PESERTA TFM PRAKTEK LAPANGAN DI 6 DESA

Sebanyak 34 peserta pelatihan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) gelombang II tingkat regional III mengadakan praktek lapangan di Kulonprogo sejak Minggu (29/6) hingga Kamis (24/7) mendatang. Peserta merupakan perwakilan dari kabupaten wilayah /regional III meliputi kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul Propinsi DIY, kabupaten Wonogiri, Rembang, Cilacap dan Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sambas dan Ketapang Propinsi Kalimantan Barat masing-masing empat peserta. Lokasi praktek lapangan di enam desa meliputi desa Margosari dan desa Sidomulyo Kecamatan Pengasih, desa Sukoreno, Tuksono, Kaliagung Kecamatan Sentolo dan desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan.

Sebelum ke lokasi peserta mengadakan audiensi dengan Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo di Gedung Kaca Pemkab, Senin (30/6). Turut hadir Kasubdit Kelompok Bermain, Direktorat PAUD Depdiknas Widarmi Wijana, Kadinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo Muh.Mastur,BA. dan Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Ny.Wiwik Toyo Santoso Dipo.

Widarmi menjelaskan praktek lapangan yang dilaksanakan merupakan realisasi dari pelatihan secara teori yang telah dilaksanakan selama empat minggu sebelumnya. Dengan teori dan praktek peserta yang lulus selanjutnya kembali ke daerah asalnya dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh untuk dikembangkan di daerahnya.

Sementara Bupati H.Toyo Santoso Dipo mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten memberi perhatian serius terhadap PAUD. Bantuan yang telah terwujud berupa gedung PAUD, Laboratorium serta alat-alat edukatif. Hal ini menginggat dasar pendidikan yang utama sudah harus terbentuk sejak anak usia dini. Tingkat kecerdasan, bahkan sopan santun anak sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari PAUD.

Soal Alih Status Desa Wates, Masyarakat Hanya Butuh Kejelasan

Sampai saat ini masih terjadi tarik ulur tentang alih status Desa Wates yang akan berubah menjadi Kelurahan. Karena pemahaman masyarakat tentang dampak dari adanya perubahan tersebut masih belum jelas. Apakah dengan perubahan tersebut percepatan pembangunan benar-benar bisa dilaksanakan seperti dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan. Atau hanya sekedar ungkapan agar alih status tersebut dapat segera dilakukan.

Masyarakat hanya butuh kejelasan apa maksud dari percepatan pembangunan, perbaikan pelayanan dan semua bentuk bantuan yang akan disampaikan ke masyarakat Desa Wates. Karena percepatan pembangunan yang disampaikan dalam sosialisasi tak pernah dijelaskan seperti apa mekanismenya sehingga pembangunan bisa lebih baik dari pembangunan yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan oleh salah seorang warga Desa Wates Cahyono, Sabtu (28/6), dalam sosialisasi Rencana alih status Desa Wates menjadi Kelurahan di Gedung Kaca komplek pemkab. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Assek I Drs. Sutedjo Wiharso, Assek III Muqodas Rozie,SH, Kabag Pemdes Setda Kulon Progo Drs. Riyadi Sunarto, para pejabat eksekutif pemkab dari instansi yang lain serta warga Desa Wates.

Pembangunan yang selama ini dilakukan, lanjut Cahyono, sudah berjalan dengan baik. Bahkan, seperti halnya pelayanan ke masyarakat di Desa Wates lebih baik daripada di Kecamatan. “Jadi percepatan pembangunan yang dimaksudkan dalam sosialisasi itu seperti apa dan kapan bisa dilaksanakan ? Begitu juga dengan peningkatan pelayanan sebenarnya perubahan alih status tersebut untuk merubah menjadi lebih baik atau malah sebaliknya,” tanya Cahyono.

Disisi lain, Cahyono juga mengingatkan tentang masih minimnya perhatian pemkab terhadap upaya pembangunan di masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan minimnya dukungan yang diberikan pemkab pada saat Pedukuhan Wetan Pasar yang berhasil mewakili DIY dalam lomba kebersihan yang bertajuk ‘Yogyakarta Gren and Clean”. “Kami maju lomba di tingkat Propinsi membawa nama Kulon Progo namun dukungan dari pemkab seakan tidak maksimal. Masak truk pengangkut sampah yang kami datangkan bekerjanya juga tidak maksimal, padahal sudah kami beri ongkos bensin dan rokok,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan di era otonomi daerah menggunakan sistem ‘buttom up planing’. Yaitu, pembangunan yang didasarkan pada usulan masyarakat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan. Yang selama ini telah ditampung dalam Musbangdus, Musbangdes dan juga Musrenbang. “Jadi karena keterbatasan dana serta mekanisme yang saat ini ada mungkin menjadikan keinginan masyarakat yang mendadak menjadi tidak bisa diakomodir. Karena kalau tidak melalui mekanisme yang ada kami selalu pemrintah juga akan mendapatkan teguran seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.,

Sedangkan perbaikan pelayanan yang dimaksudkan jelas arahnya kepada perbaikan dari pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Jadi kalau orang normal, tentu berfikir perbaikan pelayanan jelas dimaksudkan untuk memperbaikai pelayanan dari yang selama ini ada dan belum maksimal. Tidak mungkin peningkatan pelayanan malah akan menurunkan kualitas pelayanan yang selama ini telah dilakukan, lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa segala permasalahan yang menyangkut permasalahan pelaksanan pemerintahan bisa disampaikan langsung kepada bupati melalui media yang ada. Seperti, melalui surat, Telepon atau SMS. “Pada prinsipnya kami siap 24 jam dan semua permasalahan pelaksanaan pemerintahan bisa disampaikan ke kami. Seperti kalau ada truk pengangkut sampah yang masih meminta uang bensin dan rokok laporkan langsung saja ke kami pasti akan kami tindak lanjuti,” katanya.

TK ABA Diponegaran Lepas 19 Siswa

Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal (TK ABA) Diponegaran yang berlokasi di Pedukuhan Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, melepas 19 siswa yang dinyatakan lulus. Pelepasan dilakukan Kamis (26/6) di kompleks TK setempat yang dimeriahkan dengan pentas seni dan pembagian hadiah bagi siswa berprestasi. Menurut Kepala TK ABA Diponegaran Rukiyem, pada tahun ajaran 2007/2008 jumlah siswa sebanyak 39 anak, yang terdiri dari 19 siswa B2 dan 20 B1. Seluruh siswa B2 dinyatakan lulus, dan tahun ini siap menerima 20 anak untuk duduk di kelas B1. Dikatakan, untuk menunjang pendidikan siswa, selain melaksanakan pelajaran pokok TK ABA Diponegaran menyelenggarakan beberapa pelajaran ekstrakurikuler yakni melukis, menggambar, menari dan drumband. ”Tahun ini prestasi siswa yang paling menonjol adalah juara I tingkat Provinsi DIY di bidang melukis yang diraih oleh Henri,” tutur Rukiyem.

WABUP KUKUHKAN PENGURUS IPHI

Masyarakat Cenderung Materialistis

Kecenderungan kehidupan masyarakat sekarang yang semakin materialistis sehingga rasa kesetiakawanan sosial menjadi semakin menipis, serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat memerlukan perhatian bersama, terlebih dalam era otonomi daerah, segenap komponen masyarakat dituntut untuk dapat ikut berperan aktif, berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Hal tersebut dikatakan Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam pengukuhan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Kulonprogo periode 2008-2012 di Gedung Kaca Pemkab, Jum’at (27/6). Pengukuhan dilakukan Wabup Drs.H.Mulyono atas nama Bupati disaksikan Sekretaris IPHI Propinsi DIY, Wahono, Muspida dan Kakandepag Drs.H.Syahrowardi,MHI. Usai Acara pengukuhan diisi dengan siraman rohani oleh Imam Syafei dari Kota Gede Yogyakarta.

“Untuk membangun Kulonprogo, Pemda tidak akan dapat melaksanakan sendirian tanpa peran serta berbagai komponen yang ada di daerah, tentunya termasuk IPHI. Untuk itu mari kita bersama-sama nunggal rasa, nunggal karsa mbangun Kulon Progo,”pesannya.

Ditambahkan senandung Al Quran dahulu senantiasa menjadikan kebanggaan, namun sekarang malahan ada yang bangga dengan senandung-senandung yang lain. Hal ini merupakan pertanda bahwa di zaman globalisasi ini kehidupan agama semakin banyak tantangannya. Danb semestinya sebagai pribadi maupun lembaga harus selalu waspada penuh hati-hati untuk tidak jemu-jemunya mendidik diri, keluarga agar senantiasa gemar membaca Al Quran.

Sementara pengurus IPHI Kulonprogo yang dilantik Ketua Ir.H.Subito, Wakil Ketua I KH.Abdullah Syarifudin, ketua II KH.Da’in Balia, ketua III H.Muntachob, ketua IV Wakhid Jamil,Sag, MPd, Sekretaris Drs.H.Abdul Madjid, Bendahara Drs.H.Sumari, MPd dan dilengkapi bagian-bagian meliputi Bagian Organisasi, keanggotan dan kaderisasi, Bagian Pembinaan Litbang, Bagian Ibadah Sosial dan Kesejahteraan Umat, Bagian Bina usaha dan pemberdayaan umat, Bagian Diklat, Bagian Dakwah, Bagian Peranan Wanita dan Bagian Advokasi.

PELEPASAN SISWA DAN KEPSEK SD KEDUNGTANGKIL

Sebanyak 16 anak siswa SD Kedungtangkil Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo berhasil lulus 100 persen. Hasil UASBN rata-rata 26, 12 yang menempati urutan ke-4 di Cabang Dinas Pengasih bahkan beberapa anak mampu meraih nilai 10 dalam tiga mata pelajaran UASBN. Urutan berdasar tiga besar , ranking I. Desi Nurindah Yanti 28,60, rangking II. Dwi Ismawati 27,70 dan rangking III. Anna Khoirun Nisa 27,40.

Acara pelepasan siswa kelas VI berlangsung secara sederhana, Rabu (25/6) yang dihadiri para guru,Komite sekolah, Kadus Blumbang, Subandiyo dan wali murid kelas VI.

Dalam kesempatan tersebut sekaligus dilangsungkan acara pisah sambut kepala sekolah. Kepala Sekolah yang lama Kamari,S.Pd mutasi di SD Wates V, sedangkan kepala sekolah yang baru Rini Utami,S.Pd yang sebelumnya guru di SD Gebangan Pengasih.

Swadaya Masyarakat Kulon Progo 22 Milyar Rupiah

Selama kurun 1 tahun terakhir jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kulon Progo mencapai Rp. 22 milyar. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar dana digunakan untuk melengkapi pengerjaan bantuan aspal dan semen dari pemkab.

Demikian dikatakan Kasubdin Keluarga Berencana Dinas Dukcapilkabermas Drs Habib Al Asyari pada penutupan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XV Kabupaten Kulo Progo, Senin (23/6) di balai desa Kranggan, Kecamatan Galur. Acara penutupan yang dilakukan setelah kunjungan kerja (Kunker) di wilayah Kecamatan Galur itu dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Camat Galur Jumanto, SH, pejabat pemkab, Ketua TP PKK Hj Wiwik Toyo Santoso Dipo dan tokoh masyarakat setempat.

Peningkatan tersebut, tambah Habib, menunjukkan bahwa partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Di samping itu juga menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemkab sangat tinggi. Di setiap lokasi kunker masyarakat selalu menyampaikan apresiasi positif terhadap program pembangunan pemkab, terutama program bantuan aspal dan semen, katanya.

Dikatakan, BBGRM di Kulon Progo dilakukan selama sebulan penuh akhir Mei – Juni dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Momen ini dapat memotivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Di antaranya meningkatkan akselerasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ’Binangun’ di semua desa. Saat ini 88 desa di wilayah Kulo Progo semuanya telah membentuk LKM dan sebagian besar telah beroperasi.

”Selama pelaksanaan BBGRM, bupati dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan kunker ke 12 wilayah kecamatan. Selain untuk meninjau hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, kunker juga dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi warga sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di waktu-waktu mendatang,” terang Habib.

Dalam sambutannya Toyo menyatakan, gotong royong merupakan warisan leluhur yang adiluhung untuk menciptakan suasana hidup yang harmonis, damai dan tenteram. Dewasa ini ada semantara orang yang mangatakan bahwa gotong royong sudah luntur di kalangan masyarat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gotong royong masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat, katanya.

”Saya yakin budaya gotong royong tidak akan pernah luntur. Karena selain merupakan budaya yang sudah sangat mengakar, manfaatnya bagi masyarakat sendiri sangat besar. Apa mungkin hal yang sangat besar manfaatnya akan ditinggalkan masyarakat? Saya yakin tidak, apalagi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Kulon Progo,” tegas Toyo.

Pelayanan Perijinan Masih Menjadi Sorotan Masyarakat

Pelaksanaan perijinan selama ini masih menjadi sebuah permasalahan yang krusial dan mendapatkan banyak sorotan. Karena keinginan dari masyarakat yang menuntut perijinan secara sederhana, cepat dan tepat, sering terbentur oleh mekanisme yang selama ini masih berjalan. Untuk itu, kantor perijinan yang sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2007 telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) diharapkan mampu memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik.

Agar pelaksanaan perijinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, KPT hendaknya mampu untuk berkoordinasi dengan semua pihak terutama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan permasalahan perijinan. Koordinasi yang dilakukan juga harus didukung dengan adanya komitmen perijinan yang memiliki implikasi positif untuk menciptakan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo pada acara sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan perijinan Rabu (25/6), di Gedung Kaca komplek pemkab. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala KPT Sri Utari,SH dan dihadiri oleh Kepala DPU Ir. Moch. Nadjib, Kepala BPN Lutfi Zakaria,SIP, Kabag Pemdes Setda Kulon Progo Drs.Riyadi Sunarto serta peserta yang lainya.

Koordinasi dengan SKPD menjadi sangat penting agar efisiensi dan efektifitas perijinan bisa dilakukan. Dicontohkan, permasalahan perijinan yang masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan koordinasi dengan SKPD yang lain seperti, ijin tempat usaha. ”Dalam hal ini instansi terkait seperti DPU hendaknya berkoordinasi dengan baik dan memberikan dorongan agar perijinan bisa didapatkan dengan cepat, tepat dan murah,” ungkap bupati.

Bupati juga berharap dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait masalah perijinan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Karena selama ini sosialisasi ke masyarakat sering dititik beratkan pada peraturan dan kurang mengedepankan kebutuhan dari masyarakat, lanjutnya.

Sementara itu, Kepala KPT Sri Utari,SH mengatakan bahwa sampai saat ini KPT telah menyelenggarakan 30 jenis pelayanan perijinan yang menghasilkan 82 macam ijin. 30 jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh KPT merupakan perijinan yang dulu dilaksanakan oleh 14 dinas teknis daerah.

Sesuai dengan perubahan struktur organisasi, KPT akan menjalankan tugasnya sesuai dengan azas pelayanan yang ada. Yaitu, Tranparansi, Akuntabilitas, Profesionalitas, Partisipasi, Kesamaan hak dan keseimbangan kewajiban.

Selanjutnya, KPT juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan dengan ketentuan. Seperti, Aduan diberikan kepada KPT dengan disertai indentitas yang jelas, Aduan akan ditanggapi paling lambat 1 minggu sejak penerimaan dan Aduan disampaikan kepada petugas KPT atau melalui media yang lain seperti, surat, email atau SMS kepada Kepala KPT. ”Dengan cara-cara tersebut kami harapkan akan lebih mudah untuk menampung aspirasi masyarakat selajutnya menentukan langkah untuk menyelesaikan,” katanya.

ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Upaya Untuk Mempercepat Laju Pembangunan
Alih status desa menjadi kelurahan bagi Desa Wates merupakan startegi untuk mempercepat laju pembangunan. Karena dengan berstatus kelurahan, kesempatan untuk mendapatkan anggaran pembangunan menjadi lebih luas. Seperti bantuan dari Pemerintah Pusat akan dapat diterima dalam jumlah lebih besar.
Demikian dikatakan Wabup Drs H Mulyono di hadapan warga Pedukuhan Kriyanan, Sabtu (21/6) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di wilayah Kecamatan Wates. Turut dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi II DPRD Drs Sudarminto, Kepala Bappeda Budi Wibowo SH, beberapa pejabat pemkab serta pengurus TP PKK. Rombongan Wabup disambut oleh Camat Wates Drs Anang Suharsa, kepala desa dan tokoh masyarakat.
Dengan demikian, tambah Wabup, alih status tidak akan merugikan perangkat desa atau masyarakat. Tetapi justru akan lebih menguntungkan. Selain laju pembangunan akan lebih cepat, aset yang dikelola juga akan lebih banyakdan jelas.
"Contohnya bekas gedung bisokop ‘Mandala’. Saat ini gedung itu tidak jelas siapa pengelolanya. Kalau ada yang akan menggunakan pasti menghubungi bupati. Padahal itu bukan ranah urusan bupati. Akan lebih tepat kalau nanti yang mengelola KelurahanWates," tuturnya.
Mulyono menegaskan, alih status Desa Wates bukan hanya merupakan keinginan pemkab. Namun merupakan hasil studi kelayakan dari akademisi yang benar-benar kredibel dan independen. Kalau dinilai sudah layak, tentunya itu merupakan jalan terbaik bagi Desa Wates untuk lebih maju, imbuhnya.
"Contoh di beberapa daerah menunjukkan, dengan menjadi kelurahan percepatan pembangunan wilayah menjadi lebih tinggi. Seperti di Purworejo, dengan adanya 25 kelurahan dari 436 desa yang ada kemajuan pembanguan bisa menjadi lebih cepat," terang Mulyono.
Oleh karenanya, Wabup mengharapkan agar perangkat desa dan masyarakat Wates mendukung rencana alih status tersebut. Semua proses akan dirancang secara matang dan dijamin tidak akan ada yang dirugikan, tandasnya.
Mantan pejabat DPU Kota Bandung itu menilai wajar kalau saat ini di tengah masyarakat ada sikap pro dan kontra. Sebab, kata dia, belum semua pihak tahu persis esensi alih status. Ada yang khawatir alih status akan merugikan perangkat desa ataumasyarakat.
"Saya berharap bagi yang belum tahu langsung saja bertanya ke pemkab. Saya dan Pak Bupati siap menerima dalam waktu 24 jam. Kalau tidak bisa menghadaplangsung bisa dengan SMS. Tidak perlu memasang spanduk," ujar Mulyono.
Selain di Kriyanan, kunker juga dilakukan di beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Wates, dengan meninjau hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat setempat.
Menurut Anang Suharsa, selama 2 tahun terakhir besarnya swadaya mengalami peningkatan 100 persen lebih. Tahun 2006 sebesar Rp. 603.690.700,- dan tahun 2008 mencapai Rp. 1.281.531.000,-. Peningkatan ini menunjukkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan telah semakin meningkat pula, katanya.

Gedung Puskesmas Wates Diresmikan
Gedung Puskesmas Wates yang baru di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Sabtu (21/6) diresmikan oleh Wakil Bupati Drs H Mulyono. Peresmian dilakukan dengan pemotongan buntal serta membuka pintu Puskesmas. Hadir pada acara itu Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Dr Lestaryono, M Kes, Camat Wates Drs Anang Suharsa, Plt Kepala Puskesmas Wates drg Agung Sugiyarto dan segenap staf.
Usai peresmian Wabup meninjau beberapa ruang seperti kamar periksa, UGD, laborat serta perawatan gigi. Di ruang perawatan gigi, Mulyono menyaksikan peragaan pemeriksaan gigi dengan menggunakan alat oleh perawat setempat. "Dengan alat ini pemeriksaan dan perawatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Pasien tidak perlu dicangap karena kondisi gigi bisa dilihat di monitor, terang Agung.
Mulyono mengharapkan, dengan menempati gedung baru Puskesmas Wates bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan gedung yang lebih representatif serta peralatan yang lebih lengkap, Puskesmas akan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pula. Jangan sampai terjadi, gedung dan peralatannya lebih baik kok pelayananannya sama atau malah lebih buruk, ujarnya.
"Dibanding Puskesmas-Puskesmas yang lain gedung ini lebih bagus. Sayangnya, kualitas air kurang baik, warnanya kuning. Mungkin karena tempatnya baru. Saya minta Dinas Kesehatan segera menangani hal ini. Jangan sampai air yang kurang baik ini nanti malah menimbulkan masalah baru bagi pasien," imbau Mulyono.

PEMILU 2009 MENDATANG

Wabup : Jangan Golput

Pada saat berlangsungnya Pemilu 2009 mendatang warga masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya, dan jangan golput. Dalam memilih anggota legislatif hendaknya jangan karena yang bersangkutan sudah memberi amplop, karena kalau jadi tidak mampu menyuarakan kepentingan yang diharapkan warga, ia tidak salah sebab suaranya sudah merasa dibeli artinya sudah lunas. Sebaiknya yang dipilih sudah kenal, suka bermasyarakat, bekerja keras dan membela program-program masyarakat. Caleg yang punya rezeki banyak kalau bantu kepada kelompok masyarkat, sehingga seandainya tidak jadi sudah merupakan amal ibadah.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono di hadapan warga Desa Kanoman dan Desa Bugel, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Panjatan, Kamis (19/6). Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi segenap pejabat pemkab, pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan disambut oleh Camat Panjatan Ir.aspiyah,MSi.

Tidak punya uang jangan jago caleg, tambah Wabup, daripada hanya mencari pinjaman kesana-kemari nanti kalau jadi malah bias-bisa korupsi untuk menutup pinjaman. “Kepada warga masyarakat tolong dalam memilih wakil saudara yang nantinya akan duduk di DPRD Kabupaten dicermati, jangan hanya terpancing parpolnya, kalau pilih yang calegnya sewilayah sehingga nanti dapat menjamin dalam memperjuangkan usulan masyarakat untuk menjadi program pemkab,”ujarnya.

Dalam kunker itu Mulyono meninjau dan meresmikan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan masyarakat desa Kanoman dan Bugel. Seperti pembangunan jalan aspal, gardu ronda, kolam ikan, dan mengikuti kegiatan Sedekah Bumi atau Ancakan di Balai Pertemuan Kelompok Tani di Bulak Bugel bersama warga desa Bugel, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan sebelum melakukan panen padi.

Menurut Aspiyah, selain kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur, pembangunan non fisik yang telah dilakukan dan berhasil antara lain Balita sehat mampu juara tingkat propinsi, Paduan suara Lansia juara Kabupaten dan Kadarkum juara tingkat nasional.

Desa Sidomulyo Raih Rekor Pembayaran PBB Tercepat

Dengan daerah yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan, warga Desa Sidomulyo, Pengasih tak pernah patah semangat untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya. Besarnya semangat warga Sidomulyo untuk bergotong royong membangun daerah, sebanding dengan semangat warga untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran pajak bumi (PBB) kepada pemerintah.

Dengan semangat tersebut, Desa Sidomulyo berhasil menciptakan rekor pembayaran pajak tercepat di Kecamatan Pengasih dengan tenggang waktu pelunasan hanya tiga bulan sejak penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diberikan. Prestasi dengan pembayaran PBB tercepat, diikuti dengan sederet keberhasilan pembangunan di desa seperti, menyelesaikan kewajiban penyusunan APBDes dan beberapa Perdes, peningkatan swadaya masyarakat dari adanya bantuan stimulan semen serta kemajuan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kantibmas.

Kepala Desa Sidomulyo R. Sukesidono menyampaikan hal tersebut di hadapan Bupati Kulon Progo Rabu (18/6), di Aula Balai Desa Sidomulyo saat bupati melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di Kecamatan Pengasih. Selain Bupati Kulon progo H. Toyo Santoso Dipo, ikut hadir dalam kesempatan tersebut, Wabup Drs. H. Mulyono, Kepala Dinas Dukcapilkabermas Drs. Sarjana, Kepala DPU Ir. Moch. Nadjib, Kabag Pembangunan Setda Nogroho,SE dan staf pemkab yang lainnya.

PBB yang telah lunas dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2008 sebanyak 4.778 lembar SPPT dengan nominal sebesar Rp 76.918.406. ”Hal tersebut menunjukan keseriusan warga Sidomulyo untuk terus melaksanakan pembangunan secara gotong royong. Namun juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai warga negara yaitu, taat membayar pajak,” kata Sukesidono.

Disamping pembangunan dan kewajiban pembayaran pajak, Desa Sidomulyo memiliki potensi alam yang cukup menjanjikan. Sehingga kedepan, Desa Sidomulyo memiliki prospek perkembangan pembangunan yang baik. Salah satu potensi yang dimiliki Desa Sidomulyo adalah hasil hutan berupa kayu. Karena sesuai dengan data yang ada, produksi kayu dari Sidomulyo terhitung besar dan telah berhasil menyuplai kebutuhan kayu sampai keluar daerah.

Data yang ada menunjukkan, Desa Sidomulyo yang memiliki hutan rakyat dengan luas 1.095 hektare setiap tahunnya mampu menghasilkan produksi kayu dengan jumlah cukup besar dan dengan jenis beraneka ragam. Yaitu, Jati 189 m3/hektare (Ha), Mahoni 117 m3/Ha, Akasia 293 m3/Ha, Sonokeling 47 m3/Ha dan kayu lain 204 m3/ha.

Menurut Camat Pengasih Dra. Sri Hermintarti,MM selain berbagai keberhasilan yang telah dilakukan oleh Desa Sidomulyo secara merata berbagai kemajuan pembangunan juga telah dilaksanakan di desa-desa yang lain. Sedangkan jumlah dana yang telah diberikan ke desa-desa untuk tahun anggaran 2007-2008 secara keseluruhan mencapai Rp 7,9 milyar dengan kegiatan masyarakat mencapai 290 kegiatan. ”Dengan dana sebesar Rp 2,9 milyar tersebut, berhasil memancing swadaya masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 1,7 milyar,”katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo memberikan apresiasi tersendiri terhadap ketaatan warga Sidomulyo khususnya terhadap pembayaran PBB. Bupati berjanji untuk memberikan perhatian tersendiri terhadap perkembangan pembangunan di Sidomulyo. ”Karena masih banyak kebutuhan masyarakat Sidomulyo yang sampai saat ini belum terpenuhi seperti, kebutuhan jalan, air bersih dan pemerataan listrik. Kami berjanji untuk memberikan perhatian lebih sebagai penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dalam pembayaran PBB,” katanya.

Ditempat lain, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak malu berguru kepada siapapun untuk meraih kemajuan. Bahkan, kalau perlu kita belajar kepada ’wong ngarit’ yang sebenarnya memiliki pola hidup cerdas. Karena ia biasa menyisihkan waktu sebentar untuk ’ngasah arit’ agar dalam bekerja lebih cepat, efisien dan efektif. Sehingga sebelum kita bertindak kita perlu belajar lebih dulu seperti ’ngasah arit’ agar pekerjaan kita menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan rencana kita, lanjut bupati.