Kesiapan Menghadapi Bencana Alam
BMG Perkenalkan Sirine Ina-TEWS

Sebagai langkah awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat jika suatu saat terjadi bencana diperlukan sebuah informasi yang tepat dan akurat. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem pengamanan dini untuk menentukan langkah evakuasi dan meminimalisir terjadinya korban jiwa. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sebagai salah satu lembaga yang selalu meneliti dan memantau keadaan alam memperkenalkan salah satu peralatan berteknologi tinggi untuk menyampaikan informasi tersebut. Peralatan tersebut dikenal dengan nama Ina-TEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System). Karena peralatan tersebut merupakan sebuah variabel pengamanan untuk menangkap maupun menyampaikan informasi secara cepat kepada masyrakat jika suatu saat terjadi bencana alam seperti tsunami.
Demikian dikatakan Kepala Balai Besar II BMG Jakarta Suharjono, dalam acara Sosialisasi sistem peringatan dini, Selasa (12/2) di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut juga dihadiri oleh Assek II Ir. Agus Anggono, Kakan Kesbanglinmas Drs. Harry Santosa, Kaur Pemerintahan PT Pasific Satelit Nusantara (PSN) Drs. Furi Suud, Perwakilan Universitas Tarumanegara Jakarta Aji, serta undangan dari SKPD terkait lainnya.
Peralatan berteknologi tinggi tersebut merupakan kerjasama BMG dengan PT Pasific Satelit Nusantara. Sedangkan penggunaan peralatan tersebut, sudah dilakukan dalam simulasi penanganan bencana di Banten dan Cilegon pada tanggal 26 Desember 2007. Dalam simulasi tersebut dipaparkan bagaimana cara menangani bencana dan korban bencana jika terjadi bencana gempa dengan kekuatan 8 skala richter yang mengakibatkan patahnya pipa di Cilegon yang menyebabkan radiasi serta tsunami.
Pada prinsipnya, peralatan tersebut berfungsi untuk menangkap maupun menyampaikan informasi secara cepat dan akurat. Sehingga memudahkan pemerintah untuk mengevakuasi dan menentukan tindakan lebih lanjut. ”Dalam hal ini pemerintah harus menyiapkan sebuah tempat khusus yang berfungsi sebagai ruang crisis centre serta petugas yang selalu siap dalam waktu 24/7 atau 24 jam selama waktu 7 hari kemungkinan terjadinya bencana,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo yang diwakili oleh Kakan Kesbanglinmas kUlon Progo Drs. Harry Santosa mengatakan bahwa dalam melakukan penanganan terhadap bencana pemkab bukan merupakan satu-satunya variabel. Namun dalam menangani bencana diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemkab melalui beberapa SKPD terkait dengan masyarakat secara luas.
Untuk itu, kewaspadaan dan antisipasi awal merupakan sebuah hal yang sangat penting dan disadari oleh semua komponen terkait tersebut. Tentunya, hal tersebut juga harus didukung dengan sarana seperti, peralatan yang baik dan memadahi. ”Sehingga evakuasi maupun penanganan korban bencana bisa dilaksanakan dengan baik. Dan meninimalisir terjadinya korban jiwa,” katanya.

BLK Buka Kursus Gratis
Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Kulonprogo akan menyelenggarakan pelatihan/ kursus ketrampilan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Tahun Anggaran 2008 ini BLK melalui anggaran Dana Tugas Pembantuan akan mengadakan pelatihan dengan 15 jenis ketrampilan meliputi Mesin Logam, Las Litrik, Montir Sepeda Motor, Montir Mobil, Menjahit, Operator Komputer, Teknisi Hand Phone, Reparasi Peralatan Audio, Reparasi Peralatan Listrik Komersial, Boga, Aglaonema, Rias Penganten, Internet and Website Design, Bordir and Payet dan Assesoris Interior.
Dijelaskan Plt.Kepala BLK Kulonprogo Sri Sulanjari,S.IP, Selasa (12/2), pelatihan yang dibiayai pemerintah melalui BLK untuk membantu masyarakat agar mempunyai bidang keahlian atau ketrampilan sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan dan terutama diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. “Bagi masyarakat yang berminat segera saja menghubungi dan mendaftarkan diri pada jam kerja, pendaftar tidak dibatasi,”jelasnya. Pendaftaran dapat dilayani di Kantor BLK Kulonprogo Jl. Raya Wates-Purworejo km.2 dan Dinas Nakertrans Jl. Sugiman No.3 Watulunyu Wates.

Tetap Ada Pendampingan Jamaah Haji

Meskipun sampai saat ini dana pendampingan untuk petugas pendamping jamaah haji tahun 2008 belum dapat dipastikan namun Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo mengatakan bahwa pendampingan tersebut tetap akan ada dan dilaksanakan. Hal ini mengingat, bagaimanapun alasan yang ada pendampingan bagi jamaah haji sangat dibutuhkan. Karena jamaah haji kebanyakan adalah orang-orang yang belum mempunyai pengalaman untuk bepergian jauh maupun menggunakan fasilitas-fasilitas modern.
Hal tersebut dikatakan Bupati menanggapi audensi Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji (IPHI) Rabu (6/1), di Gedung Joglo komplek pemkab. Dalam audensi tersebut, IPHI dipimpin oleh Ketua IPHI Kulon Progo Ir. H. Subito bersama KH. Abdullah Sarifrudin dan beberapa anggota IPHI lainnya. Mereka di temui Bupati bersama Sekda Drs. H. Soim, Kepala Bappeda Drs. Darto, Kakandepag H. Syahrowardi, Kakan Kesbanglinmas Drs. Harry Santosa, Kabag Kesra Arif Sudarmanto, SH dan yang undangan lain.
Para jamaah haji kebanyakan juga berasal dari pedesaan yang umurnya juga sudah relatif tua. Sehingga pendampingan tersebut menjadikan sesuatu yang harus dilaksanakan meskipun saat ini dana pendampingan jamaah haji tersebut belum bisa disetujui (belum mendapat persetujuan DPRD Kulon Progo). ”Saudara-saudara saya yang sudah punya pengalaman bepergiaan sampai Jakarta dan tempat lain menggunakan pesawat masih takut jika tidak ada pembimbing sewaktu melaksanakan haji. Apalagi bagi jamaah haji yang umumnya sudah tua dan tidak punya pengalaman bepergian sama sekali,” kata Bupati.
Hal itu menunjukkan bahwa pendamping dalam rangka melaksanakan ibadah haji sangat diperlukan. Bahkan, bupati juga menambahkan, bersedia untuk mengeluarkan biaya secara pribadi untuk pendampingan tersebut, jika misalnya dana tersebut memang tidak bisa disetujui.
Menurut bupati, pendampingan haji merupakan salah satu tindakan antisipatif untuk memberikan kenyamanan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah. Sehingga dana yang dikeluarkan pemkab bukan untuk kenyamanan pembimbing haji, namun untuk memberikan bimbingan dan kenyamanan bagi jamaah haji. ”Lebih baik kita bersikap antisipatif daripada reaktif setelah sebuah kejadian terjadi dan menyebabkan kerugian bagi kita,” sambungnya.
Sementara itu, pendamping jamaah haji 1428 H (tahun 2007) Kulon Progo yang diwakili oleh H. Rufiudin Muhammad Lutfi Hakim, S.Ag mengatakan bahwa ibadah haji tahun 1428 H dapat berjalan dengan baik. Namun masih ada berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan pembenahan sehingga pelaksanaan haji dapat berjalan lebih baik lagi.
Permasalahan akomodasi dan konsumsi menurut Lutfi sudah berjalan dengan baik, namun penempatan jamaan di tanah suci masih harus dibenahi. ”Hal ini mengingat sewaktu menjalankan ibadah melempar jumroh jamaah ditempatkan pada tenda yang jaraknya jauh dari tempat untuk melaksanakan ibadah dan tendanya juga kurang luas. Sehingga sangat menyulitkan jamaah dan banyak pula yang tersesat,” katanya.
Disisi lain, Lutfi berterimakasih atas kepada pemkab atas semua perhatian dan pelayanan yang diberikan untuk pelaksanaan ibadah haji. Diharapkan, pendampingan bagi jamaah haji untuk masa yang akan datang dapat terus dilaksanakan agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan baik dan berhasil mendapat predikat sebagai haji yang mabrur.

Menkop Resmikan Kopantren
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali meresmikan Koperasi Pondok Pesantren (Kopantren) di Ponpes Alquran Wates, Senin (4/2) malam.
Kopantren yang diresmikan melayani simpan pinjam, usaha toko dan percetakan untuk memberdayakan santri. Menkop dan UKM mengatakan, koperasi merupakan sarana untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Sehingga harus diyakini agar koperasi bisa berkembang di kemudian hari.
Diakuinya pasang surut koperasi di masa lalu, diakibatkan banyak ditumpangi untuk kepentingan politik. Pengelola kurang transparan dalam mengolah sumber dana.Berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada koperasi tidak disalurkan kepada anggotanya. ”Dulu koperasi bukan alat memper- juangkan rakyat miskin, tetapi dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” ungkap Ali.
Kondisi ini sangat ironis, karena yang melakukan perbuatan, justru mereka yang mengerti dan paham seluk beluk pencairan dana bantuan dari pemerintah. Agar koperasi ini bisa berkembang baik, Ali melihat ada tiga indikasi yang harus dimaksimalkan, yakni lintas pendidikan dari rendah hingga pergutuan tinggi, lintas sektoral yakni kota dan desa serta serta lintas gender lakilaki dan perempuan.
Ketiga program ini, nantinya akan disebut dengan program pembiayaan atau kelembagaan. Pembiayaan ini diarahkan kepada masyarakat kecil untuk mengajukan pinjaman dengan bunga rendah.
”Target kita adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Kami yakin pemberdayaan koperasi akan mampumeningkatkankesejahteraan masyarakat,”tambahnya. Wabup Kulonprogo Mulyono mengatakan, dalam penataan kelembagaan yang baru,koperasi di Kulonprogo akan berdiri sendiri bersama dengan usaha kecil dan menengah.
” Pemkab juga mengalokasikan anggaran bantuan kepada koperasi yang ada di Kulonprogo,”tuturnya. Dari delapan pondok pesantren yang ada di Kulonprogo tiga diantaranya sudah diberikan bantuan modal.

PEMKAB PERTAHANKAN JATAH CAMAT WANITA
Ir.ASPIYAH Camat Panjatan

Dari 12 camat di wilayah Kulonprogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap mempertahankan jabatan camat yang dipegang wanita berjumlah dua orang. Saat ini jabatan camat yang dipegang wanita adalah Nur Harini sebagai camat Panjatan dan Sri Utami sebagai camat Kokap. Nur Harini beberapa bulan lalu telah pensiun, dan untuk mengisi kekosongan camat Panjatan ini, Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H. Mulyono melantik Ir.Aspiyah,M.Si sebagai camat Panjatan bersamaan pelantikan pejabat eselon III sebanyak 18 orang dan eselon IV sebanyak 31 orang di Gedung Kaca Wates, Senin (4/2).
Pejabat lainnya yang dilantik antara lain Camat Lendah Drs.Eka Pranyata menggantikan Drs.Muhajir yang telah pensiun. Sri Utari,SH yang bergeser sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu. Drh.Sabar Widodo Kepala BIPP menempati pos baru sebagai Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan. Ir.Subagyo sebagai Sekretaris BAPPEDA, Eko Wisnu Wardhana,SE sebagai Kabid Ekonomi BAPPEDA.
Ir.Aspiyah yang sebelumnya menjabat Kasubid Anggaran Pembangunan BPKD ditemui seusai pelantikan mengaku siap menjalankan tugas barunya sebagai camat Panjatan. “Kami mohon doa restunya, semoga dapat melaksanakan tugas dan program-program kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun melalui APBD, bisa berjalan dengan baik dan lancer,”katanya.
Dalam memulai tugas barunya, langkah pertama selain akan melakukan koordinasi dilingkungan kecamatan termasuk muspika, yang tidak kalah penting melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pemerintah dan semua pihak harus bersama-sama memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik , bersih, responsive, terbuka dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan yang baik. Untuk mencapainya bukanlah suatu hal yang ringan karena diperlukan SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Semua pejabat dan aparat untuk senantiasa dapatv mendayagunakan segenap sumber daya yang dimiliki instansi secara optimal, sensitif dan responsive terhadap fenomena yang ada dan mampu menjadikan peluang dan tantangan sebagai motivasi untuk senantiasa mencoba memanfaatkannya guna memacu diri, kreatif dan inovatif guna mendorong langkah kea rah kemajuan, kritis tetapi etsi berupaya meningkatkan diri baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

PNPM-PPK DI LENDAH
Pelaksana ‘Tekor’ Karena Pekerjaan Over Volume

Pelaksana pembangunan jalan corblok di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah mengalami kekurangan dana alias ‘tekor’. Pasalnya, pembangunan jalan yang dibiayai dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) itu mengalami pembengkakan biaya. Dari rencana sebesar Rp. 166 juta ternyata menghabiskan Rp. 176,6 juta, atau ‘tekor’ Rp. 10,6 juta.
Demikian dikatakan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PNPM PPK Desa Jatirejo Darno, saat dilakukan monitoring oleh tim koordinasi tingkat Kabupaten Kulon Progo, Sabtu (2/2). Monitoring dipimpin oleh Drs Slamet Riyadi yang disertai pula oleh Ketua Komisi III DPRD H Humam Turmudzi, SH.
Over volume tersebut, tambah Darno, terjadi akibat dari kondisi lapangan dan kemauan masyarakat. Semula, kata dia, corblok direncanakan setebal 12 cm. Namun karena kondisi badan jalan tidak rata, tebal corblok pun tidak tidak rata. Rata-rata menjadi 15 cm, bahkan di bagian-bagian tertentu ada yang 28 cm.
“Akibatnya harus ditambah material secukupnya karena masyarakat minta agar panjang dan lebar bangunan harus sesuai rencana, yakni 244 x 1,5 meter,” ungkap Darno.
Beruntung, katanya, masyarakat konsekuen dengan kemauannya. Seluruh pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong. Tidak ada satupun tenaga kerja yang minta dibayar. Padahal kalau diuangkan nilai upah mencapai sekitar Rp 74 juta, jelas Darno.
Menyinggung tentang pengganti ketekoran dana, Darno menuturkan, saat ini sudah bisa dilunasi dengan APBDes Jatirejo dan iuran warga. “Setelah kami musyawarahkan dengan Pak Kepala Desa bersama BPD dan LPMD, Pemdes mau ‘nomboki’ ketekoran. Dan sebagian warga yang mampu juga mau membayar iuran,” katanya.
Lebih jauh Darno menjelaskan, keberadaan jalan itu memang cukup vital bagi masyarakat setempat. Antara lain menjadi penghubung bagi warga Pedukuhan Bonosoro, Jatisari dan Jimatan serta menjadi jalan utama untuk menuju jalan besar.
“Dulu jalan ini hanya diuruk dengan batu putih dan tidak rata sehingga sangat sulit untuk dilewati. Setelah dibangun corblok semua jenis kendaraan bisa leawt lebih lancar, termasuk kendaraan roda 4,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Humam menyatakan, salah satu kelebihan PNPM-PPK, masyarakat merasa lebih handarbeni atas pekerjaan yang dilaksanakan. Sehingga di samping nilai swadayanya besar mereka juga mau bertanggung jawab bila terjadi kekurangan dana. Ini jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilaksanakan pemborong, yang biasanya malah mencari untung, katanya.
“Yang perlu disosialisasikan secara intensif adalah pada pemeliharaan bangunan. Karena itu menjadi tanggung jawab pelaksana dan pemanfaat. Jangan sampai saat membangun swadayanya besar, tetapi nanti masyarakat justru enggan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan,” pintanya.

Kulon Progo Jadi Prioritas Percepatan PAUD
Dua Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul akan menjadi prioritas untuk pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Rencana pengembangan PAUD di dua Kabupaten tersebut akan dimulai pada tahun anggaran 2007/2008. Pengembangan dimaksudkan agar masyarakat lebih mengerti dan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini.
Demikian dikatakan Kabid PLS Dinas Pendidikan Propinsi DIY Drs. Haryanto, belum lama ini, saat melakukan audensi dengan Wabup Drs. H. Mulyono di Gedung Joglo, kompleks kantor pemkab. Dalam kesempatan tersebut, Haryanto didampingi oleh para pengurus Forum PAUD DIY di antaranya, Ketua Forum PAUD Drs. H. Fahrozi, MPd dan Sekretaris Sri Lestari Linawati. Mereka diterima oleh Wabup bersama Kepala Dinas Pendidikan Kulon Progo Moh. Mastur BA, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Wiwik Toyo Santoso Dipo dan segenappejabat pemkab.
Program percepatan tersebut direncanakan bisa berjalan efektif mulai tahun aggaran 2008, sedangkan untuk saat ini baru memasuki tahap sosialisasi. ”Kami harapkan nantinya masyarakat di Kulon Progo akan semakin peduli terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dan bisa menerima program percepatan ini dengan baik karena di Kabupaten yang lain di DIY belum mendapatkan jatah untuk program ini,” katanya.
Sementara, Wabup Drs. H. Mulyono menyambut baik adanya rencana pengembangan PAUD di Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan, Dinas Pendidikan bisa mengkoordinir dan memfasilitasi rencana berbagai program yang akan dilaksanakan.
Wabup menambahkan, pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen. ”Secara bertahap dana pendidikan sebesar 20 persen yang direncakanan akan direalisasikan. Seperti di Kabupaten Kulon Progo yang saat ini anggaran pendidikanya mencapai 17 persen dari dana APBD. Hal ini menunjukkan keseriusan Kulon Progo untuk terus memajukan dunia pendidikan,” katanya.

News today

Pemkab Jajaki Pengembangan Puncak Suroloyo

Pemkab Kulon Progo berencana untuk mengembangkan obyek wisata Puncak Suroloyo. Obyek wisata yang berada di Pedukuhan Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh dan merupakan tempat tertingi di wilayah Kabupaten Kulon Progo itu akan ditambah dengan infrastruktur pendukung. Seperti jalan yang memadai, tempat parkir, kompleks pertokoan, home stay dan kebun bunga.
Untuk menjajaki rencana pengembangan tersebut, Kamis (24/1) Bupati H Toyo Santoso Dipo melakukan peninjauan lapangan di beberapa titik lokasi. Yakni di persimpangan jalan menuju Sendangsono, tanjakan Wonogiri dan kompleks obyek wisata. Pada kesempatan itu bupati didampingi segenap pejabat pemkab, antara lain Assek II Ir Agus Anggono, Kepala Beppeda Drs H Darto, MM, Kepala DPU Ir H Moch Nadjib, MT, Kadis Budpar Drs Bambang Pidegso, Msi, Kadis Perhubungan Drs Rosyadudin serta Kadis Pertanian dan Kelautan Ir Agus Langgeng Basuki.
Menurut Toyo, Puncak Suroloyo memiliki potensi sangat besar untuk dapat menyerap wisatawan. Karena lokasinya sangat indah serta memiliki latar belakang legenda yang sudah sangat populer di tengah masyarakat.
”Dari gardu pandang Puncak Suroloyo dapat dilihat pemandangan yang sangat indah. Seperti laut selatan, kota Yogyakarta dan Magelang, candi Borobudur serta kawasan perbukitan di sekitarnya. Ini sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan,” katanya.
Di samping itu, tambah Toyo, Suroloyo dipercaya masyarakat sebagai tempat tinggal Bathara Guru, sebagaimana dalam cerita pewayangan. Sehingga bisa menjadi daya tarik yang karakteristik bagi wisatawan, ungkapnya.
Namun demikian, bupati mengakui bila infrastruktur pendukung di salah satu obyek wisata andalan Kulon Progo itu belum optimal. Di antaranya, jalan menuju ke lokasi tersebut masih relatif sempit serta terdapat beberapa tanjakan dan tikungan tajam. Kondisi itu menyebabkan pengunjung sering merasa takut bila akan datang ke Suroloyo.
”Oleh karenanya pemkab akan membangun jalan ini agar kelancaran, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lebih terjamin, sehingga pengunjung tak khawatir lagi untuk datang ke Suroloyo. Dan untuk jangka panjang akan diteruskan untuk dibangun jalur wisata ke Goa Kiskendo, Waduk Sermo, Pantai Glagah dan ke Pantai Trisik. Dengan jalur ini para wisatawan bisa mengunjungi paket wisata yang ada di Kulon Progo ,” ungkapnya.
Sedang di kompleks obyek wisata, menurut orang nomor 1 di Kulon Progo itu, akan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, terutama tempat parkir dan pertokoan.Dikatakannya, pada malam 1 Sura lalu pengunjung di Suroloyo jumlahnya ribuan orang. Sebagian besar kesulitan untuk memarkir kendaraannya karena tenmpat parkir yang ada memang belum memadai, katanya.
Di kesempatan yang sama Kadis PU Moch Najib menjelaskan, untuk menuju Suroloyo ada 3 alternatif ruas jalan yang bisa dibangun. Yakni dari Jagalan dan Bendo (Kalibawang) serta Totokan (Samigaluh). Dari ketiga alternatif itu yang paling ideal adalah ruas jalan yang melewati Bendo.
Namun demikian, katanya, kendalanya adalah adanya 2 tanjakan dan tikungan yang cukup tajam di Madigondo dan Wonogiri. Pemkab tengah melakukan penjajakan dan akan diupayakan untuk dibangun mendekati standar geometrik jalan daya.
”Kalau akan dibangun sesuai standar akan sangat berat karena lokasinya tanahnya berada di wilayah perbuktian. Namun akan diupayakan untuk mendekati standar. Antara lain dengan meminimalisir tikungan dan tanjakan agar pengguna jalan lebih aman dan nyaman. Kalau untuk mengeliminir jelas tidak mungkin karena kondisinya memang seperti ini,” tandas Nadjib.

Agenda Hari Ini

1.JAWABAN BUPATI ATAS 6 RAPERDA STRUKTUR ORGANISASI di DPRD Jam 08.00WIB
2.Pengajian Bersama Ustadz Wijayanto di Masjid dekat KUA Sentolo jam 07.30WIB

News today

FKUB KUNCI UTAMA PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

Untuk mendirikan rumah ibadah, kunci yang paling utama adalah ditangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Karena lembaga ini sudah terdiri dari bebarapa tokoh yang mewakili semua agama. Sehingga apabila ada berbagai permasalahan yang terjadi menyangkut pendirian tempat ibadah harus dapat diselesaikan dahulu di FKUB sebelum dikeluarkan ijin pendirian ibadah.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono, ketika menerima jajaran pengurus FKUB Kulonprogo di Joglo Bupati, Selasa (22/1). Turut hadir Asisten I Tata Praja Drs.Sutedjo, Asisten II Pembangunan Ir.Agus Anggono, Kakandepag Kulonprogo Drs.H.Syahrowardi, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kepala Kantor Kesbanglinmas Drs.R.Harry Santosa.
“Dalam hal pendirian rumah ibadah ini, peran FKUB yang sudah terbentuk dari beberapa tokoh agama memegang peran utama, jadi masalah yang ada diselesaikan dahulu di FKUB, sebelum syarat - syarat terpenuhi apapun rumah ibadah jangan dimulai dulu, jadi nantinya diharapkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan FKUB sudah final tidak ada permasalahan dikemudian hari, jadi jangan sampai FKUB di demo ”pesan Wabub.
Sementara Ketua FKUB Kulonprogo. Drs.H. Muntachob,M.HI menjelaskan meski baru seumur jagung ternyata ekspektasi masyarakat beragama terhadap lembaga ini cukup besar. Dari sosialisasi yang sudah diselenggarakan menunjukkan adanya harapan yang tinggi bahwa kehadiran FKUB akan mampu meminimalisir terjadinya konflik antarumat beragama sekaligus mampu menyelesaikan apabila terjadi konflik. Bagi umat beragama, munculnya konflik hanya akan menghabiskan energi dan stamina umat beragama dan merupakan kondisi yang tidak kondusif bagi proses pembangunan itu sendiri.
Anggota FKUB, Agung Mabruri mengharapkan agar ekspektasi yang sangat besar diimbangi dukungan dari pemkab berupa bantuan kantor, sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Selama ini sekretariat sementara FKUB menjadi satu atap di Kantor Depag Kulonprogo.