DIRESMIKAN CLUB BASKET “BINATERA”

Club basket Kulonprogo Binangun Putera Yogyakarta (BINATERA) diresmikan Ketua Pengurus cabang Perbasi Kulonprogo Musiran di Aula SMUN 1 Wates, Minggu (30/3).

Peresmian dihadiri Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, Ketua KONI Kulonprogo Drs.Djuwardi, Kepala Sekolah SMUN 1 Wates Drs.H.Sugiharto dan perwakilan dinas instansi.

Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya berpesan agar BINATERA mampu menjadi wadah dalam penyaluran bakat bagi generasi muda olahraga bola basket di Kulonprogo sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan baik di even-even daerah bahkan nasional.

Hal senada diungkapkan Ketua KONI Kulonprogo, Drs.Djuwardi, sebagai klub pertama yang syah dan mengatasnamakan pemerintah kabupaten Kulonprogo diharapkan atletnya terus setia membela nama daerah.

Dalam peresmian dilangsungkan pertandingan eksibisi antara Tim Putri BINATERA melawan Tim Putri UNY.

Susunan pengurus BINATERA selengkapnya pelindung H. Toyo Santoso Dipo, penasehat Drs.Djuwardi, Penanggung jawab Drs.H.Umar Sriyanto, Ketua Elfansyah, Sekretaris Merary Puay, Seksi Humas Yudi dan Koordinator lapangan Aris S dan Ari Nugroho.

Korupsi Menjadi Fenomena Gunung Es

Sedemikian mengakarnya tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan bangsa Indonesia terpuruk dan menanggung beragam permasalahan. Dikhawatirkan, kalau tindak pidana korupsi ini tidak segera diberantas akan menjadi fenomena gunung es yang semakin sulit untuk diperbaiki.

Ada beberapa kelemahan dari bangsa Indonesia sehingga sampai saat ini korupsi terus terjadi dan belum bisa diberantas. Beberapa kelemahan yang saat ini ada diantaranya, Kesisteman, Kesejahteraan/penghasilan, Mental/moral masyarakat, Tidak ada control internal (self control) dan Budaya yang selama ini telah berjalan.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samat Waluyo Senin (31/3), dalam acara Workshop peningkatan kapasitas, peran dan fungsi DPRD Kulon Progo di Gedung DPRD Kulon Progo. Workshop yang akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu, 31 Maret-1 April 2008 tersebut diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Drs. H Kasdiyono, Muspida, Pejabat pemkab serta anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Dengan workshop tersebut Bibit berharap, DPRD sebagai lembaga legeslatif dalam pemerintahan bisa bersinergi dan menjadi mitra dari KPK dalam memberantas korupsi. Tentunya, hal ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pemerintahan namun korupsi yang mungkin terjadi di tubuh DPRD sendiri. “Sehingga dengan workshop tersebut DPRD bisa mengerti dan tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai wakil rakyat,” katanya.

Selanjutnya, workshop yang menurut rencana akan dilaksanakan di 36 Kabupaten di Seluruh Indonesia tersebut, mengajak DPRD untuk menjadi agen dalam rangka pemberantasan tidak korupsi. Untuk itu, DPRD hendaknya juga bisa mensosialisasikan apa yang di dapat dari workshop tersebut kepada masyarakat luas.

Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya oleh KPK. Namun setidaknya ada tiga pilar yang ada untuk mencegah terjadinya korupsi. Yaitu, Pemerintah yang baik dan bersih, Swasta dan dukungan masyarakat. “Sedangkan tugas dari KPK sendiri hanya sebagai sebuah lembaga untuk berkoordinasi, melakukan supervise, penyelidikan, pencegahan dan melakukan monitoring,” lanjut Bibit.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PKS Suharmanto mengharapkan agar fungsi DPRD sebagai mitra dan sekaligus agen KPK dalam pemberantasan korupsi dapat benar-benar direalisasikan. “Karena sesuai dengan kapasitas DPRD tidak mungkin melaksanakan pemberantasan korupsi tanpa dukungan dari lembaga lain seperti KPK,” katanya.

BUPATI SAMPAIKAN LKPJ 2007

Penduduk Miskin Urutan Kedua di DIY

Dalam dua tahun terakhir upaya pembangunan keluarga sejahtera menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana keluarga prasejahtera mengalami penurunan dari 41,43% menjadi 40,31 % sedangkan pada tahapan keluarga sejahtera III justru mengalami peningkatan yang berarti dari 20,96 % menjadi 22,96 %. Seiring dengan akselerasi pembangunan keluarga sejahtera, upaya – upaya penanggulangan kemiskinan juga mengalami perkembangan positif. Data yang dirilis oleh BPS bekerjasama dengan Departemen Sosial RI menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kulonprogo menempati urutan terkecil ke dua tingkat DIY setelah kota Yogyakarta yakni dengan jumlah 94.504 jiwa.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo dalam acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2007 di Gedung DPRD, Sabtu malam (29/3).

“Dalam hal ketenagakerjaan, dari jumlah penduduk Kulonprogo tahun 2007 berjumlah 462.418 orang, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak 380.660 orang, angkatan kerja sebanyak 290.402 orang, bekerja sebanyak 275.958 orang dan tidak bekerja atau penganggur 13.500 orang. Pertambahan angkatan kerja secara alami setiap tahun diperkirakan 2000 orang. Penganggur selama tiga tahun terus menurun, begitu juga dengan perkembangan tenaga kerja yang setengah penganggur mengalami penurunan” ujar Toyo

Menurut Toyo, kondisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2003 hingga 2006 menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada 2006 sebesar Rp.1.524.848.000.000,- atau mengalami pertumbuhan ekonomi 4,05 % dari tahun 2005. Sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada 2006 sebesar Rp.2.414.960.000.000,- dan PDRB perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2003 sampai 2006. Tahun 2006 PDRB perkapita sebesar Rp.6.455.179,-.

“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia juga mengalami peningkatan. Dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005 mencapai 71,53 dan tahun 2006 naik menjadi 71,98. Kenaikan ini didukung adanya kenaikan komponen IPM yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli,” tambahnya.

Wates, 31 Maret 2008

BANK PASAR PEDULI BUMI
Bupati: Setiap Kelahiran Anak Tanam Satu Pohon

Dalam upaya memperbaiki lahan yang tandus di wilayah Kulon Progo, Perusahaan Daerah (PD) Bank Pasar Kulonprogo memberikan bantuan 20 ribu bibit pohon Albasia. Penyerahan secara simbolis dilakukan Minggu (30/3) di lapangan Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo oleh Bupati H.Toyo Santoso Dipo.
Turut hadir , Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, anggota DPRD Thomas Kartoyo,BA, Kadinas Pertanian dan Kelautan Ir.Agus Langgeng Basuki,MT, Direktur Utama PD Bank Pasar Kulonprogo Fahmi Akbar Idris, Kepala Desa Pendoworejo R.Landung Wiyono serta anggota organisasi kepemudaan.
Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih sadar bahwa tanaman kayu ibarat asuransi model baru yang sangat menguntungkan, tanam sekarang kelak beberapa tahun kemudian nilainya berlipat. Pemberian bibit hanya merupakan stimulan selanjutnya masyarakat secara mandiri mampu dan mau menanam. Selain menguntungkan secara ekonomi juga sekaligus pencegahan bencana tanah longsor dan melestarikan air bersih.
" Harga kayu makin lama makin mahal, kita malah krisis kayu, Saya menyarankan setiap kelahiran anak menanam satu pohon bahkan syukur bisa lebih sepuluh batang untuk tabungan ,"katanya.
Sementara Direktur Utama PD Bank Pasar Fahmi Akbar Idris menyatakan program Bank Pasar Peduli Bumi memberikan bantuan 20.000 bibit tanaman Albasia di empat desa, sehingga masing-masing desa memperoleh 5000 bibit yakni Gerbosari, Purwoharjo di Kecamatan Samigaluh dan Pendoworejo serta Purwosari di Kecamatan Girimulyo.
"Ini merupakan wujud coorporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial Bank Pasar selaku BUMD untuk ikut berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,"jelas Akbar.

SSP ‘Lestari’ Kembangkan Bio Gas Berbahan Kotoran Sapi

Sanggar Solidaritas Petani (SSP) ‘Lestari’ blok II Desa Karangwuni, Kecamatan Wates mengembangkan sumber energi alternatif berupa bio gas berbahan kotoran sapi. Meski belum mampu untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga namun dapat memenuhi beberapa keperluan tertentu dan keperluan darurat saat listrik padam.

Saat ini di Desa Karangwuni sudah ada 2 keluarga yang memanfaatkan teknologi tersbut. Sedang di Kulon Progo ada 7 unit dan 4 unit sedang dalam proses pengerjaan yakni di Desa Ngentakrejo yang merupakan program bantuan korban gempa dari Jerman.

Saat dikunjungi Bupati H Toyo Santoso Dipo yang didampingi Kepala dinas pertanian dan kelautan Ir agus Langgeng basuki dan Kepala Kantor Humas Drs R Agus santosa, MA, belum lama ini di rumahnya, Koordinator SSP Sarjiyo menyatakan, pihaknya mulai mengembangkan teknologi itu sejak pertengahan tahun 2004 lalu. Beberapa temannya kemudian minta dibantu untuk membuatnya yaitu di Karangwuni, Temon, Galur dan Girimulyo. Saat ini dirinya tengah melakukan pengerjaan di Ngentakrejo.

Ditambahkan, setiap unit biaya untuk membangun sarana bakunya memerlukan dana sekitar Rp. 7 juta. Untuk kelengkapan yang lain agar bisa berfungsi seperti listrik rumah tangga perlu tambahan Rp. Sekitar Rp. 4 juta. “Yang paling mahal adalah untuk biaya pembuatan bak penampung kotoran. Karena ukurannya cukup besar dan menggunakan konstruksi khusus. Pekerjanya pun harus khusus pula,” jelas Sarjiyo.

Mengenai jumlah sapi yang diperlukan, Sarjiyo tidak menyebut jumlah tertentu. Manurutnya semakin banyak semakin baik karena kotoran yang dihasilkan akan lebih banyak, Dan dengan demikian akan menghasilkan gas yang lebih besar.

“Saya hanya dengan 2 ekor sapi dewasa. Satiap ekor rata-rata per hari menghasilkan kotoran 5 – 10 kg. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan memasak dengan menggunakan kompor gas. Kalau untuk memenuhi semua kebutuhan listrik seperti lampu, televisi, kipas angin dan lain-lain hanya cukup untuk sekitar 3 jam. Bagi saya yang penting cukup untuk masak dan njagani kalau listrik mati,” ungkapnya.

Sarjiyo menegaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengembangkan teknologi itu. Ia melihat Kulon Progo punya potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan. Karena jumlah sapi di wilayah kabupaten ini cukup banyak. Bahkan ada beberapa pedukuhan yang hampir semua warganya memelihara sapi. Namun kebanyakan kotorannya belum dimanfaatkan.

Sebenarnya, imbuh Sunaryo, semua kotoran dan sampah bisa digunakan sebagai bahan, bukan hanya kotoran sapi. Seperti rumput sisa pakan, sampah dapur dan sisa makanan lain. “Kotoran manusia pun bisa. Justru hasilnya malah paling baik. Namun saya belum pernah menggunakannya,” tukasnya sambil tertawa.

Jagung Jangan Hanya Diorientasikan Untuk Pakan Ternak

Komoditas jagung seharusnya tidak hanya diorientasikan sebagai pakan ternak saja. Namun perlu dikembangkan sebagai bahan makanan alternatif pengganti beras. Bila pemahaman seperti itu sudah memasyarakat maka permintaan dan pangsa pasar jagung akan semakin luas dan akan dapat menghindari fluktuasi harga.

Demikian dikatakan Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam IX saat meresmikan silo jagung yang dikelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari Mulyo di Pedukuhan Karangasem, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih. Hadir pada peresmian itu Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs H Kasdiyono, Kepala Dinas Pertanian DIY Ir Anang Suwandi MMA, Kadis Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir Agus Langgeng Basuki, Kepala Bappeda Drs Darto MM serta perwakilan pengurus kelompok tani (KT) se Kulon Progo.

Saat ini, tambah Wagub, petani sering mengeluh adanya penurunan secara tajam harga jagung dan pada saat panen raya. Sebenarnya hal itu dapat dihindari antara lain dengan perluasan konsumsi dan peningkatan kualtias produksi serta sistem pengelolaan dan pengolahan.

Untuk pengolahan, katanya, telah didukung dengan adanya silo jagung sebagai sarana untuk pemipilan dan pengeringan secara mekanis. Sarana ini sangat membantu petani, karena dalam waktu yang relatif singkat mampu mengeringkan jagung dalam jumlah besar, tanpa bantuan sinar matahari.

“Alat ini sangat membantu petani yang kebanyakan masih melakukan pengeringan dengan cara tradisional, yakni dengan dijemur. Dengan dijemur proses pengeringan akan kurang efisien karena burtuh waktu cukup lama dan tingkat kekeringannya kurang memenuhi standar,” jelas Wagub.

Menurut Anang Suwandi, pembangunan silo jagung bertujuan untuk mendukung penanganan pascapanen, yakni dengan menekan kehilangan hasil dan peningkatan rendemen sebagai upaya peningkatan tingkat produktivitas jagung. Dengan kapasitas pengering sebesar 7,5 ton per 4 jam, berkadar air 14-17 %. Jumlah itu, bila dijemur bisa mencapai 3-4 hari, jelasnya.

Ditambahkan, silo jagung telah dibangun di 3 kabupaten di DIY, yakni Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo dengan biaya Rp. 3,5 milaiar lebih. “Untuk meningkatkan semangat dan keberlanjutan usaha, bagi petani jagung telah diberikan bantuan penguatan modal dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) APBD Provinsi DIY. Dengan rincian untuk Bantul sebesar Rp 200 juta sedang Gunungkidul dan Kulon Progo masing-masing Rp 150 juta,” terang Anang.

Sedang Wabup Mulyono saat membacakan sambutan tertulis bupati antara lain mengatakan, sentra pengembangan agribisnis jagung di Kulon Progo meliputi Kecamatan Sentolo, Pengasih, Lendah, Kalibawang dan Samigaluh. Pada tahun 2007 luas panen mencapai 3.797 ha dengan produksi sebesar 23.712,27 ton. “Ini menunjukkan bahwa jagung memiliki pengaruh cukup basar kuat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam pengelolaan komoditas jagung, katanya, permasalahan yang sering dihadapi petani adalah penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil yang belum efisien. Untuk mengetasinya Pemkab telah memfasilitasi dengan program pemberdayaan petani dalam mengakses teknologi pasca panen dan pengolahan hasil serta menumbuhkan industri pengolahan. “Termasuk pembangunan silo jagung ini adalah sebagai upaya untuk memfasilitasi petani dalam menghadapi permasalahan tersebut,” tuturnya.

SMPN I Galur Jalin Kerjasama dengan BPGHS Singapura

Mulai tahun 2009 SMPN I Galur Kulon Progo akan melakukan kerjasama dengan Bukit Panjang Goverment High School (BPGHS) Singapura. Kerjasama akan diwujudkan dengan pertukaran siswa dan guru antarkedua sekolah. Setiap tahun SMPN I Galur akan mengirimkan 6 siswa dan 3 guru sedang BPGHS akan mengirim 25 siswa dan 6 guru.

Perjanjian kerjasama dilakukan dengan penandatanagan Memory of Understanding (MoU) oleh Kepala SMPN I Galur Drs Edy Suwarno MPd dan Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Melayu Mr. Sazali Sadli. Penandatanganan disaksikan oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Jumat (28/3) di SMPN I Galur. Hadir pada acara itu Kepala Bappeda Drs H Darto MM, Camat Galur Drs Jumanto serta segenap pengurus Komite Sekolah setempat.

Menurut Edy Suwarno, siswa yang akan dikirim ke BPGHS adalah siswa dari kelas Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Di sekolah yang masuk dalam jajaran 20 besar sekolah terkemuka di Singapura tersebut para siswa dan guru yang dikirim akan mendalami mata pelajaran sains dan Information and Comunication Technology (ICT), katanya.

Sedang menurut Sazali, siswanya di SMPN I Galur akan mempelajari budaya Jawa, khususnya pelajaran bahasa dan kesenian. BPGHS, kata dia, merupakan salah satu dari 2 sekolah menengah di Singapura yang memiliki prioritas untuk mempelajari budaya Melayu. Untuk memperluas pemahaman para siswa akan ditambah dengan pelajaran budaya Jawa, ungkapnya.

Ditambahkan, selain dengan SMPN I Galur pihaknya juga menjalin kerja sama dengan 4 sekolah di Jateng dan Jatim yang juga sudah mengelola SBI. Masing-masing SMPN I Purbolinggo, SMPN I Demak, SMPN I Pandaan dan SMPN I Malang.

”Untuk SMPN I Purbolinggo pengiriman siswa dan guru dilakukan sejak akhir bulan Maret ini. Sedang untuk 4 sekolah yang lain baru akan dilakukan mulai bulan Juni tahun depan,” tutur guru Sastra Melayu tersebut.

Bupati H Toyo Santoso Dipo menyambut baik atas kerjasama tersebut. Dia berharap siswa dan guru yang dikirim ke BPGHS dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu dan teknologi di Singapura. Karena penguasaan iptek warga Singapura lebih tinggi dibanding Indonesia, katanya.

”Saya yakin dengan belajar beberapa waktu di Singapura para siswa akan dapat menyerap hal-hal penting, khususnya teknologi, yang dapat diimplementasikan di Kulon Progo. Bagi masa depan Kulon Progo penguasaan teknologi oleh generasi muda sangat penting. Karena pembangunan daerah sangat tergantung pada penguasaan dan penerapan teknologi,” tandas Toyo.

Lebih jauh Toyo mengatakan, SMPN I Galur sebagai salah satu pengelola SBI akan mempunyai konsekuensi yang cukup berat. Segenap komponen sekolah harus mampu mengakomodasi perkembangan jaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kualitas sekolah akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan SDM yang siap untuk bersaing dalam memerebutkan lapangan kerja,imbuhnya.

42.360 RTM Kulon Progo Terima Migor Bersubsidi

Sebagian Masyarakat Menilai Migor Bersubsidi Membebani RTM

Kelangkaan minyak goreng (migor) serta harga yang melambung tinggi membuat pemerintah berinisiatif untuk menyalurkan migor bersubsidi kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat masih merasa migor bersubsidi ini masih memberatkan masyarakat miskin karena selama ini Rumah Tangga Miskin (RTM) masih harus membeli raskin dengan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp 1.600/kg.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta Sosialisasi Penyaluran Migor bersubsidi dari Kecamatan Panjatan Sugeng, Sabtu (29/3) di Gedung Kaca komplek Pemkab. Menurut Sugeng, pemberian subsidi untuk migor tersebut masih membebani masyarakat. Apalagi masyarakat masih harus membayar migor tersebut dengan harga Rp 9.000/liter. “Karena jadwal peneriman bersaman dengan peneriman raskin dan masyarakat juga harus membayar beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg,” katanya.

Seorang peserta yang lain Sudarsono menambahkan, sebaiknya masyarakat diberi migor sesuai dengan besaran subsidi. Karena kalau masyarakat miskin masih harus membayar lagi migor bersubsidi jelas itu berat. Sehingga sebaiknya subsidi diberikan sesuai dengan besaran subsudi. Kalau misalnya, Rp 2.500 itu dapat 1 gayung (ukuran takaran yang ada di masyarakat), ya diberikan sejumlah itu saja, lanjutnya.

Sementar itu, menurut Kasubdin Perdagangan Disperindagkoptam Kulon Progo Bambang Sutrisno,S.Sos,M.Si yang pada saat acar Sosialisasi didampingi Kasie Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan Sudarminah mengatakan, penyaluran migor bersubsidi akan mengadopsi mekanisme penyakuran beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang selama ini telah dijalankan.

Adapun penerima migor bersubsidi untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 42.360 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di 12 kecamatan. Pelaksanan penyaluran kepada masyarakat akan dilaksanakan secara bertahap yaitu, sebanyak 6 tahap yang dimulai pada bulan April 2008. Migor bersubsidi ini dijual dengan harga standar distributor Rp 11.500/liter. Harga tersebut akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 2.500/liter. Sehingga RTM penerima hanya akan membayar migor tersebut dengan harga Rp 9.000/liter. Untuk tahap pertama alokasi untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 71.531 liter.

Sedangkan secara keseluruhan migor bersubsidi untuk Provinsi DIY mencapai 2.800.000 liter atau senilai dengan jumlah Rp 7 M. Selanjutnya, jumlah tersebut dibagi untuk 5 kabupaten/kota dengan alokasi untuk tahap pertama sebesar 470.000 liter atau senilai Rp 1,17 M. “Penerima akan menerima kopon dan tiap kupon yang dimiliki senilai dengan nilai subsidi yaitu, Rp 2.500. Dengan jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal penyaluran raskin,” terang Bambang.

Sudarminah menambahkan, pembelian migor ini tidak bersifat wajib karena kalau itu bersifat wajib berarti ada kesan memaksa kepada masyarakat. Sedangkan dalam amanat Gubernur menyebutkan bahwa pemkab hanya sebagai penyalur dari subsidi migor yang diberikan untuk Rumah Tangga Miskin.

RINTISAN SMP 1 WATES BERSTANDAR INTERNASIONAL

Terkendala Lokasi Sekolah

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wates masih terkendala kepemilikan lahan yang tidak memadai. Lokasi sekolah yang ada saat ini terdiri dua unit yang berjauhan, unit I di Terbah dan unit II menempati bangunan sekolah lama di barat Alun-alun Wates.

Hal tersebut dikatakan Plh.Kepala SMPN 1 Wates, Dawami, S.Pd dalam acara Open House Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan Launching website sekolah www.essawa.co.nr serta Diskusi panel di aula SMP 1 Wates unit II, Sabtu (29/3). Turut hadir Sekda Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM, Ketua Komisi I DPRD Drs. Sudarminto, dan kepala cabang dinas Pendidikan se-Kulonprogo serta perwakilan kepala SD. Selain diskusi panel dalam kesempatan tersebut juga dilakukan berbagai lomba di unit I meliputi Matematika 69 peserta, Sains 100 peserta, Komputer 28 peserta dan pidato Bahasa Inggris 11 peserta.

“Kepemilikan lahan menjadi kendala dalam rintisan sekolah berstandar internasional, namun pihak desa Wates telah bersedia untuk membantu menyiapkan lahan, yang nantinya sekolah menjadi satu lokasi, tidak terpisah seperti sekarang ini,”kata Dawami yang status resmi menjabat kepala SMP 5 Wates.

Sedangkan kaitannya dengan RSBI merupakan model pendidikan yang mengacu sistem pembelajaran internasional dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar serta berbasis teknologi dan informasi.

Daya tampung RSBI SMP 1 wates sejumlah 2 kelas atau 48 siswa, dengan seleksi dilakukan secara bertahap yang diawali bulan April mendatang.

Sementara Sekda Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM mengatakan era globalisasi, perdagangan bebas, dan otonomi daerah telah mendesak dunia pendidikan, terutama untuk mulai secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan mengadakan perubahan demi perbaikan kualitas, sehingga lulusan yang dihasilkan unggul dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan meningkat.

Ditambahkan, pembangunan pendidikan di Indonesia selama ini telah banyak mengalami kemajuan yang cukup berarti, tetapi kita juga menyadari bahwa masih terdapat banyak persoalan pendidikan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, kita harus terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan kepada masyarakat yang diselaraskan dengan perkembangan IPTEK dewasa ini.

“Dengan telah terakreditasinya SMP I Wates sebagai Sekolah Standar Internasional, tentunya akan lebih meningkatkan rasa percaya diri para siswa bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang baik dari institusi pendidikan yang berkualitas, sedangkan bagi guru diharapkan dapat menjadi pemacu untuk lebih meningkatkan profesionalismenya. Sementara bagi sekolah-sekolah lainnya, diharapkan dapat menjadi pendorong untuk berupaya lebih keras lagi meningkatkan mutu pendidikannya agar dapat mencapai standar nasional bahkan internasional,”pungkasnya..

GERAKAN POHON BEBAS PAKU

Pemkab Larang Reklame Gunakan Media Pohon

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai bulan April mendatang tidak akan mengeluarkan ijin penyelenggaraan reklame yang mempergunakan media pemasangan berupa pohon di pinggir jalan di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Larangan ini tidak hanya bagi perorangan dan lembaga sosial namun termasuk lembaga swasta dan badan usaha.

Hal ini dikatakan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulonprogo, Budi Wibowo,SH,MM diruang kerjanya Sabtu (29/3). “Untuk mendukung gerakan kebersihan dalam rangkaian kegiatan Penilaian ADIPURA, kami menertibkan pemasangan reklame dengan mencanangkan gerakan pohon bebas paku,”kata Budi

Ditambahkan gerakan ini dimaksudkan untuk ajakan semua pihak ikut aktif membersihkan dan membebaskan pohon-pohon pinggir jalan dari paku atau bahan logam lainnyayang menancap /menempel/melekat di pohon-pohon pinggir jalan yang dipergunakan sebagai media pemasangan reklame.

“Mohon dukungan dari instansi dan juga pemerintah desa termasuk dukuh, ketua RT maupun RW ikut melakukan pembersihan dan pembebasan pohon di pinggir jalan dari paku atau bahan logam lainnya,” pinta Budi