SARESEHAN DESA BUDAYA

Harus Membawa Manfaat dan Kesejahteraan

Untuk meningkatkan kemampuan SDM pengelola Desa Budaya di Kabupaten Kulonprogo. Dinas Kebudayaan Propinsi DIY bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progomenggelar Saresehan sehari dengan tema Nilai-nilai Budaya Jawa sebagai Landasan Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Yogyakarta Ayom-Ayem, Tata Tentrem, Karta Raharja.

Saresehan diikuti 100 peserta dari perwakilan 10 desa budaya di buka Sekda Drs.H.So’im,MM, di Gedung Kaca, Kamis (3/7). Dengan menampilkan pembicara Budayawan Ir.H.Yuwono Sri Suwito tentang Kearifan Lokal sebagai dasar pembangunan, Dosen Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Drs.Mohammad Damami M.Ag, tentang Manajemen Pengelolaan Desa Budaya dan Kabid Bina Program Dinas Kebudayaan Propinsi DIY Ir.H.Nuk Prasetyo,MM dengan materi Desa Budaya Komponen pembentuk predikat DIY pusat budaya terkemuka.

Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Drs.H.So’im,MM mengatakan setelah terbentuk desa budaya adalah menjadi desa wisata. Banyak hal yang perlu disiapkan baik fisik maupun non fisik. Fisik mudah diantisipasi seperti fasilitas transportasi, akomodasi sementara non fisik sulit seperti kesiapan sosial psykologis dari masyarakat. ”Walaupun jalan menuju terciptanya desa wisata relatif masih jauh namun perlu dipersiapkan matang, tidak merugikan masyarakat tetapi harus mampu membawa kemanfaatan atau kesejahteraan,”harapnya.

Menurut Kasie Adat Subdin Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulonprogo, Drs.Yudono Hindriatmoko, jumlah desa budaya sesuai SK Gubernur DIY sejumlah 10 desa meliputi Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh, desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan, desa Sendangsari Kecamatan Pengasih, desa Sukoreno Kecamatan Sentolo, desa Sidorejo Kecamatan Lendah, desa Brosot Kecamatan Galur, desa Hargomulyo Kecamatan Kokap dan desa Glagah Kecamatan Temon. Untuk memberikan motivasi kepada desa-desa budaya, dalam bulan Agustus mendatang akan dilakukan Lomba Desa Budaya dengan peserta lima desa. Penilaian direncanakan Kamis (7/8) untuk Desa Pagerharjo Samigaluh, desa Jatimulyo Girimulyo, dan desa Banjarharjo Kalibawang dan Kamis (14/8) desa Sendangsari Pengasih dan desa Hargomulyo Kokap.

Pengurus PSTI Kulon Progo Dikukuhkan

Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) DIY Cabang Kulon Progo untuk masa bhakti 2008-2011 dikukuhkan. Pengukuhan dan pengambilan janji pengurus baru dilaksanakan Rabu (2/7), di Gedung Kaca komplek pemkab oleh Ketua Umum PSTI DIY Drs. Sukamto. Pelantikan juga dihadiri oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Ketua Umum PSTI DIY Drs. Sukamto, Ketua KONI Kulon Progo Drs. Djuwardi, Muspida, pengurus dan atlet sepak takraw Kulon Progo.

Pengurus PSTI masa bhakti 2008-2011 menggantikan pengurus lama dengan beberapa perubahan personel yang terjadi. Susunan pengurus terdiri atas, Ketua Umum Arif Sudarmanto, SH, Ketua I,II dan III masing masing : Drs. Sugeng, Drs. Sumiran dan Drs. Indriyanto, Sekretaris Umum Heri Darmawan, Sekretaris I dan II, Tumirah Rahayu,SIP dan Yuliana, SPd, Bendahara I dan II, Drs. Wasih Udiharto dan Sukardi,SPd. Kepengurusan juga di bantu oleh lima bidang yang lain yaitu, Bidang pembinaan prestasi, Bidang Perwasitan pertandingan, Bidang Litbangmas, Bidang Organisasi dan Bidang humas dan usaha dana.

Sementara itu, Bupati Kulon progo H. Toyo Santoso Dipo mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus baru PSTI. Bupati juga merasa bangga dengan prestasi maupun kaderisasi di sepak takraw. Karena kebanyakan atlet sepak takraw masih berusia muda.

Hal itu menujukkan bahwa pengurus sangat memperhatikan pendidikan bagi generasi muda. Dimana generasi generasi muda merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan fasilitas dan perhatian. ”Dengan perhatian tersebut generasi muda akan memiliki kegiatan dan bisa menciptakan prestasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,” katanya.

Disisi lain, bupati juga mengharapkan agar porsi kaum perempuan baik sebagai pengurus maupun atlet bisa ditambah. Sesuai dengan jumlah penduduk di Kulon Progo yang saat ini juga lebih banyak kaum perempuannya. Hal tersebut akan semakin baik dan bisa menambah kesempatan bagi kaum perempuan. Namun PSTI yang sudah baik itu singkatannya jangan diganti, karena kalau Indonesianya diganti Nasional singkatanya bisa menjasi PERSETAN yang bisa berarti tidak peduli, lanjutnya berkelakar.

Bupati Harapkan Atlet Kulon Progo Tetap Perkuat Daerah

Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo berharap kepada atlet-atlet olahraga daerah untuk bisa memiliki komitmen memperkuat daerahnya di semua even olahraga. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian atlet terhadap perkembangan dan pembangunan di daerah. Dengan demikian, prestasi yang dicatatkan akan mampu memberikan citra positif bagi daerah sekaligus mempromosikan daerah ke dunia luar.

Meskipun sering terjadi seorang atlet berprestasi harus memperkuat daerah lain yang bisa memberikan kesejahteran sebagaimana yang diharapkan. Namun bagi daerah, segala bentuk prestasi yang diberikan akan memberikan sebuah contoh terutama generasi penerus untuk terus menciptakan prestasi.

Hat tersebut dikatakan Bupati Toyo Santoso Dipo Selasa (1/7) saat menerima audensi atlet PON Yogyakarta dari Kulon Progo untuk cabang olahraga panahan dan bola voli di Gedung Kaca komplek pemkab. Audensi tersebut juga diikuti oleh Sekda Kulon Progo Drs. So’im, MM, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, Kepala Dindiknas Mastur,BA, Kabag Kesra Arif Sudarmanto, SH serta para atlet.

Generasi penerus menjadi permasalahan yang saat ini muncul karena untuk cabang olahraga panahan kebanyakan atletnya sudah tua. Namun saat ini belum muncul atlet muda yang bisa menjadi penerus dan mengukirkan prestasi di even-even olahraga yang ada. “Kami harapkan KONI dan Dinas pendidikan untuk bisa mengkoordinasikan hal ini. Selanjutnya, Dinas Pendidikan bisa terus menyelenggarakan pekan olahraga bagi siswa sekolah sebagai salah satu langkah untuk terus menciptakan prestasi di olahraga,” katanya.

Selanjutnya, dengan memberikan pendidikan olahraga kepada generasi muda sekaligus memberikan wadah kepada generasi muda untuk mengekpresikan diri. Karena kalau genrasi muda tidak punya media untuk mengekpresikan bakatnya dikhawatirkan bisa berkembang ke arah tindakan yang tidak positif. Yang nantinya bisa menimbulkan permasalahan tersendiri bagi daerah dalam rangka melaksanakan pembangunanya.

Sementara itu, ada 7 orang atlet dari cabang olahraga panahan yang akan mewakili DIY di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kalimantan Timur tanggal 5-17 Juli 2008 adalah Esti Istiqomah dan Sukasih (Kulon Progo), Supadmi, Rahmat Sulistiawan, Cipto Sapto Wibowo dan Winarno (Bantul). Sedangkan seorang atlet PON Kulon Progo untuk cabang bola voli Martono, sudah mendahului berangkat ke Kaltim.

PESERTA TFM PRAKTEK LAPANGAN DI 6 DESA

Sebanyak 34 peserta pelatihan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) gelombang II tingkat regional III mengadakan praktek lapangan di Kulonprogo sejak Minggu (29/6) hingga Kamis (24/7) mendatang. Peserta merupakan perwakilan dari kabupaten wilayah /regional III meliputi kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul Propinsi DIY, kabupaten Wonogiri, Rembang, Cilacap dan Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sambas dan Ketapang Propinsi Kalimantan Barat masing-masing empat peserta. Lokasi praktek lapangan di enam desa meliputi desa Margosari dan desa Sidomulyo Kecamatan Pengasih, desa Sukoreno, Tuksono, Kaliagung Kecamatan Sentolo dan desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan.

Sebelum ke lokasi peserta mengadakan audiensi dengan Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo di Gedung Kaca Pemkab, Senin (30/6). Turut hadir Kasubdit Kelompok Bermain, Direktorat PAUD Depdiknas Widarmi Wijana, Kadinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo Muh.Mastur,BA. dan Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Ny.Wiwik Toyo Santoso Dipo.

Widarmi menjelaskan praktek lapangan yang dilaksanakan merupakan realisasi dari pelatihan secara teori yang telah dilaksanakan selama empat minggu sebelumnya. Dengan teori dan praktek peserta yang lulus selanjutnya kembali ke daerah asalnya dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh untuk dikembangkan di daerahnya.

Sementara Bupati H.Toyo Santoso Dipo mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten memberi perhatian serius terhadap PAUD. Bantuan yang telah terwujud berupa gedung PAUD, Laboratorium serta alat-alat edukatif. Hal ini menginggat dasar pendidikan yang utama sudah harus terbentuk sejak anak usia dini. Tingkat kecerdasan, bahkan sopan santun anak sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari PAUD.

Soal Alih Status Desa Wates, Masyarakat Hanya Butuh Kejelasan

Sampai saat ini masih terjadi tarik ulur tentang alih status Desa Wates yang akan berubah menjadi Kelurahan. Karena pemahaman masyarakat tentang dampak dari adanya perubahan tersebut masih belum jelas. Apakah dengan perubahan tersebut percepatan pembangunan benar-benar bisa dilaksanakan seperti dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan. Atau hanya sekedar ungkapan agar alih status tersebut dapat segera dilakukan.

Masyarakat hanya butuh kejelasan apa maksud dari percepatan pembangunan, perbaikan pelayanan dan semua bentuk bantuan yang akan disampaikan ke masyarakat Desa Wates. Karena percepatan pembangunan yang disampaikan dalam sosialisasi tak pernah dijelaskan seperti apa mekanismenya sehingga pembangunan bisa lebih baik dari pembangunan yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan oleh salah seorang warga Desa Wates Cahyono, Sabtu (28/6), dalam sosialisasi Rencana alih status Desa Wates menjadi Kelurahan di Gedung Kaca komplek pemkab. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, Assek III Muqodas Rozie,SH, Kabag Pemdes Setda Kulon Progo Drs. Riyadi Sunarto, para pejabat eksekutif pemkab dari instansi yang lain serta warga Desa Wates.

Pembangunan yang selama ini dilakukan, lanjut Cahyono, sudah berjalan dengan baik. Bahkan, seperti halnya pelayanan ke masyarakat di Desa Wates lebih baik daripada di Kecamatan. “Jadi percepatan pembangunan yang dimaksudkan dalam sosialisasi itu seperti apa dan kapan bisa dilaksanakan ? Begitu juga dengan peningkatan pelayanan sebenarnya perubahan alih status tersebut untuk merubah menjadi lebih baik atau malah sebaliknya,” tanya Cahyono.

Disisi lain, Cahyono juga mengingatkan tentang masih minimnya perhatian pemkab terhadap upaya pembangunan di masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan minimnya dukungan yang diberikan pemkab pada saat Pedukuhan Wetan Pasar yang berhasil mewakili DIY dalam lomba kebersihan yang bertajuk ‘Yogyakarta Gren and Clean”. “Kami maju lomba di tingkat Propinsi membawa nama Kulon Progo namun dukungan dari pemkab seakan tidak maksimal. Masak truk pengangkut sampah yang kami datangkan bekerjanya juga tidak maksimal, padahal sudah kami beri ongkos bensin dan rokok,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan di era otonomi daerah menggunakan sistem ‘buttom up planing’. Yaitu, pembangunan yang didasarkan pada usulan masyarakat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan. Yang selama ini telah ditampung dalam Musbangdus, Musbangdes dan juga Musrenbang. “Jadi karena keterbatasan dana serta mekanisme yang saat ini ada mungkin menjadikan keinginan masyarakat yang mendadak menjadi tidak bisa diakomodir. Karena kalau tidak melalui mekanisme yang ada kami selalu pemrintah juga akan mendapatkan teguran seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.,

Sedangkan perbaikan pelayanan yang dimaksudkan jelas arahnya kepada perbaikan dari pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Jadi kalau orang normal, tentu berfikir perbaikan pelayanan jelas dimaksudkan untuk memperbaikai pelayanan dari yang selama ini ada dan belum maksimal. Tidak mungkin peningkatan pelayanan malah akan menurunkan kualitas pelayanan yang selama ini telah dilakukan, lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa segala permasalahan yang menyangkut permasalahan pelaksanan pemerintahan bisa disampaikan langsung kepada bupati melalui media yang ada. Seperti, melalui surat, Telepon atau SMS. “Pada prinsipnya kami siap 24 jam dan semua permasalahan pelaksanaan pemerintahan bisa disampaikan ke kami. Seperti kalau ada truk pengangkut sampah yang masih meminta uang bensin dan rokok laporkan langsung saja ke kami pasti akan kami tindak lanjuti,” katanya.

TK ABA Diponegaran Lepas 19 Siswa

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal (TK ABA) Diponegaran yang berlokasi di Pedukuhan Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, melepas 19 siswa yang dinyatakan lulus. Pelepasan dilakukan Kamis (26/6) di kompleks TK setempat yang dimeriahkan dengan pentas seni dan pembagian hadiah bagi siswa berprestasi. Menurut Kepala TK ABA Diponegaran Rukiyem, pada tahun ajaran 2007/2008 jumlah siswa sebanyak 39 anak, yang terdiri dari 19 siswa B2 dan 20 B1. Seluruh siswa B2 dinyatakan lulus, dan tahun ini siap menerima 20 anak untuk duduk di kelas B1. Dikatakan, untuk menunjang pendidikan siswa, selain melaksanakan pelajaran pokok TK ABA Diponegaran menyelenggarakan beberapa pelajaran ekstrakurikuler yakni melukis, menggambar, menari dan drumband. ”Tahun ini prestasi siswa yang paling menonjol adalah juara I tingkat Provinsi DIY di bidang melukis yang diraih oleh Henri,” tutur Rukiyem.

WABUP KUKUHKAN PENGURUS IPHI

Masyarakat Cenderung Materialistis

Kecenderungan kehidupan masyarakat sekarang yang semakin materialistis sehingga rasa kesetiakawanan sosial menjadi semakin menipis, serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat memerlukan perhatian bersama, terlebih dalam era otonomi daerah, segenap komponen masyarakat dituntut untuk dapat ikut berperan aktif, berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam pengukuhan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Kulonprogo periode 2008-2012 di Gedung Kaca Pemkab, Jum’at (27/6). Pengukuhan dilakukan Wabup Drs.H.Mulyono atas nama Bupati disaksikan Sekretaris IPHI Propinsi DIY, Wahono, Muspida dan Kakandepag Drs.H.Syahrowardi,MHI. Usai Acara pengukuhan diisi dengan siraman rohani oleh Imam Syafei dari Kota Gede Yogyakarta.

“Untuk membangun Kulonprogo, Pemda tidak akan dapat melaksanakan sendirian tanpa peran serta berbagai komponen yang ada di daerah, tentunya termasuk IPHI. Untuk itu mari kita bersama-sama nunggal rasa, nunggal karsa mbangun Kulon Progo,”pesannya.

Ditambahkan senandung Al Quran dahulu senantiasa menjadikan kebanggaan, namun sekarang malahan ada yang bangga dengan senandung-senandung yang lain. Hal ini merupakan pertanda bahwa di zaman globalisasi ini kehidupan agama semakin banyak tantangannya. Danb semestinya sebagai pribadi maupun lembaga harus selalu waspada penuh hati-hati untuk tidak jemu-jemunya mendidik diri, keluarga agar senantiasa gemar membaca Al Quran.

Sementara pengurus IPHI Kulonprogo yang dilantik Ketua Ir.H.Subito, Wakil Ketua I KH.Abdullah Syarifudin, ketua II KH.Da’in Balia, ketua III H.Muntachob, ketua IV Wakhid Jamil,Sag, MPd, Sekretaris Drs.H.Abdul Madjid, Bendahara Drs.H.Sumari, MPd dan dilengkapi bagian-bagian meliputi Bagian Organisasi, keanggotan dan kaderisasi, Bagian Pembinaan Litbang, Bagian Ibadah Sosial dan Kesejahteraan Umat, Bagian Bina usaha dan pemberdayaan umat, Bagian Diklat, Bagian Dakwah, Bagian Peranan Wanita dan Bagian Advokasi.

PELEPASAN SISWA DAN KEPSEK SD KEDUNGTANGKIL

Sebanyak 16 anak siswa SD Kedungtangkil Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo berhasil lulus 100 persen. Hasil UASBN rata-rata 26, 12 yang menempati urutan ke-4 di Cabang Dinas Pengasih bahkan beberapa anak mampu meraih nilai 10 dalam tiga mata pelajaran UASBN. Urutan berdasar tiga besar , ranking I. Desi Nurindah Yanti 28,60, rangking II. Dwi Ismawati 27,70 dan rangking III. Anna Khoirun Nisa 27,40.

Acara pelepasan siswa kelas VI berlangsung secara sederhana, Rabu (25/6) yang dihadiri para guru,Komite sekolah, Kadus Blumbang, Subandiyo dan wali murid kelas VI.

Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilangsungkan acara pisah sambut kepala sekolah. Kepala Sekolah yang lama Kamari,S.Pd mutasi di SD Wates V, sedangkan kepala sekolah yang baru Rini Utami,S.Pd yang sebelumnya guru di SD Gebangan Pengasih.

Swadaya Masyarakat Kulon Progo 22 Milyar Rupiah

Selama kurun 1 tahun terakhir jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kulon Progo mencapai Rp. 22 milyar. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar dana digunakan untuk melengkapi pengerjaan bantuan aspal dan semen dari pemkab.

Demikian dikatakan Kasubdin Keluarga Berencana Dinas Dukcapilkabermas Drs Habib Al Asyari pada penutupan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XV Kabupaten Kulo Progo, Senin (23/6) di balai desa Kranggan, Kecamatan Galur. Acara penutupan yang dilakukan setelah kunjungan kerja (Kunker) di wilayah Kecamatan Galur itu dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Camat Galur Jumanto, SH, pejabat pemkab, Ketua TP PKK Hj Wiwik Toyo Santoso Dipo dan tokoh masyarakat setempat.

Peningkatan tersebut, tambah Habib, menunjukkan bahwa partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Di samping itu juga menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemkab sangat tinggi. Di setiap lokasi kunker masyarakat selalu menyampaikan apresiasi positif terhadap program pembangunan pemkab, terutama program bantuan aspal dan semen, katanya.

Dikatakan, BBGRM di Kulon Progo dilakukan selama sebulan penuh akhir Mei – Juni dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Momen ini dapat memotivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Di antaranya meningkatkan akselerasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ’Binangun’ di semua desa. Saat ini 88 desa di wilayah Kulo Progo semuanya telah membentuk LKM dan sebagian besar telah beroperasi.

”Selama pelaksanaan BBGRM, bupati dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan kunker ke 12 wilayah kecamatan. Selain untuk meninjau hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, kunker juga dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi warga sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di waktu-waktu mendatang,” terang Habib.

Dalam sambutannya Toyo menyatakan, gotong royong merupakan warisan leluhur yang adiluhung untuk menciptakan suasana hidup yang harmonis, damai dan tenteram. Dewasa ini ada semantara orang yang mangatakan bahwa gotong royong sudah luntur di kalangan masyarat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gotong royong masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat, katanya.

”Saya yakin budaya gotong royong tidak akan pernah luntur. Karena selain merupakan budaya yang sudah sangat mengakar, manfaatnya bagi masyarakat sendiri sangat besar. Apa mungkin hal yang sangat besar manfaatnya akan ditinggalkan masyarakat? Saya yakin tidak, apalagi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Kulon Progo,” tegas Toyo.

Pelayanan Perijinan Masih Menjadi Sorotan Masyarakat

Pelaksanaan perijinan selama ini masih menjadi sebuah permasalahan yang krusial dan mendapatkan banyak sorotan. Karena keinginan dari masyarakat yang menuntut perijinan secara sederhana, cepat dan tepat, sering terbentur oleh mekanisme yang selama ini masih berjalan. Untuk itu, kantor perijinan yang sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2007 telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) diharapkan mampu memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik.

Agar pelaksanaan perijinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, KPT hendaknya mampu untuk berkoordinasi dengan semua pihak terutama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan permasalahan perijinan. Koordinasi yang dilakukan juga harus didukung dengan adanya komitmen perijinan yang memiliki implikasi positif untuk menciptakan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo pada acara sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan perijinan Rabu (25/6), di Gedung Kaca komplek pemkab. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala KPT Sri Utari,SH dan dihadiri oleh Kepala DPU Ir. Moch. Nadjib, Kepala BPN Lutfi Zakaria,SIP, Kabag Pemdes Setda Kulon Progo Drs.Riyadi Sunarto serta peserta yang lainya.

Koordinasi dengan SKPD menjadi sangat penting agar efisiensi dan efektifitas perijinan bisa dilakukan. Dicontohkan, permasalahan perijinan yang masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan koordinasi dengan SKPD yang lain seperti, ijin tempat usaha. ”Dalam hal ini instansi terkait seperti DPU hendaknya berkoordinasi dengan baik dan memberikan dorongan agar perijinan bisa didapatkan dengan cepat, tepat dan murah,” ungkap bupati.

Bupati juga berharap dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait masalah perijinan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Karena selama ini sosialisasi ke masyarakat sering dititik beratkan pada peraturan dan kurang mengedepankan kebutuhan dari masyarakat, lanjutnya.

Sementara itu, Kepala KPT Sri Utari,SH mengatakan bahwa sampai saat ini KPT telah menyelenggarakan 30 jenis pelayanan perijinan yang menghasilkan 82 macam ijin. 30 jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh KPT merupakan perijinan yang dulu dilaksanakan oleh 14 dinas teknis daerah.

Sesuai dengan perubahan struktur organisasi, KPT akan menjalankan tugasnya sesuai dengan azas pelayanan yang ada. Yaitu, Tranparansi, Akuntabilitas, Profesionalitas, Partisipasi, Kesamaan hak dan keseimbangan kewajiban.

Selanjutnya, KPT juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan dengan ketentuan. Seperti, Aduan diberikan kepada KPT dengan disertai indentitas yang jelas, Aduan akan ditanggapi paling lambat 1 minggu sejak penerimaan dan Aduan disampaikan kepada petugas KPT atau melalui media yang lain seperti, surat, email atau SMS kepada Kepala KPT. ”Dengan cara-cara tersebut kami harapkan akan lebih mudah untuk menampung aspirasi masyarakat selajutnya menentukan langkah untuk menyelesaikan,” katanya.