Keterwakilan Perempuan Dalam Legeslatif Belum Terpenuhi

Sampai dengan saat ini, keterwakilan perempuan dalam legeslatif maupun pemerintahan belum memenuhi target yang selama ini dicanangkan. Padahal dari sisi jumlah penduduk di negara Republik Indonesia, mayoritas adalah kaum perempuan. Untuk itu, target 30 persen perempuan dalam legeslatif harus bisa dicapai. Pencapaian dapat diraih diantaranya dengan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sisi kehidupan seperti, organisasi Dharma Wanita. Yang anggotanya adalah kaum perempuan dari isteri-isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono dalam acara HUT ke-9 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kulon Progo yang dilaksanakan Selasa (16/12), di Gedung Kaca komplek pemkab. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DWP Kulon Progo Hj. Sri Sapta Rudatin, Ketua Penyelenggara Retno Djuwardi serta anggota DWP tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kulon Progo. Pemberdayan perempuan melalui organisasi perempuan yang ada menjadi penting mengingat selama ini kaum perempuan memegang peranan penting terhadap manajemen perekonomian keluarga.
Sehingga melalui pemberdayan perempuan baik di tingkat organisasi maupun dalam pemerintahan dan legeslatif akan membawa dampak pada ketahanan dan kelangsungan perekonomian. “Dengan demikian kaum perempuan dapat dijadikan sebagai ‘agent of change’ bagi upaya mewujudkan ketahan ekonomi dan kemajuan dalam pembangunan bangsa,” katanya.
Di sisi lain, Dharma Wanita yang anggotanya adalah isteri-isteri PNS diharapkan dapat membantu mewujudkan kenetralan PNS dalam menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2009. Karena sesuai dengan aturan yang ada PNS harus bisa bersikap netral dan dilarang untuk berpolitik. Di sini juga diperlukan keterlibatan kaum perempuan untuk mendukung mewujudkan kenetralan tersebut, sehingga aturan yang ada dapat benar-benar dilaksanakan, lanjutnya.
Sementara itu, menurut Ketua Panitia Penyelenggara Retno Wahyuni, S.Km dalam rangka pelaksanan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-9, DWP telah melaksankan berbagai kegiatan. Diantaranya, Mengikuti Pameran Manunggal Fair, Menyelenggarakan pelaksanaan senam massal, pap smear, konsultasi medis maupun menyelenggarakan seminar pertanian.
Diharapkan, kedepan DWP Kulon Progo dapat terus eksis dan terus bisa berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kulon Progo. “Karena pembangunan Kulon Progo dapt dilaksanakan diantaranya karena ada partisipasi dari kaum perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

APBD 2009 Kabupaten Kulon Progo Ditetapkan

Terdapat Defisit Anggaran Sebesar Rp 19,2 M

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 dapat ditetapkan lebih awal, sebelum tahun 2008 berakhir. Penetapan APBD tersebut dilaksanakan Senin (15/12), melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono. Paripurna diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Muspida, pejabat eksekutif pemkab Kulon Progo dan Anggota DPRD Kulon Progo.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo mengungkapkan bahwa APBD Kulon Progo tahun 2009 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 19,2 milyar. Defisit anggaran terjadi karena belanja daerah sebesar Rp 580,9 milyar melebihi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp 561,6 milyar. Belanja daerah terdiri atas, belanja langsung sebesar Rp 157,4 milyar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 423,4 milyar.

Defisit anggaran tersebut, ditutup dengan adanya penerimaan pembiayaan sebesar Rp 24,3 milyar yang telah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,09 milyar. Sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 19,2 milyar. “Pembiayaan netto sebesar Rp 19,2 milyar tersebut, untuk menutup defisit anggaran yang ada,” kata Bupati.

Sementara itu, dalam pembahasan APBD 2009 ada beberapa hal penting yang telah dilakukan. Diantaranya, Terdapat peningkatan pendapatan melalui efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), Efisiensi belanja program yang tetap mengedepankan pelayanan masyarakat, pembangunan ekonomi (pembangunan pertanian, infrastruktur dan fasilitasi investasi) dan pengalokasian anggaran untuk Dana Alokasi Desa (DAD) tahun 2009.

Sedangkan Juru Bicara panitia anggaran Yusron Martofa mengharapkan program-program pembangunan yang belum masuk dalam anggaran 2009 harus segera ditindaklanjuti dengan memasuknya dalam anggaran perubahan 2009. ”Sehingga program yang masih dibutuhkan masyarakat namun belum bisa masuk dalam APBD 2009 bisa tatap dirasakan oleh masyarakat di tahun 2009,” katanya.

Sementara itu, dalam pandangan akhir fraksi banyak menyoroti tentang berbagai persoalan yang sampai saat ini masih ada maupun kebijakan yang harus ditempuh pemerintah daerah. Seperti, pembangunan pertanian, kontrak karya pasir besi, kelebihan jumlah PNS, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2009 dan berbagai permasalahan yang lainnya.

Seperti dikatakan oleh juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Hartono, bahwa belanja tidak langsung yang mencapai 67,6 persen dari APBD perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi double anggaran yang bisa menyebabkan terjadinya overlaping. Pengisian pejabat sesuai dengan SOTK yang baru tahun 2009 juga perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintahan bisa berjalan dengan lebih efektif, efisien dan profesional.

Sedangkan juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera (FPKS) Muhyadi,SAg mengatakan bahwa pemerintah perlu mensinergikan dinas-dinas yang ada dengan alokasi jumlah PNS yang ada di Kulon Progo, Karena ada dinas yang memiliki jumlah PNS dengan jumlah yang sangat banyak seperti, Dinas Pendidikan yang mencapai 6.801 orang dari sekitar 10.000 lebih PNS yang ada di Kulon Progo.

Sementara itu, pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan RSUD juga harus mendapatkan perhatian. ”Karena meskipun jumlah anggaran RSUD mencapai Rp 25 M, namun korelasi pelayanan terhadap masyarakat masih kurang memuaskan,” katanya.

SHOLAT IDUL ADHA DI ALUN –ALUN WATES

Bupati Serahkan Hewan Kurban Warga Clapar Kokap

Meski cuaca gerimis ribuan warga Wates dan sekitarnya tetap khusuk melaksanakan sholat Idul Adha di Alun-alun Wates, Senin (8/12). Sholat Ied dengan imam dan khotib H.M.Wahib Jamil,S.Ag,M.Pd juga diikuti Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, Sekda Drs.H.So’im,MM dan Ketua DPRD Kulon Progo Drs.H.Kasdiyono.

Dalam uraian khotbahnya, Wahib Jamil menginggatkan bahwa terjadinya krisis global saat ini, yang mengakibatkan terganggunya ekonomi dunia juga menimpa Negara kita ditandai dengan banyak perusahaan tersendat-sendat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan gulung tikar. Hal ini berakibat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan munculnya berbagai demonstrasi. Ditambah lagi bencana yang tak kunjung henti, dating silih berganti, musibah banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan pertikaian kelompok masyarakat.

“Adanya berbagai cobaan berupa krisis global dan bencana yang dating silih berganti, sebagai umat Islam yang berlandaskan pada wahyu Allah dan Sunnah Rosul, kita harus yakin semua itu terjadi karena kehendak-Nya, dan disetiap kejadian yang diberikan Allah pasti menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita,” katanya.

Kepada saudara umat muslim yang baru saja menunaikan ibadah haji di tanah suci , kita doakan menjadi haji yang mabrur, Sai yang masykur, dosa yang terampuni, amal sholih yang diterima dan menjadi perniagaan yang tidak pernah rugi.

Usai melaksanakan ibadah, dilakukan penyerahan hewan kurban dari Gubernur, Bupati dan Wabup, Sekda serta dinas instansi berupa 5 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Bupati Kulon Progo menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi untuk masyarakat di pedukuhan Clapar desa Hargowilis Kokap, Wabup Drs.H.Mulyono seekor sapi untuk warga pedukuhan Giling desa Tuksono Sentolo dan Sekda Drs.H.So’im,MM untuk warga Sonya,Gunungkelir . Sedang kurban kambing dibagikan kepada warga masyarakat yang mengajukan permohonan.

Sementara itu penyembelihan hewan kurban usai sholat ied juga berlangsung di beberapa lokasi baik dikota Wates maupun di pedesaan, seperti di pedukuhan Blumbang desa Karangsari yang menyembelih dua ekor sapi dan lima ekor kambing dari warga setempat.

Sedang penyembelihan hewan kurban berupa dua ekor sapi dari Gubernur dan karyawan Depag Kulon Progo akan dilakukan Kamis (11/12) mendatang di kantor Depag Kulon Progo.

Deforestasi di Indonesia Capai 1,08 Juta Hektar Pertahun

Indonesia memiliki luas hutan tropis ke-3 di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa dan dianggap sebagai paru-paru dunia. Namun negeri ini memiliki persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan serta deforestasi yang disebabkan ilegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Dengan laju deforestasi sebesar 1,08 jua ha pertahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya peingkatan gas rumah kaca secara global.

Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo, Sabtu (6/12) pada Hari Menanam Pohon Indonesia, Bulan Menanam dan Gerakan Perempuan Tanam, Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Kulon Progo yang dipusatkan di kompleks Balai Besar Vetenier (BBVet) Pedukuhan Gununggempal, Desa Giripeni, Wates. Acara itu ditandai dengan pemukulan kentongan serta penanaman bibit jati oleh Bupati, Wabup Drs H Mulyono, Muspida, Ketua DPRD Drs Kasdiyono, Ketua TP PKK Hj Wiwik Toyo S Dipo dan masyarakat setempat.

Selain penanaman pohon di Giripeni, pada waktu yang sama, juga dilakukan penebaran benih ikan, penanaman cemara udang, bersih pantai dan bhakti sosial di kompleks Dermaga Tanjung Adikarto, Karangwuni, Wates. Kegiatan tersebut dilakukan oleh ratusan warga setempat dan aparat Polres Kulon Progo.

Upaya pemulihan dan pengurangan deforestasi, tambah Toyo, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama anatara lain melalui kegiatan Inpres Penghijauan dan reboisasi, Gerakan Nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), serta Aksi Penanam Serentak Indonesia (APSI) dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP). Pada APSI tahun 2007 lalu, kata dia, dapat ditanam 76 juta bibit pohon dari target 79 juta. Sedang dalam GPTPP jumlah bbit yang ditanam mencapai 12 juta dari target 10 juta bibit.

Di bagian lain Toyo menambahkan, menanam pohon sebenarnya merupakan tabungan masa depan yang sangat menguntungkan. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir harga kayu meningkat cukup tajam. Apalagi untuk jenis pohon yang bernilai tinggi seperti jati, mahoni dan sonokeling.

”Kalau sekarang kita rajin menanam pohon, 15-20 tahun lagi sudah akan bisa dinikmati keuntungan ekonomisnya. Disamping itu kulaitas lingkungan juga akan lebih baik, karena udara di lingungan kita akan lebih bersih. Jadi kita bisa mendapat keuntungan ganda,” tandas Toyo.

Menurut Kepala Sub Dinas kehtanan dan Perkebnan Ir Djunianto Marsudi Utomo, dalam Hari Menanam Indonesia dan Bulan Tanam Nasional tahun 2008 ini di Kulon Progo ditanam bbit pohon sebanyak 469.344 batang. Yang terdiri dari 379.469 batang untuk jenis kayu-kayuan dan 89.865 bibit buah-buahan.

Di wilayah Pedukuhan Gununggempal ditanam 3.500 bibit di lahan seluas 9 hektar, yang meliputi lahan milik BBVet 6 ha, tanah kas desa Giripeni 1 ha dan tanah masyarakat 2 ha. Sedang di lahan pantai Karangwuni ditanam 3.500 bibit cemara udang untuk arela seluas 3 ha.

BUPATI SHOLAT ID DI ALUN-ALUN WATES

Dalam rangkaian kegiatan Hari raya Idul Adha 1429 H/2008, Bupati Kulon Progo H.Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono menurut rencana akan melepas peserta takbir keliling di Halaman Pemkab Minggu (7/12) pukul 20.00 WIB. Pagi harinya mengikuti sholat Idul Adha pukul 06.30 WIB di Alun-alun Wates, dengan imam dan khotib H.M.Wahib Jamil, S.Ag.M.Pd.
Hal tersebut dikatakan Kabag Kesra Setda Kulon Progo, Arief Sudarmanto,SH, Sabtu (6/12). “Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, Bupati dan Wabup akan menyerahkan hewan kurban masing-masing satu ekor sapi, Bupati untuk warga masyarakat di pedukuhan Clapar III, desa Hargowilis Kecamatan Kokap, sedangkan Wabup diberikan masyarakat di pedukuhan Giling, desa Tuksono Kecamatan Sentolo, sementara hewan kurban Kambing dari instansi dilingkungan pemkab Kulon Progo disalurkan kepada takmir-takmir di Masjid/PHBI yang mengajukan permohan hewan kurban,”kata Arief.
Sementara Kantor Departemen Agama Kulon Progo, Selasa (9/12) pukul 13.00 WIB akan
menyembelih dua ekor sapi dari bantuan Gubernur DIY dan karyawan Depag Kulon progo yang akan disalurkan kepada takmir-takmir masjid yang telah mengajukan permohonan.

HUT KE-37 KORPRI

Wabup : PNS Semestinya Peka Terhadap Perkembangan

Wakil Bupati KulonProgo, Drs.H.Mulyono mengatakan dalam era reformasi, aparatur pemerintah sering menjadi sorotan dari berbagai pihak, oleh karena itu jika KORPRI tidak dapat menempatkan diri dengan baik hal itu mungkin saja bisa menjadi kontra produktif. Semestinya juga peka dan peduli terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta bersikap siap menerima kritik dan saran dari masyarakat guna menjaga dan membina harmonisasi kehidupan sosial yang baik. Oleh karena itu pahamilah secara baik dan benar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KORPRI sekaligus sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan aparatur negara.

Hal tersebut dikatakan Wabup dalam Upacara HUT ke-37 KORPRI tingkat Kabupaten Kulon Progo di Halaman Pemkab, Selasa (2/12). Upacara yang berlangsung sederhana tersebut diikuti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan peserta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semuanya memakai seragam KORPRI warna biru bercorak batik.

”Dalam menghadapai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, saya berharap agar KORPRI mampu memotivasi anggotanya untuk senantiasa meningkatkan Ilmu pengetahunan dan ketrampilan guna mengimbangi tuntutan profesionalitasnya,” pesannya.

Ditambahkan perjalanan waktu selama tiga puluh tujuh tahun, bagi sebuah organisasi bukanlah hal yang singkat. Dan sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971 hingga sekarang ini, KORPRI ternyata telah kelihatan dharma bakti dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai romantika peristiwa dan perubahan sosial politik, telah mewarnai perjalanan KORPRI, namun organisasi ini ternyata mampu bertahan dan tetap kukuh hingga saat ini dan semoga demikian pula kedepannya.

Wabup berharap bahwa anggota KORPRI sebagai aparatur pemerintah, agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tunjukkan citra positip bahwa aparatur negara saat ini semakin baik dalam memberikan layanan publik.

Sementara menyongsong pesta demokrasi Pemilu 2009 mendatang, Pegawai Negeri, tetap netral sehingga tidak boleh memiliki afilasi politik terhadap partai politik tertentu, tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tetap menyukseskan pemilu.KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi mandiri, yang mengedepankan profesionalisme, bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok, golongan serta bebas dari tarik menarik kepentingan politik. Netralitas KORPRI dalam Pemilu adalah sebuah amanat yang harus ditegakkan.

PERINGATAN HARI GURU NASIONAL KULONPROGO
Mendiknas : Pemerintah Serius Hadirkan Guru Profesional

Sudah menjadi kesadaran pemerintah dan kita semua, bahwa tidak ada guru, berarti tidak ada pendidikan. Hanya dengan sentuhan guru profesional yang bermartabat, terlindungi dan sejahtera, anak-anak bangsa akan menerima pembelajaran yang mendidik dan bermutu. Oleh karena itu, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2008 kali ini memiliki makna penting karena pemerintah tengah secara sungguh-sungguh berupaya menghadirkan guru profesional dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan bagi para guru sebagai implikasi UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Nasional RI, Dr.Bambang Sudibyo, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM pada upacara Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2008 tingkat Kabupaten Kulonprogo di halaman Pemkab, Selasa (25/11). Turut hadir Ketua PGRI Kulonprogo Drs.Sukardi, Muspida,sedang peserta upacara dari PNS Dinas pendidikan , dan para guru di lingkup kota Wates . Dalam kesempatan tersebut sekaligus diserahkan berbagai hadiah kepada para guru, pengawas dan Kepala Sekolah berprestasi dari tingkat TK/SD, SMP dan SMA, serta beberapa siswa memberikan bunga kepada para guru. Dalam kesempatan tersebut, upacara yang baru berlangsung beberapa saat sempat diwarnai turun hujan, hingga pelaksanaan penyerahan penghargaan dilangsungkan di Gedung Kaca Pemkab.
“Dalam rangka percepatan peningkatan kualifikasi guru, saat ini sedang didesain kebijakan akademik yang memungkinkan pengakuan terhadap hasil belajar yang diperoleh sebelumnya oleh guru. Guru –guru yang menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV akan berkurang beban kredit kuliahnya, karena sebagian SKS yang wajib ditempuh diperoleh melalui pengalaman belajar mandiri, prestasi akademik, karya inovatif, pendidikan dan latihan yang diperoleh sebelumnya,”katanya.
Menurut Mendiknas, dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi guru, saat ini juga sedang didesain pola pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru-guru di seluruh tanah air. Dengan pola ini, diharapkan kompetensi dan kinerja guru terus meningkat sejalan dengan peningkatan jenjang jabatan fungsional dan pengalaman kerjanya.
. “Sejak dulu pemerintah menyadari bahwa tidak mudah mendapatkan guru yang profesional, ketidakcermatan dalam proses rekrutmen, prajabatan, penempatan, pelatiahan dalam jabatan dan proses supervisi kinerja guru merupakan siklus yang perlu dibenahi dengan sungguh-sungguh secara berkelanjutan,”pinta Mendiknas.
Dalam konteks ini organisasi profesi guru sangat dinantikan dedikasinya untuk bisa menjadi mitra pemerintah guna bersama-sama meningkatkan kemampuan profesional guru dan kesejahteraan guru demi terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. Asosiasi atau organisasi profesi guru diharapkan lebih mampu memotivasi, memfasilitasi dan memberikan advokasi kepada anggotanya untuk menjadi lebih profesional.

GKR HEMAS

Kelangkaan Pupuk Trerjadi di Semua Provinsi

Kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki lahan pertanian luas. Namun terjadi di semua provinsi di seluruh Indonesia. Terutama pada saat pemupukan komoditas yang banyak dibudidayakan petani, seperti padi.

Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi DIY, GKR Hemas, saat melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi, Rabu (19/11) di aula Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo. Acara itu diikuti oleh pengurus kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan perajin, serta dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Kepala Dispertalaut Ir Agus Langgeng Basuki, Kepala Disperindagkoptam Drs H Darto, MM dan kepala dinas instansi terkait.

Dalam sidang-sidang DPD, tambah Hemas, masalah kelangkaan pupuk sangat sering muncul. Anggota DPD dari setiap provinsi banyak mengeluhkan hal itu, dan pimpinan DPD pun di berbagai kesempatan telah menyampaikannya kepada Menteri Perdagangan.

“Namun meski Menteri Perdagangan telah sanggup untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk, kenyataannya kondisinya masih sama. Di sana sini petani masih mengeluhkan kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal, termasuk di Kulon Progo. Berarti ada hal yang belum beres,” tandas Permaisuri Raja Yogyakarta itu.

Ditambahkan, kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal menjadi permasalahan yang sangat rumit bagi petani. Karena harga beras tetap dan ada tuntutan untuk meningkatkan produksi untuk mengejar swa sembada beras. “Berarti, subsidi pupuk dari pemerintah belum bisa dinikmati secara optimal oleh petani,” ujar Hemas.

Menanggapi pernyataan seorang peserta bahwa ada jatah pupuk untuk Kulon Progo yang dijulan keluar daerah, GKR Hemas menyatakan, akan mempelajari dulu benar tidaknya. Kalau benar, kata dia, oknum pelakunya harus ditindak tegas. Karena hal itu jelas-jelas melanggar aturan, tandasnya.

Sementara Toyo mengatakan, saat ini meski mendapat subsidi untuk jenis pupuk tertentu, namun kenyataannya petani malah memberi subsidi lebih besar kepada masyarakat non petani. Dalam arti, subsidi harga pupuk yang diterima petani nilainya lebih kecil dibandingkan selisih harga beras di pasaran dunia.

“Namun saya juga tak setuju bila harga beras dilepas sessuai harga pasar. Karena akan menjadi beban berat bagi petani non beras. Mungkin orang kota mampu membeli tetapi petani di daerah pegunungan yang tidak bisa menanam padi akan memikul beban berat. Yang penting harganya proporsional dan subsidi pupuk diberlakukan seoptimal mungkin,” harap Toyo.

Pada kesempatan itu Toyo menyerahkan hadiah kepada kelompok tani (KT) pemenang lomba intensi padi se Kulon Progo berupa traktor, pompa air dan handspraiyer. Masing-masing kepada juara I KT Silayur (Temon), II KT Arum Subur (Kalibawang), III KT Rejomulyo (Nanggulan) dan IV KT Ngudi Kawruh (Lendah).

Selain itu juga diserahkan bantuan mobil sarana pembibitan untuk Dispertalaut Kulon Progo, sepeda motor dan dana rehabilitasi hutan dan lahan untuk KT Makmur sebesar Rp. 14,6 juta dan KT Girirejo Rp. 141,4 juta, serta bantuan modal usaha Pengembangan Agroindustri Pedesaan Rp. 10 juta bagi KT Ngudi Makmur.

RB. Hendri Budianto,SH, MH Kejari Wates

RB. Hendri Budianto,SH,MH secara resmi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates menggantikan pejabat lama Erbagtyo Rohan,SH,MH. Pergantian tersebut ditandai dengan serah terima jabatan dan perpisahan antara kedua pejabat tersebut Rabu (12/11), di Gedung Kaca komplek pemkab Kulon Progo. Perpisahan yang dipenuhi perasaan haru dalam pisah sambut kejari Wates dihadiri oleh Wakajati DIY Soemarno, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono, Muspida, pejabat eksekutif pemkab dan undangan yang lainya.

RB. Hendri Budianto,SH,MH adalah putra asli Yogyakarta yang sebelumnya menjabat Kejari di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menggantikan Erbagtyo Rohan,SH,MH yang telah menjabat Kajari Wates selama 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya, Erbagtyo Rohan akan menjabat Assisten Intelejen di Kajati DIY.

Menurut Hendri Budianto, dirinya merasa bangga dan terkesan bisa kembali ke tanah kelahiranya di Yogyakarta. Melalui insntansi tempatnya bekerja, Hendri berjanji untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memajukan Yogyakarta khususnya Kabupaten Kulon Progo. ”Disini saya akan bekerja bersama-sama untuk ikut serta dalam upaya memajukan daerah dan menegakkan hukum yang ada di Kulon progo,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo mengucapkan terima kasih kepada Kajari lama Erbagtyo Rohan,SH,MH yang selama ini telah bekerja dengan baik dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Kulon Progo. Bupati juga menolak untuk memberi maaf atas semua yang telah dilakukan Kejari selama bekerja di Kulon Progo. ”Tidak perlu saya memberi maaf karena memang tidak ada yang perlu di maafkan. Selama ini Kejari telah bekerja dengan sangat baik,” puji Bupati.

Sedangkan kepada pejabat yang menggantikan, Bupati menyambut baik dan mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kulon Progo. Bupati berharap, Kejari bisa bekerja dengan baik dalam mendukung upaya pembangunan dan penegakan hukum di wilayah Kulon Progo. Karena untuk memajukan Kabupaten ini kita memang harus bisa bekerjasama dan bukan mengerjai bersama-sama, lanjut Bupati.

DPRD Setujui 3 Raperda Desa

Besarnya Penghargaan Perlu Pencermatan Serius

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kulon Progo yang berlangsung Rabu (12/11) berhasil menetapkan 3 Raperda Desa menjadi Perda Kabupaten Kulon progo setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ketiga Raperda tersebut adalah, Raperda tentang Kelurahan, Raperda alih status Desa Wates menjadi Kelurahan dan Raperda tentang susunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) kelurahan. Rapat Paripurna yang diikuti oleh 24 anggota DPRD dari 34 anggota yang ada, diikuti oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, para pejabat eksekutif pemkab dan dipimpin oleh ketua DPRD Kulon Progo Drs. Kasdiyono.

Untuk membahas ketiga Raperda tersebut, DPRD membentuk 2 panitia Khusus (Pansus) yaitu, Pansus V dan Pansus VI. Pansus VI melalui Juru Bicara Drs. Suharto menegaskan bahwa Pansus menerima penetapan Raperda tersebut. Namun ada beberapa permasalahan yang masih harus diperhatikan secara serius dan membutuhkan pencermatan. Diantaranya adalah, besarnya penghargaan yang harus diberikan pemkab kepada Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya.

Pansus mengharapkan penetapan besar kecilnya penghargaan harus selalu mengedepankan logika kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah. “Sehingga eksekutif harus benar-benar bisa mengkaji secara serius seperti, berkonsultasi melalui instansi maupun daerah lain yang mungkin sudah lebih dulu menjumpai permasalahan tersebut,” katanya.

Sedangkan Pansus V menetapkan SOTK kelurahan meliputi, Lurah dan Perangkat yang terdiri dari, Sekretariat, Seksi pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu. Dari SOTK yang ada, Pansus mengharapkan agar bisa bekerja secara optimal dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Agar tercipta sebuah contoh kelurahan di Kulon progo yang dinamis dan profesional.

Sementara itu, dalam pandangan akhir fraksi sebagaimana yang di ungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan Jubir Moh. Ajrudin Akbar mneharapkan agar eksukutif mau untuk mencari referensi yang lain terkait dengan besar kecilnya penghargaan. Seperti, belajar kepada daerah yang telah lebih dulu memiliki kelurahan diantaranya, Tasikmalaya.

FPKS juga mengharapkan sebagai rangkaian dari pemberian penghargaan kepada lurah dan perangkatnya, pemkab bisa mengangkat lurah dan perangkat menjadi tenaga kontrak daerah. Sampai sisa masa jabatan Kades yang saat ini berakhir.