pelaksana tugas (PLt) Kepala BKD setelah Drs.H.Moch Maknun, mulai 1 Mei memasuki purna tugas, dan Kasubag Tata Usaha Kantor Arsip, Drs.Marsinggih sebagai PLt Kantor Arsip menginggat pejabat lama Dra. Harmintarti,MM dimutasi sebagai Camat Pengasih.

Acara serahterima jabatan kedua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKD dan Arsip berlangsung di Joglo Pemkab, Senin (5/5). Hadir Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo, Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Sekda, Drs.H.So’im,MM, para asisten Sekda, serta beberapa pejabat dilingkup pemkab.

Dalam kata sambutannya Moch Maknun masih selalu ingat dan merasakan adanya perlakuan yang tidak semestinya dari anggota dewan, sebelum memangku jabatan kepala BKD masih di bagian pemerintahan yakni tentang pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) yang semestinya sebagai bawahan seharusnya yang bertindak adalah Bupati. “Dalam menjalankan tugas selama ini yang masih selalu saya ingat adalah sewaktu dimarahi DPRD, terkait LKPJ, kalau yang memarahi DPRD saya tidak terima, tetapi kalau Bupati saya terima karena saya adalah bawahannya,” kata Maknun.

Di bagian lain Maknun, menjelaskan masih banyaknya tugas di Kepegawaian yang belum tuntas, diantaranya pengangkatan CPNS 2007 dan peraturan bupati tentang pengaturan guru negeri di sekolah swasta, yang siswanya sangat minim, terutama tingkat SMP, yang apabila diberlakukan sistem regrouping SD maka sekolah SMP swasta akan habis.

Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan ketelitian dalam pengelolaan kepegawaian terutama penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dapat berjalan baik. Dalam kaitannya dengan guru negeri di sekolah swasta, memang diperlukan ketegasan sehingga tenaga pendidik yang diperbantukan dengan gaji negara tidak sia-sia. Semestinya guru negeri dapat meringankan beban orang tua siswa, karena yayasan tidak mengaji. Namun demikian adanya sekolah yang minim siswa apabila tidak dipikirkan bagaimana sebaiknya, akan sangat merugikan guru negeri yang bersangkutan.

Perkembangan Dunia Pendidikan Masih Fluktuatif

Perkembangan dunia pendidikan pada saat ini masih fluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya prestasi yang muncul dan telah diukir, namun banyak juga hal yang bersifat kemunduran dari dunia pendidikan kita. Hal ini harus kita sadari dan harus segera difikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki sekaligus mempertahankan prestasi-prestasi yang telah kita raih. Untuk itu, secara bersama-sama kita harus selalu berjuang untuk melakukan perubahan dan perbaikan agar peningkatan mutu maupun pemerataan pendidikan bisa terwujud.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Jumat (2/5), di Halaman Pemkab Kulon Progo. Dalam kesempatan tersebut, upacara juga diikuti oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Wabup Drs. H. Mulyono, Muspida, jajaran eksekutif Pemkab Kulon Progo, karyawan-karyawati maupun anak-anak sekolah.
Perbaikan sistem pendidikan juga telah didengungkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) pendidikan 2005-2009. Dimana Mendiknas telah menetapkan tiga pilar kebijakan yaitu, Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan berbaikan citra publik pendidikan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah melakukan sembilan terobosan yang berskala massal untuk tahun 2005-2007. Sembilan terobosan tersebut adalah, pendanaan pendidikan melalui berbagai bantuan pendidikan seperti, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Muris (BKM), peningkatan kualitas kompetensi dan sertifikasi, penetapan penggunaan Teknologi Informasi, pembangunan sarana dan prasarana, rehabilitasi perbukuan, reformasi perbukuan dan administrasi, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, penguatan tata kelola dan akuntabilitas serta dilaksanakannya intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan.
Disisi lain, Bupati juga menyampaikan keterkaitan antara membangun dunia pendidikan dengan sistem Otonomi Daerah yang saat ini telah dilaksanakan. Karena peringatan Hardiknas yang hampir bersamaan dengan Peringatan Otda (25 April 2008). “Karena pelaksanaan Otda salah satunya bertujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat. Yang membutuhkan sumberdaya yang baik dan berkualitas. SDM yang berkualitas idi bisa diciptakan melalui pendidikan yang baik dan bermutu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan hadiah serta bea siswa pendidikan dari berbagai perlombaan yang dilaksanakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Yaitu, Lomba Sekolah Sehat tingkat Sekolah Dasar (SD), Lomba Sekolah Sehat untuk tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Lomba Gugus tingkat SD, Lomba Gugus Tingkat TK dan beasiswa bagi anak-anak sekolah dari PNS golongan II sebanyak 8 anak.

ATLET BERPRESTASI DI KULONPROGO
Pemkab Tak Beri Penghargaan Jadi PNS

Meski selama ini tidak sedikit para atlet asal Kulonprogo berprestasi mengharumkan daerah baik di tingkat daerah, bahkan nasional, namun jangan berharap banyak memperoleh penghargaan dari pemerintah kabupaten untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seperti daerah lain. Salah satu usaha yang diberikan pemkab hanyalah pemberian penghargaan berupa materi yang kadang masih jauh tak sebanding dengan prestasi yang diraih sehingga mereka pindah ke daerah lain. Mencari bibit atlet harus ikhlas apabila dikemudian hari mampu menunjukkan prestasi gemilang dan ditarik daerah lain, hanya berpesan agar tidak lupa asal mulanya sehingga dalam kesempatan tertentu mampu menularkan tekniknya kepada para yuniornya.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah , (sekda) Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM dalam pembukaan Rakerda KONI kabupaten Kulonprogo 2008 di Gedung Kaca, Rabu (30/4). Acara dihadiri Muspida, wakil KONI DIY KPH Indrokusumo, ketua KONI Kulonprogo Drs.Djuwardi, sedang peserta terdiri pengurus KONI, utusan pengurus 22 cabang, utusan BPOC, PERWOSI. Dalam kesempatan ketua KONI Drs.Djuwardi mengukuhkan pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan se-Kulonprogo masa bhakti 2008-2011. Yang terdiri coordinator olah raga kecamatan Kokap Sardi Suwito,S.Pt, kecamatan Galur Latnyana,Sag, Girimulyo Sarijo,SPd, Lendah Sri Murdopo,SE, Nanggulan Sumardi, Pengasih Suyono, Samigaluh R.Teguh Gunawan, Sentolo Mrgono, Temon R.Aris Swasono,SPd, Wates Landung Joko Purnomo,SIP, Kalibawang Agus Sumarwoto,SH dan Panjatan Sukarman,SPd.
“Untuk koordinator kecamatan dalam mencari bibit atlet kuncinya harus ikhlas, apabila suatu saat nanti mampu meraih prestasi lalu ditarik daerah lain, karena kita tidak mampu memberikan penghargaan diangkat sebagai CPNS seperti daerah lain, namun dipesankan jangan lupa daerah asalnya, sehingga suatu saat akan datang kembali memberikan resep pengalaman kepada adik-adiknya agar mampu berprestasi,”kata So’im.
Ditambahkan, adanya prestasi atlet Kulonprogo yang turun dalam even olahraga, perlu dilihat lebih rinci, apakah atletnya sama yang prestasi menurun, atau atlet baru yang dikirim dalam pertandingan tersebut, untuk dapat dipelajari lebih dalam lagi.
Sementara KPH Indrokusumo dari KONI DIY, berharap agar prestasi yang diraih atlet Kulonprogo lebih baik di masa-masa yang akan datang yang nantinya akan mampu mewakili Kulonprogo maupun propinsi DIY. Saat ini terdapat 2 atlet Kulonprogo yang masuk Pelatda PON yakni satu orang atlet olahraga Panahan dan atlet puta Bola Volly Indoor.
Rakerda KONI berlangsung sehari yang diikuti pengurus KONI kabupaten, 22 pengurus cabang olahraga, BPOC, PERWOSI, 12 koordinator olahraga kecamatan dan ISORI sebagai peninjau. Dalam kesempatan tersebut kegiatan berupa laporan semua kegiatan yang telah dilaksanakan KONI tahun 2007 dan menyusun program kerja tahunan KONI 2008.

WABUP PRIHATIN PEJABAT TAK KUASAI BAHASA ASING

Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, merasa prihatin karena banyak pejabat di Kulonprogo tak mampu menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Hal yang lebih menyedihkan terjadi saat adanya kunjungan tamu asing, para pejabat yang diundang untuk menyambut kedatangan, saat didekati tamu justru menjauh karena tidak mampu melakukan komunikasi. Dalam setiap kunjungan tamu asing yang datang ke Kulonprogo biasanya telah didampingi penerjemah. Untuk itu diharapkan kepada pejabat dan PNS di Kulonprogo dapat belajar dan melakukan komunikasidengan bahasa asing dalam waktu – waktu tertentu.

Hal tersebut dikatakan Wabup, dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkup pemkab Kulonprogo periode 1 April 2008, di Gedung Kesenian Wates, Selasa (29/4). Dalam kesempatan tersebut terdapat sejumlah pejabat yang naik pangkat yakni Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH dan Kabag Kesra Arif Sudarmanto,SH. Keseluruhan SK yang diserahkan sejumlah 658 SK yang terdiri golongan II dan III tenaga fungsional umum 343 SK, fungsional non guru SD 125 SK dan fungsional guru SD 51 SK, golongan IV fungsional umum 17 SK, fungsional non guru SD 57 SK dan fungsional guru SD 65 SK.

“Dalam hubungannya dengan minat baca bagi para PNS, saya berharap pejabat di Kulonprogo meningkatkan kemampuan dalam bahasa asing terutama Inggris, jangan sampai terjadi lagi, kita kedatangan tamu dari luar negeri, contohnya dari Ceko, waktu acara resmi ada penerjemah, setelah santai didekati, eh…malah pejabat pada menjauhi karena tak mampu berkomunikasi, marilah kita bersama-sama belajar” kata Mulyono.

Dibagian lain, Mulyono menambahkan untuk meningkatkan kualitas pendayagunaan SDM aparatur, pemkab telah menetapkan kebijakan daerah bahwa penyesuaian ijazah (PI) dapat ditempuh dengan PI penyertaan dan PI untuk kenaikan pangkat. Untuk kepentingan dinas dan menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier maka PNS dapat dipindahkan dalam satuan kerja yang berbeda maupun ke dalam jabatan yang berbeda dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan serta pola mutasi kewilayahan.

JABATAN WAKIL KETUA I DPRD SEGERA TERISI

Drs.Sarwidi Menangkan Pemilihan

Kejutan terjadi dalam proses pemilihan Wakil Ketua DPRD Antar Waktu Kabupaten Kulonprogo yang diikuti dua calon, masing-masing Soleh Wibowo,S.Ag dan Drs.Sarwidi yang keduanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam perhitungan sebelum diadakan proses pemilihan, Soleh yang sekretaris DPC PKB dipastikan akan mampu memenangkan pemilihan. Hal ini menginggat dukungan dari para sesepuh partai dan anggota dewan senior. Namun rapat paripurna dewan dalam acara proses pemilihan yang berlangsung Senin (28/4)malam di Gedung DPRD, justru Drs Sarwidi memenangkan proses pemilihan dengan memperoleh 18 suara, sementara Soleh terpaut dua suara hanya memperoleh 16 suara.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, didampingi Wakil Ketua II Drs.Sudarto, dihadiri semua anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo.

Proses pemilihan Wakil Ketua DPRD I dipandu langsung panitia teknis yang dipimpin H.Humam Turmudzi,SH. Sebelumnya dilakukan pengecekan jumlah surat suara yang semuanya 38, dengan 4 surat suara sebagai cadangan. Sejumlah 34 anggota dewan dengan urutan fraksi memberikan suara dengan menerima dua surat suara dari panitia, kemudian masuk bilik suara untuk memastikan pilihan, lalu dimasukkan dalam dua kotak suara yang disediakan bertuliskan pilihan dan bukan pilihan, hanya satu anggota dewan Risman Susandi yang memasukkan surat suara tanpa harus masuk bilik suara.

Dalam proses penghitungan suara, perolehan Soleh dan Sarwidi saling kejar-kejaran, bahkan dimungkinkan sama atau draw, karena saat surat suara dibacakan selalu bergantian, sehingga selalu sama disaat mencapai 5 suara, 10 suara dan 15 suara, yang akhirnya dalam hitungan detik-detik terakhir dimenangkan Sarwidi dengan 18 suara, sementara Soleh 16 suara selisih 2 suara . Dengan demikian Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Kecamatan Girimulyo dan pimpinan paguyuban pedagang Mie dan Bakso Drs.Sarwidi sebagai pemenang untuk mengisi jabatan Wakil Ketua DPRD I menggantikan almarhum Sumariyo.

Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo, Drs.Kasdiyono mengatakan dengan terpilihnya Drs.Sarwidi selanjutnya DPRD akan mengajukan surat penetapan ke Gubernur lewat Bupati untuk selanjutnya dilakukan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

TMMD Dilaksanakan di Desa Bendungan

TNI Manunggal Masuk Desa (TMD) Imbangan Ke-80 di Kulon Progo dilaksanakan di Desa Bendungan, Kecamatan Wates selama 21 hari efektif mulai 21 Mei hingga 10 Juni mendatang. Upacara pembukaan digelar Rabu (21/5) di lapangan Bendungan dengan inspektur upacara Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Inf I Made Sukarya, dan dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Muspida dan segnap pejabat pemkab.
Menurut Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Kulon Progo Kapten Inf Sutoyo, dalam TMMD itu untuk kegiatan fisik akan dilakukan perkerasan jalan 657 x 3 meter, pembangunan talud sepnjang 451 m, gorong-gorong 1 unit dan gardu ronda 1 unit. Selain itu akan dikerjakan penyempurnaan gardu rondan dan masjid masing-masing 1 unit, katanya.
Sedang untuk kegiatan nonfisik akan dilakukan penyuluhan bela negara dan kesadaran bernegara, serta penyuluhan ketrampilan teknis. “Seluruh pelaksanaan kegiatan akan didukung oleh anggota Kodim, Polres dan Sat Radar Congot sebanyak 42 dan akan dibantu oleh PNS dan masyarakat setempat sebanyak 50 orang perhari, terangnya.
Ditambahkan, kegiatan direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 135 juta. Yang berasal dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp. 30 juta, APBD Kulon Progo Rp. 100 juta dan swadaya masyarakat rp. 5 juta. Di samping itu, akan dibantu oleh Kantor Kesbang Linmas Kulon Progo berupa 100 zak semen, ujar Sutoyo.
Dalam amanatnya I Made Sukarya membacakan sambutan tertulis KSAD Jendral TNI Agustadi Sasongko Purnomo antara lain menyatakan, proses perncanaan TMMD dilakukan dengan bottom up planning atau perencanaan dari bawah. Yaitu melalui musyawarah di tingkat desa atau rembug desa kemudian ke tingkat di atasnya sampai menjadi program TMMD. “Proses ini dilakukan agar program TMMD sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan kemauan masyarakat di pedesaan,” katanya.
Untuk kegiatan fisik, tambahnya, dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedang program nonfisik diorientasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berbagai aspek termasuk kesadaran bernegara, tandas KSAD.