Wabup Dukung Program PWI Yogya
Wakil Bupati Kulonprogo Drs. H.Mulyono sangat mendukung tawaran kerjasama yang diajukan oleh PWI (persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Yogyakarta dalam rangka peringatan HPN (Hari Pers Nasional) 2008 saat audensi di Joglo Pemkab, Rabu (5/3).
Ketua PWI Cabang Yogyakarta Drs. Octo Lampito yang didampingi Ketua Panitia HPN 2008 Dra. Susilastuti, Msi., Wakil Ketua HPN Ernal Rosa, dan Sekretaris PWI Ki Bambang Widodo dalam pengantarnya mengatakan Hari Pers Nasional yang merupakan momentum bagi insan pers untuk melakukan refleksi atas peran dan fungsinya bagi masyarakat. Untuk itu jajarannya akan melakukan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dalam jurnalistik diantaranya sosialisasi kerja jurnalistik, Kode Etik dan bagaimana aparat menyikapi ulah oknum wartawan atau orang yang mengaku wartawan sebagaimana banyak dikeluhkan belakangan ini. Juga tentang bagaimana penyelesaian secara hukum bila terjadi sengketa berkait dengan pemberitaan.Masyarakat perlu tahu tentang jurnalistik baik kode etik dan aspek hukum dalam pemberitaan disamping itu juga bagiamana menulis artikel yang baik dan sesuai tuntutan media cetak .
Wabup yang didampingi Kepala BAPPEDA Drs.H.Darto, Ka.Kan. Humas Drs.R.Agus Santosa,MA. serta perwakilan dari masing-masing SKPD menyambut baik program kerjasama yang ditawarkan. “Dalam era kebebasan pers yang perlu dilakukan adalah bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, sementara yang dirahasiakan ya…pers dapat merahasiakan, karena masih ada sesuatu yang dirahasiakan tetapi di publikasikan ,”jelas Wabup.

LATIHAN UASBN SD KISRUH
Terdapat Kunci Jawaban Yang Salah

Pelaksanaan latihan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat Sekolah Dasar yang dibuat oleh tim tingkat kabupaten Kulonprogo berlangsung kisruh. Soal latihan UASBN yang terdiri dari tiga mata pelajaran masing-masing Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan mulai Senin (25/2) hingga Rabu (27/2) setelah dilakukan koreksi di masing-masing cabang dinas ternyata terdapat beberapa kesalahan dalam kunci jawaban yang di buat tim soal kabupaten tidak sesuai dengan jawaban sebenarnya. Hal ini terlihat dalam mata pelajaran Matematika 3 soal dan IPA tujuh soal. Sehingga terjadi koreksi ulang yang menjadikan para siswa berubah nilainya dari jumlah awal koreksi.
Beberapa guru dan wali murid menyayangkan kejadian ini, menginggat pelaksanaan ditingkat kabupaten yang tim pembuat sekaligus jawaban soal merupakan guru-guru yang terpilih dan tentunya telah berpengalaman. “Sangat disayangkan latihan UASBN tingkat kabupaten terdapat beberapa jawaban soal yang salah, padahal yang membuat adalah tim bukan perseorangan, hal ini perlu dicari penyebabnya ditingkat penulis apa dipercetakan,”ujar beberapa guru di lingkup cabang Pengasih.
Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Kulonprogo Drs.Harminto,MM yang dikonfirmasi permasalahan ini mengaku belum mengetahui dan menerima masukan adanya kesalahan jawaban soal dalam Latihan UASBN SD tingkat kabupaten. Kesalahan dapat terjadi dalam beberapa hal bisa di percetakan dan itu perlu dimaklumi, kalau di guru penulis merupakan kecerobohan. “Saya belum dapat laporan adanya permasalahan jawaban soal kunci, tapi bisa kesalahan terjadi di tingkat percetakan, kalau guru penulis saya pesimis, tetapi seandainya kesalahan guru penulis itu merupakan kecerobohan,” kata Harminto di sela-sela menghadiri audiensi PWI dengan Wabup di Joglo Pemkab Rabu (5/3).
Seperti diketahui untuk menyukseskan pelaksanaan UASBN, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo menyelenggarakan Latihan UASBN yang diikuti 6.229 anak siswa SD?MI baik negeri maupun swasta. Soal yang terdiri tiga mata pelajaran Matematika,IPA dan Bahasa Indonesia yang membuat tim dari kabupaten, sedangkan pada UASBN yang sebenarnya bulan Mei mendatang soal yang membuat 25 persen pusat dan 75 persen dari Propinsi.

ALOKASI BANTUAN KEMASYARAKATAN 6 M

Penerima Kesulitan Buat Proposal

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui APBD 2008 ini mengalokasikan dana bantuan kemasyarakatan mencapai hampir 6 milyar lebih. Masih kurangnya informasi yang diterima warga masyarakat sehingga banyak warga tidak berkesempatan meraih dana APBD terutama yang bersifat bantuan. Pemkab melalui Bagian Kesra Setda Rabu (5/3) bertempat di Gedung Binangun Lantai II melakukan sosialisasi kepada warga penerima bantuan. Sosialisasi diikuti 50 peserta dari unsur pimpinan lembaga social meliputi yayasan pendidikan, karangtaruna, organisasi pemuda dan lembaga keagamaan.

Kabag Kesra Arif Sudarmanto,SH mengatakan dalam mata anggaran APBD 2008 terdapat pos bantuan kemasyarakatan yang sudah siap untuk dicairkan sejumlah Rp.6.095.400.000,- dengan perincian untuk bantuan hibah kelompok masyarakat Rp.210 juta, bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Rp.2.808.000.000,- , bantuan kepada Organisasi Profesi Rp.490 juta dan bantuan Keuangan kepada masyarakat sebesar Rp.2.587.400.000,-. Khusus bantuan Keuangan kepada masyarakat belum ditentukan jumlah nominalnya, sementara bantuan hibah pokmas, social ormas dan organisasi profesi sudah ditentukan jumlahnya. “ Bantuan yang diberikan sudah ditentukan jumlah nominalnya untuk hibah kelompok masyarakat, social ormas dan organisasi profesi sementara bantuan keuangan masyarakat belum ditentukan besarannya, meski sudah ditentukan pemkab namun penerima harus membuat proposal dan laporan penggunaan dana, karena sudah siap anggarannya diminta untuk segera membuat proposal,” jelas Arief.

Ditambahkan Arief dalam sosialisasi umumnya permasalahan yang muncul dipermukaan adalah kesulitan masing – masing calon penerima dalam membuat proposal, terutama masalah tanda tangan harus sampai pada tingkatan desa atau kecamatan.

Sementara Wabup Drs.H.Mulyono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asek II Ir.Agus Anggono mengatakan Bantuan Sosial Kemasyarakatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten untuk dapatnya meningkatkan perekonomian dan membantu meringankan beban masyarakat melalui berbagai kelembagaan yang ada di Desa, baik PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya.

Agenda acara:

Audiensi PWI Jogjakarta dengan Bupati

Rabu : 5 Maret 2008

Pukul: 09.00 WIB

Tempat: Joglo Pemkab.

Kunjungan Menteri Kesehatan RI

Kamis : 6 Maret 2008

Pukul : 14.00 WIB

Tempat: Balai Desa Pleret Panjatan

UPACARA HUT POL PP KE-58

Hindari Cara Kekerasan Gunakan Kemanusiaan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H.Mardiyanto mengatakan anggota satuan Polisi Pamong Paraja (Sat Pol PP) dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam bentuk operasi lapangan hendaknya bersikap dan bertindak secara professional. Begitu pula di dalam menghadapi masyarakat secara umum dalam menjalankan tugasnya tidak dengan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari permasalahan masyarakat di daerah atau dengan kata lain berusaha sedapat mungkin menghindari penggunaan kekerasan terbuka (brute force) kepada cara-cara yang berkemanusiaan atau dari scenario represif ke scenario kemanusiaan.

Hal tersebut dikatakan Mendagri dalam sambutan tertulis memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Pamong Praja ke-58 yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX selaku Irup pada upacara tingkat propinsi yang dipusatkan di Alun-alun Wates Kulonprogo, Senin (3/3). Turut hadir Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Kulonprogo Drs.H.Kasdiyono, muspida, kepala Sat Pol PP kab/kota se-DIY. Peserta upacara terdiri anggota sat pol PP kab/kota se-DIY, satbrimob, polres, kodim, tim SAR, pasukan linmas dan PNS. Selaku komandan upacara Kepala Kantor Pol PP Kulonprogo Drs.Ayub Sriyanto.

“Usia dan pengalaman satuan Pol PP dapat dikatakan sudah cukup, hamper sama dengan usia NKRI. Oleh sebab itu dengan usia yang semakin dewasa sudah sepatutnya Pol PP dilandasi pada pertimbangan semua aspek, baik aspek perencanaan, aspek organisasi, aspek pelaksanaan tugas, lambat laun kesan negative yang masih ada pada masyarakat selama ini bahwa Pol PP arogan dalam operasional akan berubah menjadi simpati masyarakat, karena telah menunjukkan kemampuan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta mengayomi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan baik,” kata Mardiyanto yang sebelumnya menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Mendagri menambahkan saat ini tantangan dalam mengembangkan tugas di dalam masyarakat semakin berat dan kompleks serta penuh resiko. Sehingga dituntut kesiapan mental dan fisik serta harus berani menghadapi tantangan dan kekerasan, namun harus dihindari benturan phisik dengan masyarakat. Sebagai manusia biasa, anggota Pol PP akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, curiga, tegang dan emosional. Namun dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi masyarakat secara memadai, dengan menunjukkan keberanian, keuletan dan lebih penting adalah kehati-hatian serta kesabaran.

Dalam riwayat singkatnya, pembentukan Pol PP tidak terlepas dari tuntutan situasi kondisi permulaan berdirinya NKRI tahun 1945. Pada saat itu Pol PP tidak dibentuk secara serentak namun bertahap. Pembentukan Pol PP di DIY merupakan yang pertama berdasarkan perintah Jawatan Praja DIY Nomor I/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasar surat Mendagri Nomor UP.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 yang berlaku sejak 1 Januari 1950 dibentuk Kesatuan Pol PP untuk tiap-tiap Kepanewonan di DIY. Sehingga tanggal 3 Maret itulah yang dijadikan tonggak sejarah Lahirnya Pol PP

Program PUAP Siap Digulirkan
Gapoktan Dapatkan Bantuan Rp 3 Milyar

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani terus dilakukan. Selain melaksanakan program intensifikasi pertanian melalui pembuatan bibit unggul berkualitan, penggunaan teknologi pertanian pemerintan juga akan memberikan dana bantuan bagi Gabugan Kelompok Tani (Gapoktan). Untuk Kabupaten Kulon Progo, jumlah bantuan yang digulirkan untuk Gapoktan tersebut jumlahnya mencapai Rp 3 milyar. Sedangkan Gapoktan penerima bantuan tersebut sebanyak 30 Gaspoktan dari 43 Gapoktan yang maju verifikasi di tingkat pusat.
Dari jumlah total bantuan Rp 3 milyar, setiap Gapoktan akan menerima dana bantuan sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut diperuntukkan untuk sebuah program peningkatan kesejahteraan petani yang diberi nama Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Para petani bisa menggunakan dana tersebut untuk usaha pendukung pertanian produktif seperti, simpan pinjam, peternakan maupun pembuatan pupuk untuk pertanian.
Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia (RI) Dr. Ir. Anton Apriantono Jumat (29/2), dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Kedungsari, Pengasih, sebagai salah satu desa calon penerima dana PUAP. Pada kesempatan itu Mentan yang hadir bersama dengan Dirjen Pertanian dan beberapa staf ahli pertanian di sambut oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Assek II Ir. Agus Anggono, Kepala Dinas Pertanian DIY Ir. Nanang Suwandi,MMA, Kepala Dinas Pertanian Ir. Agus Langgeng Basuki serta Gapoktan penerima bantuan dan masyarakat.
Dana PUAP tersebut merupakan bantuan awal yang diberikan pemerintah di tahun 2008, selanjutnya hasilnya akan dievaluasi dan dilanjutkan untuk masa yang akan datang. “Yang terpenting adalah ada peningkatan kemampuan bagi petani baik melalui hasil pertanian maupun usaha produktif yang lain. Karena kalau hanya mengandalkan hasil pertanian sebagai penghasilan pokok petani akan sulit keluar dari kemiskinan,” katanya.
Selanjutnya, untuk meningkatkan penghasilan bagi petani sebenarnya ada beberapa macam cara yang bisa dilaksanakan oleh petani. Seperti, Perluasan lahan persawahan dengan memaksimalkan irigasi dan lahan kering yang masih ada sehingga bisa digunakan untuk lahan pertanian, Mengembagkan usaha agribisnis pada setiap desa sesuai dengan kemampuan petani dan Mengembangkan usaha yang bisa diintegrasikan untuk mendukung pertanian. “Karena kalau kita beternak sapi misalnya, kotoran sapi dapat digunakan untuk bio gas limbah biogas untuk pupuk tanaman dan tanaman untuk makanan ternak.” Papar Mentan, yang sebelumnya juga mengunjungi peternakan sapi di Pedukuhan Kalinongko, Kedungsari.
Dalam sesi dialog, seorang petani yang menjadi anggota salah satu anggota Gapoktan Ny. Wanto menanyakan tentang mahalnya pupuk serta sulitnya pupuk tersebut didapatkan. Padahal, keberhasilan dari pertanian akan didukung pula oleh pemberian dan penggunaan pupuk yang baik.
Mentan lalu menjawab, sebenarnya harga pupuk saat ini sudah murah karena telah mendapatkan subsidi yang cukup tinggi dari pemerintah. Misalnya, pupuk dengan harga Rp 1.200 /kg pupuk itu mendapatkan subsidi sebesar Rp 1.800 /kg sehingga jika tidak mendapatkan subsidi harga pupuk itu akan mencapai Rp 3.000. Sedangkan kelangkaan pupuk bisa terjadi karena kesulitan transportasi. Karena pupuk yang persediaanya terbatas hanya SP 36, karena hanya diproduksi oleh PT Petrokimia, Gresik, lanjut Mentan.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo dalam sambutanya mengemukakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi para petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan adalah kepemilikan lahan yang sempit. Karena di Kabupaten Kulon Progo petani hanya memiliki lahan garapan dengan rata-rata 0,2 hektar untuk tiap petani.
Meskipun dengan kondisi demikian, ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2007 cukup mantap. Karena di tahun 2007 Kulon Progo bisa mencapai surplus beras yang mencapai 27.704 ton. “Keberhasilan tersebut bisa dicapai diantaranya juga dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan petani melalui kelompok tani yang ada.” katanya.

KEWAJIBAN MEMAKAI SPION GANDA
Kapolres : Tunggu Waktu, Butuh Sosialisasi

Tidak seperti di daerah lain yang telah mewajibkan setiap pengendara sepeda motor melengkapi kendaraannya dengan spion ganda standar yang apabila melanggar dikenakan tilang. Meski aturan tersebut sudah sangat lama ada namun pelaksanaan peraturan pemakaian spion ganda bagi pengendara sepeda motor di wilayah polres Kulonprogo masih menunggu waktu yang tepat.
Kapolres Kulonprogo AKBP Sumego Adie Soetojo mengatakan kebijakan berlalu lintas melengkapi kendaraan dengan spion ganda aturannya sudah lama ada, untuk mewajibkan kepada setiap pengendara dibutuhkan waktu yang tepat yang sebelumnya perlu sosialisasi kepada masyarakat. “ Sudah, sudah lama aturan berkendaraan sepeda motor dengan spion ganda, tetapi untuk mewajibkan butuh waktu yang tepat, perlu sosialisasi , ketentuan bentuk standar seperti apa karena kalau dipasang kanan kiri tetapi hanya untuk variasi karena kecil-kecil bentuknya ya belum sesuai,” terang Sumego usai menghadiri salah satu acara di kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (28/2).
Kapolres menambahkan selain diperlukan waktu dan sosialisasi , kesadaran pengendara terhadap peralatan standar sangat mendukung kesuksesan pemberlakuan aturan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Seperti berlakunya aturan menyalakan lampu di siang hari (light on) yang sekarang sudah mulai tidak dilakukan karena alasan memboroskan lampu.
Sementara Widodo salah satu PNS di Pemkab mendukung kebijakan Polres yang nantinya akan memberlakukan aturan berkendara dengan spion ganda. Sejak awal pembelian setiap kendaraan sepeda motor selalu dilengkapi peralatan standar karena memang sudah di disain sejak lama oleh para ahlinya. Hanya karena kebanyakan orang Indonesia yang sering melakukan modifikasi sehingga pada akhirnya tidak memenuhi standar dalam berkendaraan yang berakibat fatal bagi dirinya bahkan orang lain disaat terjadi kecelakaan.

20 PARPOL BARU TERDAFTAR DI LINMAS

Satu Parpol Bermasalah

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang, sejumlah partai politik (parpol) baru di Kabupaten Kulonprogo mulai bermunculan. Hingga penutupan batas akhir pendaftaran hari Rabu (27/2) pukul 00.00 WIB jumlah parpol yang terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kulonprogo mencapai 20 parpol baru.

Kepala Kantor Kesbanglinmas, Drs.R. Harry Santosa mengatakan jumlah parpol yang mendaftar dan minta rekomendasi di instansinya hingga batas akhir pendaftaran mencapai 20 parpol baru. Semuanya telah diverifikasi terkait kepengurusan dan tempat kantornya, untuk yang menempati rumah salah satu warga juga keterangan tertulis ijin dari pemilik yang bersangkutan. Jumlah parpol yang telah terdaftar belum dipastikan menjadi peserta pemilu karena masih menunggu dari pusat apakah lolos verifikasi.

Keduapuluh parpol dimaksud adalah .Partai Matahari Bangsa Ketua H.Daryanto, Sekretariat di Karnggan Dusun VI Klotakan Galur, Partai Bela Negara ketua Sukarman Cekelan Jln Tentara Pelajar RT.14 RW.06 Karangsari Pengasih, Partai Demokrasi Pembaruan ketua Banar Ponijo Jl.Sentolo-Muntilan KM 6 Rt.62 Rw.22 Dusun Janti Lor Jatisarono, Nanggulan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama sekretaris Nuzulul Hadi,S.IP Wonosidi Lor Rt.65 Rw.30 Wates, Partai Republika Nusantara ketua Nurhadi Rahmanto Jl.Purworejo Km.07 Sogan Wates, Partai Karya Pembangunan Bangsa ketua Pundarjo Sukandung Temon Wetan, Temon, Partai Peduli Rakyat Nasional ketua R.Anton Sutopo,HS Jl.Pertigaan Toyan Rt.21 Rw.009 Triharjo Wates,

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ketua Suwandi Karto Atmojo Jl.Kolonel Sugiono 44 Wates, Partai Perserikatan Rakyat ketua Dra.A.Rufaida Jl.Khudori No.04 Wates, Partai Patriot ketua Ir.Sugianto Terbah Rt.14 Wates, Partai Demokrasi Kebangsaan ketua Suyono Janti 10 Rt.060 Rw.022 Jatisarono Nanggulan, Partai Kebangsaan ketua Wakiman Dobangsan Rt.20 Rw.9 Giripeni Wates, Partai Persatuan Bintang Reformasi ketua Supardi,BA Nanggulan X Jatisarono, Partai Parade Nusantara ketua Yuni Arsih Ruko Gawok No.22 Wates, Partai Demokrasi Indonesia 1973 sekretaris Budi Winarto Jl.Nakulo Wetan Pasar wates Rt35/16 Wates, Partai Pembaruan Bangsa ketua Y.Krisna Sugiri,SH Kaliwangan Kidul Rt 07 Rw.02 Temon Kulon, Partai Negara Kesatuan Republik Indonesia ketua Alexander Rustiyarno Salak Malang Banjarharjo Kalibawang, Partai Persatuan ketua Samto Jl. Wates KM 16 Pongangan Sentolo, Partai Solidaritas Nasional ketua Tono Sutarno Driyan Rt.56 Rw.26 Wates dan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia sekretaris Wahyu M Anggraeni Dipan Rt.74 Rw.34 Wates. Sementara salah satu partai yakni PPRN belum masuk disebabkan adanya permasalahan kepengurusan ganda.

PELANTIKAN KNPI KULONPROGO

Dibutuhkan Instansi Pembina Kepemudaan

Permasalahan pemuda selain organisasi adalah struktur pembinaan di tingkat pemerintahan yang selalu saja berganti-ganti bahkan kosong. Dalam periode tertentu terdapat menteri yang menaungi pemuda (Menpora) kemudian tidak ada dan muncul kembali. Pasang surut pembinaan di tingkat pusat pemerintahan akan mempengaruhi pembinaan di tingkat daerah. Dalam undang-undang tentang Kepemudaan yang sekarang sedang dibahas semestinya memasukkan lembaga pemerintah di tingkat daerah berupa dinas yang membina para generasi muda.

Hal itu disampaikan Ketua DPD KNPI DIY, Erwin Nizar, dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus KNPI Kabupaten Kulonprogo periode 2007-2010 di Gedung Kaca, Kamis (28/2). Turut hadir Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Kapolres AKBP Sumego Adie Soetojo, Dandim 0731 Letkol.Inf.I Made Sukarya Meskipun dalam kepengurusan ada komisi politik bukan berarti KNPI merupakan organisasi politik dan bukan underbow dari sebuah partai politik, namun diharapkan dengan menjadikan KNPI wadah para pemuda yang berkwalitas, KNPI akan melahirkan kader-kader politik. “ Dalam jajaran pengurus terdapat komisi politik namun hal ini KNPI bukan berpolitik tetapi melahirkan kader-kader politik, dengan KNPI yang merupakan wadah pemuda berkwalitas, silahkan partai-partai politik memanfaatkan,”jelas Erwin yang anggota DPRD DIY.

Sedang Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono mengatakan, dalam mengakomodir pembinaan pemuda saat ini pemerintah kabupaten sedang dalam pembahasan tentang susunan organisasi baru di dewan yang direncanakan awal tahun depan dapat diwujudkan , meski nantinya tidak berwujud instansi tersendiri namun yang penting fungsi dari tugas pokok telah mengakomodir pembinaan pemuda dan olahraga. Diharapkan KNPI tidak terjebak ke dalam salah satu partai politik yang nantinya justru akan merugikan, namun harus mampu mengayomi seluruh pemuda di Kulonprogo.

. Pengurus KNPI Kulonprogo yang dilantik Lilik Syaiful Ahmad,SP sebagai Ketua , Sukijo H Sutrisno (Sekretaris) dan Ir.Rita Purwanti Erni Widiyati,MM sebagai Bendahara. Dalam kepengurusan dibagi 10 komisi: Komite Keuangan ketua Anung Marganto,SH, Komite Kompetisi. Ketua Aris Swasono,S.Pd, Komisi Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Komisi Pendidikan dan Pengembangan SDM Pemuda, Komisi Politik, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Ekonomi dan KUMKM, Komisi Kelautan dan Perikanan, Komisi Kehutanan dan Pertanian, Komisi Komunikasi dan Informatika, Komisi Olahraga, dan Komisi Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

BUPATI AJAK PISAHKAN SAMPAH PLASTIK

Sampah plastik menjadi masalah lingkungan berskala global. Plastik banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, karena mempunyai keunggulan-keunggulan seperti kuat, ringan dan stabil, namun sulit di daur ulang sehingga menjadi masalah lingkungan yang sangat serius.

Menghadapi permasalahan ini Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengajak masyarakat untuk mulai sekarang membiasakan dengan memisahkan sampah jenis plastik dan non plastik yang diawali dari skala kecil di tingkat rumah tangga dengan dukungan pemerintah membuatkan bak-bak sampah percontohan. “Permasalahan yang berhubungan dengan sampah saat ini adalah dalam penanganan sampah jenis plastik, terutama kantong-kantong plastik karena sulit dihancurkan dan kalau ditimbun dalam tanah meracuni tanah menyebabkan tanah tidak subur, menghambat rembesan air sehingga sampah lain yang bersatu tidak cepat membusuk,” jelas Toyo di ruang kerjanya Rabu (27/2).

Untuk mewujudkan kebiasaan masyarakat memisahkan sampah plastik dan non plastik disetiap rumah tangga dan titik-titik yang ada tempat sampah sekarang ini mulai disediakan dua buah tong sampah untuk sampah plastik dan sampah yang bukan plastik, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam membuang sampah yang telah dipisahkan. “Mengubah perilaku masyarakat sekaligus jelas tidak memungkinkan, karena sebagian besar masyarakat masih malas dan belum sadar, kalau dengan instruksi dari pemkab jelas hanya berjalan sesaat, sehingga yang paling baik diawali dengan perilaku di masing-masing rumah tangga kemudian saling memberi informasi antar masyarakat yang lama-lama akan menuju harapan sebagian besar masyarakat,” katanya.

Menurut Toyo dengan adanya pemisahan sampah berakibat lipat dua kali dalam menyediakan tempat sampah, kalau menggandalkan anggaran daerah jelas tidak memungkinkan sehingga diperlukan peran serta pihak swasta atau sponsor. “Untuk penyediaan tempat-tempat sampah, silahkan kalau ada perusahaan yang mau membantu meski turut mengiklankan prodaknya, ndak masalah, karena kalau mengandalkan dari APBD semua jelas tidak memungkinkan,”ujarnya.

Sementara berkaitan dengan kegiatan Adipura 2008 Toyo mengharapkan selain mengelola sampah juga membersihkan lingkungan , halaman sekitar dan menanam pohon serta tidak kalah penting adalah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.