22 Januari, 2009


Bupati Targetkan 20 persen PDRB Dari Sektor Perkayuan

Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo memiliki target untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Regional Brotto (PDRB) Kulon progo dari sektor perkayuan. Target tersebut dimulai dengan mencanangkan gerakan penanaman pohon secara serentak di Kulon Progo yang pada tahun 2009 mencapai 1,5 juta pohon. Dari penanaman pohon jenis mahoni dan albasia (sengon laut) sebanyak itu, kedepan, ditargetkan akan mampu menyumbang PDRB Kulon Progo dari sektor perkayuan sebesar 20 persen.
Dengan asumsi, setiap pohon yang ditanam dalan jangka waktu 6-8 tahun bisa dijual dengan harga rata-rata Rp 500.000. Sedangkan dari 1,5 juta pohon yang ditanam rata-rata memiliki kemungkinan hidup 70 persen atau sejumlah 1 juta batang. Sementara PDRB Kulon progo sekarang mencapai Rp 2,67 trilyun.
Demikian dikatakan bupati Kamis (22/1), usai melaksanakan gerakan penanaman dan penghijauan di jalan Sentolo-Pengasih. Gerakan penghijauan dan penanaman pohon tersebut diikuti oleh beberapa pejabat pemkab seperti, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. Agus Langgeng Basuki bersama Kabid Kehutanan Ir. Djunianto Marsudi Utomo, Kepala DPU Ir. Moch Nadjib, Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Ir. Bambang Tri Budi Harsono, Camat Pengasih Dra. Sri Hermintarti, Camat Sentolo Drs. Jazil Ambar Was’an dan yang lainnya.
Gerakan penghijauan dan penanaman pohon tersebut merupakan program yang berkelanjutan dan akan ditopang dengan peningkatan untuk sektor pendukung yang lain. Seperti, industri mebel, kerajinan dari kayu dan produksi industri kayu setengah jadi. ”Sehingga penjualan kayu dari Kulon Progo nanti tidak akan berwujud kayu gelondong, namun paling tidak dalam berbentuk kayu olahan setengah jadi,” katanya.
Selanjutnya, pemilihan jenis kayu seperti, mahoni, albasia, akasia, jati dan tanaman keras yang lain telah disesuaikan dengan karakteristik tanah dan keadaan geografis di Kulon Progo. Karena kebanyakan jenis tanaman tersebut cocok untuk dikembangkan di daerah Kulon Progo. Bahkan, melalui dinas-dinas pemerintah yang mengurusi, pemerintah telah memberikan bantuan bibit kayu tersebut. Untuk ditanam oleh masyaraka di Kulon Progo.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. Agus Langgeng Basuki yang didampingi Kabid Kehutanan Ir. Djunianto Marsudi Utomo mengatakan bahwa menanaman pohon mahoni untuk penghijauan dan perindang jalan di daerah Kulon Progo mencapai 2000 batang. Lokasi penanaman ada di beberapa target awal yaitu, sepanjang jalan Sentolo-Pengasih, Kota Kecamatan Pengasih, Seputar Alun-alun Wates dan Jalan Milir-Karangnongko.
Selain penanaman 2000 batang pohon di jalan Sentolo-Pengasih sepanjang 2 km, secara keseluruhan penanaman pohon di Kulon Progo untuk perindang jalan mencapai 449.000 batang pohon. ”Diharapkan dengan penanaman pohon tersebut dapat mengurangi polusi udara serta memperindang jalan-jalan yang ada di Kulon Progo,” katanya.

17 Januari, 2009

Sektor Konstruksi Tertinggi Dalam Kecelakaan Kerja

Sektor konstruksi berada dalam daftar teratas tingkat kecelakaan kerja secara nasional yaitu, 32 persen dari seluruh kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2008. Angka ini cukup besar mengingat sektor ini hanya mempekerjakaan kurang lebih 4,5 juta pekerja atau hanya sebesar 5 persen dari jumlah pekerja secara nasional. Sektor ini mencakup pekerjaan seperti, arsitek, mekanik, teknik sipil, tata lingkungan dan yang lain.

Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Kulon Progo Drs. H. Mulyono membacakan sambutan Menteri Tenaga Kerja RI Sabtu (17/1), saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di halaman pemkab. Upacara diikuti oleh jajaran pejabat eksekutif pemkab Kulon Progo, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Musodo, perwakilan pekerja dari beberapa perusahaan yang ada di Kulon progo, karyawan pemkab dan yang lainnya.

Sektor ini secara nasional perlu mendapatkan perhatian dan diharapkan bisa menerapkan manajemen K3 di lingkungan kerja. ”Sehingga peringatan bulan K3 bisa membuka pengertian akan sangat pentingnya penerapan manajemen K3 dilingkungan kerja agar kecelakaan kerja dapat diminimalisir,” katanya.

Penerapan manajemen K3 tidak hanya berorientasi pada tingkat keselamatan dalam bekerja. Namun penerapan manajemen K3 juga memiliki korelasi yang erat terhadap peningkatan produktivitas kerja. Karena semakin sedikit kecelakaan yang terjadi maka peningkatan produktivitas akan mudah untuk dicapai dan direalisasikan.

Sementara itu, secara simbolis dalam upacara ini juga diserahkan bantuan suplemen zat besi kepada para pekerja di tiga perusahaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Yaitu, pekerja PT. Sunchang Indonesia (pabrik rambut palsu/wig), PT. Patria Adikarsa (pabrik pelintingan rokok) dan Perusahaan Wingko Susilowati.

Secara terpisah usai mengikuti upacara, Kadinsosnakertrans Drs. Musodo yang didamping Pengawas Ketenagakerjaan Kulon Progo Suprayitnomengatakan bahwa di Kulon Progo kecelakaan tahun 2008 ada 15 kasus. Namun kasus tersebut bukan terjadi di lingkungan kerja meskipun itu terhitung kecelakaan kerja. ”Karena dari 15 kasus yang ada kebanyakan adalan kecelakaan lalu lintas. Seperti, karyawan perusahaan yang berangkat maupun pulang bekerja,” terang Prayit.

Kecelakaan terbesar terjadi berada di sektor informal seperti, kecelakaan penderes nira kelapa. Yang jumlahnya ditahun 2008 mencapai 74 kasus. Dari 74 orang penderes yang mengalami kecelakaan 22 orang meninggal dunia dan 52 orang selamat. Kecelakaan tertinggi terjadi di daerah Kecamatan Kokap dan Kalibawang.

Sebagai bentuk perhatian dari kecelakaan yang terjadi, pemkab sudah menyerahkan bantuan yang kebanyakan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi. Yaitu, untuk korban kecelakaan meninggal dunia diberi bantuan Rp 1 juta dan yang luka berat/ringan sebesar Rp 200-800 ribu tergantung tingkat kecelakaannya. ”Sektor ini memang masih memegang angka tertinggi untuk kecelakaan kerja di Kulon Progo dan masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah,” lanjutnya.

16 Januari, 2009


NATALAN DIISI BERSIH-BERSIH KOTA WATES
Dalam rangka peringatan Natal 2008 dan Tahun Baru 2009 serta mendukung kebersihan dan keserasian Kota Wates dan sekitarnya, warga kristiani dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kulon Progo bersama-sama para pelajar sekolah BOPKRI Wates mengadakan gerakan kebersihan di seputar Alun-alun Wates, lingkungan Pemkab serta RSUD Wates, Jum’at (16/1).
Ketua Umum Panitia Penyelenggara Natal Bersama, Anizetus Bambang Sulistya,SH mengatakan kegiatan kebersihan yang dilakukan oleh umat kristiani dalam rangka mendukung terciptanya kota Wates yang bersih dan indah yang juga merupakan satu rangkaian kegiatan menyemarakkan Natal Bersama. “Gerakan kebersihan yang dilakukan ini dilakukan untuk mendukung terciptanya kota Wates yang bersih dan asri, sekaligus dalam satu kesatuan acara Natal Bersama yang digelar Sabtu besok di gedung Keseninan Wates,” kata Bambang yang menjabat Kabag Hukum Setda Kulon Progo.
Ditambahkan Bambang, Natal kali ini yang bertemakan Hiduplah dalam Damai dengan Semua Orang, diharapkan umat kristiani baik sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, karyawan swasta maupun BUMD/BUMN dan Pamong Desa, harus bisa menjadi garam di masyarakat mampu memberi warna kedamaian di lingkungan kerja, memberikan yang terbaik bagi Kulon Progo tetapi juga memenuhi kewajiban sebagai umat Tuhan.
“Sedangkan dengan adanya Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan nantinya, umat kristiani sebagai warga negara punya kewajiban dan tanggung jawab dalam proses demokrasi dengan memilih wakil-wakilnya di legislatif. Dengan kedewasaan iman mampu mencermati kader yang humanis, peduli semua umat berjiwa nasional dan berbasis kebudayaan sebagai yang layak untuk menjadi wakil kita,” harapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Kulon Progo Drs,H.Mulyono dalam pengarahan sebelum dilakukan kegiatan kebersihan di Lapangan Basket Alun-alun Wates menyambut baik upaya yang dilakukan umat Kristiani membantu kebersihan di lingkungan kota Wates dalam rangka Hari Natal dan Tahun Baru 2009. “Kebersihan merupakan tanggung jawab bagi semua pihak, dengan upaya seperti ini merupakan awal yang baik untuk membantu menciptakan lingkungan yang sehat, “katanya.

14 Januari, 2009


SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KULONPROGO


Lantik Affandi Jadi Pengganti Antar Waktu



Drs.H Affandi dilantik menjadi anggota DPRD Kulon Progo, Rabu (14/1) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang dihadiri 28 anggota DPRD. .Pelantikan politisi PAN dan pensiunan dosen IAIN Semarang, asal Butuh, Desa Bumirejo Kecamatan Lendah ini berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No.209/Kep/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pemberhentian Saudara Ismartoyo dari keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo dan pengangkatan Drs.H.Affandi sebagai penggantinya. Pengucapan sumpah dan janji anggota antar waktu DPRD Kulon Progo 2004-2009 itu dilakukan Ketua DPRD Kulon Progo Drs.H.Kasdiyono. Hadir menyaksikan acara itu, Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo, Wakil Bupati Drs.H.Mulyono, Muspida dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Affandi yang pernah menjadi anggota dewan periode 1999-2004 ini merupakan pengganti antar waktu H.Ismartoyo karena meninggal dunia 8 Juli 2008 lalu. Dengan dilantiknya Affandi yang saat ini berusia 75 tahun jadi anggota Dewan, maka ia menjadi anggota dewan Kulon Progo yang paling tua.


Meski hanya menyisakan waktu 8 bulan, Affandi mempunyai target yang berorientasi di pedesaan melalui pembangunan jalan yang diratakan dengan corblock melalui semenisasi. “Kondisi di pedesaan yang jalan-jalan kondisinya masih bebatuan dan belum diratakan, dengan bantuan stimulan semen diharapkan dapat menjadi rata dan baik,”katanya.


Menurutnya bantuan yang diberikan hanya sebagai stimulant untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Pengalaman bantuan semen selama ini menunjukkan swadaya masyarakat sangat antusias.


10 Januari, 2009


HIPMI Mampu Menjadi Jembatan Kebijakan Pemerintah

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai wadah dari para pengusaha muda hendaknya bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya. Karena keberadaan HIPMI mempunyai peran yang strategis guna melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti melakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan usaha.
Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo Sabtu (10/1), saat beraudensi dengan pengurus HIPMI di Gedung Joglo pemkab. Acara tersebut diikuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa perempuan dan KB Drs. Krisutanto, Kepala Kantor Penanaman Modal Ir. Subagyo, Ketua HIPMI DIY Setyo Wibowo serta pengurus HIPMI yang lainnya.
Perantara atau media yang menjembatani kebijakan menjadi sesuatu yang penting karena tanpa sosialisasi yang benar sebuah kebijakan mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan baik. “Untuk itu kami harapkan HIPMI sebagai sebuah wadah dari para pengusaha muda mampu menjembatani kebijakan makro pemerintah terutama dalam bidang ekonomi dan usaha,” katanya.
Selanjutnya, sebagai sebuah media perantara semua anggota HIPMI hendaknya mengetahui posisi dan peran HIPMI dalam membangun ekonomi secara menyeluruh. Dengan mengemahami posisi, peran dan fungsi dari semua anggotanya HIPMI akan mampu berkembang dengan baik dan bisa menjadi kepanjangantangan dari para pengusaha yang ada di dalamnya.
Di sisi lain, mengoptimalkan peran dan fungsi HIPMI sebagai wadah dari para pengusaha sangat penting. Seperti di negara-negara maju wadah pengusaha seperti HIPMI dan Kamar Dagang dan Indistri (KADIN) adalah sangat vital. Terutama dalam rangka membangun investasi di daerah. “Karena selama ini peran dan fungsi KADIN belum maksimal mungkin HIPMI bisa mengambil alih peran tersebut. Kalau memang KADIN tidak bisa dimaksimalkan lagi,” tandas Bupati.
Sementara itu, menurut Ketua HIPMI DIY Setyo Wibowo dalam menjalankan peran dan fungsi HIPMI harus disesuaikan dengan agenda pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah. “Sehingga dengan audensi diharapkan pengurus HIPMI akan mendapatkan gambaran dan petunjuk usaha ataupun kebijakan apa yang telah di tempuh pemerintah Kulon progo,” katanya.

09 Januari, 2009

PASCA PENATAAN SOTK BARU

Kelebihan Pegawai Dipertanyakan

Setelah hampir seminggu Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru diterapkan dan disusul dengan penempatan beberapa staf di instansi baru, kenyataan dilapangan menyebutkan bahwa Kulon Progo sangat minim pegawai sehingga kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beberapa waktu lalu banyak dipertanyakan.

Hal ini terjadi terutama dirasakan oleh beberapa pimpinan instansi di lingkup Sekretariat daerah (Setda). Kondisi staf di beberapa sub bag pada Bagian-bagian di Setda yang muncul setelah diterapkannya SOTK baru sangat minim sekali staf sehingga tidak seimbang dengan beban tugas yang dikerjakan.

Drs.Bisono Indro Cahyo, mantan Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) yang turut dilikuidasi pasca SOTK baru, dan kini menjadi Kabag TI dan Humas Setda, merasa heran usai menerima beberapa lembar surat penugasan staf. Keheranan dirasakan Bisono, karena dari sekitar 20 staf lama hanya menyiasakan dua orang yang mendapatkan tugas baru di sub bag TI. ” Wah bagaimana ini, kok hanya diberi tinggalan dua orang staf dari duapuluhan lebih, padahal di TI harus merealisasikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dananya sudah siap,”keluh Bisono Jum’at (9/1).

Hal yang sama dirasakan Mudopati dan Suryantoro. Mudopati yang menjabat Subag Data Informasi Bagian TI Humas merasa pusing membagi tugas staf, karena uraian tugasnya diantaranya menyiapkan naskah sambutan serta ketatausahaan hanya menerima dua orang staf saja. Sementara Suryantoro di Bagian Pemerintahan dengan tiga staf yang semuanya baru harus siap untuk menyusun LKPJ Bupati.

Melihat kenyataan penempatan staf yang sangat minim sekali ini, ketiga pejabat tersebut mempertanyakan, pernyataan dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang mengatakan bahwa Kulon Progo kelebihan pegawai.

Menurut beberapa staf, minimnya penempatan pegawai ini jelas akan menganggu kinerja dan pelayanan, karena selain tugas sesuai fungsi yang diberikan masih harus diberikan tugas tambahan seperti pengurus barang, bendaharawan gaji, dan administrasi.

08 Januari, 2009


Kenaikan Gaji PNS 2009 Dirapel Februari

- Pemerintah akan membayar rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Februari setelah peraturan pemerintah (PP) diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dirjen Perbendaharaan Negara, Herry Purnomo mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan Peraturan Pemerintah mengenai gaji PNS.

Pemerintah menaikan gaji PNS pada tahun ini sebesar 15 persen. Kenaikan gaji itu terhitung mulai Januari. Namun untuk pengeluaran masih memerlukan PP. Kenaikan gaji tersebut juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Tergantung kapan keluarnya PP, kami sedang proses," katanya di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2009. Dia berharap segera bisa selesai pada Februari. "Tapi itu harus lewat presiden dulu."

PP tersebut akan mengatur pengeluaran pemerintah seperti gaji, pensiun, dan lain-lain. "Begitu PP keluar langsung kami instruksikan untuk pembayaran."

Sedangkan untuk gaji ke-13, pemerintah akan memberikan pada masa kenaikan sekolah, seperti tahun-tahun sebelumnya. (vivanews.com)


Bupati Tak Akan Beri Izin Cerai PNS

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dia akan memberi izin bagi PNS yang mengajukan gugat cerai.
Penegasan itu disampaikan saat Toyo menanggapi audiensi pengurus Lembaga Ombusmen Daerah (LOD) DIY, Selasa (6/12) di gedung Joglo kantor Pemkab. Menurut orang nomor satu di Kulon Progo tersebut, sampai saat ini dirinya sudah cukup banyak permohonan izin cerai dengan berbagai alasan.
Secara formal, alasan yang disampaikan kuat dan meyakinkan. Namun kalau ditelusuri ada alasan lain yang tidak disampaikan dalam laporan, misalnya ada kasus PIL atau WIL.
”Kalau latar belakangnya kasus-kasus seperti itu akan sangat riskan memberikan izin cerai bagi PNS. Karena dimungkinkn kasusnya akan sangat banyak dan itu akan menjadi preseden buruk bagi kondisi sosial kemasyarakatan PNS Kulon Progo,” ungkapnya.
Toyo menengarai, adanya beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh PNS sebagian besar terjadi akibat dari adanya perselingkungan. Ada contoh kongkret, kata dia, seorang guru wanita yang bercerai, namun tak lama kemudian kawin dengan seorang sopir yang sering ditumpanginya dia mengajar.
”Memang sangat sulit untuk menelusuri latar belakang yang sesungguhnya alasan seseorang untuk bercerai. Oleh karenanya lebih baik saya tak memberi izin, kecuali kalau gugat cerai,” tegas Toyo.

07 Januari, 2009


Selama Liburan Pengunjung Perpustakaan Meningkat

Selama waktu liburan sekolah, jumlah pengunjung perpustakaan umum Kulon Progo meningkat cukup drastis. Setiap hari rata-rata jumlah pengunjung di atas 200 orang yang sebagian besar adalah usia siswa SD hingga SLTA. Pada hari-hari biasa jumlah pengunjung berkisar 100-150 orang.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kulon Progo Agung Kurniawan SIP MSi usai menerima bantuan kanopi sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung dari BPD DIY Cabang Wates, Rabu (7/12) di kantornya. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pimpinan BPD DIY Cabang Wates Dra Rahayu Sri Mulyani, MM.

Untuk menarik pengunjung, tambah Agung, khusnya anak-anak usia SD selama liburan pihaknya memutar film anak-anak seperti Harry Potter. Pemutaran film dilakukan setelah pukul 12.00 siang, ujar Agung.

Lebih jauh mantan pejabat BKD Kulon Progo ini menyatakan, dalam beberapa waktu terakhir pengunjung mahasiswa juga naik tajam. Setiap bulan rata-rata mencapai 600 orang. Hal itu disebabkan Perpustakaan Umum saat ini memiliki koleksi referensi hasil penelitian, skripsi dan disertasi tentang Kulon Progo cukup banyak. “Selain membaca buku-buku ilmiah sebagian besar mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mencari referensi tersebut,” terangnya.

Menyinggung tentang kanopi bantuan BPD DIY Cabang Wates yang diterimanya Agung menyatakan, sangat membantu pelayanan bagi pengunjung. Sebab tempat parkir yang ada masih relatif sempit dan biasanya tidak muat untuk menampung kendaraan pengunjung. “Dengan adanya kanopi semua kendaraan pengunjung bisa ditempatkan ditempat yang teduh dan lebih rapi,” katanya.

Sementara Rahayu Sri Mulyani berharap agar bantuan tersebut bisa lebih mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan Umum Kulon Progo. Dia berjnji di waktu yang akan datang akan memberikan bantuan lain seperti buku atau fasilitas lain yang dibutuhkan. “Ini merupakan kontribusi kami untuk meningkatkan kualitas SDM Kulon Progo, khusunya melalui peningkatan gemar membaca,” katanya.


SETELAH VAKUM 10 TAHUN

Pakualaman Kembali Gelar Labuhan

Puro Pakualaman kembali melakukan acara ritual berupa labuhan di Pantai Glagah Indah Temon Kulon Progo, Rabu (7/1). Acara rutin yang dilakukan kerabat Puro Pakualaman ini sebenarnya telah berlangsung lama, namun sempat vakum atau terhenti selama 10 tahun, karena wafatnya orang yang diberi kepercayaan oleh pihak Puro.

Salah satu kerabat kraton Puro yang hadir , KPH Indrokusumo menjelaskan ritual Labuhan yang diselenggarakan ini sebenarnya telah berlangsung sejak turun temurun, namun pada tahun 1998 sempat terhenti karena yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan wafat dan baru setelah 10 tahun ini ada yang berani. “ Labuhan ini awal dari ritual Puro yang nantinya dilakukan setiap tanggal 10 bulan Suro tahun Jawa, ini sempat berhenti selama 10 tahun, karena yang bertanggung jawab wafat, sekarang sudah ada dan berani bertanggung jawab,” terang Indro.

Ritual Labuhan Hajad Dalem KGPAA Paku Alam IX, dihadiri oleh kerabat Puro antara lain Permaisuri Gusti Kanjeng Raden Ayu (GKRA) Adipati Pakualam, KPH, Indrokusumo, BRM Haryo Seno, BRM Aryo Damandono, dari Pemkab Kulon Progo Bupati H.Toyo Santoso Dipo, Asisten Pembangunan Ir.Agus Anggono, Kadinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Drs.Bambang Pidegso, Msi, Camat Temon Dra.Sri Utami,M.Hum.

Acara labuhan diawali dengan serah terima uba rampe labuhan berupa dua gunungan palawija, pakaian bekas, serta sesaji yang akan dilabuh dari pihak Puro yang diserahkan kepada abdi dalem yang diwakili Kades Glagah di Pesangrahan Paku Alaman. Selanjuntnya semua uba rampe di arak dengan jalan kaki menuju lokasi labuhan di pantai Glagah yang berjarak sekitar 3 km. Kirab uba rampe diawali pasukan Puro Bregodo Lombok Abang yang menggenakan pakaian serba merah dengan tombak kemudian sesaji dan gunungan, yang dibelakangnya pasukan Puro Bregodo Plangkir yang berpakaian serba hitam dengan menggenakan senapan .

Sebelum dilabuh, uba rampe terlebih dahulu singgah di Joglo Labuhan untuk melaksanakan doa. Usai dilakukan doa baru dibawa ke laut untuk dilabuh. Uba rampe yang dilabuh berupa pakaian bekas Puro kemudian gunungan yang kemudian menjadi rebutan oleh para pengunjung.