PROYEK PASIR BESI

Untuk Pemenuhan Tenaga Kerja Akan Bangun Diklat

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga trampil proyek Pasir Besi yang mencapai 2000 orang, akan dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mendirikan gedung pusat diklat di lokasi Pilot Project yang setiap kelas mampu menampung 100 orang. Kesiapan sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung kegiatan dan lebih efektif efisien . Hal tersebut dikatakan General Manager PT Jogja Magasa Mining (PT.JMM) Boedi Tjahjono, ketika menjadi narasumber dalam Diskusi Pendidikan Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dengan tema Optimalisasi Pendidikan Kulonprogo Menyongsong Kulonprogo Go Internasional di Gedung Kaca Pemda Kamis (10/4).

Sementara berkaitan dengan kegiatan PT.JMM, hingga saat ini proyek percontohan penambangan pasir besi di pesisir selatan diperkirakan dalam dua bulan lagi siap beroperasi. Kegiatan di proyek terbuka bagi masyarakat umum, sehingga bebas dikunjungi bagi siapa saja yang ingin mengetahui proses penambangan pasir besi.

Ditambahkan, peralatan yang ada di lokasi percontohan pilot project di Banaran Trisik sebenarnya telah siap untuk dioperasikan, efisiensi alatpun sudah mencapai standar yang diharapkan, yakni mampu mengekstrak pasir besi maksimal 20 persen dari pasir yang ditambang. Hal ini berarti 80 persen materi pasir yang tidak terpakai dikembalikan ke pantai sebagai bentuk reklamasi yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian.

Meski telah mencapai 20 persen, PT.JMM masih akan berupaya untuk melakukan efisiensi sampai kurang dari 20 persen, tetapi kandungan besinya tinggi. Jika sudah maksimal, maka sample besi sebanyak 50 ton akan dikirim ke PT Outotec, di Jerman untuk dilakukan uji laboratorium dan hasil akhir menentukan desain yang akan digunakan. Pengiriman dilakukan dalam waktu dekat.

“Yang perlu mendapatkan perhatian penting dari warga masyarakat, bahwa kegiatan penambangan tidak dilakukan secara massal, namun bertahap di luas areal 100 sampai 200 hektar pertahun, dari luasan total sekitar 3.000 hektar. Penggalianpun hanya kedalaman 3-6 meter saja,”ujar Boedi.

PENGUKUHAN GUDEP WIRA KARTIKA KODIM 0731
Generasi Muda Alami Masa Sulit

Generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan tujuan nasional, dewasa ini tengah mengalami masa-masa sulit lantaran adanya oknum yang ingin merusak dan merongrong generasi muda ditandai maraknya kasus pemakaian dan peredaran miras dan narkoba pada kaum terpelajar bahkan anak-anaka. Kesenangan sesaat justru dapat menjadi kesengsaran seumur hidup. Padahal masa depan bangsa kita berada di pundak generasi muda sat ini, meskipun juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga gerakan pramuka diharapkan mampu menjadi salah satu sarana mendidik kaum muda menjadi manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur serta menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada NKRI .

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono dalam acara Pengukuhan Pengurus Gugus Depan Wira Kartika dan Pelatih Pramuka Kwarcab Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab, Kamis (10/4). Pengukuhan dilakukan Ketua Kwarcab Kulonprogo Ir.H.Subito. Susunan Majelis Pembimbing Dan Pimpinan Gudep Teritorial Wira Kartika Kulonprogo 2008-2013, Ketua Let.Kol Inf I Made Sukarya , Wakil Ketua Mayor Inf. Sri Wiyanto, Sekretaris Kapten Inf. Casmadi dan 16 anggota dari jajaran Pasi Kodim, Primkopad dan 12 Danramil seKulonprogo. Pimpinan Gugus Depan, Ketua Kapten Inf Sutoyo, Wakil Ketua Pelda Suraji, ditambah Pembina Penegak dan Pembantu Pembina putra dan putri.

"Dengan dikukuhkan Majleis Pembimbing dan Pimpinan Gudep Wira Kartika Kodim 0731 diharapkan semakin meningkatkan peran dan kiprah gerakan pramuka di Kulonprogo untuk membina dan mendidik generasi muda,"kata Mulyono.

Sementara Ketua Majelis Pembimbing , Let Kol Inf I Made Sukarya mengatakan gerakan pramuka diharapkan dapat menjadi semangat untuk membangkitkan nasionalisme dan semangat bela negara.

Laguna Glagah Jadi Area Pemancingan
Pantai Glagah Indah Perlu Dukungan Infrastuktur

Pantai Glagah Indah sebagai salah satu aset wisata di Kabupaten Kulon Progo masih membutuh pengembangan dalam infrastruktur. Mengingat untuk perkembangan kedepan, seiring dengan kebijakan pembangunan yang ditempuh pemkab Pantai Glagah akan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Untuk itu, dengan kondisi infratruktur seperti saat ini tidak mungkin memadahi untuk perkembangan Pantai Glagah kedepan.
Pembangunan infrastruktur tersebut seperti, pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalan sepanjang pantai Glagah-Congot, pembangunan jalan menuju obyek wisata maupun mengoptimalkan aset pantai yang telah dimiliki. Salah satu langkah pemkab yang bekerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Glagah adalah menggunakan laguna Sungai Serang sebagai tempat pemancingan. Karena selain sebagi media untuk menyalurkan hobi memancing, laguna ini juga masih bisa digunakan untuk olahraga air seperti, olahraga dayung.
Demikian dikatakan Bupati KUlon Progo H. Toyo Santoso Dipo Kamis (10/4), dalam acara peresmian Area Pemancingan di Laguna Pantai Glagah serta pemberian bantuan bibit ikan kepada petani ikan untuk wilayah pantai di Pantai Glagah Indah. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Drs. H. Soim,MM, Kapala Dispertalaut Kulon Ir. Agus Langgeng Basuki, Kakan Humas Drs. H. R. Agus Santosa,MA, kepala SKPD terkait yang lainnya serta anggota Pokdarwis Pantai Glagah.
Pengembangan dari aset yang telah dimiliki juga harus dimaksimalkan. Hal ini mengingat, pengembangan tersebut kedepan akan terus berkelanjutan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah ditempuh oleh pemkab. “Jadi Pokdarwis juga harus bertanggung jawab terhadap kelestarian area pemancingan ini. Karena pengelolaanya sudah diserahkan kepada Pokdarwis,” kata Bupati.
Mengingat, laguna tersebut juga sering digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, tentu diperlukan aturan tentang bagaimana penangkapannya. Karena laguna sudah digunakan sebagai area pemancingan maka cara menangkap ikan harus dengan jalan memancing dan tidak boleh menggunakan jala, distrum apalagi obat-obatan, lanjutnya.
Sementara itu, melalui SKPD terkait Bupati juga berharap dapat segera dilaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut. Seperti, pengoptimalan fungsi laguna harus segera dilakukan pengerukan agar kedalaman maupun panjang laguna dapat digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga air. Selain itu, pembangunan jalan menuju pantai maupun penerangan juga harus segera direalisasikan. “Hal ini terkait juga dengan pembangunan pelabuhan yang kedepan akan segera dioperasikan dan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadahi,” lanjut Toyo.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menaburkan 60.000 ekor bibit nila yang berasal dari penangkaran di Balai Benih Ikan (BBI) Sendangsari dan Kalibawang. Bupati juga menyerahkan bantuan berupa bibit ikan dan juga uang sebesar Rp 25 juta kepada petani ikan dan nelayan di Pantai Glagah.
Selanjutnya, Ketua Pokdarwis Pantai Glagah Sumantoyo mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan pengembangan fungsi laguna tersebut. Pokdarwis bersedia untuk menjaga dan melestarikan area pemancingan tersebut sebagai salah satu aset untuk mendukung pariwisata Pantai Glagah. “Karena kedepan, area tersebut bisa lebih dikomersilkan baik untuk pemancingan maupun olah raga air,” katanya.

Kulon Progo Bangun Trading House di Batam

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan membangun trading house di Batam untuk membantu memasarkan ke luar negeri hasil-hasil produk kerajinan. Rencana ini hasil dari kunjungan pejabat yang disertai para pengrajin beberapa waktu yang silam yang dalam bulan ini akan dilakukan penandatangan MOU antara pemerintah Kulonprogo dengan pemerintah Batam.

Menurut Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Mulyono pembangunan trading house tersebut merupakan salah satu usaha dari pemkab dalam membantu memasarkan hasil –hasil kerajinan dari Kulonprogo ke dunia internasional karena Batam lokasi berada di luar Indonesia yang sangat strategis untuk sarana mempromosikan daerah. “Pembangunan trading house di Batam untuk membantu memasarkan produk Kulonprogo, karena kawasan Batam ada di luar Indonesia yang bebas pajak dan sangat strategis. Trading house nantinya terdiri show room, ruang pertemuan, ruang penginapan dan pergudangan,”jelas Mulyono usai menghadiri Diskusi Pendidikan menyongsong Kulonprogo Go Internasional di Gedung Kaca Pemkab, Kamis (10/4).

Ditambahkan, trading house Batam tidak seperti shoow room di Bali yang sistemnya sewa. Sedangkan pemkab tetap membangun show room di tempat strategis dipintu-masuk Kulonprogo dan rest area.

DISKUSI PENDIDIKAN MENYONGSONG GO INTERNASIONAL

Anggaran Pendidikan Kulon Progo 19,63 %

Untuk mendukung program Kulonprogo Go Internasional dalam meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia diperlukan peningkatan mutu pendidikan , salah satu yang telah dilakukan adalah munculnya sekolah-sekolah yang berstandar Internasional. Di Kabupaten Kulonprogo predikat sekolah internasional di tingkat menengah pertama yakni Sekolah Berstandar Internasional (SBI) SMP N 1 Galur, sedang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) SMP N 1 Wates. Untuk tingkat dasar SD Wates IV dan SD Percobaan Wates, tingkat menengah umum dan kejuruan SMU N 1 Wates, SMK 1 Pengasih danSMK 2 Pengasih.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Muh.Mastur,BA dalam acara Diskusi Pendidikan Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dengan tema Optimalisasi Pendidikan Kulonprogo Menyongsong Kulonprogo Go Internasional di Gedung Kaca Pemda Kamis (10/4). Acara yang diselenggarakan Asosiasi Guru Penulis Indonesia diikuti unsur Cabang Dinas Pendidikan, Pengelola Yayasan Pendidikan, Lembaga Bimbingan Belajar dan perwakilan sekolah dengan nara sumber Kadinas Pendidikan Kulonprogo, Muh Mastur,BA, Komisi I DPRD Drs.Sudarminto, Direktur PT.Jogja Magaza Mining Budi Cahyono, Direktur PT.Salama Nusantara Drs.H.Maryono, dan dari BadanKepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Dra.Rokhayatun.

“Untuk mendukung Kulonprogo Go Internasional, dikembangkan sekolah agar mampu bersaing dalam tenaga kerja, dengan adanya sekolah-sekolah berstandar internasional baik di tingkat dasar, menengah pertama dan menengah umum maupun kejuruan,”jelas Mastur.

Sementara Sudarminto mengatakan untuk mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui sekolah yang berstandar internasional setidaknya terdapat siswa dan tenaga pendidik yang berkualitas, kurikulum, sarana prasarana dan keuangan. Selain itu diperlukan kerja keras, konsistensi, disiplin dankebersamaa.

“Pemkab Kulonprogo telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, dalam tahun anggaran 2008 mencapai 19,63 % di luar gaji, sehingga sudah lebih baik dibanding pusat yang baru 13,63 % , yang semestinya sesuai amanat UUD 1945 20 %,”jelasnya.

Sumbangan Terbatas, GNOTA Kesulitan Mencari Donatur

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang biasa menyalurkan bantuan untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu, semakin kesulitan untuk mencari donator bagi anak-anak asuhnya. Hal ini disebabkan, selama ini selain dari dana donator di tingkat Provinsi GNOTA juga masih menerima sumbangan dari pemerintah pusat. Namun saat ini sumbangan dari pemerintah pusat seperti, GNOTA Pudan dan Yayasan Supersemar sudah tidak muncul lagi.
Sehingga GNOTA untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten harus mencari sumbangan secara mandiri agar tetap bisa memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang kurang mampu. Karena anak-anak sebagai generasi penerus, harus tetap bisa mendapat pendidikan agar kecerdasan dan kemakmuran bangsa untuk masa yang akan dating dapat diraih.
Demikian dikatakan Ketua GNOTA Provinsi DIY Drs. H. Tunjati Rabu (9/4), dalam acara penyerahan bantuan GNOTA untuk anak-anak asuh di Kabupaten Kulon Progo di Gedung Kaca Pemkab. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Ketua GNOTA Cabang Kulon Progo Ir. H. Subito serta anak-anak asuh penerima bantuan.
Kecerdasan bagi generasi penerus sangat penting mengingat kondisi bangsa yang saat ini ada sudah menyebabkan kemiskinan dan anak terlantar tak kunjung membaik. Di Provinsi DIY, jumlah anak terlantar yang mencapai angka 33.565 anak, merupakan gambaran pentingnya pendidikan bagi anak-anak tersebut.
Untuk itu, diharapkan pemkab bisa mengalokasikan dana bagi anak-anak asuh yang selama ini menjadi anak asuh dari GNOTA agar tetap mendapatkan bantuan dan tetap bisa melanjutkan pendidikannya. “Karena dana kami untuk saat ini terbatas, kami minta mungkin ada program dari pemkab untuk anak-anak yang kurang mampu agar tetap bisa membiayai sekolahnya. Seperti, bagi para pejabat misalnya, bisa menyisihkan penghasilannya dan selanjutnya disumbangkan untuk keperluan pendidikan anak-anak ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo dalam sambutanya mengatakan bahwa kesulitan dana yang selama ini dihadapi pemkab sering menjadi kendala untuk pembangunan seperti, membangun dunia pendidikan. Namun Wabup berharap, kendala ini hendaknya bisa di anggap sebagai tantangan yang harus dipecahkan dan dihadapi untuk menciptakan dunia pendidikan.
Karena bagaimanapun, anak-anak yang kurang mampu juga merupakan komponen masyarakat pendukung pembangunan. “Sudah selayaknya mereka (anak kurang mampu) mendapatkan perhatian dan dukungan. Agar mereka sebagai generasi penerus yang memikul tanggung jawab untuk melestarikan bangsa di masa yang akan datang dapat menjalankannya dengan baik,” katanya.
Sementara itu, menurut Ketua GNOTA Kulon Progo Ir. H. Subito bantuan yang diberikan untuk anak-anak asuh di Kabupaten Kulon Progo tahun 2008 sebesar Rp 30 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk 257 anak asuh di 57 Sekolah yang ada di 12 kecamatan se-Kulon Progo. Dengan perincian, untuk tingkat SD/MI akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 120.000/anak dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar Rp 90.000/anak.
Sejak tahun 1997 sampai saat ini, GNOTA KUlon Progo telah menyalurkan bantuan bagi anak-anak asuh yang berjumlah 11.801 anak. Dengan total bantuan mencapai Rp 874.950.000. “Bantuan tersebut kami harapkan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya meskipun jumlahnya memang tidak seberapa,” kata Subito.

Kodim 0731 Kulon Progo Terima Bantuan Truk dari Pemkab
Kodim 0731 Kulon Progo menerima bantuan kendaraan operasional berupa sebuah truk dari pemkab Kulon Progo. Bantuan truk bermerk Isuzu Dyna tersebut berstatus sebagai bantuan pinjam pakai dari pemkab untuk kegiatan operasional. Penyerahan simbolis dilakukan Selasa (8/4), di Gedung Joglo pemkab oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo dan diterima oleh Dandim 0731 Kulon Progo Letkol. I Made Sukarya.
Penyerahan bantuan tersebut, juga menjadi media perkenalan bagi Danrem 072 Pamungkas yang baru Kolonel Ir. Drs. Subekti,M.Sc yang beberapa waktu lalu menjabat. Acara juga dihadiri oleh jajaran pejabat Korem 072 Pamungkas dan Kodim 0731 Kulon Progo, Muspida, Sekda Drs. H. Soim,MM, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, Kadispertalaut Kulun Progo Ir. Agus Langgeng Basuki dan yang lainnya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo mengharapkan agar bantuan tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Kodim 0731 sebagai kendaraan operasional. Karena meskipun kendaraan tersebut hanya berstatus sebagai barang pinjam pakai namun tetap bisa dipergunakan secara maksimal oleh Kodim 0731.
Setelah penyerahan bantuan tersebut, acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Karangwuni, Wates. Dialog tersebut akan mengusung tema teritorial wilayah dan tata cara melaporkan permasalahan dengan media pemkab dan TNI.

KULON PROGO PUNYA POTENSI

PERKAYUAN DARI HUTAN RAKYAT

Saat ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 25 ribu hektare, hutan seluas itu kebanyakan ditanami jenis Jati, Sonokeling, Maoni dan Sengon. Tiap tahunnya menurut data dari Subdin Kehutanan dan Perkebunan, dapat menghasilkan kayu Maoni sebanyak 35.000 meter kubik, sedangkan untuk kayu Sengon, tiap tahunnya dapat menghasilkan 6.500 meter kubik.

“Jika harga tiap meter kubiknya kayu Maoni 2 juta rupiah, kita kalikan saja dengan hasil hutan rakyat sebanyak 35.000 meter kubik, hasilnya sangat fantastis. Puluhan miliyar yang dapat kita hasilkan dari hasil hutan rakyat di Kulon Progo, namun hal ini tentunya harus ada usahanya. Untuk itu community logging atau sertifikasi hutan perlu segera di realisasikan untuk melestarikan hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.” tutur Kasubdin Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Kulon Progo, Ir. Junianto Marsudi Utomo saat membuka Pelatihan Kader Community Logging/ Sertifikasi Hutan, Selasa (8/4) di Balai Desa Pagerharjo, Samigaluh.

Pelatihan Kader Community Logging/ Sertifikasi Hutan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YABIMA (Yayasan Bina Insan Masyarakat) yang bekerja sama dengan LSM Telapak, Bogor dan LSM Arupa, Yogyakarta serta The Samdhana Institute. Acara pelatihan tersebut diselenggarakan pada 8-9 April 2008 di balai desa Pagerharjo dan dilanjutkan 10-11 April 2008 di balai desa Kebonharjo.

Menurut Samsul Bahri dari YABIMA, dari sosialisasi sertifikasi hutan tersebut diharapkan dapat mendaftar lahan milik masyarakat seluas 1000 hektare, namun sampai saat ini baru seluas 420 hektare yang didaftarkan. “Dari 1000 Ha target kami saat ini baru 420 Ha yang mendaftarkan lahannya, tapi kami optimistis pada akhirnya akan terdaftar lebih dari 1000 Ha, karena ini baru tahap awal sosialisasi.”, ucap Samsul meyakinkan.

Pada dasarnya, Community Logging/ Sertifikasi Hutan adalah cara mengelola hutan dengan bijaksana, sehingga darat menghindari kerusakan hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, terutama yang menggantungkan hidup dari hasil hutan. Karena dengan sertifikasi hutan masyarakatlah yang mengendalikan pengelolaan hutan dengan transparan, partisipatif karena berbasis masyarakat. Selain itu dengan sertifikasi hutan masyarakat dapat membuka peluang pasar secara terbuka, tidak hanya lokal namun juga pasar internasional, karena saat ini negara-negara maju hanya mau membeli kayu hasil budidaya yang bersertikat.

PENYERAHAN KENANG-KENANGAN PENSIUN 2008

SO’IM : Selesai Jadi PNS Saat Terbaik Terjun Politik

Setelah memasuki purna tugas atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mengisi waktu luang yang terbaik adalah terjun ke dunia politik. Kalau ingin memasuki dunia politik setelah purna tugas adalah sedang bagus-bagusnya. Selain sudah matang atau banyak pengalaman di masa aktif ,telah dibuktikan dengan tokoh-tokoh politik nasional maupun internasional yang terkenal, berpolitik di usia 60 tahun sampai 70 tahun.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Drs.H.So’im,MM dalam acara Penyerahan Kenang-kenangan Pensiun 2008 di Gedung Kaca Pemkab, Selasa (8/4). Jumlah pensiun mencapai 150 orang, terhitung mulai Januari hingga Juli 2008. Sedang kenang-kenangan dari pemerintah kabupaten yang diterima para pensiun masing-masing berupa uang sebesar Rp.1 juta dipotong PPH. Tampak hadir dalam deretan para pensiun, mantan Camat Pengasih Drs.Djemakir yang baru saja pensiun dan telah mantap terjun ke dunia politik dengan bergabung partai pimpinan Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan.

“Saya kurang setuju dengan istilah pensiun, yang baik itu purna tugas karena hanya batasan selesai mengabdi pada negara, padahal setelah purna dapat mengabdikan lagi dengan kegiatan lain, kalau pensiun itu ya telah meninggal dunia. Kalau mau masuk saja di dunia politik, karena usia baru saja purna tugas sedang bagus-bagusnya untuk berpolitik yang didukung oleh banyak pengalaman semasa aktif sebagai PNS. Bahkan dicontohkan tokoh-tokoh politik nasional dan internasional yang populer diusia 60-70,”kata So’im.

Selain berpolitik, menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi DIY yang akhir-akhir ini menekuni peternakan sapi untuk mengisi kegiatan dapat melakukan kegiatan dengan memelihara Sapi atau beternak ikan. Berbekal pengalaman beternak sapi akhir-akhir ini, ia menjelaskan secara rinci seluk beluk persapian, bahkan sampai nilai uang pensiun yang diterima dan dana pinjaman kelompok yang dikucurkan pemkab.

Seperti diketahui pejabat pemkab yang asli Kulonprogo ini, baru bersemangat berbicara masalah ternak sapi sehingga dalam setiap even acara tidak lupa untuk menyelipkan pesan dan cerita tentang ternak sapi yang dijalaninya.

KADARKUM PRATIWI JUARA III NASIONAL

Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme Kecamatan Panjatan yang mewakili Propinsi DIY berhasil keluar sebagai juara III Nasional dalam Lomba Kadarkum Tingkat Nasional di Jakarta 1-5 April yang diikuti perwakilan juara pertama di propinsi se-Indonesia. Hadiah yang diterima ternyata cukup Trofi dan Piagam tanpa uang pembinaan.

Kabag Hukum Pemkab Kulonprogo Bambang Sulistyo SH, Selasa (8/4) mengatakan Kadarkum Pratiwi dari Kulonprogo yang mewakili Propinsi DIY mampu meraih juara III tingkat nasional dan hasil ini cukup membanggakan.

Dalam lomba tingkat nasional materi lomba sangat banyak. Namun yang mendominasi masalah Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah pemerintah di daerah atau otonomi daerah serta undang-undang masalah Korupsi.

Bambang berharap dengan adanya juara III nasional dapat memotivasi Kadarkum lainnya untuk berusaha meningkatkan diri.”Kadarkum sebagai wahana untuk penyuluhan hukum di masyarakat sekitar, maka warga sekitarnya juga mempunyai kesadaran hukum yang mantap,”katanya.

Sementara Juara I diraih Kadarkum dari Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah dan juara II dari Kadarkum Palembang Sumatera Selatan.