BUPATI SERAHKAN SK CPNS HONOR

Dijamin Tak Gunakan Uang Pelicin

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo menegaskan para pegawai honorer yang sekarang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) CPNSD dalam prosesnya tidak dipungut biaya berupa uang pelicin atau uang semir.

Hal tersebut dikatakan Bupati ketika menyerahkan 157 SK CPNSD tenaga honor dan penyerahan kenang-kenangan kepada 100 CPNSD yang telah pensiun di Gedung Kaca, Rabu (22/4). Secara simbolis SK CPNSD diserahkan kepada Suwanto,SPd dan Dewa Ayu Paramitaningrum,SPd, sedangkan kenang-kenangkan pensiun kepada mantan Kadinas Perindagkoptam Ir.H.Subito. Turut hadir Sekda Drs.H.So’im,MM, Asisten Pembangunan Ir.Agus Anggono, Asisten Administrasi H.Muqodas Rozie,SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs.Djulistyo.

“Menurut informasi dari kepala BKD, bahwa dalam proses tenaga honor menjadi CPNS ini tidak ada yang menggunakan uang pelicin atau uang semir, apakah betul,,? tanya Toyo, yang serentak di jawab betul oleh para calon penerima SK yang memenuhi Gedung Kaca tersebut.

Menurut Toyo, setelah mendapatkan pengangkatan CPNSD untuk menjadi PNSD masih melalui proses panjang. Para CPNS dituntut untuk disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibanding sewaktu masih menjadi tenaga honorer, hal ini sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Sebagai abdi negara dan masyarakat harus mampu mengembangkan diri dengan senantiasa belajar, terlebih kepada para guru dapat melanjutkan belajar di perguruan tinggi yang berada di Kulonprogo.

Sementara kepada PNS yang purna tugas atau pensiun bukan berarti berhenti dalam mengabdi dan berkreasi bagai negeri ini tetapi purna tugas harus dipahami dan disadari sebagai salah satu mekanisme regenerasi dalam birokrasi.

Sementara kepala BKD Drs.Djulistyo mengatakan jumlah SK CPNSD yang diserahkan 157 SK yang terdiri guru 3 orang dan 154 tenaga administrasi meliputi sopir tenaga pengamanan dan penjaga malam dengan perincian golongan III/a sejumlah 3 orang, golongan II/a 108, golongan I/c 31 dan golongan I/a 15 orang.

“CPNSD yang diangkat ini, merupakan kebijakan nasional secara serentak , bertahap dari 2005 s/d 2009 yakni tenaga honor yang sesuai PP No.48 th.2005 dan telah diubah PP No.43 th.2007 memenuhi ketentuan yuridis diantaranya telah masuk data base BKN, sumber penghasilannya dari APBN/APBD dan memenuhi ketentuan teknis administrasi”, terang Djulistyo.

Menurut Djulistyo, hingga kini masih sekitar 100 tenaga honor yang belum mendapatkan SK CPNS yang diharapkan dapat diselesaikan di penghujung 2009. Sedangkan bagi para tenaga honor yang masih tertunda karena adanya penghasilan yang sempat terhenti tidak terus-menerus, kurang lengkapnya persyaratan, melalui advokasi yang dilakukan diharapkan setelah tahun 2009 dapat diberikan SK CPNSD.

BUPATI LANTIK PEJABAT STRUKTURAL

Kepala Sekolah Dijamin Bebas PAK Palsu

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo, Drs.Djulistyo mengatakan seluruh kepala sekolah yang dilantik oleh Bupati Kulonprogo dijamin bebas dari kasus Penilaian Angka Kredit (PAK) IV/b palsu. Untuk menyelidiki yang bersangkutan masuk atau tidak dalam kasus yang menghebohkan dunia pendidikan ini, dilakukan pencermatan beberapa kali, sehingga hasil akhir dipastikan murni tidak ada sangkut paut dengan PAK palsu.

“Para kepala sekolah yang dilantik oleh bapak Bupati tidak masuk dalam kasus PAK palsu, kalau masuk nantinya malah merepotkan dikemudian hari, jadi jauh-jauh hari telah dilakukan penelitian dan hasil akhirnya semua bersih,”terang Djulistyo kepada para wartawan sebelum menghadiri acara pelantikan.

Seperti diketahui Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, Senin (20/4) di Gedung Kaca melantik 43 Kepala Sekolah SD,SMP,SMK, 15 pejabat struktural dan dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD)

Acara pelantikan dihadiri Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Kapolres Kulonprogo AKBP Darmanto, Dandim Letkol Inf.Haryadi,SIP, Dan sat Radar Congot Mayor Lek Edwin Wakak Megow, Ketua Tim Penggerak PKK Ny.Wiwik Toyo Santoso Dipo serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab.

Bupati H.Toyo Santoso Dipo mengatakan promosi maupun mutasi yang diberikan adalah untuk mengembangkan diri, mengembangkan wawasan berkarya di tempat tugas yang berbeda-beda, namun muaranya untuk perubahan yang lebih baik bagi kondisi pemerintahan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo.

“Sebagai pejabat baru, hendaknya perlu menciptakan manajemen pemerintahan yang baik di masing-masing instansinya. Mampu menangkap dan memahami kondisi lingkungan kerja, bekerjasama, menjalin komunikasi antar sesame pejabat maupun staf. Bersikap bijak dan perlu memahami akan pentingnya sikap keteladanan seorang pemimpin yang menjadi panutan stafnya ,”pinta Toyo.

Sedang kepada Kepala Sekolah diharapkan agar segera menempatkan diri pada posisinya, karena pelaksanaan proses belajar mengajar telah memasuki masa ujian nasional, diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.

Beberapa pejabat struktural eselon III yang dilantik diantaranya Kepala Sekretariat RSUD Wates Drs.Satya Bimantoro,M.Si, sebelumnya dijabat Dra.Isti Wahyuni yang dimutasi sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Latnyana,S.Ag,MM Kasie Pemerintahan Kecamatan Galur promosi menjadi Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemdes perempuan dan KB, jabatan ini kosong beberapa bulan karena sebelumnya diisi Drs.Riyadi Sunarto yang mutasi sebagai Kabag Pemerintahan Setda. Pejabat lainnya Sudarmanto,SIP,MSi sebagai Kabid Perencanaan dan pengembangan BKD, Ir.R.M.Herismoyo sebagai Kabid Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Sementara Kepala Sekolah yang dilantik , diantaranya Sunarti,SPd sebagai Kepala SD Negeri Percobaan IV Wates, Drs.Teguh Riyanta SD Pengasih III, Budi Purwoko,SPd Kepala SMPN 4 Girimulyo, Drs.Tri Subandi,MPd Kepala SMKN 1 Panjatan. Sedangkan PPNSD masing-masing Ariyanto Agus Cahyono,A.Ma,PKB dan Bambang Sudaryanto,SH.

RAKERDA KONI KULONPROGO

Prabukusumo : Disayangkan Jadi Pengurus Hanya Modal Senang

Seluruh pengurus KONI Kabupaten Kulonprogo diharapkan untuk bekerja secara sungguh-sungguh, jujur, bekerjasama, dengan ikhlas dan terbuka sehingga prestasi olaharaga dapat maju.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum KONI Propinsi DIY, GBPH Prabukusumo, dalam sambutannya pada acara Rakerda KONI Kabupaten Kulonprogo di Gedung Kaca Pemkab, Minggu (19/4). Acara dihadiri Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, perwakilan KONI DIY. Dalam kesempatan tersebut Wabup menyerahkan bantuan KONI kepada masing-masing KONI kecamatan.

“Kerjasama, disiplin, tanggung jawab yang baik, sebagai pengurus, kalau hanya modal senang menjadi pengurus sangat disayangkan, kesantunan, kehormatan sesama pengurus terutama terhadap para pelatih, atlit harus tetap terpelihara,”kata adik Gubernur DIY ini.

Sebagai sebuah organisasi, Prabukusumo menginggatkan untuk tertib organisasi, administrasi dan keuangan, termasuk keberadaan sekreatariat KONI, karena dana yang digunakan merupakan uang dari rakyat.

Hal tersebut diingatkan kepada seluruh jajarana KONI, menginggat Gubernur DIY melalui KONI DIY dalam PON mendatang kontingen DIY menargetkan masuk dalam 10 besar dengan target 20 medali emas. Sedangkan agenda KONI DIY yang mendesak adalah dilakukan penyelenggaraan Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) yang dulu PORDA, pada bulan Agustus dan Oktober mendatang dimana Kota Yogya sebagai tuan rumah penyelenggara.

“Saya berharap antara KONI DIY dan KONI daerah punya tiga kesamaan konsep, yakni prestasi untuk atlet, prestasi untuk pengurus dan pembina, dan prestasi untuk pribadi masing-masing, yang akhirnya akan menghasilkan atlet-atlet yang handal baik di tingkat daerah, nasional bahkan tidak menutup kemungkinan di kancah internasional,”pintanya.

Hal senada dikatakan Wabup Drs.H.Mulyono, yang juga mengharapkan dengan digelarnya rakerda menjadi moment untuk menyiapkan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan program kerja, sehingga kedepan mampu menciptakan atlet-atlet berprestasi.

Sementara menghadapi Porprov mendatang, ketua KONI Kulonprogo, Drs.Djuwardi disela-sela rakerda mengatakan bahwa target kontingen Kulonprogo minimal mempertahankan kejuaraan seperti dua tahun lalu yakni nomor empat di atas kabupaten Gunung Kidul. Hal ini menginggat untuk melampaui kota Jogja, Bantul dan Sleman, terkendala minim dalam pendanaan, kualitas dan kuantitas atlet.

“Dalam Porprov mendatang kita minimal mempertahankan dua tahun lalu, yakni nomor 4 , namun meningkat dalam ikut serta cabang olahraga yang dulu hanya 21 besok 24 cabor dari keseluruhan 34 cabor yang dilombakan, tambahan cabor baru tersebut adalah sepak bola putri, drumband dan tinju, sementara cabor yang dulu banyak mendulang medali untuk kontingen Kulonprogo dayung, panahan dan senam,”kata Jujuk panggilan akrab Djuwardi.

KPUD MULAI REKAP SUARA

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kulonprogo mulai melakukan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2009. Acara ini dimulai Sabtu (18/4) di Kantor KPUD Kulonprogo Bendungan Wates, dalam Rapat Pleno KPUD yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.

Pembukaan diawali sambutan singkat ketua KPUD Siti Ghoniatun,SH, yang dihadiri anggota KPUD, saksi dari masing-masing parpol, panwaslu kabupaten serta beberapa unsur pengurus parpol. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Bupati Kulonprogo,H.Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono, Kapolres Kulonprogo, Ketua DPRD Drs.Kasdiyono serta beberapa kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat.

Hingga siang hari, saat istirahat siang pukul 12.15 WIB , penghitungan berjalan lancar, namun baru menyelesaikan tiga kecamatan yang masuk daerah pemilihan (dapil) I Kulonprogo sesuai urutan yakni kecamatan Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo. Jalannya proses penghitungan dengan menyelesaikan satu kecamatan meliputi rekapitulasi suara DPR,DPD,DPRD Propinsi dan terakhir DPRD Kabupaten, yang membutuhkan waktu sekitar satu jam.

Berdasarkan perhitungan KPUD tersebut, perolehan suara partai khususnya partai yang memperoleh suara banyak untuk kecamatan Samigaluh, suara DPR PKS (1.476), PAN (2.177), PKB (1.582), Golkar (2.753), PPP (334), PDIP (1.827), Demokrat (1.702). suara DPRD Propinsi PKS (1.477), PAN (1.667), PKB (2.072), Golkar (2.148), PPP (738), PDIP (2.808), Demokrat (1.480). suara DPRD Kabupaten PKS (1.752), PAN (2.100), PKB (1.825), Golkar (2.223), PPP (263), PDIP (1.879), Demokrat (696) sedang PKPB (2.399). suara 4 besar DPD Hafidz Asrom (2.417), Cholid Mahmud (1.170), GKR Hemas (9.493), Afnan Hadikusumo (909). Jumlah suara sah 16.150.

Kecamatan Kalibawang suara DPR PKS (1.005), PAN (3.547), PKB (1.025), Golkar (1.600), PPP (527), PDIP (2.471), Demokrat (2.350). suara DPRD Propinsi PKS (1.068), PAN (3.071), PKB ( ), Golkar (1.325), PPP (1.038), PDIP (2.664), Demokrat (2.047). suara DPRD Kabupaten PKS (1.026), PAN (5.125), PKB (1.049), Golkar (1.216), PPP (1.118), PDIP (2.694), Demokrat (1.307) sedang PKPB (583). suara 4 besar DPD Hafidz Asrom (1.876), Cholid Mahmud (1.047), GKR Hemas (9.099), Afnan Hadikusumo (822). Jumlah suara sah 15.687.

Kecamatan Girimulyo suara DPR PKS (766), PAN (1.550), PKB (1.484), Golkar (3.307), PPP (325), PDIP (1.615), Demokrat (1.620). suara DPRD Propinsi PKS (795), PAN (1.428), PKB (1.328 ), Golkar (3.019), PPP (798), PDIP (1.864), Demokrat (1.362). suara DPRD Kabupaten PKS (757), PAN (2.064), PKB (1.568), Golkar (3.165), PPP (669), PDIP (2.221), Demokrat (1.260) sedang PKPB (465). suara 4 besar DPD Hafidz Asrom (1.121), Cholid Mahmud (807), GKR Hemas (8.961), Afnan Hadikusumo (553). Jumlah suara sah 13.733.

Program Jamkes Butuh Anggaran Rp. 1, 5 Milyar

Program Jaminan Kesehatan (Jamkes) di Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan membutuhkan dana APBD sekitar Rp. 1,5 milyar. Dana itu diperuntukkan bagi sekitar 25.000 warga miskin sekali yang pada tahun lalu merupakan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos).

Demikian dikatakan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Lestaryono M Kes saat beraudiensi dengan Bupati H Toyo Santoso Dipo, Sabtu (18/4) di gedung Joglo kompleks kantor Pemkab. Audiensi diikuti oleh segenap pejabat Dinkes dan kepala SKPD terkait.

Kebutuhan dana Jamkes, tambah Lestaryono, diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Sebab, biaya pemeliharaan kesehatan juga meningkat akibat dari adanya beberapa faktor. Antara lain masih tingginya penyakit infeksi, transisi epidemiologis, perkembangan teknologi kedokteran dan inflasi, katanya.

Hal itu, tutur mantan Kepala Puskesmas Temon ini, juga juga dipengaruhi oleh tingkah laku masyarakat yang sebenarnya tidak miskin tetapi banyak yang minta gratis bila berobat ke rumas sakit. Tahun lalu, kata dia, jumlah peserta Jamkesmas sebanyak 31 persen dan Jamkesos 14 persen. Sedang non miskin 54 %.

“Namun kenyataannya, dari kelompok non miskin banyak yang minta gratis atau keringanan bila berobat. Seperi dengan minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sehingga mendapat subsidi dari Pemkab. Sehingga, berapapun anggaran Jamkes yang ada pasti kurang. Apalagi tahun ini dalam APBD hanya sekitar Rp. 700 juta,” terangnya.

Untuk itu, kata dia, di waktu mendatang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan membuat terobosan dengan menerapkan subsidi silang. Kepesertaan Jamkes dilakukan dengan sistem tertutup yang menunjuk by name dan by adres secara langsung, dengan membayar premi sebesar Rp. 10.000 per bulan,-.

“Premi itu, 50 persen disubsidi Pemkab dan 50 persen dibayar peserta. Dengan asumsi jumlah peserta 25jiwa, maka anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi dariAPBD adalah sekitar Rp. 1,5 milyar,” tutur Lestaryono.

DI MUSIM HUJAN MENDATANG
Pemkab Targetkan Penanaman 1 Juta Pohon

Pada musim hujan mendatang, Pemkab Kulon Progo menargetkan akan menanam 1 juta pohon di seluruh wilayah kabupaten. Pengadaan bibit akan dilakukan oleh Pemkab sedang penanamannya oleh masyarakat, dengan sistem pemberian bantuan secara gratis.
Hal itu terungkap saat dilakukan Hari Bhakti Rimbawan dan Hari Bumi tahun 2009, Jumat (17/4) di kompleks terminal Wates. Acara yang dihadiri oleh segenap pejabat pemkab dan masyarakat itu ditandai dengan penanaman bibit pohon oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo dan pejabat yang hadir.
Menurut Toyo, saat ini dampak pemanasan global dan perubahan iklim sudah sangat terasa di Kulon Progo. Pada siang hari udara etrasa panas menyengat dan di malam hari rata-rata suhu di atas 30 derajat C.
Hal ini, katanya, perlu mendapat penanganan yang konkret dan serius oleh semua lapisan masyarakat. Yakni dengan momotivasi masyarakat untuk rajin menanam pohon. Karena dengan jumlah pohon yang banyak, produski oksigen akan semakin banyak dan pada gilirannya akan mengurangi intensitas pemanasan global.
“Saya minta di musim hujan nanti Dinas Pertanian dan Perkebunan menyediakan bibit dan diberikan kepada masyarakat secara gratis, jangan ada pungutan apapun. Silakan disediakan bibit secukupnya, dengan perhitungan pohon yang hidup setidaknya 1 juta batang,” pinta Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir Agus Langgeng Basuki.
Sementara, menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Ir Junianto Marsudi Utomo, pada hari Bhakti Rimbawan dan Hari Bumi di Kulon Progo dilakukan penanaman 1.650 pohon. Penanaman dilakukan di kompleks terminal Wates, lingkungan kantor pemerintah dan ruang-ruang terbuka hijau di sekitar Kota Wates.

DEKRANAS KULON PROGO

Buka Outlet Produk Kerajinan di Terminal Wates

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Kulon Progo membuka outlet produk kerajinan di kompleks terminal Wates. Peresmian dilakukan oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo dan disaksikanketu Dekranas Kulon Progo Hj Wiwik Toyo santoso Dipo, segenap pejabat pemkab serta sejumlah perajin.

Outlet tersebut dimaksudkan sebagai ruang pamer untuk memperkenalkan produk-produk ungulan masyarakat Kulon Progo kepada konsumen luar daerah. Karena selama ini cukup banyak keluhan dari pengrajin Kulon Progo yang kesulitan mengembangkan pemasaran produknya.

Terminal. menurut bupati, merupakan tempat yang sangat strategis untuk memasarkan dan memperkenalkan berbagai jenis produk. Sebab, setiap hari pasti ada orang luar daerah yang dating atau sekedat lewat.

“Saya harapkan outlet ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan bebar-benar diperuntukkan bagi pengrajin Kulon Progo. Jangan sampai malah dimanfaatkan oleh pihak lain yang justru mencari keuntungan sendiri dan tidak berpihak kepada pengarajin,” tandas Toyo.

BUPATI BERSYUKUR DAN TERIMA KASIH

Pemilu Lancar Sehingga Kulon Progo Kondusif

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo bersyukur dan terima kasih kepada warga masyarakat dan segenap komponen yang terlibat pelaksanaan Pemilu Legislatif dapat terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga Kulonprogo secara umum situasi kondusif.

“Pemilu legislative untuk memilih calon wakil rakyat di DPR,DPD,DPRD propinsi maupun kabupaten. Tentunya dengan jumlah parpol dan caleg yang tidak sedikit, merupakan pertarungan yang tidak ringan baik bagi parpol maupun caleg. Pertarungan menghasilkan kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Untuk yang menang jangan menepuk dada memperlihatkan kesombongan, dan bagi yang belum jangan sedih, patah semangat atau bahkan patah arang, sebab hal tersebut mungkin akan membuat depresi atau bahkan strees yang berkepanjangan, ingat bahwa langkah dan masa depan kita masih panjang,” kata Toyo dalam sambutannya saat menjadi inspektur upacara (irup) upacara 17-an, sekaligus peringkatan Hari Kartini, Hari Bhakti Rimbawan, dan Hari Bumi di halaman Pemkab Kulonprogo, Jum’at (17/4).

Upacara diikuti Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Sekda Drs.So’im,MM para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab. Dalam kesempatan tersebut bupati menyerahkan kunci dan mencoba Unit Motor Pintar dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) kepada Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Kulonprogo, yang berjumlah 3 unit .

Lebih lanjut Toyo menyampaikan selamat bagi caleg yang meraih kemenangan. Caleg yang terpilih tentunya akan duduk di kursi dewan selaku wakil rakyat yang merupaskan amanah yang harus dijalankan sesuai undang-undang. Untuk itu anggota legislative dituntut peka terhadap kepentingan rakyat, selain itu mampu mengkritisi kebijakan eksekutif serta mampu bekerjasama dengan eksekutif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas.

“Tugas kita belum usai dalam Pemilu, karena masih ada Pilpres. Untuk itu selalu saya ingatkan kepada PNS,Perangkat desa dan anggota BPD agar senantiasa bersikap netral, sehingga tetap mampu melaksanakan tugas dengan baik. Demikian juga kepada saudara-saudara yang dipercaya sebagai petugas PPK,PPS maupun KPPS agar benar-benar mengedapankan netralitasnya, karena kalau tidak netral akan menganggu proses Pemilu,”pinta Toyo.

Berkaitan dengan Hari Kartini, emansipasi wanita di Indonesia telah terlihat nyata dari berbagai karya dan keterlibatannya dalam pembangunan bangsa dan negara. Kepemimpinan wanita di berbagai bidang terbukti tidak kalah dibanding pria. Termasuk di Kulonprogo tidak sedikit kaum wanita mampu memimpin pada pemerintahan, maupun berbagai bidang dan sector. Hal ini menunjukkan bahwa wanita telah mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum pria dan bukan hanya sekedar konco wiking dengan tanpa meninggalkan kodrati sebagai seorang wanita.

Sementara, dalam menyongsong peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-26 dan Hari Bumi yang jatuh 22 April mendatang Bupati menegaskan bahwa kelestarian sumberdaya hutan dewasa ini telah menjadi isu global. Umat manusia di seluruh dunia meyakini bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi social ekonomi dan social budaya, tetapi juga fungsi ekologis yang perannnya sangat vital bagi system penyangga kehidupan. Terjadinya fenomena di muka bumi saat ini berupa pemanasan global dan perubahan iklim, merupakan suatu tantangan bagi para rimbawan untuk segera bertindak sesuai profesi dan proporsinya masing-masing. Salah satu upaya umat manusia untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon-pohon dan tanamn-tanaman. Oleh karenanya diperlukan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan dan melakukan penanaman pohon secara besar-besaran.

BLT Dibagikan Mulai 21 April

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kulon Progo akan dibagikan Selasa (21/4) hingga Rabu (29/4) mendatang. Pembagian akan dilakukan serentak di 12 kantor pos di seluruh wilayah Kulon Progo. Jumlah penerima sebanyak 42.020 RTS, masing-masing sebesar Rp. 200.000,-.

Hal itu dikatakan Kepala PT Pos Indonesia Wates Muh Mufti Ismail, Rabu (15/4) saat dilakukan sosialisasi di gedung Kaca kantor Pemkab. Sosialisasi diikuti oleh camat dan kepala desa se Kulon Progo, serta dihadiri Assek I Drs H Sutedjo Wiharso, Kepala Dinas Sosnakertrans Drs H Musodo dan Kepala Bidang Sosial Drs Untung Waluyo.

Dalam pembagian BLT tahun ini, tambah Mufti, pihaknya tidak memberikan kupon seperti tahun lalu. Namun akan diberikan undangan sesuai dengan nama dan alamat penerima sesuai data tahun kemarin.

“Saat pengambilan, penerima harus membawa undangan dan bonggol kupon tahun 2008. Bila bonggolnya hilang atau rusak, penerima harus menunjukkan kartu identitas berupa KTP, SIM atau kartu keluarga dan menyerahkan foto kopiya. Dan apabila tidak memeliki kartu identitas harus membawa surat keterangan dari kepala desa setempat,” jelas Mufti.

Lebih jauh Mufti menandaskan, hak penerimaan BLT tidak bisa dialihkan atau ditambah. Jumlah penerima harus sesuai dengan data yang ada, seperti tahun lalu. Namun, kata dia, bagi pemilik hak yang meninggal bisa diterimakan kepada ahli warisnya. Dengan syarat ahli warisnya harus masuk dalam daftar keluarga miskin (Gakin) mendapat rekomendasi dari kades dan surat keterangan sebagiahli waris, ujarnya.

Mufti menyatakan, secara rinci penerima BLT per kecamatan meliputi, Wates 3.182 RTS, Pengasih 4.765, Kokap 4.787, Temon 2.643, Panjatan 3.471, Galur 2.563, Lendah 3.424, Sentolo 3.986, Nanggulan 2.387, Kalibawang 3.765, Samigaluh 3.496 dan Girimulyo 3.551.

“Sebenarnya jumlah data penerima tahun 2008 sebanyak 42.078 RTS, namun yang mengambil uang di kantor pos hanya 42.020. Yang 78 RTS tidak mengambil haknya tanpa keterangan sama sekali. Sehingga jumlah itu kami gunakan untuk data penerimaan tahun 2009,” papar Mufti.

Sementara Sutedjo berharap agar pembagian BLT tahun ini bisa lebih lancar dan aman. Setiap kantor pos dihimbau untuk memperhitungkan jumlah penerima yang hadir pada hari pembagian.

“Yang penting, jangan terlalu banyak sehingga menimbulkan antrian yang panjang. Setiap hari bisa untuk penerima 1 desa. Namun kalau penerimanya banyak, bisa dibagikan 2 hari,” pesannya.

Bupati Dukung Pembangunan Museum di Kulon Progo

Bupati Kulo Progo Toyo Santoso Dipo mendukung gagasan pembangunan museum di Kabupaten Kulon Progo. Kosep tersebut dinilai sangat baik mengingat saat ini banyak potensi budaya maubun benda-benda cagar budaya yang dimiliki Kulon Progo. Namun, benda-benda tersebut saat ini masih berada dalam situs budaya dan belum dapat dilestarikan dengan cara yang lebih baik. Padahal benda-benda sejarah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan sebuah bangsa. Seperti perkembangan Kabupaten Kulon Progo dari masa lalu sampai dengan sekarang.
Demikian dikatakan Bupati, Rabu (15/4), dalam acara presentasi rencana pembangunan museum di Kulon Progo di Gedung Joglo pemkab. Selain bupati, acara tersebut juga dihadiri oleh Assek II Ir. Agus Anggono, Kadisbud Provinsi DIY Drs. Joko Dwiyanto,M.Hum, Kadisbudparpor Drs. Bambang Pidegso, Kepala DPU Ir. Moch Nadjib, Kadin Pendidikan Moh. Mastur dan yang lainnya. Benda-benda yang saat ini dimiliki dan dikelola pemkab mempunyai makna secara mendalam tentang seberapa jauh perkembangan kebudayaan di masyarakat. Dari perkembangan tersebut, kita bisa mempelajari proses budaya dan sekaligus menciptakan kebudayaan yang baru. Menjadi sebuah kebudayaan yang lebih maju dan memberikan dampak terhadap pembangunan di dalam masyarakat. “ Karena sejarah sangat penting baik secara fisik maupun konseptualnya,” tandas Bupati.
Selain menyelamatkan benda-benda bersejarah, pembangunan museum juga akan memberikan pelajaran bagi kita dan generasi kita tentang pentingnya belajar pada sejarah perkembangan zaman. Karena banyak generasi muda yang tidak berminat untuk mempelajari sejarah. Padahal sejarah yang termasuk dalam kategori ilmu sosial mempunyai hirarkhi yang lebih tinggi dari ilmu yang lain misalnya, ilmu-ilmu terapan (exact).
Disisi lain, dalam pembangunan museum nantinya juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti, pendanaan, lokasi maupun konstruksi bangunannya. Hal ini diperlukan agar keberadaan museum akan memberikan sebuah nilai dan kemajuan baik dalam hal pendidikan sejarah maupun kepentingan masyarakat yang lain. “Sehingga kalau nanti berdiri museum di Kulon Progo diharapkan dibuat minimal dua lantai. Karena selain untuk keperluan konservasi lingkungan, benda-benda budaya akan lebih aman dan bisa dipelihara dengan baik,” kata bupati.
Sementara itu, Kepala Disbudparpor Kulon Progo Drs. Bambang Pidegso memaparkan bahwa untuk pembangunan museum yang representatif diperlukan lokasi minimal seluas 2.175 m2. Agar museum nanti bisa berfungsi secara maksimal dan bisa memberikan layanan secara baik. Karena secara ideal museum akan memiliki beberapa ruangan seperti, ruang display dan konservasi. Ruang display akan dibagi lagi menjadi beberapa ruangan yaitu, prasejarah, klasik, islam, kolonial/perjuangan dan ruangan umum.
Dengan luas museum yang mencapai 2.175 m2 tersebut, akan memerlukan dana pembangunan sebesar Rp 4,4 milyar. Adapun gambaran lokasi untuk mendirikan museum dengan luasan tersebut ada beberapa tempat sebagai alternatif yaitu, sebelah timur Gedung DPRD, sebelah utara Gedung BPN, sebelah utara kampus UNY dan sebelah selatan pabrik wig (rambut palsu). “Dengan lokasi strategis dan gedung yang lebih baik museum baru nanti diharapkan bisa menggantikan fungsi Gedung Agoeng yang saat ini dijadikan museum. Menjadi museum yang benar-benar representatif dan dibetuhkan masyarakat,” katanya.
Dukungan pembangunan museum juga dikatakan oleh Kepala Disbud Provinsi DIY Drs. Joko Dwiyanto,M.Hum. Diungkapkan bahwa saat ini, hanya Kabupaten Kulon Progo yang tidak memiliki museum yang representatif. “Untuk itu, kami akan memberikan dukungan dua ratus persen untuk pembangunan museum dan kami harapkan Kulon Progo segera mengirimkan rencana pembangunan museum tersebut ke Provinsi DIY,” katanya.