DANREM 072 PAMUNGKAS:
WASPADAI ANCAMAN TERHADAP NKRI
Kewaspadaan terhadap ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ditingkatkan, mengingat wilayah bangsa ini terdiri dari lebih dari 14 ribu pulau dan sepertiga dari luas wilayahnya berupa lautan. Hal tersebut diungkapkan oleh DANREM 072 Pamungkas, Kol. Inf. Setyo Sularso pada acara audiensi dengan Pemda, DPRD dan Komponen Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, di Gedung Kaca, Kamis (17/1).
Pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Mulyono, dan muspida plus. Dalam sambutan tertulisnya, Mulyono mengajak semua komponen masyarakat untuk bersatu padu untuk memantapkan pertahanan diwilayah masing-masing. Dengan terciptanya pertahanan yang baik maka akan sangat membantu dalam segala kegiatan pembangunan.
Dalam paparannya, Kol. Inf. Setyo Sularso mejelaskan bahwa wilayah NKRI terletak di daerah yang strategis, sehingga banyak bangsa yang mengincar untuk menguasai. Hal ini terbukti bahwa Belanda, Portugis, Jepang dan Inggris berusaha menguasai Nusantara.
“Untuk itu sistim pertahanan Negara harus di optimalkan, jika perlu di perbarui dan ditingkatkan, karena personil TNI saat ini jika dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia hanya 0,14%, jumlah ini tentusaja masih sangat jauh dari yang dibutuhkan”, terang Sularso.
Penyebab runtuhnya suatu bangsa, menurut Sularso dikarenakan tiga persoalan, yaitu konflik elit politik, krisis Nasional yang berkelanjutan dan pecahnya ditubuh angkatan bersenjata. Untungnya ketika bangsa ini dilanda kekacauan pada 1998 angkatan bersenjata masih solit dan bersikap netral sehingga terhindar dari kehancuran seperti kerajaan Sri Wijaya dan Maja Pahit dimasa lalu.
Menurut Sularso, ancaman terhadap NKRI tdak hanya dating dari luar saja, tetapi juga dari dalam negeri, komunis masih merupakan bahaya yang perlu diwaspadai. Saat ini komunis masih berusaha merongrong bangsa ini dan menyebarkan ideologinya dengan berbagai macam cara.
17 Januari, 2008
PILKADES PALIYAN TEMON KISRUH
Kecewa Hasil Pilkades, Warga Paliyan Demo
Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Paliyan Kecamatan. Temon Kabupaten. Kulonprogo yang digelar Selasa (15/1), masih menyisakan ketidakpuasan bagi ratusan pendukung salah seorang calon kades. Rabu (16/1) kemarin, mereka mendatangi kantor Bupati dan melalui perwakilan diterima Asek I Drs.H.Sutedjo Wiharso di ruang rapat Sekda.. Hal ini disebabkan hasil perhitungan akhir oleh panitia yang dinyatakan draw atau suara sama untuk calon Kades Susilo dan Daliso masing-masing 341 suara, setelah dilakukan penghitungan ulang Susilo kehilangan satu suara menjadi 340 suara , sementara Kaliso tetap 341 suara sehingga Pilkades Paliyan dimenangkan oleh Kaliso.
Menurut Kariyo yang mewakili warga pendukung Susilo menuturkan pilkades Paliyan diikuti empat calon kepala desa yang diikuti pemilih terdaftar1588, sementara yang menggunakan hak pilih 1236 warga , pada akhir penghitungan suara perolehan Cakades Susilo dan Kaliso mendapatkan suara sama yakni memperoleh 341 suara, Alam Sukamto 296 suara dan Sukirman 246 suara.Perpal 12 suara. Adanya suara yang sama atau draw tersebut, oleh panitia dalam waktu yang sama langsung dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara kedua calon yang suara sama. Hasil penghitungan ulang suara perolehan Kaliso tetap 341 suara, sedangkan Susilo malah kehilangan satu suara menjadi 340 suara. Hilangnya satu suara ini jelas ulah panitia yang ingin memenangkan salah satu calon.
Hal senada dikatakan Heri, ia yang menjadi saksi cakades Susilo mengindikasikan panitia sejak awal tidak fair karena memihak calon tertentu, sehingga hingga selesai pemunggutan tidak mau menandatangani berita acara pilkades.
Sementara Assek I Drs.H.Sutedjo di dampingi Kabag Pemdes Setda, Drs. Riyadi Sunarto mengaku tidak dapat memutuskan permasalahan pilkades di desa Paliyan Temon. “Penyelenggaran pilkades di era otonomi desa yang punya kerja adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membentuk panitia pemilihan sesuai Perda tentang Desa, jadi otoritasnya masih ada ditingkat desa, namun demikian dengan kedatangan warga merupakan masukan yang berharga untuk mengambil kebijakan di tingkat Kabuapten,”jelas mantan Camat Temon ini.
Usai mendengarkan penjelasan dari jajaran tingkat Kabupaten tersebut, ratusan warga berencana akan mendatangi dan menduduki kantor desa untuk minta pembatalan pilkades yang telah diselenggarakan.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Paliyan Kecamatan. Temon Kabupaten. Kulonprogo yang digelar Selasa (15/1), masih menyisakan ketidakpuasan bagi ratusan pendukung salah seorang calon kades. Rabu (16/1) kemarin, mereka mendatangi kantor Bupati dan melalui perwakilan diterima Asek I Drs.H.Sutedjo Wiharso di ruang rapat Sekda.. Hal ini disebabkan hasil perhitungan akhir oleh panitia yang dinyatakan draw atau suara sama untuk calon Kades Susilo dan Daliso masing-masing 341 suara, setelah dilakukan penghitungan ulang Susilo kehilangan satu suara menjadi 340 suara , sementara Kaliso tetap 341 suara sehingga Pilkades Paliyan dimenangkan oleh Kaliso.
Menurut Kariyo yang mewakili warga pendukung Susilo menuturkan pilkades Paliyan diikuti empat calon kepala desa yang diikuti pemilih terdaftar1588, sementara yang menggunakan hak pilih 1236 warga , pada akhir penghitungan suara perolehan Cakades Susilo dan Kaliso mendapatkan suara sama yakni memperoleh 341 suara, Alam Sukamto 296 suara dan Sukirman 246 suara.Perpal 12 suara. Adanya suara yang sama atau draw tersebut, oleh panitia dalam waktu yang sama langsung dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara kedua calon yang suara sama. Hasil penghitungan ulang suara perolehan Kaliso tetap 341 suara, sedangkan Susilo malah kehilangan satu suara menjadi 340 suara. Hilangnya satu suara ini jelas ulah panitia yang ingin memenangkan salah satu calon.
Hal senada dikatakan Heri, ia yang menjadi saksi cakades Susilo mengindikasikan panitia sejak awal tidak fair karena memihak calon tertentu, sehingga hingga selesai pemunggutan tidak mau menandatangani berita acara pilkades.
Sementara Assek I Drs.H.Sutedjo di dampingi Kabag Pemdes Setda, Drs. Riyadi Sunarto mengaku tidak dapat memutuskan permasalahan pilkades di desa Paliyan Temon. “Penyelenggaran pilkades di era otonomi desa yang punya kerja adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membentuk panitia pemilihan sesuai Perda tentang Desa, jadi otoritasnya masih ada ditingkat desa, namun demikian dengan kedatangan warga merupakan masukan yang berharga untuk mengambil kebijakan di tingkat Kabuapten,”jelas mantan Camat Temon ini.
Usai mendengarkan penjelasan dari jajaran tingkat Kabupaten tersebut, ratusan warga berencana akan mendatangi dan menduduki kantor desa untuk minta pembatalan pilkades yang telah diselenggarakan.
16 Januari, 2008
PILOT PROYEK PASIR BESI
PT.JMM Serahkan Uang Kompensasi Rp.598. Juta
Setelah menyelesaikan tahapan eksplorasi dengan melakukan pemboran di 929 titik dengan kedalaman rata-rata 16 meter pada luasan sekitar 4000 ha di pesisir selatan dari sungai Bogowonto sebelah barat sampai sungai Progo di sebelah timur, pasir besi sepanjang pantai di Kulonprogo ini layak untuk ditambang.
Langkah selanjutnya PT.Jogja Magasa Mining (JMM) selaku proyek penambang pasir besi akan membuat Pilot Proyek sebagai miniatur proyek sehingga masyarakat akan mengetahui secara langsung kegiatan penambangan dan menjawab berbagai efek negatif yang timbul adanya pengelolaan pasir besi oleh warga masyarakat.
Lokasi pilot proyek berada di wilayah Trisik Desa Banaran Kecamatan Galur. Sebanyak delapan warga yang tanah garapan menjadi lokasi pilot proyek telah menerima uang kompensasi atau ganti untung dari PT JMM. Besarnya kompensasi ditentukan melalui musyawarah mufakat antara warga dengan PT.JMM dengan melibatkan unsur pemerintah. Untuk tanah yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian ganti rugi diberikan 7500/m2 sementara untuk tanaman dan peralatan pertanian berupa sumur renteng dan pipa disesuaikan dengan nilai kelayakan.
Penyerahan uang kompensasi tersebut dilakukan oleh Direktur PT.JMM, KPH.Haryoseno yang secara simbolis diberikan kepada Jamaludin disaksikan unsur muspika kecamatan Galur, serta PJ Kepala Desa Banaran Budi Utama di Rumah Makan Gerbang Trisik. Sebelumnya delapan warga penerima menandatangani surat perjanjian dihadapan notaris Yohanes Krisna Sugiri,SH. Uang yang diterima warga langsung dimasukkan ke rekening Bank BRI yang dua petugas bank telah disiapkan.
Jumlah keseluruhan uang ganti untung yang diterima oleh delapan warga sebesar Rp.598.194.407,50. Jumlah yang diterima masing-masing tidak sama disesuaikan dengan luas tanah yang masuk dalam batas pilot proyek. Dengan rincian Jamidi sebesar Rp.112.438.752,50, Joko Samudra Rp.44.591.287,50, Priyono Rp.104.536.100,- ,Yusup Muji Rp.81.424.440,- , Arjo Utomo Rp.8.193.427,50 , Sagiyo Rp.51.228.927,50, Purnomo Rp.70.536.200,- , dan Jamaludin Rp.75.245.272,50. Penyerahan dilakukan dalam dua tahap, untuk tahap pertama sebagai tanda keseriusan atau uang pancer masing-masing menerima Rp.10 juta,- diserahkan Jum’at (7/12). Sementara sisanya yang diserahkan tahap kedua adalah dari hasil perhitungan akhir, sehingga warga masih mendapatkan tambahan yang lumayan besar , namun demikian terdapat seorang warga yang selisihnya lebih kecil dari perhitungan tahap awal yakni milik Arjo Utomo sehingga harus mengembalikan sejumlah Rp.1.806.572,50, dari Rp.10 juta yang sebelumnya telah diterima.
Sementara Joko Samudra yang baru saja menerima ganti rugi mengatakan warga yang merelakan lahannya untuk pilot proyek merupakan pahlawan untuk kemajuan Kulonprogo, yang merupakan perjuangan untuk melangkah ke depan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, warga yang tanahnya digunakan untuk pilot proyek akan diprioritaskan sebagai tenaga kerja.
Usai acara penyerahan uang ganti rugi, dilangsungkan upacara tradisional sebagai ucapan rasa syukur berupa pemotongan tumpeng oleh pimpinan PT.JMM yang kemudian diserahkan kepada Kades Banaran, Budi Utama, dan warga penerima masing-masing mendapatkan potongan Tebu sebagai tanda anteping kalbu (Mantapnya Hati) dilanjutkan makan bersama-sama.
Menurut Haryoseno, selesainya proses pembayaran gantirugi langkah selanjutnya yang ditempuh oleh PT.JMM adalah mengurus perizinan untuk melaksanakan pilot project.
PT.JMM Serahkan Uang Kompensasi Rp.598. Juta
Setelah menyelesaikan tahapan eksplorasi dengan melakukan pemboran di 929 titik dengan kedalaman rata-rata 16 meter pada luasan sekitar 4000 ha di pesisir selatan dari sungai Bogowonto sebelah barat sampai sungai Progo di sebelah timur, pasir besi sepanjang pantai di Kulonprogo ini layak untuk ditambang.
Langkah selanjutnya PT.Jogja Magasa Mining (JMM) selaku proyek penambang pasir besi akan membuat Pilot Proyek sebagai miniatur proyek sehingga masyarakat akan mengetahui secara langsung kegiatan penambangan dan menjawab berbagai efek negatif yang timbul adanya pengelolaan pasir besi oleh warga masyarakat.
Lokasi pilot proyek berada di wilayah Trisik Desa Banaran Kecamatan Galur. Sebanyak delapan warga yang tanah garapan menjadi lokasi pilot proyek telah menerima uang kompensasi atau ganti untung dari PT JMM. Besarnya kompensasi ditentukan melalui musyawarah mufakat antara warga dengan PT.JMM dengan melibatkan unsur pemerintah. Untuk tanah yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian ganti rugi diberikan 7500/m2 sementara untuk tanaman dan peralatan pertanian berupa sumur renteng dan pipa disesuaikan dengan nilai kelayakan.
Penyerahan uang kompensasi tersebut dilakukan oleh Direktur PT.JMM, KPH.Haryoseno yang secara simbolis diberikan kepada Jamaludin disaksikan unsur muspika kecamatan Galur, serta PJ Kepala Desa Banaran Budi Utama di Rumah Makan Gerbang Trisik. Sebelumnya delapan warga penerima menandatangani surat perjanjian dihadapan notaris Yohanes Krisna Sugiri,SH. Uang yang diterima warga langsung dimasukkan ke rekening Bank BRI yang dua petugas bank telah disiapkan.
Jumlah keseluruhan uang ganti untung yang diterima oleh delapan warga sebesar Rp.598.194.407,50. Jumlah yang diterima masing-masing tidak sama disesuaikan dengan luas tanah yang masuk dalam batas pilot proyek. Dengan rincian Jamidi sebesar Rp.112.438.752,50, Joko Samudra Rp.44.591.287,50, Priyono Rp.104.536.100,- ,Yusup Muji Rp.81.424.440,- , Arjo Utomo Rp.8.193.427,50 , Sagiyo Rp.51.228.927,50, Purnomo Rp.70.536.200,- , dan Jamaludin Rp.75.245.272,50. Penyerahan dilakukan dalam dua tahap, untuk tahap pertama sebagai tanda keseriusan atau uang pancer masing-masing menerima Rp.10 juta,- diserahkan Jum’at (7/12). Sementara sisanya yang diserahkan tahap kedua adalah dari hasil perhitungan akhir, sehingga warga masih mendapatkan tambahan yang lumayan besar , namun demikian terdapat seorang warga yang selisihnya lebih kecil dari perhitungan tahap awal yakni milik Arjo Utomo sehingga harus mengembalikan sejumlah Rp.1.806.572,50, dari Rp.10 juta yang sebelumnya telah diterima.
Sementara Joko Samudra yang baru saja menerima ganti rugi mengatakan warga yang merelakan lahannya untuk pilot proyek merupakan pahlawan untuk kemajuan Kulonprogo, yang merupakan perjuangan untuk melangkah ke depan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, warga yang tanahnya digunakan untuk pilot proyek akan diprioritaskan sebagai tenaga kerja.
Usai acara penyerahan uang ganti rugi, dilangsungkan upacara tradisional sebagai ucapan rasa syukur berupa pemotongan tumpeng oleh pimpinan PT.JMM yang kemudian diserahkan kepada Kades Banaran, Budi Utama, dan warga penerima masing-masing mendapatkan potongan Tebu sebagai tanda anteping kalbu (Mantapnya Hati) dilanjutkan makan bersama-sama.
Menurut Haryoseno, selesainya proses pembayaran gantirugi langkah selanjutnya yang ditempuh oleh PT.JMM adalah mengurus perizinan untuk melaksanakan pilot project.
DESA TRIHARJO WATES
DESA TRIHARJO
Siapkan Lahan Untuk Investor
Lokasi Desa Triharjo, Kecamatan Wates yang strategis berada di jalur jalan negara Jakarta-Surabaya lintas selatan dan hanya beberapa kilometer jaraknya dari ibukota kabupaten. Dengan kondisi ini wilayah Desa Triharjo menjadi pilihan tersendiri bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kulon Progo, meski pemkab telah menetapkan kawasan untuk industri berada di wilayah Kecamatan Sentolo.
Secara geografis seluruh wilayah Desa Triharjo berupa dataran rendah dengan hamparan sawah sebagai sumber kehidupan masyarakat, karena sebagian besar warga adalah petani. Secara administratif Desa Triharjo terdiri dari 10 wilayah pedukuhan, yakni Pedukuhan Kularan, Cokrodipan, Ngrandu, Kadipaten, Sebokarang, Tambak, Dalangan, Seworan, Klewonan dan Conegaran, dengan 1.697 KK (kepala keluarga).
Pengusaha Korea Selatan dengan bendera PT. Sunchang Indonesia, yang memproduksi wig (rambut palsu) dengan pasaran ekspor, adalah investor yang yang telah membangun pabrik di Triharjo. Pimpinan PT. Suchang Indonesia, Hwa Joon Lee, yang sebelumnya telah mempunyai pabrik dan kantor pusat di Purbalingga, Jawa Tengah, melebarkan sayapnya dengan membangun pabrik serupa di Kulon Progo. Dengan memanfaatkan lahan tanah kas desa Triharjo seluas 20.400 m2 untuk lokasi pembangunan pabrik.
Kepala Desa Triharjo Wadiyo saat dikonfirmasi di kantornya menjelaskan, sejalan dengan program dari pemkab “Membangun Desa Menumbuhkan Kota” dengan berupaya mengundang investor untukmenanamkan modalnya di Kulon Progo, maka pemerintah desa siap menjembatani kebutuhan lahan.
“Program Pak Bupati dengan memprioritaskan pembangunan desa, memang perlu didukung sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Adanya investor yang masuk di wilayah kami adalah salah satu realisasinya. Dengan adanya pabrik wig, dapat meningkatkan perekonomian warga dan mampu mengurangi pengangguran di Desa Triharjo,” terang Wadiyo.
Menurut Wadiyo, mulai proses awal pengadaan lahan hingga proses pembangunan pabrik telah berjalan dengan lancar tanpa kendala. Hal ini berkat pengertian antara perangkat desa dengan wakil masyarakat melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) pada saat itu, terlebih harapan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dengan menjadi karyawan pabrik, maupun multi player effect-nya.
Namun yang sangat penting adalah tahapan-tahapan telah dilalui secara benar dalam proses penggunaan lahan milik desa dengan memenuhi aturan-aturan baik tingkat desa, kabupaten dan propinsi. ”Sejak PT Sunchang positif menentukan pilihan di wilayah kami, kemudian melaksanakan pelatihan di kantor BLK Disnakertrans Tambak serta menempati bekas gedung SD yang nganggur, jumlah warga Triharjo mencapai sekitar 30 % dari sekitar 1.500 tenaga kerja yang terserap saat ini,” terang Wadiyo.
Meski pembangunan pabrik masih dalam taraf penyelesaian, sejak 3 Desember 2007 karyawan yang semula menempati bekas gedung SD telah menempati lokasi pabrik yang baru dibangun, dan selanjutnya gedung SD diserahkan ke pemkab.
Setelah adanya pabrik wig milik PT. Sunchang Indonesia dan rencana pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Desa Triharjo masih siap menerima datangnya investor. Menurut Wadiyo, dalam waktu yang tidak terlalu lama di wilayahnya juga akan dibangun gedung KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang akan menempati lahan seluas 5000 m2. Lokasinya bersebalahan dengan pabrik wig. Sementara ini, kantor tersebut dalam menjalankan kegiatannya masih menumpang di BRI Unit Adhyaksa, Wates.
Ditambahkan oleh Wadiyo, Markas KODIM 0731 Kulon Progo yang sekarang berada di timur laut Alun-Alun Wates, direncanakan juga akan dipindah di Triharjo. Namun masih belum ada kesepakatan soal tanah, pihak Kodim mengigginkan sistem sewa sedangkan pemerintah desa mengharapkan untuk dibeli seperti yang telah dilakukan oleh para investor yang lebih dahulu masuk.
Di bagian lain Wadiyo mengatakan, meski wilayah desa Triharjo tidak memiliki lahan pasir sebagai lokasi penambangan pabrik baja, pihaknya mendukung penambangan pasir besi di pantai selatan dan berdirinya pabrik baja oleh PT. JMM. “Adanya rencana penambangan pasir besi dan didirikannya pabrik baja yang merupakan program pemkab, saya sangat mendukung, karena akan mampu mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur, serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Pemkab tidak mungkin akan menyengsarakan warganya,” tandas Wadiyo.
Dukungan tidak hanya dari Wadiyo. Bahkan seluruh kepala desa di Kecamatan Wates yang meliputi Kepala Desa Bendungan, Sogan, Ngestiharjo, Kulwaru, Wates, Giripeni dan Karangwuni secara bulat mendukung keberadaan penambangan pasir besi dan pendirian pabrik baja yang dilakukan oleh PT. JMM tersebut.
Siapkan Lahan Untuk Investor
Lokasi Desa Triharjo, Kecamatan Wates yang strategis berada di jalur jalan negara Jakarta-Surabaya lintas selatan dan hanya beberapa kilometer jaraknya dari ibukota kabupaten. Dengan kondisi ini wilayah Desa Triharjo menjadi pilihan tersendiri bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kulon Progo, meski pemkab telah menetapkan kawasan untuk industri berada di wilayah Kecamatan Sentolo.
Secara geografis seluruh wilayah Desa Triharjo berupa dataran rendah dengan hamparan sawah sebagai sumber kehidupan masyarakat, karena sebagian besar warga adalah petani. Secara administratif Desa Triharjo terdiri dari 10 wilayah pedukuhan, yakni Pedukuhan Kularan, Cokrodipan, Ngrandu, Kadipaten, Sebokarang, Tambak, Dalangan, Seworan, Klewonan dan Conegaran, dengan 1.697 KK (kepala keluarga).
Pengusaha Korea Selatan dengan bendera PT. Sunchang Indonesia, yang memproduksi wig (rambut palsu) dengan pasaran ekspor, adalah investor yang yang telah membangun pabrik di Triharjo. Pimpinan PT. Suchang Indonesia, Hwa Joon Lee, yang sebelumnya telah mempunyai pabrik dan kantor pusat di Purbalingga, Jawa Tengah, melebarkan sayapnya dengan membangun pabrik serupa di Kulon Progo. Dengan memanfaatkan lahan tanah kas desa Triharjo seluas 20.400 m2 untuk lokasi pembangunan pabrik.
Kepala Desa Triharjo Wadiyo saat dikonfirmasi di kantornya menjelaskan, sejalan dengan program dari pemkab “Membangun Desa Menumbuhkan Kota” dengan berupaya mengundang investor untukmenanamkan modalnya di Kulon Progo, maka pemerintah desa siap menjembatani kebutuhan lahan.
“Program Pak Bupati dengan memprioritaskan pembangunan desa, memang perlu didukung sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Adanya investor yang masuk di wilayah kami adalah salah satu realisasinya. Dengan adanya pabrik wig, dapat meningkatkan perekonomian warga dan mampu mengurangi pengangguran di Desa Triharjo,” terang Wadiyo.
Menurut Wadiyo, mulai proses awal pengadaan lahan hingga proses pembangunan pabrik telah berjalan dengan lancar tanpa kendala. Hal ini berkat pengertian antara perangkat desa dengan wakil masyarakat melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) pada saat itu, terlebih harapan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dengan menjadi karyawan pabrik, maupun multi player effect-nya.
Namun yang sangat penting adalah tahapan-tahapan telah dilalui secara benar dalam proses penggunaan lahan milik desa dengan memenuhi aturan-aturan baik tingkat desa, kabupaten dan propinsi. ”Sejak PT Sunchang positif menentukan pilihan di wilayah kami, kemudian melaksanakan pelatihan di kantor BLK Disnakertrans Tambak serta menempati bekas gedung SD yang nganggur, jumlah warga Triharjo mencapai sekitar 30 % dari sekitar 1.500 tenaga kerja yang terserap saat ini,” terang Wadiyo.
Meski pembangunan pabrik masih dalam taraf penyelesaian, sejak 3 Desember 2007 karyawan yang semula menempati bekas gedung SD telah menempati lokasi pabrik yang baru dibangun, dan selanjutnya gedung SD diserahkan ke pemkab.
Setelah adanya pabrik wig milik PT. Sunchang Indonesia dan rencana pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Desa Triharjo masih siap menerima datangnya investor. Menurut Wadiyo, dalam waktu yang tidak terlalu lama di wilayahnya juga akan dibangun gedung KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang akan menempati lahan seluas 5000 m2. Lokasinya bersebalahan dengan pabrik wig. Sementara ini, kantor tersebut dalam menjalankan kegiatannya masih menumpang di BRI Unit Adhyaksa, Wates.
Ditambahkan oleh Wadiyo, Markas KODIM 0731 Kulon Progo yang sekarang berada di timur laut Alun-Alun Wates, direncanakan juga akan dipindah di Triharjo. Namun masih belum ada kesepakatan soal tanah, pihak Kodim mengigginkan sistem sewa sedangkan pemerintah desa mengharapkan untuk dibeli seperti yang telah dilakukan oleh para investor yang lebih dahulu masuk.
Di bagian lain Wadiyo mengatakan, meski wilayah desa Triharjo tidak memiliki lahan pasir sebagai lokasi penambangan pabrik baja, pihaknya mendukung penambangan pasir besi di pantai selatan dan berdirinya pabrik baja oleh PT. JMM. “Adanya rencana penambangan pasir besi dan didirikannya pabrik baja yang merupakan program pemkab, saya sangat mendukung, karena akan mampu mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur, serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Pemkab tidak mungkin akan menyengsarakan warganya,” tandas Wadiyo.
Dukungan tidak hanya dari Wadiyo. Bahkan seluruh kepala desa di Kecamatan Wates yang meliputi Kepala Desa Bendungan, Sogan, Ngestiharjo, Kulwaru, Wates, Giripeni dan Karangwuni secara bulat mendukung keberadaan penambangan pasir besi dan pendirian pabrik baja yang dilakukan oleh PT. JMM tersebut.
15 Januari, 2008
Musda Dekranas 2007 Kabupaten Kulon Progo
Pengurus Baru Diharapkan Punya Terobosan Program
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kulon Progo Selasa (15/1), melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) Dekranas tahun 2007. Meskipun pelaksanaan Musda tersebut dinilai agak terlambat karena baru dilaksanakan di awal tahun 2008, namun Dekranas tetap menunjukkan keseriusannya dalam membantu mewujudkan kemajuan industri dan kerajinan. Kedepan, fungsi dan peran Dekranas dalam membantu mewujudkan kemajuan bidang industri dan kerajinan tersebut dapat terus ditingkatkan. Sehingga kestabilan ekonomi yang ditopang kemajuan bidang industri dapat diwujudkan.
Melihat perkembangan dari sektor industri yang selama ini ada, diharapkan dari Musda tersebut bisa menghasilkan kepengurusan yang semakin baik. Para pengurus baru nantinya diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk program-program kedepan. Sehingga peningkatan kualitas pembangunan industri kecil dan kerajinan di Kulon Progo dapat terwujud. Selain itu, terobosan-terobosan program tersebut juga sangat diperlukan sebagai persiapan kita dalam menghadapi perdagangan bebas dunia.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo dalam acara Musda Dekranas Kulon Progo yang dilaksanakan di Gedung Kaca komplek pemkab. Musda tersebut juga dihadiri oleh, Ketua Dekranasda Kulon Progo Hj. Wiwik Ernawati, Wakil Ketua Dekranas Propinsi DIY Drs. H. Wahyuntono, Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Thomas Kartoyo, pejabat eksekutif dari dinas dan instansi terkait, pengurus Dekranasda periode 2002-2007 serta para perajin di Kulon Progo.
Persiapan menuju perdagangan bebas dunia harus dilaksanakan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka terjadinya perdagangan bebas dunia pasti akan berlangsung. “ Sehingga harapan kedepan, para perajin bukan hanya sebagai obyek melainkan mampu menjadi subyek dalam pembangunan industri kerajinan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, sampai saat ini cita-cita pengrajin untuk menjadi subyek dalam konteks pembangunan bidang industri dan kerajinan belum terwujud. Hal ini dapat kita lihat di lapangan, masih banyak nilai jual produksi kerajinan yang belum sesuai dengan kelayakan usaha kerajinan.
Untuk itu, pemerintah termasuk Dekranas diharapkan mampu mendorong, memfasilitasi dan memotivasi para pengrajin maupun kelompoknya untuk menjadi pengrajin yang produktif. “Sehingga pengrajin kedepan bisa memiliki bargaining power dalam mendukung produksi kerajinan dan membentuk kelembagaan pengrajin yang mapan dan professional,” tandas Toyo.
Sementara itu, menurut Ketua Deranasda Kulon Progo Hj. Wiwik Ernawati selain memaparkan pertanggung jawaban Dekranas periode 2002-2007, Musda tersebut juga akan menentukan kepengurusan yang baru untuk periode 2008-2012. Untuk itu, diharapkan para pengurus baru yang nantinya terbentuk akan mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik lagi.
Karena perkembangan dari sektor industri akan memunculkan perkembangan juga di bidang ketenaga kerjaan. “Karena kerajinan adalah sebuah lapangan kerja yang perlu untuk terus diaktifkan dan didorong untuk mewujudkan kemajuan di bidang industri kecil dan kerajinan. Perkembangan ini akan berdampak pula terhadap perkembangan perekonomian baik di daerah maupun para pengrajin sendiri,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dekranas Propinsi DIY Drs. H. Wahyuntono megatakan bahwa pembangunan industri kecil dan kerajinan juga membawa misi kehidupan. Hal ini mengingat, selama ini kerajinan sudah merupakan budaya yang mengakar di masyarakat. Sehingga kehidupan tidan bisa dilepaskan dari sector kerajinan.
Untuk mengembangkan kerajinan, setidaknya ada tiga aspek yang harus terpenuhi. Diantaranya, kerajinan bisa menampung berbagai inspirasi dan kehendak dari masyarakat, kerajinan sebagai wahana mengembangkan kreativitas yang akan bisa melahirkan generasi yang terampil dan terdidik serta kerajinan yang mampu menjadi sarana perkembangan pendapatan dan menciptakan pemerataan pembangunan.
Pengurus Baru Diharapkan Punya Terobosan Program
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kulon Progo Selasa (15/1), melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) Dekranas tahun 2007. Meskipun pelaksanaan Musda tersebut dinilai agak terlambat karena baru dilaksanakan di awal tahun 2008, namun Dekranas tetap menunjukkan keseriusannya dalam membantu mewujudkan kemajuan industri dan kerajinan. Kedepan, fungsi dan peran Dekranas dalam membantu mewujudkan kemajuan bidang industri dan kerajinan tersebut dapat terus ditingkatkan. Sehingga kestabilan ekonomi yang ditopang kemajuan bidang industri dapat diwujudkan.
Melihat perkembangan dari sektor industri yang selama ini ada, diharapkan dari Musda tersebut bisa menghasilkan kepengurusan yang semakin baik. Para pengurus baru nantinya diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk program-program kedepan. Sehingga peningkatan kualitas pembangunan industri kecil dan kerajinan di Kulon Progo dapat terwujud. Selain itu, terobosan-terobosan program tersebut juga sangat diperlukan sebagai persiapan kita dalam menghadapi perdagangan bebas dunia.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo dalam acara Musda Dekranas Kulon Progo yang dilaksanakan di Gedung Kaca komplek pemkab. Musda tersebut juga dihadiri oleh, Ketua Dekranasda Kulon Progo Hj. Wiwik Ernawati, Wakil Ketua Dekranas Propinsi DIY Drs. H. Wahyuntono, Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Thomas Kartoyo, pejabat eksekutif dari dinas dan instansi terkait, pengurus Dekranasda periode 2002-2007 serta para perajin di Kulon Progo.
Persiapan menuju perdagangan bebas dunia harus dilaksanakan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka terjadinya perdagangan bebas dunia pasti akan berlangsung. “ Sehingga harapan kedepan, para perajin bukan hanya sebagai obyek melainkan mampu menjadi subyek dalam pembangunan industri kerajinan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selanjutnya, sampai saat ini cita-cita pengrajin untuk menjadi subyek dalam konteks pembangunan bidang industri dan kerajinan belum terwujud. Hal ini dapat kita lihat di lapangan, masih banyak nilai jual produksi kerajinan yang belum sesuai dengan kelayakan usaha kerajinan.
Untuk itu, pemerintah termasuk Dekranas diharapkan mampu mendorong, memfasilitasi dan memotivasi para pengrajin maupun kelompoknya untuk menjadi pengrajin yang produktif. “Sehingga pengrajin kedepan bisa memiliki bargaining power dalam mendukung produksi kerajinan dan membentuk kelembagaan pengrajin yang mapan dan professional,” tandas Toyo.
Sementara itu, menurut Ketua Deranasda Kulon Progo Hj. Wiwik Ernawati selain memaparkan pertanggung jawaban Dekranas periode 2002-2007, Musda tersebut juga akan menentukan kepengurusan yang baru untuk periode 2008-2012. Untuk itu, diharapkan para pengurus baru yang nantinya terbentuk akan mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik lagi.
Karena perkembangan dari sektor industri akan memunculkan perkembangan juga di bidang ketenaga kerjaan. “Karena kerajinan adalah sebuah lapangan kerja yang perlu untuk terus diaktifkan dan didorong untuk mewujudkan kemajuan di bidang industri kecil dan kerajinan. Perkembangan ini akan berdampak pula terhadap perkembangan perekonomian baik di daerah maupun para pengrajin sendiri,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dekranas Propinsi DIY Drs. H. Wahyuntono megatakan bahwa pembangunan industri kecil dan kerajinan juga membawa misi kehidupan. Hal ini mengingat, selama ini kerajinan sudah merupakan budaya yang mengakar di masyarakat. Sehingga kehidupan tidan bisa dilepaskan dari sector kerajinan.
Untuk mengembangkan kerajinan, setidaknya ada tiga aspek yang harus terpenuhi. Diantaranya, kerajinan bisa menampung berbagai inspirasi dan kehendak dari masyarakat, kerajinan sebagai wahana mengembangkan kreativitas yang akan bisa melahirkan generasi yang terampil dan terdidik serta kerajinan yang mampu menjadi sarana perkembangan pendapatan dan menciptakan pemerataan pembangunan.
Kulon Progo Terbuka Bagi Pengusaha Luar Daerah
Kulon Progo tak akan membatasi pengusaha luar daerah yang akan mendirikan usaha di wilayah ini, namun akan diberikan fasilitas yang diperlukan. Karena keberadaan pengusaha luar daerah diyakini akan dapat memotivasi berkembangnya iklim usaha serta munculnya pengusaha-pengusaha lokal.
Demikian ditegaskan Bupati H Toyo Santoso Dipo pada acara serah terima jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) Kulon Progo, dari Ir H Subito kepada Ir Agus Anggono, selaku Pelaksana Tugas (Plt), Sabtu (5/12) di gedung Joglo kompleks kantor Pemkab. Hadir pada kesempatan itu Wabup Drs H Mulyono, Sekda Drs H So'im, MM serta segenap pejabat Pemkab. Subito memasuki masa bebas tugas (BT) sedang Agus Anggono secara definitif menjabat Assek II.
Saat ini, tambah Toyo, jumlah pengusaha lokal Kulon Progo memang masih relatif sedikit. Antara lain disebabkan pengalaman, penguasaan teknologi dan kemampuan pemasarannya masih sangat terbatas.
"Kalau banyak pengusaha dari luar yang punya usaha di Kulon Progo otomatis masyarakat akan bisa belajar secara langsung. Hal ini akan sangat menguntungkan, karena mengajari masyarakat untuk menjadi pengusaha itu sangat sulit. Tidak seperti memberikan pelajaran di kelas," tutur Toyo.
Dikatakan, potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kulon Progo cukup banyak, contohnya mebel. Produksi kayu di Kulon Progo setiap tahun sekitar 80 ribu kubik. Dan sebagian besar masih dijual keluar daerah secara glondongan. Kalau bisa dijual dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi nilai tambahnya akan sangat besar. Namun ini belum banyak dilakukan masyarakat, tukasnta.
Potensi lain, tambah Toyo, adalah di sektor pertambangan, yakni batu andesit. Deposit batu andesit di Kulon Progo mencapai 227 ton. Namun belum ada satupun pengusaha yang meliriknya.
"Ini satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Karena di samping jumlah cadangannya besar kualitas batu andesit Kulon Porgo adalah nomor 1 dan jumlah permintaannya sangat besar. Terbukti, batu kali yang dilarang untuk ditambang pun sering dicuri," ujarnya.
Menyinggung hasil kerja Subito selama menjadi Kadis Perindagkoptam, Bupati menilai sangat baik dan mendekati cume laude. Beberapa bidang tugas telah berhasil dilaksanakan. "Yang paling menonjol, Pak Bito mampu membuat jalur yang benar dalam peran Dinas Perindagkoptam dan mampu menerjemahkan kebijakan Bupati," katanya.
Antara lain, di Subdin Perdagangan telah berhasil membangun pasar ikan dan pasar lelang. Sedang Subdin Pertambangan telah mengupayakan investasi untuk penambangan pasir besi.
"Ini jalur yang sudah lurus dan benar. Pengganti Pak Bito nanti tinggal meneruskan, meski caranya tidak mudah. Karena harus menggunakan program-program yang lebih teknis dan detil," imbuh Toyo.
Jamasan Pusaka di Suroloyo Berlangsung Semarak
Upacara adat jamasan pusaka yang dilakukan Kamis (10/1), di Pedukuhan Keceme, Samigaluh, berlangsung semarak. Tak kurang dari 3.000 orang pengunjung ikut menyaksikan jamasan pusaka yang sebelumnya dikirap dari Sekolah Dasar (SD) Suroloyo menuju Sendang Widodaren untuk dijamasi (dibersihkan). Bahkan, begitu banyaknya pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya kirap serta prosesi jamasan pusaka, arus lalu-lintas menuju ke obyek wisata Puncak Suroloyo sempat macet.
Jamasan pusaka tersebut, merupakan upacara adat yang sudah rutin dilaksanakan oleh masyarakat Pedukuhan Keceme pada setiap tahunnya. Sedangkan pelaksanaanya dilakukan bertepatan pada tanggal 1 muharram yang pada tahun 2008 ini, jatuh pada tanggal 10 Januari. Adapun pusaka yang dikirap merupakan pusaka pemberian dari almarhum Sri Sultan HB IX yang yang sudah menjadi simbol dan pusaka milik Pedukuhan Keceme dan juga Kecamatan Samigaluh.
Pusaka-pusaka tersebut terdiri dari 3 buah yaitu, Tombak Kyai Tunggul Argo, Tombak Kyai Manggolo Murti serta Songsong Mahkuto Dewo. Ketiga pusaka tersebut dikirab dengan diiringi oleh beberapa regu pasukan yaitu, Bregodo Kraton Ngayogyakarto, Pembawa Gunungan, pemampakan Tokoh Sultan Agung, Kesenian jathilan dan Bangilun serta pasukan geblek Legondo. Dengan dipimpin oleh sesepuh adat setempat.
Setelah sampai di Sendang Widodaren, iring-iringan kirap berhenti. Selanjutnya, rombongan pembawa pusaka masuk melalui pintu gerbang Sendang. Pusaka-pusaka yang berwujud tombak tersebut lalu dibuka untuk selanjutnya di jamasi (dibersihkan) dengan air Sendang Widodaren. Pada kesempatan itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo didaulat untuk membersihkan bersama-sama dengan Juru Kunci Sendang widodaren Suhadi. Selain masyarakat setempat, prosesi jamasan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat pemkab Kulon Progo seperti, Kepala Diparda Drs. Bambang Pidekso, Kepala Perhubungan Drs. Rosyadudin, Kabag Pemerintahan Krissutanto, Camat Samigaluh Rudi Widiatmoko, S.Sos dan yang lainya.
Selesai melakukan jamasan pusaka, Bupati lalu melepaskan burung perkutut yang ditujukan untuk melestarikan burung perkutut. Karena daerah samigaluh merupakan ekosistem yang cocok untuk perkembangbiakan burung perkutut. Adapun burung perkutut yang saat itu dilepaskan merupakan pemberian dari Sri Sultan HB X yang berjumlah 6 ekor dan GBPH Prabukusumo sebanyak 25 ekor. Sedangkan secara bertahap burung perkutut yang akan dilepaskan mencapai jumlah 400 ekor.
Menurut Suhadi, jamasan pusaka tersebut sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Tepatnya, setelah Sultan HB IX memberikan pusaka-pusaka tersebut kepada masyarakat Pedukuhan Keceme, Samigaluh. Sedangkan Sendang Widodaren hanya merupakan salah satu dari beberapa tempat wisata ritual yang ada di Pedukuhan Keceme. Masih ada beberapa tempat ritual yang lain seperti, Tegal Kepanasan, Pertapaan Mintorogo maupun Pertapaan Indrokilo.
Sedangkan upacara jamasan sendiri bertujuan untuk meminta rejeki dan juga keselamatan kepada yang mahakuasa. Karena pusaka-pusaka tersebut sudah dianggap sebagai symbol dari masyarakat Pedukuhan Keceme. "Pusaka-pusaka itu merupakan symbol dari masyarakat kami dan sudah selayaknya kami jaga dan kami rawat. Agar kami bisa mendapatkan kedupan yang damai dan tentram," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo menyambut baik adanya upacara adat tersebut. Karena dengan adanya even-even seperti itu, bisa meningkatkan ataupun mempromosikan wisata yang selama ini dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo.
Bupati juga merasa kagum dengan pusaka-pusaka yang saat itu dikirab dan di jamasi. Menurut Bupati selain sebagai simbol masyarakat pusaka-pusaka tersebut merupakan benda yang perlu untuk dirawat dan dilestarikan. "Tombak ini sangat bagus lho, kandungan batu meteornya masih banyak sehingga begitu keras dan kuat," kata Toyo.
Kulon Progo tak akan membatasi pengusaha luar daerah yang akan mendirikan usaha di wilayah ini, namun akan diberikan fasilitas yang diperlukan. Karena keberadaan pengusaha luar daerah diyakini akan dapat memotivasi berkembangnya iklim usaha serta munculnya pengusaha-pengusaha lokal.
Demikian ditegaskan Bupati H Toyo Santoso Dipo pada acara serah terima jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) Kulon Progo, dari Ir H Subito kepada Ir Agus Anggono, selaku Pelaksana Tugas (Plt), Sabtu (5/12) di gedung Joglo kompleks kantor Pemkab. Hadir pada kesempatan itu Wabup Drs H Mulyono, Sekda Drs H So'im, MM serta segenap pejabat Pemkab. Subito memasuki masa bebas tugas (BT) sedang Agus Anggono secara definitif menjabat Assek II.
Saat ini, tambah Toyo, jumlah pengusaha lokal Kulon Progo memang masih relatif sedikit. Antara lain disebabkan pengalaman, penguasaan teknologi dan kemampuan pemasarannya masih sangat terbatas.
"Kalau banyak pengusaha dari luar yang punya usaha di Kulon Progo otomatis masyarakat akan bisa belajar secara langsung. Hal ini akan sangat menguntungkan, karena mengajari masyarakat untuk menjadi pengusaha itu sangat sulit. Tidak seperti memberikan pelajaran di kelas," tutur Toyo.
Dikatakan, potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kulon Progo cukup banyak, contohnya mebel. Produksi kayu di Kulon Progo setiap tahun sekitar 80 ribu kubik. Dan sebagian besar masih dijual keluar daerah secara glondongan. Kalau bisa dijual dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi nilai tambahnya akan sangat besar. Namun ini belum banyak dilakukan masyarakat, tukasnta.
Potensi lain, tambah Toyo, adalah di sektor pertambangan, yakni batu andesit. Deposit batu andesit di Kulon Progo mencapai 227 ton. Namun belum ada satupun pengusaha yang meliriknya.
"Ini satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Karena di samping jumlah cadangannya besar kualitas batu andesit Kulon Porgo adalah nomor 1 dan jumlah permintaannya sangat besar. Terbukti, batu kali yang dilarang untuk ditambang pun sering dicuri," ujarnya.
Menyinggung hasil kerja Subito selama menjadi Kadis Perindagkoptam, Bupati menilai sangat baik dan mendekati cume laude. Beberapa bidang tugas telah berhasil dilaksanakan. "Yang paling menonjol, Pak Bito mampu membuat jalur yang benar dalam peran Dinas Perindagkoptam dan mampu menerjemahkan kebijakan Bupati," katanya.
Antara lain, di Subdin Perdagangan telah berhasil membangun pasar ikan dan pasar lelang. Sedang Subdin Pertambangan telah mengupayakan investasi untuk penambangan pasir besi.
"Ini jalur yang sudah lurus dan benar. Pengganti Pak Bito nanti tinggal meneruskan, meski caranya tidak mudah. Karena harus menggunakan program-program yang lebih teknis dan detil," imbuh Toyo.
Jamasan Pusaka di Suroloyo Berlangsung Semarak
Upacara adat jamasan pusaka yang dilakukan Kamis (10/1), di Pedukuhan Keceme, Samigaluh, berlangsung semarak. Tak kurang dari 3.000 orang pengunjung ikut menyaksikan jamasan pusaka yang sebelumnya dikirap dari Sekolah Dasar (SD) Suroloyo menuju Sendang Widodaren untuk dijamasi (dibersihkan). Bahkan, begitu banyaknya pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya kirap serta prosesi jamasan pusaka, arus lalu-lintas menuju ke obyek wisata Puncak Suroloyo sempat macet.
Jamasan pusaka tersebut, merupakan upacara adat yang sudah rutin dilaksanakan oleh masyarakat Pedukuhan Keceme pada setiap tahunnya. Sedangkan pelaksanaanya dilakukan bertepatan pada tanggal 1 muharram yang pada tahun 2008 ini, jatuh pada tanggal 10 Januari. Adapun pusaka yang dikirap merupakan pusaka pemberian dari almarhum Sri Sultan HB IX yang yang sudah menjadi simbol dan pusaka milik Pedukuhan Keceme dan juga Kecamatan Samigaluh.
Pusaka-pusaka tersebut terdiri dari 3 buah yaitu, Tombak Kyai Tunggul Argo, Tombak Kyai Manggolo Murti serta Songsong Mahkuto Dewo. Ketiga pusaka tersebut dikirab dengan diiringi oleh beberapa regu pasukan yaitu, Bregodo Kraton Ngayogyakarto, Pembawa Gunungan, pemampakan Tokoh Sultan Agung, Kesenian jathilan dan Bangilun serta pasukan geblek Legondo. Dengan dipimpin oleh sesepuh adat setempat.
Setelah sampai di Sendang Widodaren, iring-iringan kirap berhenti. Selanjutnya, rombongan pembawa pusaka masuk melalui pintu gerbang Sendang. Pusaka-pusaka yang berwujud tombak tersebut lalu dibuka untuk selanjutnya di jamasi (dibersihkan) dengan air Sendang Widodaren. Pada kesempatan itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo didaulat untuk membersihkan bersama-sama dengan Juru Kunci Sendang widodaren Suhadi. Selain masyarakat setempat, prosesi jamasan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat pemkab Kulon Progo seperti, Kepala Diparda Drs. Bambang Pidekso, Kepala Perhubungan Drs. Rosyadudin, Kabag Pemerintahan Krissutanto, Camat Samigaluh Rudi Widiatmoko, S.Sos dan yang lainya.
Selesai melakukan jamasan pusaka, Bupati lalu melepaskan burung perkutut yang ditujukan untuk melestarikan burung perkutut. Karena daerah samigaluh merupakan ekosistem yang cocok untuk perkembangbiakan burung perkutut. Adapun burung perkutut yang saat itu dilepaskan merupakan pemberian dari Sri Sultan HB X yang berjumlah 6 ekor dan GBPH Prabukusumo sebanyak 25 ekor. Sedangkan secara bertahap burung perkutut yang akan dilepaskan mencapai jumlah 400 ekor.
Menurut Suhadi, jamasan pusaka tersebut sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Tepatnya, setelah Sultan HB IX memberikan pusaka-pusaka tersebut kepada masyarakat Pedukuhan Keceme, Samigaluh. Sedangkan Sendang Widodaren hanya merupakan salah satu dari beberapa tempat wisata ritual yang ada di Pedukuhan Keceme. Masih ada beberapa tempat ritual yang lain seperti, Tegal Kepanasan, Pertapaan Mintorogo maupun Pertapaan Indrokilo.
Sedangkan upacara jamasan sendiri bertujuan untuk meminta rejeki dan juga keselamatan kepada yang mahakuasa. Karena pusaka-pusaka tersebut sudah dianggap sebagai symbol dari masyarakat Pedukuhan Keceme. "Pusaka-pusaka itu merupakan symbol dari masyarakat kami dan sudah selayaknya kami jaga dan kami rawat. Agar kami bisa mendapatkan kedupan yang damai dan tentram," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo menyambut baik adanya upacara adat tersebut. Karena dengan adanya even-even seperti itu, bisa meningkatkan ataupun mempromosikan wisata yang selama ini dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo.
Bupati juga merasa kagum dengan pusaka-pusaka yang saat itu dikirab dan di jamasi. Menurut Bupati selain sebagai simbol masyarakat pusaka-pusaka tersebut merupakan benda yang perlu untuk dirawat dan dilestarikan. "Tombak ini sangat bagus lho, kandungan batu meteornya masih banyak sehingga begitu keras dan kuat," kata Toyo.
info untuk anda
RAPERDA STRUKTUR BARU SETDA
Pemkab Kerdilkan Peran Humas
Mencermati Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulonprogo tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya Kantor Hubungan Masyarakat sekarang ini dalam struktur baru nantinya bergabung dengan Bagian Umum Subbag Protokol rencananya menjadi satu menjadi instansi baru dengan nama Bagian Humas dan Protokol di Sekretariat Daerah (Setda) .Dengan struktur baru terdiri dua bidang tugas protokol dan humas merupakan suatu langkah mundur di era informasi saat ini. Dengan kata lain pemkab berusaha untuk mengerdilkan peran humas pemkab.
Hal tersebut dikatakan Heri salah seorang staf humas pemkab menyikapi raperda kelembagaan pemkab Kulonprogo yang baru saja diselesaikan oleh Bagian Organisasi Setda dan sekarang sedang dibahas di DPRD, Rabu (2/1). " Humas yang berjalan sekarang dengan tiga seksi kalau dijadikan satu menjadi hanya subbag saja, jelas nantinya akan kerepotan dalam melaksanakan tupoksinya , karena subbag hanya terdiri beberapa staff saja, ini berarti mengerdilkan peran humas,"keluh Heri yang telah 15 tahun bekerja di Humas Pemkab.
Menurutnya struktur baru Bagian Humas dan Protokol seharusnya minimal tiga subbag yakni Subbag Protokol, Subbag Publikasi, Dokumentasi dan Subbag Data, Informasi. "Sebelum masuk ke dewan rancangan dua subbag yang dibuat oleh Bagian Organisasi telah dilakukan pembahasan intern, termasuk usulan dari humas yang minimal humas diakomodir menjadi dua subbag sehingga menjadi tiga subbag dan telah disetujui oleh bagian organisasi, tetapi realisasinya kok beda, yang muncul dua lagi, ini bukan masalah jabatan tetapi yang sangat penting beban kerja kedepan,"tambah Heri.
HARGA KEDELAI MENINGKAT
Industri Tempe Terancam Gulung Tikar
Para perajin tempe mengeluhkan tingginya harga kedelai sebab kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan usaha ekonomi mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kesulitan mereka semakin bertambah karena daya beli masyarakat tak kunjung naik. Saat ini penghasilan dari membuat serta menjual tempe hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari.
Menurut salah seorang perajin tempe Ny.Marto Sumadi (61) kenaikan harga bahan baku tempe yakni kedelai sangat menyulitkan keberlangsungan usahanya yang sudah dijalankan sejak puluhan tahun lalu. Saat ini harga kedelai perkilonya mencapai Rp. 7.000,- sedangkan tahun lalu harga bahan baku untuk membuat tahu tempe ini harganya berkisar Rp. 3.500,- untuk setiap kilonya. " Harga kedelai yang mencapai Rp.7.000,- perkilo, atau perkarung Rp.350 ribu saat ini, menyulitkan penjualan, sebelum kenaikan harga setiap 12 tempe yang dibungkus pakai daun seharga Rp.1000,-, sekarang 10 saja sudah mepet untungnya, bahkan perajin sudah ada yang menjual cuma 8 buah saja,"jelas Ny. Marto di rumahnya Pedukuhan Blumbang, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih Jum'at (4/1) Ia menjelaskan, tingginya harga kedelai yang terjadi saat ini menurunkan penghasilannya dari usaha membuat tempe. Biaya yang harus dikeluarkan olehnya untuk produksi tempe tidak sebanding dengan nilai jual yang didapat. "Sekarang dengan harga bahan baku segitu keuntungannya sangat kecil sekali, padahal pembungkus dari daun pisang atau jati sudah mencari sendiri tanpa ongkos, kalau daun pembungkusnya beli, jelas tak dapat apa-apa ," katanya Kepedulian dan komitmen pemerintah untuk menangani persoalan masyarakat sangat diharapkan oleh para perajin tempe. Kestabilan harga terutama harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe , sangat membantu kelanjutan usaha ekonomi para perajin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. "harga kedelai diturunkan agar tidak menyulitkan kami (para perajin)," harapnya
Sementara pedagang eceran sayur mayur Ny.Juwariyah mengaku semenjak harga kedelai naik drastis, tempe dagangannya yang semula dengan Rp.1000,- dijualnya ke konsumen 10 buah kini konsumen hanya mendapat 7 buah. Hal ini karena ditingkat perajin jumlahnya sudah dikurangi, sehingga hanya menuruti saja ketingkat akhir para konsumen.
TAHUN BARU MUHARRAM
PNS Libur 4 Hari
Setelah libur selama 7 hari pada Hari Raya Idul Adha atau Qurban 1428 H/2007 M, dan Natal para PNS Pemkab Kulonprogo kembali merasakan libur selama 4 hari, yakni Kamis-Minggu (10-13 Januari). Liburan dimaksud adalah hari libur nasional Tahun Baru Muharram 10 Januari, cuti bersama 11 Januari , hari libur biasa Sabtu 12 Januari , serta hari Minggu 13 Januari.
Surat Edaran Bupati Kulonprogo, mengacu pada Surat Edaran Gubernur DIY No.003/4020 tanggal 27 September 2007 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Biasa Tahun 2008.
"Sementara bagi instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi mengatur pelaksanaan hari libur nasional, cuti bersama, dan libur biasa, agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik. Sedang bagi dunia pendidikan, mengikuti ketentuan dari Depdiknas dan Depag."terang Plt Kepala Kantor Humas Kulonprogo, Drs.Krissusanto, Selasa (8/1).
Ditambahkan sehubungan dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama , khusus libur biasa hari Sabtu jam kerja yang hilang tersebut diperhitungkan dengan diganti dengan jam kerja pada hari kerja efektif pada minggu atau bulan yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
MALAM 1 SURA DI KULONPROGO
Ruwatan Massal dan Jamasan Pusaka
Berbagai acara ritual akan digelar di berbagai tempat di Kabupaten Kulonprogo untuk menyambut malam tahun baru 1429 Hijriyah atau malam 1 Suro, Rabu (9/1). Bupati Kulonprogo H Toyo Santosa Dipo beserta Muspida Plus menjadwalkan mengadakan pemantauan di sejumlah tempat yang dikunjungi masyarakat luas.
Plt Kepala Kantor Humas Kulonprogo, Drs.Krissusanto , Selasa (8/1) menjelaskan sejumlah acara ritual dalam menyambut malam 1 Sura direncanakan bisa dikunjungi Bupati Kulonprogo beserta Muspida Plus. Kegiatan pengajian di Padepokan Mrunggi, desa Sendangsari Kecamatan Pengasih, kegiatan ruwatan di Gunung Lanang Desa Sindutan Kecamatan Temon dan Joglo Timur Glagah. "Untuk acara di Gunung Lanang terdiri Ruwatan Agung Pinangka Jati dan siraman yang sementara terdaftar peserta ruwatan 100 orang, dan wayang kulit dengan lakon Makutho Rama oleh dalang Ki Basuki Hendro Prayitno dari Ngablak Kebumen, pentas wayang kulit juga digelar di Joglo Timur Glagah dengan lakon Durgo Ruwat oleh Ki Hadi Sugito dari Toyan Wates, usai pentas dilanjutkan dengan labuhan di pantai Congot dan pantai Glagah " katanya.
Sementara pada pagi harinya Kamis (10/1) di Sendang Kawidodaren , Puncak Suroloyo, Gerbosari , Samigaluh dilakukan jamasan 2 pusaka milik Kraton Yogyakarta. Dua pusaka yaitu Tombak Manggolo Murti dan Songsong Makuto Dewo dijamas warga setempat. Prosesi jamasan diawali dengan kirab dua pusaka dari rumah mantan Dukuh Keceme, termasuk uba rampe berupa tumpeng, ingkung, jajan pasar serta aneka jenis hasil bumi yang dipikul warga masyarakat dengan busana jawa. Usai di jamas kemudian dikirab lagi menuju Tegal Kepanasan yang berada dibawah puncak Suroloyo. Di tempat ini uba rampe nantinya akan diperebutkan oleh para pengunjung dan pusaka dibawa kembali ke rumah mantan Dukuh Keceme. Selain itu bertempat di SD Keceme Bupati Kulonprogo akan melepas burung Perkutut pemberian dari Kraton Yogyakarta.
Kades Jadi Bopo Biyungnya Masyarakat
Menjadi s eorang Kepala Desa pada hakekatnya harus dapat menjadi bopo biyungnya masyarakat. Oleh karena itu semenjak dilantik tidak hanya menjadi milik keluarga dan masyarakat yang dahulu telah memilihnya. Namun telah menjadi milik semua warga masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena telah memasuki dan menjadi bagian jajaran aparatur pemerintah. Dengan demikian bisa mensinergikan kepentingan-kepentingan dan keinginan masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pada semua tingkatan. Sehingga terjadi harmonisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa Kulwaru, Wates, Rabu (9/1), di Balai Desa setempat. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilakukan serahterima jabatan dari PJ Kades Dwi Purwanto kepada Kades yang baru dilantik, Legiman. Pelantikan Kades terpilih Legiman juga dihadiri oleh Assek I Drs.H.Sutedjo, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Drs.Sudarto, Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kabag Pembanguan Nugroho,SE, Camat Wates Drs.Anang Suharso, Kades se-Kecamatan Wates, Ketua BPD Suyadi serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
"Seorang pemimpin hendaknya juga bisa mengerti dan memahami sebuah falsafah dan budaya jawa yaitu seorang pemimpin harus dapat manjing ajur ajer dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dapat nggayuh raharja rahayuning nagari", pesan Wabub .
Untuk mencapai diperlukan kerja keras seorang pemimpin dan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta semua komponen yang ada, bersama bahu membahu mencapai tujuan yaaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.
Disisi lain, Wabub juga mengingatkan kepada masyarakat Desa Kulwaru, Wates bahwa keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi ditingkat desa. Serta menjadi satu indikator tingkat kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat desa Kulwaru. Sampai sejauh mana masyarakat bisa menerima perbedaan, menghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan. Apabila sudah dapat diterima berarti pelaksanaan demokrasi dan otonomi di tingkat desa sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik.
Sementara Legiman usai dilantik menjadi Kades Kulwaru periode 2008-2014 menjelaskan program yang mendesak dilakukan baru melakukan penataan organisasi pemerintahan dengan mengisi kekosongan jabatan Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan dan Kepala Dukuh Kulwaru Wetan.
SAMBUT MALAM 1 SURA
Joglo Glagah Gelar Wayang Kulit
Menyambut malam 1 Muharram 1429 H atau 1 Suro 1940, di lokasi Obyek Wisata pantai Glagah tepatnya Joglo Timur dekat Pos Retribusi akan digelar kesenian berupa pentas Wayang kulit dengan dalang Ki Hadi Sugito dari Toyan Wates mengambil lakon "Durgo Ruwat". Meski di lokasi wisata namun masyarakat yang khusus ingin menyaksikan wayang kulit semalam suntuk gratis tidak dipungut retribusi.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Dukcapilkabermas) Kulonprogo, Drs.Sarjana, pagelaran wayang kulit di Joglo Glagah merupakan kerjasama antara pemkab Kulonprogo dengan Yayasan Dharma Bhakti Nusantara yang merupakan langkah awal pihak yayasan membantu pembangunan dalam program pemberdayaan usaha masyarakat sesuai dengan itikad baik beberapa waktu yang lalu datang ke Kulonprogo. "Penyelenggaraan pentas wayang kulit merupakan sumbangan murni dari pihak Yayasan Dharma Bhakti Nusantara yang dipimpin oleh Ibu Marwah Daud, yang beberapa waktu lalu datang ke Kulonprogo untuk membantu pembangunan, ini sebagai langkah awal yayasan untuk merealisasikan bantuan kepada pemkab,"kata Sarjana disela-sela rapat persiapan kegiatan tersebut, Sabtu (5/1).
Selain pentas Wayang Kulit, agenda yang dilakukan oleh yayasan Bhakti Nusantara Rabu (9/1) pukul 15.30 Wib bertempat di Joglo Timur Glagah digelar acara Dzikir dan Tahlil bersama warga masyarakat sekitar, ramah tamah Bupati H. Toyo Santoso Dipo dan jajaran pemkab Kulonprogo dengan Ibu Marwah Daud dan jajaran pengurus yayasan di Rumah Makan Bu Hartin dilanjutkan pentas Wayang Kulit. Sementara tepat pukul 00.00 Wib, wayang kulit berhenti sebentar untuk dilakukan do'a permohonan untuk keselamatan, persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan masyarakat Kulonprogo pada khususnya serta bangsa dan Negara RI pada umumnya. Usai pentas wayang kulit dilanjutkan melarung perwujudan dari Durgo dan Bethoro Kolo di pantai Glagah oleh pihak yayasan.
Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono dalam pengarahannya menegaskan, bahwa siapapun yang ingin membantu secara baik – baik untuk pembangunan Kulonprogo harus kita terima dengan terbuka, dengan mengesampingkan unsur politis, karena tanpa bantuan pihak lain dengan mengandalkan APBD jelas akan sulit untuk maju dengan cepat, sehingga diperlukan kerjasama-kerjasama semacam ini. "Adanya tawaran Yayasan Bhakti Nusantara untuk membantu pemberdayaan masyarakat, marilah kita terima dengan terbuka, pemkab tidak akan membedakan darimana asalnya, kita kesampingkan unsur-unsur pilitis, sepanjang positif mari kita terima, karena dengan hanya mengandalkan APBD kita tentu lambat untuk maju,"tegas Mulyono.
Menurut Mulyono pihak pemkab Kulonprogo menawarkan kerjasama dengan Yayasan Bhakti Nusantara berupa program pembangunan desa mandiri meliputi pemberdayaan usaha masyarakat dengan peternakan, penanganan sosial akibat bencana, infrastruktur jalan dan jembatan, teknologi informasi atau (IT), pengembangan pariwisata dan sarana air bersih.
MALAM 1 SURA DI KULONPROGO
Gelar Wayang Kulit dan Ruwatan Massal
Menyambut malam 1 Muharram 1429 H atau 1 Suro 1941, di Kulonprogo, kegiatan yang dilakukan masyarakat berupa pagelaran wayang kulit dan Ruwatan massal.
Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo, Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dan Muspida Plus serta kepala SKPD menghadiri beberapa kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, yakni pagelaran wayang kulit di Joglo Timur Glagah dan ruwatan di Gunung Lanang, Sindutan, Temon.
Di Joglo Timur Glagah digelar pentas wayang kulit dengan dalang Ki Sumono dari Kalibawang mengambil lakon Durgo Ruwat kerjasama pemkab dengan yayasan Dharma Bhakti Nusantara pimpinan Marwah Daud Ibrahim.
Sementara itu sebanyak 50 orang mengikuti Ruwatan Agung Pinangka Jati di kompleks Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Rabu (9/1) malam. Prosesi ruwatan dipimpin sesepuh Padepokan Gunung Lanang, Suwasono, mulai tengah malam hingga dini hari. Upacara dimulai dengan pengambilan air dari 7 sumber di sekitar Gunung Lanang. Kemudian dimasukkan ke dalam 7 padasan dan digunakan untuk mengisi 50 kendhi, sesuai dengan jumlah orang yang diruwat.
Sebagai kelengkapan ritual, disekitar tempat dihias dengan janur kuning, kelapa gading, pisang seperti halnya perlengkapan acara pernikahan. Juga dilengkapi dengan sesaji yang pada pagi harinya, Kamis (10/1) dilabuh di pantai Congot.
Bupati yang hadir dalam prosesi ritual ruwatan, menyempatan melakukan siraman dan memotong rambut dari sebagian peserta ruwatan. Selama prosesi ruwatan dilokasi yang sama digelar wayang kulit dengan lakon Makutho Rama oleh dalang Ki Basuki Hendro Prayitno dari Ngablak Kebumen.
Kades Jadi Bopo Biyungnya Masyarakat
Menjadi s eorang Kepala Desa pada hakekatnya harus dapat menjadi bopo biyungnya masyarakat. Oleh karena itu semenjak dilantik tidak hanya menjadi milik keluarga dan masyarakat yang dahulu telah memilihnya. Namun telah menjadi milik semua warga masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena telah memasuki dan menjadi bagian jajaran aparatur pemerintah. Dengan demikian bisa mensinergikan kepentingan-kepentingan dan keinginan masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pada semua tingkatan. Sehingga terjadi harmonisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa Kulwaru, Wates, Rabu (9/1), di Balai Desa setempat. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilakukan serahterima jabatan dari PJ Kades Dwi Purwanto kepada Kades yang baru dilantik, Legiman. Pelantikan Kades terpilih Legiman juga dihadiri oleh Assek I Drs.H.Sutedjo, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Drs.Sudarto, Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kabag Pembanguan Nugroho,SE, Camat Wates Drs.Anang Suharso, Kades se-Kecamatan Wates, Ketua BPD Suyadi serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
"Seorang pemimpin hendaknya juga bisa mengerti dan memahami sebuah falsafah dan budaya jawa yaitu seorang pemimpin harus dapat manjing ajur ajer dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dapat nggayuh raharja rahayuning nagari", pesan Wabub .
Untuk mencapai diperlukan kerja keras seorang pemimpin dan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta semua komponen yang ada, bersama bahu membahu mencapai tujuan yaaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.
Disisi lain, Wabub juga mengingatkan kepada masyarakat Desa Kulwaru, Wates bahwa keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi ditingkat desa. Serta menjadi satu indikator tingkat kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat desa Kulwaru. Sampai sejauh mana masyarakat bisa menerima perbedaan, menghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan. Apabila sudah dapat diterima berarti pelaksanaan demokrasi dan otonomi di tingkat desa sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik.
Sementara Legiman usai dilantik menjadi Kades Kulwaru periode 2008-2014 menjelaskan program yang mendesak dilakukan baru melakukan penataan organisasi pemerintahan dengan mengisi kekosongan jabatan Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan dan Kepala Dukuh Kulwaru Wetan.
WABUB MULYONO LANTIK SALADI
Jabat Kades Pleret Periode Kedua
Saladi Hadi Atmaja Senin (14/1) dilantik menjadi Kades Pleret Kecamatan Panjatan. Pelantikan untuk jabatan kedua ini dilakukan oleh Wakil Bupati Drs.H.Mulyono di Pendopo Balai Desa Pleret.
Hadir dalam pelantikan, Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Plt.Camat Drs. Eko Pranyoto beserta Muspika Kecamatan Panjatan, Kades se-Kecamatan Panjatan, Ketua BPD serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Saladi dilantik untuk jabatan yang kedua selama enam tahun sampai 2014 sesuai dengan Perda tentang pengisian Kades di Kulonprogo, setelah sebelumnya menjabat Lurah Desa Pleret selama 8 tahun.
Wabub Mulyono dalam sambutannya mengingatkan, pemimpin pada masa sekarang dan terlebih dimasa yang akan datang dituntut untuk lebih banyak mendengar dari pada berbicara. Sebagai seorang Kepala Desa diharapkan mampu mendengar aspirasi masyarakat baik yang terucap maupun yang tidak terucapkan.Selain itu harus mampu melihat yang terlihat maupun yang tersembunyi baik itu berupa potensi pembangunan maupun permasalahan.
" Menjadi Kades diperlukan empat sifat utama kepemimpinan seseorang negarawan yaitu Catur Kamulyaning Nerpati yang terdiri dari Jalma Sulaksana, Praja Sulaksana, Wirya Sulaksana dan Wibawa Sulaksana," pesan Mulyono.
Wabub menuturkan Jalma Sulaksana berarti seorang pemimpin harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Praja Sulaksana berarti seorang pemimpin harus mempunyai perasaan belas kasihan kepada rakyatnya danberusaha mengadakan perbaikan kondisi masyarakatnya, Wirya Sulaksana berarti pemimpin harus penya keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar, "yen wani ojo wedi-wedi yen wedi ojo wani-wani, Wibawa Sulaksana berarti pemimpin harus mempunyai kewibawaan terhadap masyarakatnya sehingga setiap perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik
Pemkab Kerdilkan Peran Humas
Mencermati Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulonprogo tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya Kantor Hubungan Masyarakat sekarang ini dalam struktur baru nantinya bergabung dengan Bagian Umum Subbag Protokol rencananya menjadi satu menjadi instansi baru dengan nama Bagian Humas dan Protokol di Sekretariat Daerah (Setda) .Dengan struktur baru terdiri dua bidang tugas protokol dan humas merupakan suatu langkah mundur di era informasi saat ini. Dengan kata lain pemkab berusaha untuk mengerdilkan peran humas pemkab.
Hal tersebut dikatakan Heri salah seorang staf humas pemkab menyikapi raperda kelembagaan pemkab Kulonprogo yang baru saja diselesaikan oleh Bagian Organisasi Setda dan sekarang sedang dibahas di DPRD, Rabu (2/1). " Humas yang berjalan sekarang dengan tiga seksi kalau dijadikan satu menjadi hanya subbag saja, jelas nantinya akan kerepotan dalam melaksanakan tupoksinya , karena subbag hanya terdiri beberapa staff saja, ini berarti mengerdilkan peran humas,"keluh Heri yang telah 15 tahun bekerja di Humas Pemkab.
Menurutnya struktur baru Bagian Humas dan Protokol seharusnya minimal tiga subbag yakni Subbag Protokol, Subbag Publikasi, Dokumentasi dan Subbag Data, Informasi. "Sebelum masuk ke dewan rancangan dua subbag yang dibuat oleh Bagian Organisasi telah dilakukan pembahasan intern, termasuk usulan dari humas yang minimal humas diakomodir menjadi dua subbag sehingga menjadi tiga subbag dan telah disetujui oleh bagian organisasi, tetapi realisasinya kok beda, yang muncul dua lagi, ini bukan masalah jabatan tetapi yang sangat penting beban kerja kedepan,"tambah Heri.
HARGA KEDELAI MENINGKAT
Industri Tempe Terancam Gulung Tikar
Para perajin tempe mengeluhkan tingginya harga kedelai sebab kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan usaha ekonomi mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kesulitan mereka semakin bertambah karena daya beli masyarakat tak kunjung naik. Saat ini penghasilan dari membuat serta menjual tempe hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari.
Menurut salah seorang perajin tempe Ny.Marto Sumadi (61) kenaikan harga bahan baku tempe yakni kedelai sangat menyulitkan keberlangsungan usahanya yang sudah dijalankan sejak puluhan tahun lalu. Saat ini harga kedelai perkilonya mencapai Rp. 7.000,- sedangkan tahun lalu harga bahan baku untuk membuat tahu tempe ini harganya berkisar Rp. 3.500,- untuk setiap kilonya. " Harga kedelai yang mencapai Rp.7.000,- perkilo, atau perkarung Rp.350 ribu saat ini, menyulitkan penjualan, sebelum kenaikan harga setiap 12 tempe yang dibungkus pakai daun seharga Rp.1000,-, sekarang 10 saja sudah mepet untungnya, bahkan perajin sudah ada yang menjual cuma 8 buah saja,"jelas Ny. Marto di rumahnya Pedukuhan Blumbang, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih Jum'at (4/1) Ia menjelaskan, tingginya harga kedelai yang terjadi saat ini menurunkan penghasilannya dari usaha membuat tempe. Biaya yang harus dikeluarkan olehnya untuk produksi tempe tidak sebanding dengan nilai jual yang didapat. "Sekarang dengan harga bahan baku segitu keuntungannya sangat kecil sekali, padahal pembungkus dari daun pisang atau jati sudah mencari sendiri tanpa ongkos, kalau daun pembungkusnya beli, jelas tak dapat apa-apa ," katanya Kepedulian dan komitmen pemerintah untuk menangani persoalan masyarakat sangat diharapkan oleh para perajin tempe. Kestabilan harga terutama harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe , sangat membantu kelanjutan usaha ekonomi para perajin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. "harga kedelai diturunkan agar tidak menyulitkan kami (para perajin)," harapnya
Sementara pedagang eceran sayur mayur Ny.Juwariyah mengaku semenjak harga kedelai naik drastis, tempe dagangannya yang semula dengan Rp.1000,- dijualnya ke konsumen 10 buah kini konsumen hanya mendapat 7 buah. Hal ini karena ditingkat perajin jumlahnya sudah dikurangi, sehingga hanya menuruti saja ketingkat akhir para konsumen.
TAHUN BARU MUHARRAM
PNS Libur 4 Hari
Setelah libur selama 7 hari pada Hari Raya Idul Adha atau Qurban 1428 H/2007 M, dan Natal para PNS Pemkab Kulonprogo kembali merasakan libur selama 4 hari, yakni Kamis-Minggu (10-13 Januari). Liburan dimaksud adalah hari libur nasional Tahun Baru Muharram 10 Januari, cuti bersama 11 Januari , hari libur biasa Sabtu 12 Januari , serta hari Minggu 13 Januari.
Surat Edaran Bupati Kulonprogo, mengacu pada Surat Edaran Gubernur DIY No.003/4020 tanggal 27 September 2007 tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Biasa Tahun 2008.
"Sementara bagi instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi mengatur pelaksanaan hari libur nasional, cuti bersama, dan libur biasa, agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik. Sedang bagi dunia pendidikan, mengikuti ketentuan dari Depdiknas dan Depag."terang Plt Kepala Kantor Humas Kulonprogo, Drs.Krissusanto, Selasa (8/1).
Ditambahkan sehubungan dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama , khusus libur biasa hari Sabtu jam kerja yang hilang tersebut diperhitungkan dengan diganti dengan jam kerja pada hari kerja efektif pada minggu atau bulan yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
MALAM 1 SURA DI KULONPROGO
Ruwatan Massal dan Jamasan Pusaka
Berbagai acara ritual akan digelar di berbagai tempat di Kabupaten Kulonprogo untuk menyambut malam tahun baru 1429 Hijriyah atau malam 1 Suro, Rabu (9/1). Bupati Kulonprogo H Toyo Santosa Dipo beserta Muspida Plus menjadwalkan mengadakan pemantauan di sejumlah tempat yang dikunjungi masyarakat luas.
Plt Kepala Kantor Humas Kulonprogo, Drs.Krissusanto , Selasa (8/1) menjelaskan sejumlah acara ritual dalam menyambut malam 1 Sura direncanakan bisa dikunjungi Bupati Kulonprogo beserta Muspida Plus. Kegiatan pengajian di Padepokan Mrunggi, desa Sendangsari Kecamatan Pengasih, kegiatan ruwatan di Gunung Lanang Desa Sindutan Kecamatan Temon dan Joglo Timur Glagah. "Untuk acara di Gunung Lanang terdiri Ruwatan Agung Pinangka Jati dan siraman yang sementara terdaftar peserta ruwatan 100 orang, dan wayang kulit dengan lakon Makutho Rama oleh dalang Ki Basuki Hendro Prayitno dari Ngablak Kebumen, pentas wayang kulit juga digelar di Joglo Timur Glagah dengan lakon Durgo Ruwat oleh Ki Hadi Sugito dari Toyan Wates, usai pentas dilanjutkan dengan labuhan di pantai Congot dan pantai Glagah " katanya.
Sementara pada pagi harinya Kamis (10/1) di Sendang Kawidodaren , Puncak Suroloyo, Gerbosari , Samigaluh dilakukan jamasan 2 pusaka milik Kraton Yogyakarta. Dua pusaka yaitu Tombak Manggolo Murti dan Songsong Makuto Dewo dijamas warga setempat. Prosesi jamasan diawali dengan kirab dua pusaka dari rumah mantan Dukuh Keceme, termasuk uba rampe berupa tumpeng, ingkung, jajan pasar serta aneka jenis hasil bumi yang dipikul warga masyarakat dengan busana jawa. Usai di jamas kemudian dikirab lagi menuju Tegal Kepanasan yang berada dibawah puncak Suroloyo. Di tempat ini uba rampe nantinya akan diperebutkan oleh para pengunjung dan pusaka dibawa kembali ke rumah mantan Dukuh Keceme. Selain itu bertempat di SD Keceme Bupati Kulonprogo akan melepas burung Perkutut pemberian dari Kraton Yogyakarta.
Kades Jadi Bopo Biyungnya Masyarakat
Menjadi s eorang Kepala Desa pada hakekatnya harus dapat menjadi bopo biyungnya masyarakat. Oleh karena itu semenjak dilantik tidak hanya menjadi milik keluarga dan masyarakat yang dahulu telah memilihnya. Namun telah menjadi milik semua warga masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena telah memasuki dan menjadi bagian jajaran aparatur pemerintah. Dengan demikian bisa mensinergikan kepentingan-kepentingan dan keinginan masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pada semua tingkatan. Sehingga terjadi harmonisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa Kulwaru, Wates, Rabu (9/1), di Balai Desa setempat. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilakukan serahterima jabatan dari PJ Kades Dwi Purwanto kepada Kades yang baru dilantik, Legiman. Pelantikan Kades terpilih Legiman juga dihadiri oleh Assek I Drs.H.Sutedjo, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Drs.Sudarto, Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kabag Pembanguan Nugroho,SE, Camat Wates Drs.Anang Suharso, Kades se-Kecamatan Wates, Ketua BPD Suyadi serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
"Seorang pemimpin hendaknya juga bisa mengerti dan memahami sebuah falsafah dan budaya jawa yaitu seorang pemimpin harus dapat manjing ajur ajer dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dapat nggayuh raharja rahayuning nagari", pesan Wabub .
Untuk mencapai diperlukan kerja keras seorang pemimpin dan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta semua komponen yang ada, bersama bahu membahu mencapai tujuan yaaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.
Disisi lain, Wabub juga mengingatkan kepada masyarakat Desa Kulwaru, Wates bahwa keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi ditingkat desa. Serta menjadi satu indikator tingkat kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat desa Kulwaru. Sampai sejauh mana masyarakat bisa menerima perbedaan, menghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan. Apabila sudah dapat diterima berarti pelaksanaan demokrasi dan otonomi di tingkat desa sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik.
Sementara Legiman usai dilantik menjadi Kades Kulwaru periode 2008-2014 menjelaskan program yang mendesak dilakukan baru melakukan penataan organisasi pemerintahan dengan mengisi kekosongan jabatan Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan dan Kepala Dukuh Kulwaru Wetan.
SAMBUT MALAM 1 SURA
Joglo Glagah Gelar Wayang Kulit
Menyambut malam 1 Muharram 1429 H atau 1 Suro 1940, di lokasi Obyek Wisata pantai Glagah tepatnya Joglo Timur dekat Pos Retribusi akan digelar kesenian berupa pentas Wayang kulit dengan dalang Ki Hadi Sugito dari Toyan Wates mengambil lakon "Durgo Ruwat". Meski di lokasi wisata namun masyarakat yang khusus ingin menyaksikan wayang kulit semalam suntuk gratis tidak dipungut retribusi.
Menurut Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Dukcapilkabermas) Kulonprogo, Drs.Sarjana, pagelaran wayang kulit di Joglo Glagah merupakan kerjasama antara pemkab Kulonprogo dengan Yayasan Dharma Bhakti Nusantara yang merupakan langkah awal pihak yayasan membantu pembangunan dalam program pemberdayaan usaha masyarakat sesuai dengan itikad baik beberapa waktu yang lalu datang ke Kulonprogo. "Penyelenggaraan pentas wayang kulit merupakan sumbangan murni dari pihak Yayasan Dharma Bhakti Nusantara yang dipimpin oleh Ibu Marwah Daud, yang beberapa waktu lalu datang ke Kulonprogo untuk membantu pembangunan, ini sebagai langkah awal yayasan untuk merealisasikan bantuan kepada pemkab,"kata Sarjana disela-sela rapat persiapan kegiatan tersebut, Sabtu (5/1).
Selain pentas Wayang Kulit, agenda yang dilakukan oleh yayasan Bhakti Nusantara Rabu (9/1) pukul 15.30 Wib bertempat di Joglo Timur Glagah digelar acara Dzikir dan Tahlil bersama warga masyarakat sekitar, ramah tamah Bupati H. Toyo Santoso Dipo dan jajaran pemkab Kulonprogo dengan Ibu Marwah Daud dan jajaran pengurus yayasan di Rumah Makan Bu Hartin dilanjutkan pentas Wayang Kulit. Sementara tepat pukul 00.00 Wib, wayang kulit berhenti sebentar untuk dilakukan do'a permohonan untuk keselamatan, persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan masyarakat Kulonprogo pada khususnya serta bangsa dan Negara RI pada umumnya. Usai pentas wayang kulit dilanjutkan melarung perwujudan dari Durgo dan Bethoro Kolo di pantai Glagah oleh pihak yayasan.
Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono dalam pengarahannya menegaskan, bahwa siapapun yang ingin membantu secara baik – baik untuk pembangunan Kulonprogo harus kita terima dengan terbuka, dengan mengesampingkan unsur politis, karena tanpa bantuan pihak lain dengan mengandalkan APBD jelas akan sulit untuk maju dengan cepat, sehingga diperlukan kerjasama-kerjasama semacam ini. "Adanya tawaran Yayasan Bhakti Nusantara untuk membantu pemberdayaan masyarakat, marilah kita terima dengan terbuka, pemkab tidak akan membedakan darimana asalnya, kita kesampingkan unsur-unsur pilitis, sepanjang positif mari kita terima, karena dengan hanya mengandalkan APBD kita tentu lambat untuk maju,"tegas Mulyono.
Menurut Mulyono pihak pemkab Kulonprogo menawarkan kerjasama dengan Yayasan Bhakti Nusantara berupa program pembangunan desa mandiri meliputi pemberdayaan usaha masyarakat dengan peternakan, penanganan sosial akibat bencana, infrastruktur jalan dan jembatan, teknologi informasi atau (IT), pengembangan pariwisata dan sarana air bersih.
MALAM 1 SURA DI KULONPROGO
Gelar Wayang Kulit dan Ruwatan Massal
Menyambut malam 1 Muharram 1429 H atau 1 Suro 1941, di Kulonprogo, kegiatan yang dilakukan masyarakat berupa pagelaran wayang kulit dan Ruwatan massal.
Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo, Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dan Muspida Plus serta kepala SKPD menghadiri beberapa kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, yakni pagelaran wayang kulit di Joglo Timur Glagah dan ruwatan di Gunung Lanang, Sindutan, Temon.
Di Joglo Timur Glagah digelar pentas wayang kulit dengan dalang Ki Sumono dari Kalibawang mengambil lakon Durgo Ruwat kerjasama pemkab dengan yayasan Dharma Bhakti Nusantara pimpinan Marwah Daud Ibrahim.
Sementara itu sebanyak 50 orang mengikuti Ruwatan Agung Pinangka Jati di kompleks Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Rabu (9/1) malam. Prosesi ruwatan dipimpin sesepuh Padepokan Gunung Lanang, Suwasono, mulai tengah malam hingga dini hari. Upacara dimulai dengan pengambilan air dari 7 sumber di sekitar Gunung Lanang. Kemudian dimasukkan ke dalam 7 padasan dan digunakan untuk mengisi 50 kendhi, sesuai dengan jumlah orang yang diruwat.
Sebagai kelengkapan ritual, disekitar tempat dihias dengan janur kuning, kelapa gading, pisang seperti halnya perlengkapan acara pernikahan. Juga dilengkapi dengan sesaji yang pada pagi harinya, Kamis (10/1) dilabuh di pantai Congot.
Bupati yang hadir dalam prosesi ritual ruwatan, menyempatan melakukan siraman dan memotong rambut dari sebagian peserta ruwatan. Selama prosesi ruwatan dilokasi yang sama digelar wayang kulit dengan lakon Makutho Rama oleh dalang Ki Basuki Hendro Prayitno dari Ngablak Kebumen.
Kades Jadi Bopo Biyungnya Masyarakat
Menjadi s eorang Kepala Desa pada hakekatnya harus dapat menjadi bopo biyungnya masyarakat. Oleh karena itu semenjak dilantik tidak hanya menjadi milik keluarga dan masyarakat yang dahulu telah memilihnya. Namun telah menjadi milik semua warga masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena telah memasuki dan menjadi bagian jajaran aparatur pemerintah. Dengan demikian bisa mensinergikan kepentingan-kepentingan dan keinginan masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pada semua tingkatan. Sehingga terjadi harmonisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa Kulwaru, Wates, Rabu (9/1), di Balai Desa setempat. Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilakukan serahterima jabatan dari PJ Kades Dwi Purwanto kepada Kades yang baru dilantik, Legiman. Pelantikan Kades terpilih Legiman juga dihadiri oleh Assek I Drs.H.Sutedjo, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Drs.Sudarto, Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kabag Pembanguan Nugroho,SE, Camat Wates Drs.Anang Suharso, Kades se-Kecamatan Wates, Ketua BPD Suyadi serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
"Seorang pemimpin hendaknya juga bisa mengerti dan memahami sebuah falsafah dan budaya jawa yaitu seorang pemimpin harus dapat manjing ajur ajer dengan masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dapat nggayuh raharja rahayuning nagari", pesan Wabub .
Untuk mencapai diperlukan kerja keras seorang pemimpin dan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta semua komponen yang ada, bersama bahu membahu mencapai tujuan yaaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.
Disisi lain, Wabub juga mengingatkan kepada masyarakat Desa Kulwaru, Wates bahwa keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pilkades menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi ditingkat desa. Serta menjadi satu indikator tingkat kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat desa Kulwaru. Sampai sejauh mana masyarakat bisa menerima perbedaan, menghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan. Apabila sudah dapat diterima berarti pelaksanaan demokrasi dan otonomi di tingkat desa sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik.
Sementara Legiman usai dilantik menjadi Kades Kulwaru periode 2008-2014 menjelaskan program yang mendesak dilakukan baru melakukan penataan organisasi pemerintahan dengan mengisi kekosongan jabatan Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan dan Kepala Dukuh Kulwaru Wetan.
WABUB MULYONO LANTIK SALADI
Jabat Kades Pleret Periode Kedua
Saladi Hadi Atmaja Senin (14/1) dilantik menjadi Kades Pleret Kecamatan Panjatan. Pelantikan untuk jabatan kedua ini dilakukan oleh Wakil Bupati Drs.H.Mulyono di Pendopo Balai Desa Pleret.
Hadir dalam pelantikan, Kabag Pemdes Drs. Riyadi Sunarto, Plt.Camat Drs. Eko Pranyoto beserta Muspika Kecamatan Panjatan, Kades se-Kecamatan Panjatan, Ketua BPD serta anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Saladi dilantik untuk jabatan yang kedua selama enam tahun sampai 2014 sesuai dengan Perda tentang pengisian Kades di Kulonprogo, setelah sebelumnya menjabat Lurah Desa Pleret selama 8 tahun.
Wabub Mulyono dalam sambutannya mengingatkan, pemimpin pada masa sekarang dan terlebih dimasa yang akan datang dituntut untuk lebih banyak mendengar dari pada berbicara. Sebagai seorang Kepala Desa diharapkan mampu mendengar aspirasi masyarakat baik yang terucap maupun yang tidak terucapkan.Selain itu harus mampu melihat yang terlihat maupun yang tersembunyi baik itu berupa potensi pembangunan maupun permasalahan.
" Menjadi Kades diperlukan empat sifat utama kepemimpinan seseorang negarawan yaitu Catur Kamulyaning Nerpati yang terdiri dari Jalma Sulaksana, Praja Sulaksana, Wirya Sulaksana dan Wibawa Sulaksana," pesan Mulyono.
Wabub menuturkan Jalma Sulaksana berarti seorang pemimpin harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Praja Sulaksana berarti seorang pemimpin harus mempunyai perasaan belas kasihan kepada rakyatnya danberusaha mengadakan perbaikan kondisi masyarakatnya, Wirya Sulaksana berarti pemimpin harus penya keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar, "yen wani ojo wedi-wedi yen wedi ojo wani-wani, Wibawa Sulaksana berarti pemimpin harus mempunyai kewibawaan terhadap masyarakatnya sehingga setiap perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik
Langganan:
Postingan (Atom)
