Menkes Dukung Pelayanan Antar Jemput

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI) dr. Siti Fadilah Sapari mendukung upaya pelayanan Rumah Sakit dengan sistem antar jemput. Karena dengan pelayanan tersebut akan semakin memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat. Dengan sistem pelayanan tersebut pasien yang terkendala permasalahan transportasi akan semakin mudah ke tempat pengobatan. Ke depan sistem pelayanan antar jemput dari rumah sakit akan memudahkan pelaksanaan program peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Menkes Sabtu (13/6), dalam acara peresmian Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Aisyiyah di Krajan, Pleret, Panjatan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Prof Dr. Chamamah Suratno, Wakil Bupati Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, para pejabat dari SKPD terkait dan segenap pengurus dan anggota Aisyiyah Kulon Progo. Peningkatan pelayanan kesehatan guna menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional. Namun demikian, pelaksanaan program ini hendaknya juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. ”Karena kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk hidup sehat merupakan elemen yang sangat penting dari usaha menciptakan kehidupan yang sehat,” katanya. Selanjutnya, Menkes mengharapkan pembangunan BPRB bisa menopang terwujudnya upaya untuk terus menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan. Meskipun Kabupaten Kulon Progo memiliki angka yang sudah lebih baik dibandingkan dengan data untuk tingkat nasional. Misalnya, untuk angka kamatian ibu melahirkan, di Kulon Progo hanya 72 per 100.000 kelahiran sedangkan untuk angka nasional mencapai 228 per 100.000 kelahiran. Angka kematian bayi untuk Kulon Progo adalah 12 per 1.000 kelahiran dan angka secara nasional adalah 72 per 1.000 kelahiran. Di sisi lain, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Depkes telah meluncurkan beberapa program kesehatan untuk masyarakat. Diantaranya, Program Desa Siaga, Poskestren, Mushola sehat, Program perencanaan persalinan dan program yang lain. Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah juga telah meluncurkan program Jamkesmas. ”Bagi masyarakat Kulon Progo yang tidak mampu namun tidak masuk dan tidak memiliki kartu Jamkesmas silakan ditanyakan. Karena kami harapkan semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara baik,” lanjutnya. BPRB dibangun di atas tanah hibah seluas 13.200 m2 dan menghabiskan biaya sebesar Rp 772 juta. Termasuk dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 250 juta yang terdiri dari, Rp 220 juta untuk bangunan fisik dan Rp 30 juta untuk peralatan kesehatan. Sementara itu, Wabup Drs. H. Mulyono mengharapkan agar BPRB bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya pelayanan kesehatan secara baik adalah hak dari masyarakat dan masyarakat diharapkan mampu untuk menyambut kehadiran BPRB dengan ikut menjaga dan melestarikan. Disamping itu, prilaku untuk hidup sehat dari masyarakat juga diperlukan. Karena peningkatan derajat kesehatan masyarakat hanya akan tercipta bila didukung oleh perilaku hidup yang sehat dari masyarakat. ”Untuk itu, kesadaran untuk hidup dan berperilaku sehat dari masyarakat menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk menciptakan kesehatan yang lebih baik.” katanya.

Pembangunan Boleh ’Saling Salip’ Tidak Boleh ’Saling Iri’

Dalam membangun daerah pedesaan, desa-desa boleh berkompetisi dengan sehat. Artinya, desa-desa boleh saling salip dalam pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa dalam menangkap peluang dan berimprovisasi. Namun kompetisi tersebut tidak boleh menimbulkan rasa saling iri antara desa satu dengan desa yang lain. Karena antar desa memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam pembangunan yang berbeda-beda. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah selalu mengacu serta bertumpu pada partisipasi masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono Rabu (10/6), dalam acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Pengasih. BBGRM dilaksanakan secara maraton kedesa-desa di Kecamatan Pengasih, menyaksikan berbagai pembangunan dan kegiatan yang didalamnya melibatkan masyarakat. Acara tersebut diikuti oleh Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, Kepala BPMP2KB Drs. Krissutanto, Direktur RSUD Wates dr. Bambang Haryatno, Camat Pengasih Dra. Hermintarti,MM, beberapa pejabat dari SKPD terkait dan staf pemkab yang lain.

Menciptakan kompetisi yang sehat dalam membangun daerah akan memberikan semangat untuk terus menciptakan kemajuan-kemajuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kompetisi yang sehat yang mengedepankan partisipasi masyarakat juga akan merangsang terbentuknya masyarakat yang semakin inovatif, maju dan berfikir cerdas. ”Karena saat ini banyak sekali program pemerintah baik dari pusat maupun daerah berupa bantuan stimulan, penguatan modal, hibah dan bantuan yang lain telah digulirkan. Semua program tersebut bertumpu pada partisipasi dari masyarakat,” katanya.

Untuk itu, masyarakat hendaknya aktif dan terbuka dalam menyikapi agar pembangunan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap usulan dari masyarakat akan diakomodir dan disinkronkan dengan program dan kebijakan pemerintah. Tidak perlu ada sesuatu permasalahan yang ditutupi yang nanti akan berujung pada keterlambatan penanganan permasalahan tersebut. Misalnya, data lansia terlantar, balita terlantar, kaum difabel terlantar maupun permasalahan lainnya. Karena setiap permasalan yang ada di masyarakat memang harus diketahui dulu, dipelajari baru ditentukan jalan keluar yang harus ditempuh, lanjut wabup.

Di sisi lain, wabup juga menegaskan pentingnya bergotong royong untuk mewujudkan upaya pembangunan di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat luas, sebuah pekerjaan akan semakin terasa ringan dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, kegiatan dapat dimonitor dengan lebih baik Karena pada prinsipnya dana pembangunan masyarakat harus selalu dimonitor agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang bisa mengakibatkan sebuah kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan target dan keinginan dari masyarakat.

Sementara itu, Camat Pengasih Dra. Hermintarti,MM mengungkapkan bahwa dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pada tahun 2008 untuk Kecamatan Pengasih cukup banyak yaitu, mencapai Rp 10,67 milyar. Dana pembangunan desa tersebut dibagi untuk 7 desa dan berasal dari berbagai sumber seperti, APBN, APBD I dan II, PNPM, P2KP, APBDes maupun dana swadaya dari masyarakat.

Bergulirnya dana pembangunan untuk desa bisa merangsang swadaya dari masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 3,3 milyar. Banyaknya dana yang bergulir juga berimbang dengan besarnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ”Saat ini salah satu desa di Kecamatan Pengasih yaitu, Desa Sidomulyo terhitung sejak tanggal 5 Juni 2009 telah melunasi kewajiban pembayaran PBB,” katanya.

Pembangunan juga menggandeng pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kerjasama dengan pemerintah. Seperti kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memberi bantuan kepada Lansia terlantar yang jumlahnya mencapai 415 orang. Lansia terlantar jumlahnya memang cukup banyak dan tersebar di semua desa di Kecamatan Pengasih, lanjut wanita berkacamata ini.

DESA SUKORENO DINILAI TIM LOMBA DESA PROPINSI

Tim Penilai Lomba Desa Tingkat DIY dipimpin Kepala Biro Hukum Propinsi DIY Endar Susilowati,SH dan beberapa perwakilan dari wakil instansi terkait, Sabtu (6/6) melakukan evaluasi di Desa Sukoreno Sentolo. Desa itu mewakili Kabupaten Kulon Progo ke tingkat Propinsi. Tim di Sukoreno disambut Wakil Bupati Kulon Progo Drs.H.Mulyono bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Beberapa keberhasilan pembangunan yang menonjol di Desa Sukoreno menurut Kepala Desa Sukoreno Sarinem Sastroatmodjo, yakni sentra industry agel yang sudah terkenal sejak lama. Dalam perkembangannya, kerajinan tidak hanya dari Agel tetapi bermacam-macam sesuai permintaan pasar. Bahkan yang dahulu hanya limbah berkat tangan-tangan trampil akhirnya mendatangkan rezeki yang berlimpah. Sehingga hampir di tempat-tempat wisata di Indonesia produk dari desa ini mudah didapatkan. Karena sudah pula bersaing di pasar dalam negeri bahkan manca negara. Dalam menghadapi permasalahan kekurangan modal usaha, yang dahulu dihadapi pengrajin, telah terbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa.

“Selain itu juga, di sektor peternakan yakni ternak Sapi yang di setiap rumah punya kandang dan membentuk kelompok , kebetulan desa Sukoreno ada suplayer pengadaan sapi bibit unggul dan pemasaran hasilnya,” jelas Sarinem yang menjabat Kades dua periode ini.

Meskipun jaman sudah maju, namun suasana kebersamaan berupa kegotongroyongan sesama warga masih melekat dalam membangun desa diantaranya membangun rumah warga, jalan pedukuhan, jalan desa, jalan tembus dan mengolah tanah.

Dalam kesempatan tersebut tim penilai awalnya di sambut di kantor desa yang sekaligus melihat- administrasi di lingkup kantor desa, kemudian melihat berbagai kegiatan warga di pedukuhan sampel dukuh Kalimenur.

PEMKAB KULON PROGO – FMIPA UI
Jalin Kerjasama Riset Bisnis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menjalin kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) Jakarta dalam pengembangan riset bisnis. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo dan Dekan FMIPA UI Dr Adi Basuki Riyadi MSc, Rabu (3/6) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab.
Hadir dalam acara itu Kepala Pusat Sinergi Riset Bisnis (PSRB) FMIPA UI Dr Erlin, Wabup Drs H Mulyono serta kepala SKPD terkait. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan riset dalam rangka pengembangan dan identifikasi potensi daerah.
Menurut Toyo, saat ini Kulon Progo sangat membutuhkan mitra untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena Pemkab bertekad untuk tidak sekedar mengikuti zaman, namun akan menyongsong zaman agar tidak terringgal dari daerah lain.
Tekad itu, kata Toyo, memerlukan kegiatan riset yang intensif di berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, yang memerlukan tenaga teknis yang pintar dan berpengalaman. “Kami melihat bahwa UI punya banyak tenaga ahli d bidang ini,” tandas Toyo.
Sementara, Adi Basuki Riyadi berharap agar kerjasama riset tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik. Namun yang lebih penting adalah untuk pembangunan SDM. “Kalau orientasinya hanya fisik tidak akan banyak manfaatnya. Karena hasilnya akan statis dan tidak berdampak pada perkembangan masyarakat Kulon Progo sebagai pendukung utama pembangunan daerah,” katanya.

ASPEK KEGOTONG-ROYONGAN PATUT DILESTARIKAN

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era reformasi dan otonomi daerah dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan yang kuat untuk maju yang didukung kesungguhan, ketekunan, keuletan, dan kesabaran dari seluruh pelaku pembangunan.

Hal itu diungkapkan Bupati pada acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Kulon Progo, Kamis (28/5) di balai desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang. Pencanangan dilakukan dengan pemukulan kentongan oleh Bupati. Hadir pada acara tersebut jajaran Muspida, segenap pejabat pemkab, kepala desa se Kecamatana Kalibawang dan tokoh masyarakat setempat.

Pembangunan masyarakat desa sebagai basis pembangunan daerah dan pembangunan nasional, tambah Toyo, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemda, agar kesenjangan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tidak semakin melebar yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada disintegrasi sosial bahkan disintegrasi bangsa. “Kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotong-royongan dan keswadayaan patut didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan, agar menjadi potensi efektif dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa,”tandasnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, sejalan dengan tema BBGRM “Dengan Semangat Gotong Royong Kita Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Anak Menuju Indonesia Mandiri”, diharapkan warga masyarakat dapat mulai memanfaatkan teknologi tepat guna/teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan semakin mengefisienkan penggunaan sumber daya alam dalam mengurangi ketergantungan pada peralatan-peralatan pabrikan. Dengan berkurangnya ketergantungan tersebut maka masyarakat akan semakin menunjukkan tingkat kemandiriannya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana, Drs.Krissutanto, BBGRM tahun 2009 dilaksanakan secara serentak di setiap desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti TP PKK, Karang taruna, RT/RW dan LPMD.

Dikatakan, sasaran kegiatan meliputi bidang kemasyarakatan, ekonomi, social budaya dan lingkungan.”Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, Bupati dan kepala SKPD akan melakukan kunjungan kerja di setiap kecamatan,”imbuhnya.

Sementara itu Camat Kalibawang Drs.Suwarna mengatakan dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik di masyarakat, program pemkab stimulant semen agar dilanjutkan. Pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik di masing-masing desa seKecamatan Kalibawang yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDES dan PNPM mampu menghasilkan swadaya masyarakat sebesar Rp.644.607.153,- , sedangkan bantuan semen 7.543 Zak swadaya masyarakat Rp.301.188.200,-.

Usai acara pencanangan, Bupati dan rombongan melakukan peresmian, pemberian bantuan dan peninjauan lapangan diantaranya, peresmian Gedung LKM Binangun , Mushola dan Pagar Kompleks Desa Banjaroya, Jalan aspal, Gapura Makam Giling, dan PAUD. Penanaman bibit Durian Menoreh, mencoba pemanfaatan Biogas, dan mengunjungi industri tenun Santa Maria Boro di kompleks Panti Asuhan.

Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 Digelorakan

Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 yang akan digelar pada tanggal 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. Peristiwa itu memiliki arti tersendiri bagi segenap pengurus muhammadiyah khususnya, karena bertepatan dengan peringatan 100 Tahun Muhammadiyah. Mengingat begitu akbar peristiwa tersebut, saat ini rencana penyelenggaraan mukhtamar dan peringatan 100 tahun muhammadiyah telah mulai digelorakan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan agar pada pelaksanaanya nanti bisa berjalan dengan baik sekaligus membawa nama baik untuk Provinsi DIY. Demikian dikatakan Ketua Panitia Mukhtamar Drs. Hery Zudianto Sabtu (23/5), saat beraudensi dengan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo di Gedung Joglo komplek pemkab. Pada kesempatan itu, Drs. Hery Zudianto hadir bersama beberapa Panitia dan Pengurus Muhammadiyah Provinsi DIY dan diterima oleh Bupati bersama dengan beberapa pejabat pemkab seperti, Sekda Kulon Progo Drs. So’im, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, beberapa pengurus muhammadiyah dan undangan yang lainnya. Mukhtamar dan Peringatan 100 Tahun Muhammadiyah merupakan peristiwa bersejarah. Kerena 100 tahun lalu muhammadiyah ada dan dibentuk di Yogyakarta. Peristiwa itu akan diperingati lagi setelah 100 tahun eksis dan dilaksanakan juga di Kota Yogyakarta. “Sehingga momen tersebut adalah sebuah momen yang bersejarah dan kami berharap bisa menjadi gema yang semarak dan memberikan arti yang baik bagi muhammadiyah dan Provinsi Yogyakarta,” kata Hery Zudianto. Selanjutnya, audensi tersebut menjadi langkah awal untuk mengajak seluruh Kabupaten yang ada di Yogyakarta untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Mukhtamar dan Peringatan 100 tahun Muhammadiyah. Karena peserta mukhtamar akan datang dari seluruh Indonesia, bahkan ada undangan dari luar negeri. Kalau jumlah peserta mungkin hanya sekitar 5000 orang namun penggembiranya bisa dua kali lipat. Untuk itu, pelaksanaannya tidak mungkin hanya terpusat di kota namun akan kita bagi di 4 Kabupaten yang lain, lanjutnya. Diharapkan, Kabupaten Kulon Progo mampu dan siap untuk menjadi salah satu tempat digelarnya mukhtamar. Karena selain pelaksanaan, mukhtamar akan didukung dengan penyelenggaraan berbagai even pendukung seperti, sosialisasi potensi daerah, budaya dan bazar. Sehingga diharapkan yang datang bisa lebih menikmati apa yang disajikan dan yang menerima mendapatkan keuntungan. Sementara itu, Bupati Kulon Progo menerima rencana tersebut dan mengungkapkan bahwa Kulon Progo siap menjadi salah satu tempat berlangsungnya. Karena turut andil dalam Peringatan 100 Tahun Muhammadiyah merupakan sebuah kehormatan dan Kulon Progo ingin menjadi salah satu bagian sejarah tersebut. “Kabupaten Kulon Progo siap mendukung kelancaran acara dan menjadi bagian dari sejarah,” katanya. Selanjutnya, Bupati mendukung langkah-langkah untuk menggelorakan dan mempersiapkan diri dalam menyambut mukhtamar. Karena dengan persiapan yang semakin matang tentunya akan menghasilkan output yang baik. Diharapkan, Mukhtamar dan peringatan 100 Tahun Muhammadiyah bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dokter Merasa Tak Nyaman dengan Tuduhan Mal Praktik

Para dokter di Kulon Progo merasa tak nyaman dengan sering adanya tuduhan telah terjadi mal praktik atas kematian pasien saat dilakukan pengobatan. Karena sebenarnya pada semua pasien para dokter telah melakukan pengobatan dengan berdasar pada etika dan profesi kedokteran yang ada. Kalaupun kemudian terjadi kematian, itu lebih disebabkan karena kondisi pasien yang memang sudah tak tertolong.
Demikian dikatakan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kulon Progo dr Moerlani M Dahlan SpPD saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Drs H Mulyono, Rabu (20/5) di gedung Joglo kompleks kantor pemkab. Dalam kesempatan itu Moerlani didampingi segenap Pengurus IDI Kulon Progo, sedang Wabup didampingi Assek I Drs H Sutedjo Wiharso dan kepala SKPD terkait. Audiensi dilakukan dalam rangka persiapan HUT IDI dan Hari Bhakti Dokter ke-101.
Kalau hal seperti itu terjadi, tambah Moerlani, keluarga pasien langsung menuduh telah terjadi mal praktik, tanpa minta penjelasan rinci terlebih dulu. Tuduhan itu kemudian beredar di tengah masyarakat dan menjadi isu yang memojokkan rumah sakit yang bersangkutan.
Oleh karenanya, mantan Direktur RSUD Wates itu berharap agar Pemkab Kulon Progo punya kebijakan tertentu untuk mengantisipasi terjadinya tuduhan seperti itu. Antara lain, dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap proses pelayanan kesehatan. Sehingga bila ada kasus kematian saat dilakukan pengobatan, masyarakat tidak serta merta mengindikasikannya sebagai mal praktik.
“Sebenarnya, kami sudah memiliki lembaga advokasi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Beberapa dokter juga sudah menempuh pendidikan di bidang hukum kedokteran. Namun kalau sudah berhadapan dengan opini masyarakat, kami sering kesulitan untuk memberikan penjelasan tentang hal yang sebenanrnya terjadi,” keluhnya.
Menyinggung tentang Hari Bhakti Dokter ke-101, Moerlani menyatakan, pihaknya akan melaksanakan kegiatan berupa senam massal dan pengobatan gratis di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang. Kegiatan itu akan didukung oleh seluruh anggota IDI Kulon Progo serta melibatkan masyarakat Banjararum dan sekitarnya.
Menanggapi keluhan Moerlani, Wabup mengatakan, saat ini masyarakat memang perlu pendewasaan dalam banyak hal, termasuk pemahaman tentang mal praktik. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa dilakukan secara terpisah dari bidang yang lain.
“Pendidikan harus dilakukan pada semua aspek kehidupan. Kalau tingkat pendidikannya sudah tinggi otomatis pemahaman dan kedewasaan masyarakat terhadap semua hal akan meningkat. Termasuk pemahamannya terhadap sistem dan pelayanan kesehatan,” tutur Mulyono.

Mewujudkan Kemandirian Dengan Semangat Harkitnas

Menghadapi ketatnya persaingan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diperlukan sebuah kemandirian untuk bisa terus bersaing. Dengan bekal kemandirian yang didasari dengan semangat dan etos kerja yang baik kita akan mampu terus bersaing dan berkompetisi dengan perkembangan zaman. Semangat tersebut bisa dijaga dan dipupuk melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Karena dengan semangat tersebut, bangsa kita telah menancapkan sebuah tonggak sejarah perjuangan bangsa untuk meraih kemajuan-kemajuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Rabu (20/5), di Halaman Pemkab Kulon Progo. Upacara tersebut diikuti oleh Muspida, Pejabat-pejabat SKPD, karyawan pemkab dan undangan yang lainnya. ”Kita dituntut untuk bisa mewujudkan semangat tersebut kedalam realitas kehidupan. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, unggul dan sejahtera,” katanya. Untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, ada tiga komponen penting yang harus ada dan diwujudkan. Ketiga komponen tersebut adalah, kemandirian bangsa, meciptakan daya saing dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga komponen tersebut akan membentuk sebuah bangsa yang maju, unggul dan sejahtera, lanjutnya. Disisi lain, wabup menambahkan pentingnya kerjasama untuk meraih sebuah cita-cita pembangunan. Karena dengan kerjasama, semangat persatuan dan kesatuan, Harkitnas yang telah lebih dari 100 tahun akan memiliki arti lebih dalam membentuk sebuah bangsa yang kuat dan maju.

WABUP SERAHKAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono, Selasa (19/5) menyerahkan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Gedung Kaca Pemkab. Bantuan senilai Rp.192.650.000,- dari Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 tersebut disalurkan kepada 101 Tempat Ibadah sejumlah Rp.90.500.000,- , 15 Pondok Pesantren senilai Rp.50.500.000,- , 22 Kegiatan Keagamaan Rp.10.400.000,-, LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Rp.25 juta, Pembinaan Kafilah STQ/MTQ Rp.3.750.000,- Tak’mir Masjid Jami’Wates Rp.10 juta dan Koordinator Urusan Haji (KORUHA) Rp.2,5 juta.

Wabup Drs.H.Mulyono dalam sambutannya mengatakan pemberian bantuan ini merupakan salah satu komitmen dan kepedulian Pemkab dalam upaya memotivasi tumbuhkembangnya kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, sebagai perwujudan dari rasa kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

”Kiranya bantuan ini jangan dinilai dari besarnya nominal, namun hendaknya dilihat dari sisi kemanfaatannya dan kebersamaan. Oleh karenanya saya juga mengharapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,”pinta Mulyono

.

Ditambahkan berkembangnya pembinaan bidang keagamaan yang secara terus menerus akan mempunyai dampak positif dalam memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga moralitas bangsa semakin kokoh, hal ini merupakan salah satu wujud nyata menuju pembangunan manusia seutuhnya.

PKK Menjadi Elemen Penting Pembangunan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah. Karena PKK mempunyai peranan yang vital dalam mendidik generasi penerus terutama dalam lingkup keluarga. Padahal, generasi penerus merupakan masa depan yang menentukan terhadap kemajuan maupun kemunduran pembangunan bangsa. Sehingga PKK diharapkan mampu menjadi elemen yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk meraih dan mewujudkan pembangunan seperti yang telah direncanakan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (16/5), pada acara pelantikan Pengurus PKK Kabupaten Kulon Progo Periode 2008-2013 di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua TP-PKK Provinsi DIY Ny. Tri Harjun Ismaji, Ketua TP-PKK Kulon Progo Ny. Wiwik Ernawati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan KB Drs. Krissutanto, Kepala SKPD serta pengurus PKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sebagai salah satu elemen penting, peran PKK menjadi berat dan penuh tantangan.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Yaitu, kerjasama dan koordinasi antar pengurus, koordinasi dengan pemerintah maupun berkoordinasi dengan masyarakat. “Dengan kerjasama dan saling berkoordinasi sebuah pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan akan mendapatkan output yang baik pula,” katanya.
Para pengurus PKK Periode 2008-2013 yang dilantik, secara berurutan adalah Wakil Ketua I, II dan III, Ny. Tutik Ristina Mulyono, Ny. Suciati Kasdiyono dan Ny. Sri Sapta Rudatin Soim, Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II, Dra. Retno Hestriyani, Suparyanto, SKM, Siti Rohdiyati Agus Subagyo, Bendahara dan Wakil Bendahara, Ny. Budi Rahayu dan Ny. Win Sarjana. Pengurus dilengkapi dengan 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi bidang-bidang tertentu yang juga turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Sedangkan untuk Ketua, telah dilantik beberapa waktu yang lalu oleh Ketua PKK Provinsi DIY.
Selanjutnya, untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepada PKK diperlukan sebuah keberanian selain kerjasama dan koordinasi. Karena dengan bekal keberanian Kepengurusan akan mampu untuk melakukan usaha-usaha serta menciptakan terobosan-terobosan dalam menjalankan fungsi dan peran PKK. Kebanyakan pengurus PKK yang didominasi kaum perempuan, masih kurang berani dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, lanjutnya.
Di sisi lain, Bupati mengucapkan selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. Dengan kepengurusan yang baru, PKK diharapkan mampu mendapatkan semangat kerja yang baru. Semangat yang bisa menjadi pemacu dalam mewujudkan peran dan fungsi PKK dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.