Potensi Produksi Ikan Pelabuhan Perikanan Karangwuni 27 Ribu Ton Lebih

Bila sudah beroperasi secara efektif, Pelabuhan Perikanan Karangwuni Kulon Progo diproyeksikan akan mampu menghasilkan ikan laut sebesar 27.609, 3 ton pertahun, dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 277 miliar. Dan akan dapat menampung kapal sekitar 400 buah berukuran 3 hingga di atas 30 gros ton.

Demikian dikatakan peneliti dari Pusat Studi Sumberdaya Teknik (Pustek) Kelautan UGM Yogyakarta Dr Latif Sahubawa saat beraudensi dengan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo, Jumat (4/4) di gedung Joglo Pemkab. Audensi itu dihdiri oleh Kepala Pustek UGM Prof Dr Kamiso HN MSc dan staf serta Asek II Setda Ir agus Anggono, Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Ir Agus Langgeng Basuki dan beberapa pejabat Pemkab.

Potensi itu jauh lebih tinggi dari jumlah ikan yang dihasilkan nelayan saat ini yang baru mencapai 419,40 ton pertahun atau senilai 2,410 M. Menurut dia, hal itu disebabkan saat ini nelayan Kulon Progo semuanya masih menggunakan perahu motor tempel (PMT) dengan ukuran kecil. Padahal potensi ikan di Samudra Indonesia berada di luar Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang belum dapat dijangkau nelayan tradisional. Di kawasan tersebut banyak terdapat ikan tuna yang harganya tinggi, katanya.

Ditambahkan dibanding beberapa sentra Pelabuhan Perikanan di Pulau Jawa selatan, seperti Pangandaran, Cilacap, Gunungkidul, Pacitan dan Trenggalek, Kulon Progo memang masih relatif ketinggalan. Baik untuk dukungan infrastruktur, penguasaan teklnologi oleh nelayan maupun jumlah produksinya. Di Trenggalek, kata dia, pada tahun 2006 jumlah produksi sudah mencapai 23.603 ton sedang Cilacap 6.475,15 ton pertahun. “Namun kalau nanti pelabuhannya sudah jadi, Kulon Progo akan menjadi yang terbesar di pantai selatan Pulau Jawa,” tandas peneliti muda yang baru saja melakukan riset komparatif tentang potensi perikanan laut di kawasan Samudera Indonesia tersebut.

Sedang Prof Kamiso menyatakan, potensi perikanan laut di wilayah Indonesia memang sangat besar. Namun demikian bangsa ini belum bisa memanfaatkan secara optimal. Sebagian besar justru dinikmati oleh orang luar dengan cara dicuri. “Konon nilai yang dicuri setiap tahun mencapai Rp. 40 trilyun,” ungkapnya.

Hal ini, katanya, perlu disikapi oleh semua pihak. Antara lain dengan mensosialisasikan opini masyarakat bahwa perikanan itu penting bagi kehidupan. “Teknologi dan modal itu relative mudah diupayakan namun meyakinkan masyarakt bahwa perikanan itu penting sangat sulit,.” Ujarnya.

Sementara menurut Kasie Kelautan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Eko Purwanto,APi, saat ini pembangunan Pelabuhan Perikanan Karangwuni sudah mencapai sekitar 70 %. Tahun ini akan dibangun break water bagian timur tahap I serta pengerukan dermaga. “Bila dermaga sudah dikeruk otomatis pelabuhan bisa beroperasi, yang direncanakan mulai tahun 2009 mendatang,” terangnya.

KABUPATEN OKU SUMUT DAN KARANGASEM BALI KE KP

Dalam waktu bersamaan , Pemkab Kulonprogo menerima tamu dari dua kabupaten yang bersebarangan di pulau Jawa. Dari barat pulau Sumatera, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Ogan Komiring Ulu Selatan Propinsi Sumatera Utara yang melakukan study banding tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 75 Kaur Keungan Desa se kabupaten Karangasem Propinsi Bali tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kedua rombongan di sambut Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono dan perwakilan SKPD di Gedung Kaca Pemkab, Jum’at (4/4).

Ketua Komisi III OKU Selatan, Meriadi,SH mengatakan keberadaan OKU Selatan merupakan hasil pemekaran kabupaten OKU empat tahun yang silam, karakteristik dan masyarakat yang sama dengan Kulonprogo namun disisi Pendapatan Daerah khususnya PAD masih minim, baru mencapai Rp.5,3 M dalam target penerimaan 2008. Sehingga maksud kedatangan ingin mencari masukan dalam meraih peningkatan PAD seperti yang diraih Kulonprogo yang telah mencapai Rp.30 M lebih.

Sementara Kabag Pemerintahan Desa Setda Karangasem Bali, I Gusti Nyoman Arya Sulang,SH yang memimpin rombongan dari Bali mengatakan kedatangan ingin mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meningkat tajam di APBD Karangasem. Dalam tahun 2008 dianggarkan Rp.18,6 M sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan dana ADD Rp.190 juta hungga Rp.330 juta.

Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan adanya pertumbuhan yang menggembirakan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada tahun 2006 sebesar Rp 1.524.848.000.000,- (satu setengah trilyun lebih ) atau mengalami pertumbuhan ekonomi 4,05 % dari tahun 2005 sebesar Rp. 1.465.477.000.000,- (satu koma empat trilyun lebih). Sementara itu Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2006 sebesar Rp 2.414.960.000.000,- (dua koma empat trilyun lebih) dan PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan dari tahun 2003 sampai dengan 2006. Pada tahun 2006 PDRB per kapita Kulon Progo sebesar Rp. 6.455.179,- .

“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia di Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2005 mencapai 71,53 dan tahun 2006 naik menjadi 71,98. Kenaikan tersebut didukung adanya kenaikan komponen IPM yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli,”katanya.

KEBIJAKAN PUBLIK BAGIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kebijakan publik yang pro dan sensitif gender sejatinya dibuat berdasarkan bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang mendukung kemajuan kaum perempuan dan merupakan salah satu bagian dari pengarusutamaan gender yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional secara menyeluruh.

“Pada dasarnya tidak pernah ada kebijakan yang sempurna dan disetujui oleh semua masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan sensitif gender, pasti terdapat pro dan kontra. Tetapi dengan melihat kondisi yang ada, sudah satnya kaum perempuan diberikan ruang, kesempatan dan keadilan,”kata staf pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM Dra.Sri Djoharwinarlien,SU, dalam acara Workshop Penguatan Kebijakan Birokrasi yang Berperspektif Gender, di Gedung Kaca Pemda, Kamis (3/4).Turut hadir Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, dan perwakilan SKPD se-Kulonprogo. Tampil pembicara lain Ratnawati yang jugai staf pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM dengan materi Analisis Gender sebagai landasan kebijakan daerah.

Djoharwinarlien menambahkan kesetaraan gender dapat terwujud apabila laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengekspresikan kemampuan dirinya baik dalam kegiatan politik, ekonomi sosial budaya dan dalam menikmati hasil pembangunan tanpa dihalang-halangi oleh dikotomi jenis kelamin.

“Efek dari ketidaksetaraan gender dapat melebar ke ranah-ranah publik seperti bidang sosial, ekonomi, politik. Di bidang politik, perempuan masih menjadi kaum minoritas, terbukti dari jatah kursi yang hanya 30 persen,”kata Ketua Ikatan Sarjana Wanita (ISWI) propinsi DIY dan wakil ketua YP3A “Sehati” Yogyakarta.

Sementara Wakil Bupati Drs.H.Mulyono mengatakan konsep keadilan dan kesetaraan gender pada hakekatnya untuk membangun suatu sistem relasi sosial yang lebih setara dan adil bagi perempuan maupun laki-laki. Mengingat arti pentingnya konsep tersebut maka keadilan dan kesetaraan gender telah diatur dalam Inpres no. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kondisi dimana pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada masyarakat.

”Sebagai gambaran dapat kami informasikan bahwa data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI tentang keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Human Developmeny Index (HDI) atau Index Pembangunan Manusia (IPM), Kulon Progo yaitu 71,98 atau berada pada posisi 114 pada tahun 2006 yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Sementara indikator pembangunan manusia dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran GDI (Gender-related Development Index) yaitu 52,7 maka Kulon Progo menduduki urutan 338 Demikian juga dengan posisi Gender Empowerment Measure (GEM) adalah 47,5 atau pada posisi 247,”katanya.

20 POS KESEHATAN DESA DIRESMIKAN

Bupati Kritik, Bangunan Minim Ventilasi

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengkritik bangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang sangat minim dalam hal ventilasi udara di setiap ruangan. Kondisi dalam setiap ruang Poskesdes yang sempit dan minim jendela selain kurang nyaman bagi petugas kesehatan terutama warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan, juga tidak baik bagi kesehatan.

“Bangunan ini sangat kurang dalam ventilasi udara, tolong ditambahkan jendela lagi termasuk untuk bangunan yang sama nantinya, kalau seperti ini seperti orang meniup botol, udara masuk terus tetapi ndak keluar, kasihan bagi masyarakat yang memanfaatkan pelayanan dan juga petugasnya,”kata Toyo kepada Kadinas Kesehatan Kulonprogo dr.Lestaryono,MKes ketika meninjau dan mengamati beberapa ruangan Poskesdes Desa Janten yang lokasinya hanya beberapa meter dari kantor desa. Selain ruang pelayanan dalam satu bangunan tersebut juga terdapat beberapa ruangan sebagai sarana rumah dinas bidan yang ditugaskan.

Kritikan Bupati tersebut disampaikan dalam rangkaian acara Peresmian 20 Poskesdes se-Kulonprogo yang dipusatkan di halaman Kantor Desa Janten Kecamatan Temon, Kamis (3/4). Dalam acara tersebut Bupati menyerahkan 20 kunci Poskesdes yang diterima masing-masing Kades, dan menandatangani prasasti pembangunan Poskesdes Janten, sedangkan penguntingan pita dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK,Ny.Wiwik Toyo Santoso Dipo. Turut hadir Wakil ketua Komisi I, Muhyadi,S.Ag, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Camat Temon Tukadi,BA, 20 kades yang telah dibangun Poskesdes dan Kepala Desa serta anggota BPD desa Janten.

Dengan adanya Poskesdes Bupati, berharap akan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas khususnya kepada masyarakat yang selama ini jauh dari lokasi pelayanan kesehatan. Disamping itu mampu menumbuhkembangkan upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

“Poskesdes nantinya akan menjadi asset milik masyarakat Desa sehingga perlu dipikirkan kesinambungan keberadaan Poskesdes ini. Lambat laun operasionalisasi Poskedes akan menjadi tanggungjawab Desa, untuk itulah Kepala Desa dapat mengalokasikan dana untuk operasional Poskesdes melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dapat mengelola Poskesdes ini dengan baik dan profesional,”pungkasnya.

Sementara Kadinas Kesehatan, dr.Lestaryono,MKes mengatakan pembangunan 20 Poskesdes dengan sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan senilai 1,9 M, tersebar di 12 kecamatan meliputi desa Jatirejo dan Gulurejo kecamatan Lendah, Karangsewu dan Banaran kecamatan Galur, Janten dan Kulur kecamatan Temon, Kalirejo dan Hargowilis kecamatan Kokap, Sidomulyo dan Tawangsari kecamatan Pengasih, Purwoharjo dan Kebonharjo kecamatan Samigaluh, Pendoworejo dan Jatimulyo kecamatan Girimulyo, Banguncipto dan Sri Kayangan kecamatan Sentolo, Tanjungharjo kecamatan Nanggulan, Banjarharjo kecamatan Kalibawang, Tayuban kecamatan Panjatan dan Karangwuni kecamatan Wates.

“Masing-masing Poskesdes dilengkapi dengan alat kesehatan senilai 70 juta dan seorang bidan PTT yang rekruitmen telah dilakukan Maret yang lalu. Sementara tahun 2008 akan dibangun 10 Poskesdes, dan direncanakan dalam empat tahun kedepan 88 desa se-Kulonprogo telah mempunyai Poskesdes,”tambah Lestaryono.

PERSIKUP VS PROTABA 1-0

Kemenangan Persikup Tak Pengaruhi Klasemen

Lanjutan Kompetisi Divisi III PSSI yang mempertandingan Persikup Kulonprogo melawan Protaba Bantul di Stadiun Cangkring Wates, Rabu sore (2/4) berhasil dimenangkan tipis tuan rumah Persikup dengan skor 1-0. Namun kemenangan Persikup Kulonprogo dalam partai penutup tidak mempengaruhi klasemen, sehingga tim tuasn rumah tidak lagi berpeluang lolos ke putaran nasional.

Kemenangan yang diraih tak mampu mengangkat posisinya dari paling buncit klasemen akhir. Meski nilai persikup sama dengan persig Gunungkidul , namun persig unggul dalam selisih gol. Sementara Protaba sudah memastikan menjadi juara DIY dan berhak lolos pada putaran berikutnya.

Setelah bermain imbang 0-0 pada babak pertama, persikup gencar melakukan serangan dan akhirnya gawang protaba jebol dimenit 66 dengan gol penentu kemenangan persikup yang dihasilkan Diki Fathurohman sehingga skor menjadi 1-0 bagi persikup,hingga akhir pertandingan.

KONTRAK KARYA PT.JMM DISETUJUI DPR PUSAT

Bupati : Wah Saya Belum Tahu

Kontrak karya PT.Jogja Magaza Mining (PT.JMM) selaku perusahaan yang akan mengelola pasir besi di pesisir selatan Kulonprogo telah disetujui oleh DPR pusat.

Terhadap informasi ini Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo enggan berkomentar tentang persetujuan DPR pusat terhadap kontrak karya karena belum ada pemberitahuan secara resmi. “Wah saya belum mau komentar apa-apa dulu, saya belum mendapat pemberitahuan secara resmi, nanti ndak malah mendahului,”kata Toyo usai menghadiri acara Dialog Lintas Agama di kompleks pemkab, Rabu (2/4).

Informasi persetujuan kontrak karya PT.JMM oleh wakil rakyat di Jakarta bersumber dari Sekretaris Ditjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi (Minerbapapum) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan yang dimuat koran nasional yang terbit Senin (31/3).

Informasi tersebut menjelaskan rencana dari raja baja dunia asal India Lakshmi Mittal yang akan masuk tidak hanya ke sektor hilir tapi juga hulu, selain membangun pabrik baja, juga sektor tambang bijih besi, dengan investasi sedikitnya USD 500 juta atau sekitar Rp.4,5 triliun.

Menurut Bambang, Departemen ESDM berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memberikan informasi tentang beberapa lokasi potensial yang memiliki deposit bijih besi berjumlah besar, namun sebagian besar lokasi telah masuk operasi beberapa perusahaan tambang, investor berencana menggandeng perusahaan tambang tersebut.

Berdasar data yang dimiliki Ditjen Minerbapapum ESDM, wilayah di Indonesia yang memiliki tambang bijih besi tersebar di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Perusahaan lokal ang memiliki tambang bijih besi adalah PT Sebuko Iron Ore di Sebuku Kalimantan Selatan dan PT.Jogja Magasa Mining di Kulon Progo Yogyakarta.

“Salah satu perusahaan tambang bijih besi, yakni PT Sebuku yang telah mengekspor bijih besi berbentuk laterite ke Tiongkok diperkirakan memiliki deposit bijih besi ratusan juta ton, yang terbaru adalah PT Jogja Magasa Mining yang kontrak karyanya baru saja disetujui DPR”ujar Bambang.

Persikup Tantang Protaba

Penghuni dasar klasemen Divisi III PSSI DIY, Persikup Kulon Progo, Rabu (2/4) akan menantang pemuncak sementaraProtaba Bantul di stadion Cangkring Wates. Pertandingan yang direncanakan akan dimulai pukul 15.00 WIB itu dipastikan akan berlangsung seru karena masing-masing tim akan berjuang untuk menang.

Pelatih Persikup Sumaryo menyatakan optimis dapat mengalahkan Protaba. Beberapa pemain andalan siap diturunkan dan dia yakin pemainnya akan mendapat dukungan penuh dari penonton.

Menurut Sumaryo, agar terhindar dari posisi juru kunci timnya harus menang atas Protaba minimal 3-0. Meskipun dirasa sulit namun dia yakin anak asuhnya akan bisa melakukannya. “Sebagai tuan rumah para pemain mempunyai motivasi besar untuk memmenuhi target itu,” ungkapnya.

DIALOG LINTAS AGAMA

Minimalisir Konflik Dengan Maksimalkan Fungsi FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk sebagai sarana untuk berkomunikasi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Jika forum ini dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan bersama, maka kita akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama. Karena konflik antar umat beragama merupakan salah satu konflik yang sangat rawan, karena agama merupakan sesuatu hal yang relatif sensitif sehingga dapat cepat meluas dan dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat pemeluknya.

“Untuk itu kami sangat berharap, agar dapat memaksimalkan fungsi FKUB sehingga kita dapat menuai buahnya. Buah yang baik akan dihasilkan manakala prosesnya juga berjalan dengan baik, terkoordinir, dan mengedepankan kebersamaan dengan penuh semangat toleransi,”kata Toyo Santoso Dipo, dalam Dialog Lintas Agama yang digelar FKUB, Rabu (2/4)di Gedung Kaca Pemkab.

Acara dengan inti pokok sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:8 Tahun 2006 dan Nomor:9 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat, turut hadir Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Dandim 0731 Kulonprogo Letkol.Inf.I Made Sukarya, Kabag Minamitra Kompol Sutarno , sekda Drs.H.So’im,MM, Ketua FKUB Kulonprogo Muntachob, dan diikuti perwakilan dari agama Islam, Kristen dan Protestan, Hindu dan Budha.

Ditambahkan, saat ini di internet beredar film yang menjelek-jelekkan salah satu agama, hal ini tentu saja perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Karena hal tersebut merupakan masalah rawan yang berpotensi meningkatkan suhu pertikaian di daerah, kami sangat mengharapkan sikap kehati-hatian dan kearifan segenap masyarakat terutama para tokoh agama agar mampu dan mau mengkondisikan umatnya, serta mengedepankan musyawarah dan regulasi yang berlaku. Hal yang penting untuk dimengerti adalah jangan sampai hal tersebut menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati sempat menanyakan adanya kesalahan cetak symbol pada selebaran tambahan pada point yang berisi tentang Prosedur permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah yang tertulis daftar dan fotocopy KTP Pengguna ≤ 90 orang disahkan pejabat sesuai skupnya, sementara yang benar ≥90 orang. “Atas masukan dari pak Dandim saya beri masukan ini kok diselebaran menyebutkan rekomendasi FKUB, daftar dan fotocopy KTP pengguna lebih kecil atau sama dengan 90, kalau 91 bagaimana,”katanya.

Adanya selebaran yang salah cetak dan telah dibagikan semua peserta yang hadir, akhirnya ditarik semua, bahkan di barisan depan yang menarik Bupati sendiri untuk kemudian diserahkan penyelenggara.

Sebenarnya maksud dari selebaran yang dibuat FKUB hanyalah memperbesar tulisan dari yang sudah tercantum di halaman terakhir booklet yang digandakan oleh Bagian Kesra Setda tentang peraturan Menag dan Mendagri, naskah di booklet telah sesuai dan tidak ada kesalahan, namun cetakan hurufnya kecil-kecil sehingga kurang jelas dibaca.

HUT ROSALA GELAR WAYANG KULIT

Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) 11 Radio Suara Indrakila (ROSALA 107,2 FM) Wates, menggelar berbagai acara di antaranya Pengajian umum, Jalan Santai, pentas kesenian Angguk dan Senin malam (31/3) di Studio ROSALA kompleks perdagangan No.16 Wates Pagelaran Wayang Kulit dalang Ki Wisnu Hadisugito dengan lakon Gatotkoco Wisudo.
Menurut Direktur ROSALA , Didik Riyadi, berbagai even kegiatan memeriahkan HUT ke 11 merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat yang telah memanfaatkan media radio sebagai salah satu hiburan maupun promosi dan membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, masih mengudaranya hingga saat ini adalah berkat partisipasi dan dukungan masyarakat serta pemerintah.
Sementara Bupati Kulonprogo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Drs.H.Mulyono mengatakan radio sebagai salah satu media massa yang mempunyai jangkauan sangat luas, informasi yang disampaikan akan relatif mengena sampai ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai lokasi. Terlebih bagi Kulon Progo yang sebagian besar wilayahnya mempunyai karakteristik bergunung-gunung, media seperti halnya radio akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mencari informasi maupun hiburan.
”Meskipun saat ini telah ada berbagai media massa elektronik yang beraneka ragam, namun radio tetap eksis di sebagian besar masyarakat kita. Hal inilah yang menjadikan radio tetap dibutuhkan oleh pemerintah sebagai salah satu media penyampai informasi ke masyarakat, seperti halnya dengan adanya dialog interaktif yang sering disiarkan sebagai salah satu upaya menjembatani arus komunikasi antara rakyat dengan pemerintah”katanya.
Ditambahkan, peranan media massa termasuk radio sebagai salah satu pilar pemerintah diharapkan akan terus berjalan, meskipun jumlah radio yang ada di Kulon Progo masih sangat minim. Namun dengan kerjasama yang baik dengan berbagai media massa yang ada, maka fungsi tersebut tetap akan dapat berjalan dengan baik, adanya persaingan antar media yang begitu ketat memperebutkan perhatian masyarakat, maka diperlukan strategi jitu serta peningkatan kualitas agar para pendengar radio tetap eksis bahkan berkembang. Hal ini mengingat di era serba digital dan computerized, maka sebagian pendengar radio ada yang beralih ke media lain yang lebih besar menarik perhatiannya. Kekuatan menarik perhatian inilah yang perlu diupayakan agar masyarakat tetap loyal dan menjadikan radio sebagai salah satu media massa yang benar-benar memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Persaingan antar media ini hendaknya dapat diambil sisi positifnya dengan mencari peluang untuk saling melengkapi, mengingat karakteristik masing-masing media mempunyai perbedaan.
“Keprihatinan akan minimnya pemahaman dan minat kaum muda pada pewayangan, sampai saat ini tengah diupayakan bersama agar mendapat perhatian dari kaum muda. Termasuk kemungkinan mengimplementasikan dalam kurikulum atau muatan local di sekolah-sekolah. Pentingnya mengenalkan wayang pada generasi muda hendaknya didukung dengan komitmen baik dalam keluarga maupun lingkungan pergaulan maupun lingkungan sekolah untuk lebih memasyarakatkan wayang lebih dari waktu-waktu sebelumnya, karena kalau bukan dimulai sejak sekarang ditanamkan/dikenalkan pada kaum muda, siapa lagi yang akan menghargai dan mengingat legenda pewayangan kita, sebagai salah satu kekayaan seni budaya jawa,”pungkasnya.

KADES HARUS BISA JEMBATANI RAKYAT DAN PEMERINTAH

Seorang Kepala Desa (Kades) seharusnya bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, jika hal tersebut dapat dilaksanakan oleh seorang Kades maka harmonisasi dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan terwujud. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Mulyono dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa terpilih di Balai Desa Giripurwo, Girimulyo, Senin (31/3).
“Kepala Desa hendaknya dapat mensinergikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentingan pemerintah, sehingga terjadi harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu seorang Kades harus mau bertanya, belajar, konsultasi, tukar pendapat dan berkomunikasi dengan pemerintahan disemua tingkatan.”, ujar Mulyono.
Dalam kesempatan tersebut Mulyono juga berpesan agar Kepala Desa terpilih, Mardi Santoso untuk bias menjadi motor penggerak bagi warganya. Mulyono menuturkan, seorang Kades harus bisa menjadi penggagas, pemberi ide, penggerak sekaligus pelaksana dalam melaksanakan pembangunan di desanya. Saat ini seorang pemimpin memang dituntut untuk memiliki kemampuan tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
Mardi Santoso terpilih menjadi Kepala Desa Giripurwo setelah memenangi pemilihan kepala desa Giripurwo yang dilaksanakan pada 16 Maret 2008 yang lalu. Menurut Wabup, pilkades merupakan pesta demokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia dari sejak jaman dahulu. Karena dalam pilkades rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin desa yang diinginkannya.
Acara tersebut sebelumnya dibuka oleh Drs. Gatot Guritno, selaku Ketua BPD Giripurwo yang kemudian dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan. Setelah itu dilanjutkan serah terima jabatan dari Pejabat Kades, Supiyanta kepada Kades terpilih, Mardi Santoso. Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Asisten Tata Praja Drs. H. Sutejo, pejabat-pejabat dari lingkungan Kabupaten Kulon Progo, Camat Girimulyo beserta Muspika.