Perda SOTK Ditetapkan

Sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemkab Kulon Progo disetujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Paeraturan Daerah (Perda). Persetujuan ditandai dengan penandatangan naskah persetujuan oleh Ketua DPRD Drs H Kasdiyono dan Bupati H Toyo santoso Dipo dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (19/3) malam di gedung DPRD setempat. Ke-6 fraksi secara bulat menyetujui penetapan tersebut dan minta agar SOTK baru diberlakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah penetapan.

Adapun Oganisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan, dalam bentuk ringkas adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

B. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Peluda dan Olahraga

7. Dinas Pekerjaan Umum

8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

9. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral

10. Dinas Pertanian dan Kehutanan

11. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

C. Lembaga Teknis Daerah (LTD)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Badan Kepegawaian Daerah

3. Inspektorat Daerah

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana

5. Kantor Penanaman Modal

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

7. Kantor Lingkungan Hidup

8. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

9. Kantor Perpustakaan

10. Kantor Arsip dan Dokumentasi

D. Unit Pelaksanan Teknis Dinas

E. Kecamatan

Raskin Prioritaskan Beras Lokal

Untuk menjaga kualitas beras untuk keluarga miskin (Raskin) Bulog Divre Yogyakarta memprioritaskan stok beras lokal. Yaitu beras yang berasal dari wilayah DIY dan sekitarnya. Dengan demikian kualitas beras akan terjamin karena masih baru.

Hal itu dikatakan Satlak Raskin Bulog Divre Yogyakarta untuk Kulon Progo Dhatuk Sutrisno dalam rapat evaluasi bulan Maret dan persiapan distribusi Raskin bulan April, Selasa (25/3) di lantai II gedung Binangun I kantor Pemkab. Rapat yang dipimpin oleh Kasubeg Perekonomian Setda Siti Isnaini, SIP tersebut diikuti oleh Satlak Rakin tingkat kabupaten dan dan kecamatan.

Selama ini, tambah Dhatuk, kuantitas beras lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Raskin dan masyarakat umum. Meski di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah mengalami penurunan produksi akibat cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, namun belum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap persediaan beras. “Setidaknya Bantul dan Kulon Progo masih bisa diandalkan sebagai daerah pensuplai pesrsediaan beras untuk DIY,” katanya.

Menyinggung tentang sering adanya penilaian bahwa kualitas Raskin tidak layak konsumsi, dengan tegas Dhatuk menampiknya. Menurut dia, kualitas beras tidak pas bila diukur dengan kriteria layak dan tidak layak. Karena kriteria itu memiliki makna subyektif dan sangat relatif. Akan lebih pas bila menggunakan ukuran standar seperti prosentase kandungan air dan kepecahan, tandasnya.

Di bagian lain Datuk mengatakan, distribusi Raskin untuk bulan April di Kulon Progo akan dilakukan mulai 2 hingga 17 April mendatang. Dengan jadwal lengkap (2/4) untuk Kecamatan Girimulyo, (3/4) Nanggulan, (7/4) Pengasih, (8/4) Wates dan Galur, (9/4) Kalibawang, (10/4) Landah, (12/4) Kokap, (14/4) Temon, (15/4) Panjatan, (16/4) Samigaluh dan (17/4) Sentolo.

HINDARI PENYIMPANGAN MINYAK TANAH

Distribusi Dilakukan Tertutup

Bahan bakar minyak tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki peranan penting bagi perkembangan negara. Saat ini minyak tanah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang perlu ditangani seefisien dan seoptimal mungkin terutama minyak tanah untuk masyarakat atau rumah tangga dan usaha kecil yang disubsidi oleh pemerintah dengan alokasi untuk masing-masing daerah yang sudah ditentukan dan diatur oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) Kabupaten Kulonprogo, Ir.H.Agus Anggono dalam acara Sosialisasi Pola Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Secara Tertutup dan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG, di Rumah Makan Ny.Suhartin Wates, Rabu (26/3).

Sosialisasi dengan nara sumber dari PERTAMINA dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) diikuti pengusaha agen dan pangkalan minyak tanah di Kabupaten Kulonprogo.

“Untuk mengantisipasi indikasi penyimpangan seperti terjadinya pengoplosan, penyalahgunaan peruntukan minyak tanah bersubsidi di luar kebutuhan rumah tangga/masyarakat danb usaha kecil pemerintah melakukan penghematan dengan mengurangi alokasi ke masing-masing daerah secara bertahap, mengupayakan energi lain, mengubah pola distribusi terbuka menjadi tertutup agar tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan ditribusi sampai ke konsumen,”jelas Agus yang juga Asisten II Pembangunan Setda.

AIDS KULONPROGO BERTAMBAH

Tujuh warga Positip AIDS

– Sebanyak 7 orang warga Kulonprogo dinyatakan positip terinfeksi virus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yang dikenal dengan AIDS selama awal 2008 ini. Penderita ini terdeteksi positip di rumah sakit dr Sardjito Yogyakarta yang merupakan hasil rujukan pasien baik dari RSUD Wates maupun dari rumah sakit swasta.

“Mereka ini sudah positip dan harus segera dideteksi keberadaan mereka, akan tidak menyebar,” jelas wakil Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DIY Ahmad Ahadi, saat melakukan rakor dan revitalisasi KPA Kulonprogo, di Kampung Reste wates kemarin. Empat kasus diantaranya hasil temuan RSUD Wates yang dirujuk, dan 3 kasus dari rumah sakit swasta.

Tingginya temuan ini, kata dia tidak lepas dari tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Mereka kerap pergi keluar daerah dalam kurun waktu lebihd ari satu hari. Faktor lain yang ditengarai ikut menjadi pemicu adalah adanya potensi dunia wisata yang semakin maju. Hal ini berdampak mulai dirambahnya wisata yang berujung kepada hubungan seks.

Temuan tujuh kasus yang mengagetkan peserta rakor kemarin, ditengarai masih akan terus berlanjut. Sebab fenomena penderita penyakit ini, dikenal dengan Snowball fenomena (effect bola salju). Dimana hanya kelihatan sedikit namun bila dicermati ternyata yang tidak nampak justru semakin banyak.

“Bila tidak segera ada tindaklanjutnya, bisa dimungkinkan dalam waktu dekat akan meningkat hingga 40 persen,” imbuhnya. Karena AIDS sangat rentan menular melalui hubungan seks, jarum suntik, dan perilaku seks menyimpang lainnya.

Ketua KPA Kulonprogo, Mujahid mengaku cukup kaget dengan temuan ini. Sebab data yang ada di rumah sakit dan Dinas Kesehatan masih sangat minim. Terlebih deteksi awal juga sulit dilaksanakan terhadap para penderita.

“Secepatnya kita akan melacak keberadaan penderita ini, agar tidak menyebar,” tegas Mujahid. Termasuk melakukan pendampingan dna bimbingan kepada penderita untuk tetap menjaga dan membiasakan hidup sehat.

Diakuinya, keberadaan KPA Kulonprogo selama ini terkesan hanya dijadikan symbol semata. Secara structural organisasi ini ada, namun tidak ada program kerja. Untuk itu, dia berencana segera menyusun program kerja yang matang untuk menekan pertembahan penderita.

Sementara itu Sidiq, salah satu peserta dari Lembaga Pemasyarakatan, mengharapkan adanya deteksi sejak dini. Sebab pola kehidupan di dalam tahanan sulit dideteksi. Tidak tertutup kemungkinan pelaku akan melakukan perilaku seks yang menyimpang, akibat tidak ada penyaluran hasrat biologis.

KUCURAN BANTUAN PEMKAB BERDASAR PROPOSAL
Setiap permohonan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dikucurkan kepada masyarakat harus didasarkan kepada proposal yang masuk. Apabila tidak ada proposal bantuan tidak akan cair, karena selain pertanggungjawaban akan ditolak oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK), juga menyalahi prosedur yang dapat dikategorikan masuk menjadi tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam Dialog Bupati dengan beberapa anggota kelompok usaha di Sekreatriat Organisasi Sosial (Orsos) Mantep Mandiri pedukuhan IX Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kamis (27/3). Turut hadir Kabag Pembangunan Nugroho,SE, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kades Bojong Dwi Andana,SE, Ketua Orsos Mantep Mandiri Triwanto,ST serta pimpinan Pondok Pesantren Almaunah Bojong KH.Suhadi Isomulhadi. “Permohonan bantuan ke Pemkab syarat ada proposal, kalau tidak ada menyalahi prosedur dan akan menjadi temuan BPK, jadi maksudnya tidak neko-neko ingin mempersulit warga masyarakat,” ujar Toyo.
Penjelasan ini berkaitan adanya beberapa permintaan bantuan kepada Bupati dari kelompok usaha masyarakat yang tergabung dalam orsos Mantep Mandiri. Berbagai usaha yang telah berjalan diantaranya Kelompok Tani Ngesti Raharjo dalam sub usaha Perbengkelan dan Pertukangan, Kelompok Tani Wanita (KTW) sub kerajinan Emping, Kelompok PKK dan kelompok Yassinan malam kamis.
“Usaha perbengkelan yang telah kami jalankan berjalan lancar, dan sampai kewalahan melayani, namun terbentur masalah pengadan spare part motor, untuk itu mohon bantuan untuk tambahan modal,”pinta Irwanto.
Hal senada diutarakan Ketua Kontak Tani Wanita, Sri Lulut yang minta tambahan dana simpan pinjam bagi kelompoknya yang baru mempunyai modal Rp.400.000,- dari bantuan desa dan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Kulonprogo.
Dalam kesempatan tersebut, Orsos Mantep Mandiri mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp.7 juta yang berasal dari pinjaman Bupati sebesar Rp.5 juta dan Rp.2 juta dari Bagian Kesra Setda.

Kadarkum Pratiwi Desa Cerme Maju Lomba Tingkat Nasional

Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) Pratiwi dari Desa Cerme, Kecamatan Panjatan maju lomba Kadarkum tingkat nasional yang akan dilaksanakan tanggal 1-5 April 2008 di Jakarta. Terpilihnya Kadarkum Pratiwi yang berasal dari Kulon Progo sebagai wakil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut setelah sebelumnya juga berhasil menjadi yang terbaik di DIY. Adapun lomba kadarkum untuk tingkat Provinsi DIY telah dilaksanakan pada bulan November 2007 yang lalu.
Demikian dikatakan oleh salah seorang pembina Kadarkum Pratiwi Agus, dari Dephum dan HAM DIY Rabu (26/3), saat melakukan audensi dan pamitan dengan bupati di Gedung Joglo komplek pemkab. Audensi tersebut dihadiri oleh Assek I Setda Drs. Sutedjo Wiharso, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pembina serta beberapa anggota Kadarkum Pratiwi.
Dari lomba yang telah dilaksanakan di tingkat provinsi, Kadarkum Pratiwi berhasil menyingkirkan kontestan yang lain dari kabupaten-kabupaten lain di DIY. ”Dengan keberhasilan ini, kami selaku pembimbing mengucapkan syukur dan mohon pamit kepada Bapak Bupati untuk melanjutkan langkah maju ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ditingkat nasional kami juga masih bisa mengukir prestasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik prestasi yang telah diukir oleh Kadarkum Pratiwi untuk menjadi yang terbaik di DIY. Bupati mengharapkan keberhasilan tersebut bukan hanya dalam perlombaan namun semua anggota kadarkum maupun masyarakat luas dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. ”Kami selalu berharap anggota kadarkum pratiwi bisa menjadi contoh baik dalam prestasi maupun tindakan untuk selalu berbuat dan berperilaku sesuai dengan koridor hukum yang ada,” harapnya.
Di sisi lain, bupati menyesalkan dengan tidak adanya pos anggaran bantuan untuk mendukung pelaksanaan lomba tingkat nasional tersebut. Namun bupati juga berjanji, pemkab akan membantu sesuai dengan kapasitas pemkab melalui anggaran tak terduga. Karena prestasi yang diukir oleh Kadarkum pratiwi cukup membanggakan dan akan membawa nama baik Kulon Progo di tingkat nasional kami akan tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemkab, lanjutnya.

Penerimaan Pajak Baru Tercapai 7 Prosen

Realisasi penerimaan seluruh jenis pajak Tahun Anggaran 2008 sampai tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp.5,306 milyar dari rencana Rp.76,34 milyar atau baru tercapai 7 %. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates dengan Pemda Kulonprogo, agar potensi pajak dapat tergali lebih optimal sehingga secara otomatis akan meningkatkan kontribusi KPP kepada Pemda, karena Pemda memperoleh pembagian hasil dari penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Ps.21 sebesar 20 % serta PBB dan BPHTB sebesar 80 %.

Hal itu dikatakan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates, Soewarto saat berlangsung acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2007 di Gedung Joglo Bupati Kulon Progo, Rabu (26/3). Acara tersebut dihadiri Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs H Mulyono, Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Muspida, beberapa pejabat Pemkab, yang kemudian membayarkan PPh-nya.

“Realisasi penerimaan pajak tahun 2007 sebesar Rp.29,66 milyar, target tahun 2008 dibanding realisasi 2007 adalah 257,38 %, untuk realisasi pembagian penerimaan pajak PPh OP dan PPh Ps.21 untuk Pemda DIY dan kabupaten Kulonprogo tahun 2007 sebesar Rp.812,53 juta, sedang realisasi pembagian penerimaan PBB dan BPHTB untuk DIY termasuk Kulonprogo sebesar Rp.12,67 milyar,” jelasnya.

Ditegaskan oleh Soewarto, proyeksi perpajakan tahun 2008 akan ditekankan pada pembinaan Wajib Pajak (WP) agar tahu hak dan kewajiban perpajakannya lebih baik, yang selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya kesadaran bahwa membayar pajak bukan sekedar kewajiban tetapi juga memberi kontribusi warga negara kepada Negara agar Negara dapat menjadi negara mandiri dan dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dalam rangka memberikan dorongan kepada WP, agar menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan sesegera mungkin, SPT Tahunan PPh Tahun 2007 harus disampaikan ke KPP Pratama paling lambat tanggal 31 Maret 2008, sedangkan kekurangan pembayaran pajak terutang tahun 2007 harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 Maret 2008.

Sementara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wates sampai 31 Desember 2007 mencapai 8.244 orang dengan rincian PPh Orang Pribadi sebanyak 7.261, PPh Badan sebanyak 531, PPh Ps.21/karyawan sebanyak 452.

Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya menyatakan, kenyataan dilapangan banyak wajib pajak yang seharusnya mempunyai NPWP namun belum memilikinya, untuk itu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat hendaknya petugas pajak dapat melibatkan para tokoh-tokoh agama seperti ulama, kyai, pastor, pendeta

KAPAL ASING BERSANDAR DI PANTAI KARANGWUNI

Bupati Khawatirkan Barang Bawaan

Kapal Vietnam dengan panjang 90 meter bersandar atau lego jangkar 5 mil dari Pantai Karangwuni Kulonprogo, tepatnya di sebelah selatan calon Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), Senin (24/3) sejak pukul 08.00 pagi.

Menurut anggota Pos Lantamal Karangwuni, Serma Marinir Agus yang merapat ke kapal bersama 2 petugas Polairud, seorang anggota Tim SAR dan seorang wartawan TV nasional, Selasa (25/3), dari hasil pengecekan kapal yang bersandar di pantai Karangwuni berbendera Vietnam, membawa 4 ABK, dengan nama VAN DON STAR HAIPONG nomor kapal IMO:7927154 merupakan kapal kargo.

“Kapal yang bersandar berbendera Vietnam dengan membawa empat ABK, namun hanya seorang yang menemui itupun tidak dapat melakukan komunikasi karena mereka tidak dapat berbahasa Indonesia, sedangkan dengan mengunakan kode, mereka tetap tidak mau turun maupun menerima rombongan kami,”jelas Agus, Rabu (26/3).

Ditambahkan, alasan bersandarnya kapal dari hasil pengamatan dimungkinkan bukan adanya kerusakan mesin seperti diduga sebelumnya, hal didasarkan masih berfungsinya mesin kapal dengan baik.

“Setelah melakukan pengecekan dari dekat, kami laporkan ke Danlanal Yogya dan koordinasi dengan Basarnas Cilacap,”tambahnya.

Sementara Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo mengkhawatirkan terhadap barang bawaan kapal. Adanya dugan awal adalah kapal tanker yang membawa minyak apabila mengalami kebocoran akan mencemari lingkungan dan merugikan nelayan pantai. “Saya khawatir apabila itu kapal tanker yang membawa minyak lalu ada kebocoran akan mecemari laut sehingga para nelayan rugi, dan kalau memang seperti itu pemkab harus melaporkan ke Departemen ESDM dan Lingkungan Hidup,”katanya.

Pemkab Sediakan Bantuan Sapi dan Kambing

Selama tahun 2008 Pemkab Kulon Progo menyediakan bantuan sapi dan kambing senilai hampir Rp. 15 miliar. Bantuan berupa pengguliran, penguatan modal dan gaduhan itu dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan peternak, dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pinjaman lunak dari BUMN.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Ir Agus Langgeng Basuki saat melakukan presentasi program dan kegiatan instansinya kepada Komisi II DPRD di rumah makan Kampung Resto, Selasa (25/3). Pada kesempatan itu hadir pula sejumlah wartawan dari beberapa media massa.
Menurut Langgeng, untuk bantuan kambing khusus diperuntukkan bagi waga miskin di wilayah Kecamatan Kokap senilai Rp. 5,8 miliar. Saat ini pihaknya telah melakukan inventarisasi calon penerima yang berjumlah sekitar 2.500 KK. “Nantinya setiap KK akan menerima 5 ekor kaming, 1 jantan 4 betina,” katanya.
Sedang untuk bantuan sapi, katanya, ada 2 jenis, yakni dalam bentuk penguatan modal dan sistem gaduh. Untuk penguatan modal berupa pinjaman dengan bunga 6 % sedang gaduhan dengan bagi hasil 50% untuk penggaduh dan 50 % untuk Pemkab.
Dengan adanya bantuan itu, Langgengg mengharapkan agar bagi warga yang berminat untuk mengajukan proposal ke Dinas Pertanian dan Kelautan melalui kelompok. “Proposal yang akan dilayani hanya yang melalui kelompok, bukan perorangan. Ini berkaitan dengan jaminan terhadap kerdibilitas pemanfaat. Kalau perorangan nanti sistem pengelolaannya akan repot,” tuturnya.
Menanggapi bantuan tersebut Wakil Ketua Komisi II Nur Sasmito, ST mengharapkan agar Pemkab melakukan perlindungan peternak dalam hal penentuan harga jual ternak. Menurut Nur Sasmito, posisi tawar peternak sering kalah dengan pedagang. Sehingga harga jual ternak hanya ditentukan secara sepihak oleh pedagang yang cenderung merugikan peternak.
“Dengan adanya berbagai jenis bantuan ternak, Pemkab perlu mensosialisasikan mekanisme penjualan yang bisa meningkatkan posisi tawar peternak, misalnya dengan cara ditimbang. Dengan cara itu peternak tidak lagi gampang ‘diperkosa’ oleh pedagang dan dengan demikian keuntungannya akan lebih besar,” tandasnya.
Sementara anggota Komisi II H Muhadi mengatakan, perkembangan jumlah populasi ternak di Kulon Progo perlu diantisipasi oleh Pemkab. Terutama dalam hal pengadaan hijauan makanan ternak (HMT) yang selama ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, yakni ‘ngarit’.
“Kalau bantuan sapi dapat terakses seluruhnya maka akan ada penambahan populasi sapi yang cukup besar. Oleh karenanya penyediaan HMT harus dilakukan dengan teknologi yang lebih maju. Yang paling cocok dengan cara permentasi jerami. Kalau tidak, HMT tidak akan cukup dan bantuan yang diberikan tidak akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Muhadi.

PEMBUKAAN MUSRENBANG PARTISIPATIF 2008

Toyo : Percepat Pembangunan Pedesaan Dengan Bedah Menoreh

Untuk mempercepat terwujudnya pembangunan pedesaan perlu dilakukan percepatan melalui fasilitasi pembangunan perdesaan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengembangan usaha mikro, kecil dan menengah baik di bidang pertanian, industri kerajinan dan pariwisata. Sedang untuk mempercepat keseimbangan pertumbuhan ekonomi di daerah Perbukitan Menoreh dan Wilayah selatan, maka Bedah Menoreh sangat diperlukan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan.

Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo, H. Toyo Santoso Dipo, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif Kabupaten Kulon Progo tahun 2008, Selasa (25/3) di gedung Kaca, Wates. Turut hadir Kepala BAPPEDA Propinsi DIY Ir.Setyoso Hardjowisastro,MSc, jajaran Muspida , Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unsur Perguruan Tinggi, LSM dan pengurus asosiasi profesi. Musrenbang sendiri akan dilakukan 26 dan 27 Maret mendatang.

Ditambahkan untuk mempercepat investasi di Daerah sangat diperlukan peningkatan investasi terintegrasi baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha maka fasilitasi kerja sama industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dengan para investor perlu dilakukan melalui pengembangan net working (jejaring) dengan para investor. “Dalam rangka meningkatkan kualitas, ketrampilan dan produktifitas kerja perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,”katanya.

Sektor pendidikan, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan dalam penanganan keluarga tidak mampu, maka perlu dipikirkan sekolah murah berkualitas dan peningkatan sekolah bertaraf international. Sementara di bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan jaminan sosial penduduk miskin.

Di bidang pertanian tanaman pangan disamping upaya mempertahankan ketahanan pangan maka untuk meningkatkan pendapatan petani sangat diperlukan fasilitasi penyediaan saprotan yang meliputi penyediaan bibit/benih, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian. Sedangkan di bidang peternakan dan perikanan upaya pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pendampingan teknis, penguatan modal usaha dan upaya meningkatkan nilai tambah pasca panen dengan penerapan tehnologi tepat guna.

”Untuk bidang lingkungan hidup dalam rangka pemanfaatan limbah peternakan dan penyediaan sumber energi rumah tangga perlu dilakukan pengembangan penerapan teknologi tepat guna melalui pengelolaan biogas,”tegasnya .