Swadaya Masyarakat Kulon Progo 22 Milyar Rupiah

Selama kurun 1 tahun terakhir jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kulon Progo mencapai Rp. 22 milyar. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar dana digunakan untuk melengkapi pengerjaan bantuan aspal dan semen dari pemkab.

Demikian dikatakan Kasubdin Keluarga Berencana Dinas Dukcapilkabermas Drs Habib Al Asyari pada penutupan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XV Kabupaten Kulo Progo, Senin (23/6) di balai desa Kranggan, Kecamatan Galur. Acara penutupan yang dilakukan setelah kunjungan kerja (Kunker) di wilayah Kecamatan Galur itu dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Camat Galur Jumanto, SH, pejabat pemkab, Ketua TP PKK Hj Wiwik Toyo Santoso Dipo dan tokoh masyarakat setempat.

Peningkatan tersebut, tambah Habib, menunjukkan bahwa partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Di samping itu juga menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemkab sangat tinggi. Di setiap lokasi kunker masyarakat selalu menyampaikan apresiasi positif terhadap program pembangunan pemkab, terutama program bantuan aspal dan semen, katanya.

Dikatakan, BBGRM di Kulon Progo dilakukan selama sebulan penuh akhir Mei – Juni dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Momen ini dapat memotivasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Di antaranya meningkatkan akselerasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ’Binangun’ di semua desa. Saat ini 88 desa di wilayah Kulo Progo semuanya telah membentuk LKM dan sebagian besar telah beroperasi.

”Selama pelaksanaan BBGRM, bupati dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan kunker ke 12 wilayah kecamatan. Selain untuk meninjau hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, kunker juga dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi warga sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan di waktu-waktu mendatang,” terang Habib.

Dalam sambutannya Toyo menyatakan, gotong royong merupakan warisan leluhur yang adiluhung untuk menciptakan suasana hidup yang harmonis, damai dan tenteram. Dewasa ini ada semantara orang yang mangatakan bahwa gotong royong sudah luntur di kalangan masyarat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gotong royong masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat, katanya.

”Saya yakin budaya gotong royong tidak akan pernah luntur. Karena selain merupakan budaya yang sudah sangat mengakar, manfaatnya bagi masyarakat sendiri sangat besar. Apa mungkin hal yang sangat besar manfaatnya akan ditinggalkan masyarakat? Saya yakin tidak, apalagi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk Kulon Progo,” tegas Toyo.

Pelayanan Perijinan Masih Menjadi Sorotan Masyarakat

Pelaksanaan perijinan selama ini masih menjadi sebuah permasalahan yang krusial dan mendapatkan banyak sorotan. Karena keinginan dari masyarakat yang menuntut perijinan secara sederhana, cepat dan tepat, sering terbentur oleh mekanisme yang selama ini masih berjalan. Untuk itu, kantor perijinan yang sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2007 telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) diharapkan mampu memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik.

Agar pelaksanaan perijinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, KPT hendaknya mampu untuk berkoordinasi dengan semua pihak terutama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan permasalahan perijinan. Koordinasi yang dilakukan juga harus didukung dengan adanya komitmen perijinan yang memiliki implikasi positif untuk menciptakan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo pada acara sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan perijinan Rabu (25/6), di Gedung Kaca komplek pemkab. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala KPT Sri Utari,SH dan dihadiri oleh Kepala DPU Ir. Moch. Nadjib, Kepala BPN Lutfi Zakaria,SIP, Kabag Pemdes Setda Kulon Progo Drs.Riyadi Sunarto serta peserta yang lainya.

Koordinasi dengan SKPD menjadi sangat penting agar efisiensi dan efektifitas perijinan bisa dilakukan. Dicontohkan, permasalahan perijinan yang masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan koordinasi dengan SKPD yang lain seperti, ijin tempat usaha. ”Dalam hal ini instansi terkait seperti DPU hendaknya berkoordinasi dengan baik dan memberikan dorongan agar perijinan bisa didapatkan dengan cepat, tepat dan murah,” ungkap bupati.

Bupati juga berharap dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait masalah perijinan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Karena selama ini sosialisasi ke masyarakat sering dititik beratkan pada peraturan dan kurang mengedepankan kebutuhan dari masyarakat, lanjutnya.

Sementara itu, Kepala KPT Sri Utari,SH mengatakan bahwa sampai saat ini KPT telah menyelenggarakan 30 jenis pelayanan perijinan yang menghasilkan 82 macam ijin. 30 jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh KPT merupakan perijinan yang dulu dilaksanakan oleh 14 dinas teknis daerah.

Sesuai dengan perubahan struktur organisasi, KPT akan menjalankan tugasnya sesuai dengan azas pelayanan yang ada. Yaitu, Tranparansi, Akuntabilitas, Profesionalitas, Partisipasi, Kesamaan hak dan keseimbangan kewajiban.

Selanjutnya, KPT juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan dengan ketentuan. Seperti, Aduan diberikan kepada KPT dengan disertai indentitas yang jelas, Aduan akan ditanggapi paling lambat 1 minggu sejak penerimaan dan Aduan disampaikan kepada petugas KPT atau melalui media yang lain seperti, surat, email atau SMS kepada Kepala KPT. ”Dengan cara-cara tersebut kami harapkan akan lebih mudah untuk menampung aspirasi masyarakat selajutnya menentukan langkah untuk menyelesaikan,” katanya.

ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Upaya Untuk Mempercepat Laju Pembangunan
Alih status desa menjadi kelurahan bagi Desa Wates merupakan startegi untuk mempercepat laju pembangunan. Karena dengan berstatus kelurahan, kesempatan untuk mendapatkan anggaran pembangunan menjadi lebih luas. Seperti bantuan dari Pemerintah Pusat akan dapat diterima dalam jumlah lebih besar.
Demikian dikatakan Wabup Drs H Mulyono di hadapan warga Pedukuhan Kriyanan, Sabtu (21/6) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di wilayah Kecamatan Wates. Turut dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi II DPRD Drs Sudarminto, Kepala Bappeda Budi Wibowo SH, beberapa pejabat pemkab serta pengurus TP PKK. Rombongan Wabup disambut oleh Camat Wates Drs Anang Suharsa, kepala desa dan tokoh masyarakat.
Dengan demikian, tambah Wabup, alih status tidak akan merugikan perangkat desa atau masyarakat. Tetapi justru akan lebih menguntungkan. Selain laju pembangunan akan lebih cepat, aset yang dikelola juga akan lebih banyakdan jelas.
"Contohnya bekas gedung bisokop ‘Mandala’. Saat ini gedung itu tidak jelas siapa pengelolanya. Kalau ada yang akan menggunakan pasti menghubungi bupati. Padahal itu bukan ranah urusan bupati. Akan lebih tepat kalau nanti yang mengelola KelurahanWates," tuturnya.
Mulyono menegaskan, alih status Desa Wates bukan hanya merupakan keinginan pemkab. Namun merupakan hasil studi kelayakan dari akademisi yang benar-benar kredibel dan independen. Kalau dinilai sudah layak, tentunya itu merupakan jalan terbaik bagi Desa Wates untuk lebih maju, imbuhnya.
"Contoh di beberapa daerah menunjukkan, dengan menjadi kelurahan percepatan pembangunan wilayah menjadi lebih tinggi. Seperti di Purworejo, dengan adanya 25 kelurahan dari 436 desa yang ada kemajuan pembanguan bisa menjadi lebih cepat," terang Mulyono.
Oleh karenanya, Wabup mengharapkan agar perangkat desa dan masyarakat Wates mendukung rencana alih status tersebut. Semua proses akan dirancang secara matang dan dijamin tidak akan ada yang dirugikan, tandasnya.
Mantan pejabat DPU Kota Bandung itu menilai wajar kalau saat ini di tengah masyarakat ada sikap pro dan kontra. Sebab, kata dia, belum semua pihak tahu persis esensi alih status. Ada yang khawatir alih status akan merugikan perangkat desa ataumasyarakat.
"Saya berharap bagi yang belum tahu langsung saja bertanya ke pemkab. Saya dan Pak Bupati siap menerima dalam waktu 24 jam. Kalau tidak bisa menghadaplangsung bisa dengan SMS. Tidak perlu memasang spanduk," ujar Mulyono.
Selain di Kriyanan, kunker juga dilakukan di beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Wates, dengan meninjau hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat setempat.
Menurut Anang Suharsa, selama 2 tahun terakhir besarnya swadaya mengalami peningkatan 100 persen lebih. Tahun 2006 sebesar Rp. 603.690.700,- dan tahun 2008 mencapai Rp. 1.281.531.000,-. Peningkatan ini menunjukkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan telah semakin meningkat pula, katanya.

Gedung Puskesmas Wates Diresmikan
Gedung Puskesmas Wates yang baru di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Sabtu (21/6) diresmikan oleh Wakil Bupati Drs H Mulyono. Peresmian dilakukan dengan pemotongan buntal serta membuka pintu Puskesmas. Hadir pada acara itu Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Dr Lestaryono, M Kes, Camat Wates Drs Anang Suharsa, Plt Kepala Puskesmas Wates drg Agung Sugiyarto dan segenap staf.
Usai peresmian Wabup meninjau beberapa ruang seperti kamar periksa, UGD, laborat serta perawatan gigi. Di ruang perawatan gigi, Mulyono menyaksikan peragaan pemeriksaan gigi dengan menggunakan alat oleh perawat setempat. "Dengan alat ini pemeriksaan dan perawatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Pasien tidak perlu dicangap karena kondisi gigi bisa dilihat di monitor, terang Agung.
Mulyono mengharapkan, dengan menempati gedung baru Puskesmas Wates bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan gedung yang lebih representatif serta peralatan yang lebih lengkap, Puskesmas akan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pula. Jangan sampai terjadi, gedung dan peralatannya lebih baik kok pelayananannya sama atau malah lebih buruk, ujarnya.
"Dibanding Puskesmas-Puskesmas yang lain gedung ini lebih bagus. Sayangnya, kualitas air kurang baik, warnanya kuning. Mungkin karena tempatnya baru. Saya minta Dinas Kesehatan segera menangani hal ini. Jangan sampai air yang kurang baik ini nanti malah menimbulkan masalah baru bagi pasien," imbau Mulyono.

PEMILU 2009 MENDATANG

Wabup : Jangan Golput

Pada saat berlangsungnya Pemilu 2009 mendatang warga masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya, dan jangan golput. Dalam memilih anggota legislatif hendaknya jangan karena yang bersangkutan sudah memberi amplop, karena kalau jadi tidak mampu menyuarakan kepentingan yang diharapkan warga, ia tidak salah sebab suaranya sudah merasa dibeli artinya sudah lunas. Sebaiknya yang dipilih sudah kenal, suka bermasyarakat, bekerja keras dan membela program-program masyarakat. Caleg yang punya rezeki banyak kalau bantu kepada kelompok masyarkat, sehingga seandainya tidak jadi sudah merupakan amal ibadah.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono di hadapan warga Desa Kanoman dan Desa Bugel, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Panjatan, Kamis (19/6). Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi segenap pejabat pemkab, pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan disambut oleh Camat Panjatan Ir.aspiyah,MSi.

Tidak punya uang jangan jago caleg, tambah Wabup, daripada hanya mencari pinjaman kesana-kemari nanti kalau jadi malah bias-bisa korupsi untuk menutup pinjaman. “Kepada warga masyarakat tolong dalam memilih wakil saudara yang nantinya akan duduk di DPRD Kabupaten dicermati, jangan hanya terpancing parpolnya, kalau pilih yang calegnya sewilayah sehingga nanti dapat menjamin dalam memperjuangkan usulan masyarakat untuk menjadi program pemkab,”ujarnya.

Dalam kunker itu Mulyono meninjau dan meresmikan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan masyarakat desa Kanoman dan Bugel. Seperti pembangunan jalan aspal, gardu ronda, kolam ikan, dan mengikuti kegiatan Sedekah Bumi atau Ancakan di Balai Pertemuan Kelompok Tani di Bulak Bugel bersama warga desa Bugel, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan sebelum melakukan panen padi.

Menurut Aspiyah, selain kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur, pembangunan non fisik yang telah dilakukan dan berhasil antara lain Balita sehat mampu juara tingkat propinsi, Paduan suara Lansia juara Kabupaten dan Kadarkum juara tingkat nasional.

Desa Sidomulyo Raih Rekor Pembayaran PBB Tercepat

Dengan daerah yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan, warga Desa Sidomulyo, Pengasih tak pernah patah semangat untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya. Besarnya semangat warga Sidomulyo untuk bergotong royong membangun daerah, sebanding dengan semangat warga untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran pajak bumi (PBB) kepada pemerintah.

Dengan semangat tersebut, Desa Sidomulyo berhasil menciptakan rekor pembayaran pajak tercepat di Kecamatan Pengasih dengan tenggang waktu pelunasan hanya tiga bulan sejak penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diberikan. Prestasi dengan pembayaran PBB tercepat, diikuti dengan sederet keberhasilan pembangunan di desa seperti, menyelesaikan kewajiban penyusunan APBDes dan beberapa Perdes, peningkatan swadaya masyarakat dari adanya bantuan stimulan semen serta kemajuan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kantibmas.

Kepala Desa Sidomulyo R. Sukesidono menyampaikan hal tersebut di hadapan Bupati Kulon Progo Rabu (18/6), di Aula Balai Desa Sidomulyo saat bupati melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di Kecamatan Pengasih. Selain Bupati Kulon progo H. Toyo Santoso Dipo, ikut hadir dalam kesempatan tersebut, Wabup Drs. H. Mulyono, Kepala Dinas Dukcapilkabermas Drs. Sarjana, Kepala DPU Ir. Moch. Nadjib, Kabag Pembangunan Setda Nogroho,SE dan staf pemkab yang lainnya.

PBB yang telah lunas dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2008 sebanyak 4.778 lembar SPPT dengan nominal sebesar Rp 76.918.406. ”Hal tersebut menunjukan keseriusan warga Sidomulyo untuk terus melaksanakan pembangunan secara gotong royong. Namun juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai warga negara yaitu, taat membayar pajak,” kata Sukesidono.

Disamping pembangunan dan kewajiban pembayaran pajak, Desa Sidomulyo memiliki potensi alam yang cukup menjanjikan. Sehingga kedepan, Desa Sidomulyo memiliki prospek perkembangan pembangunan yang baik. Salah satu potensi yang dimiliki Desa Sidomulyo adalah hasil hutan berupa kayu. Karena sesuai dengan data yang ada, produksi kayu dari Sidomulyo terhitung besar dan telah berhasil menyuplai kebutuhan kayu sampai keluar daerah.

Data yang ada menunjukkan, Desa Sidomulyo yang memiliki hutan rakyat dengan luas 1.095 hektare setiap tahunnya mampu menghasilkan produksi kayu dengan jumlah cukup besar dan dengan jenis beraneka ragam. Yaitu, Jati 189 m3/hektare (Ha), Mahoni 117 m3/Ha, Akasia 293 m3/Ha, Sonokeling 47 m3/Ha dan kayu lain 204 m3/ha.

Menurut Camat Pengasih Dra. Sri Hermintarti,MM selain berbagai keberhasilan yang telah dilakukan oleh Desa Sidomulyo secara merata berbagai kemajuan pembangunan juga telah dilaksanakan di desa-desa yang lain. Sedangkan jumlah dana yang telah diberikan ke desa-desa untuk tahun anggaran 2007-2008 secara keseluruhan mencapai Rp 7,9 milyar dengan kegiatan masyarakat mencapai 290 kegiatan. ”Dengan dana sebesar Rp 2,9 milyar tersebut, berhasil memancing swadaya masyarakat yang jumlahnya mencapai Rp 1,7 milyar,”katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo memberikan apresiasi tersendiri terhadap ketaatan warga Sidomulyo khususnya terhadap pembayaran PBB. Bupati berjanji untuk memberikan perhatian tersendiri terhadap perkembangan pembangunan di Sidomulyo. ”Karena masih banyak kebutuhan masyarakat Sidomulyo yang sampai saat ini belum terpenuhi seperti, kebutuhan jalan, air bersih dan pemerataan listrik. Kami berjanji untuk memberikan perhatian lebih sebagai penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dalam pembayaran PBB,” katanya.

Ditempat lain, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak malu berguru kepada siapapun untuk meraih kemajuan. Bahkan, kalau perlu kita belajar kepada ’wong ngarit’ yang sebenarnya memiliki pola hidup cerdas. Karena ia biasa menyisihkan waktu sebentar untuk ’ngasah arit’ agar dalam bekerja lebih cepat, efisien dan efektif. Sehingga sebelum kita bertindak kita perlu belajar lebih dulu seperti ’ngasah arit’ agar pekerjaan kita menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan rencana kita, lanjut bupati.

Swadaya Masyarakat Mencapai Rp.1,5 M

NANGGULAN SIMPUL PERTUMBUHAN KULONPROGO UTARA

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Nanggulan akhir-akhir ini menunjukkan semakin meningkat pesat. Sebagai simpul pertumbuhan ekonomi di wilayah utara, dapat dilihat dengan semakin banyaknya muncul berbagai lembaga keuangan sebagai dukungan modal usaha masyarakat. Menjelang tengah malam perputaran ekonomi warga dengan menggelar dagangan semakin hari makin bermunculan. Tidak ketinggalan berpengaruh dengan nilai jual tanah yang juga semakin mahal.

Hal tersebut dikatakan Camat Nanggulan L.Bowo Pristianto,SH, Selasa (17/6), ketika menerima Wakil Bupati Kulonprogo, Drs.H.Mulyono dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2008 di wilayah Kecamatan Nanggulan. Dalam kesempatan itu Wabup didampingi Kadinas Dukcapilkabermas, Drs.Sarjana, Kabag Kesra Arief Sudarmanto,SH, Kabag Pembangunan Nugroho,SE, dan pejabat pemkab lainnya.

”Peningkatan pertumbuhan ekonomi, sangat mempengaruhi peran serta masyarakat dalam ikut serta membangun daerah, terbukti dengan beberapa bantuan dana dari pemerintah, mampu meningkatkan swadaya masyarakat sekitar Rp.1,5 Milyar ,”kata Bowo.

Dalam kegiatan BBGRM, Wabup meresmikan pembangunan jalan aspal, Pos Ronda, meninjau kegiatan PAUD, yang tersebar merata di enam desa. Yakni Donomulyo, Banyuroto, Tanjungharjo, Wijimulyo, Jatisarono dan Kembang.

Dalam kesempatan tersebut Wabup. Drs.H.Mulyono mengaku salut dengan peran serta masyarakat yang sangat luar biasa dalam pembangunan, dengan nilai swadaya yang tinggi, bahkan bangket jalan mampu swadaya 50%. ”Dengan peran serta warga dalam pembangunan hendaknya terus dilakukan, terutama kedepan dalam perawatan dan pemeliharaan, karena jauh lebih murah dibanding harus dimulai dengan membangun kembali,”pesannya.

Swadaya Masyarakat Mencapai Rp 922,7 Juta

Camat Girimulyo Keluhkan Minimnya Bantuan Stimulan Semen

Selama tahun 2007 masyarakat Kecamatan Girimulyo telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana jalan dengan swadaya murni masyarakat yang mencapai Rp 922,7 Juta. Namun jumlah tersebut belum sebanding dengan besarnya jumlah bantuan stimulan dari pemkab khususnya bantuan semen. Karena di tahun 2008 alokasi bantuan semen untuk Kecamatan Girimulyo hanya sejumlah 4.818 zak. Jumlah ini masih lebih sedikit dari beberapa kecamatan lain di Kulon Progo seperti, Samigaluh (8.665 zak), Kokap (7.445 zak) dan Sentolo (5.937 zak).

Padahal masyarakat merasa pembangunan fasilitas berupa jalan masih menjadi skala prioritas sebagai sarana untuk mobilisasi barang maupun manusianya. Diharapkan, pemkab Kulon Progo bisa lebih intensif memperhatikan hal ini. Agar Kecamatan Girimulyo yang merupakan daerah perbukitan di wilayah Kulon progo bisa berkembang dengan baik. Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang lain.

Demikian dikatakan Camat Girimulyo Drs. Sumiran Senin (16/6), dalam acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2008 di Kecamatan Girimulyo. Hadir dalam acara tersebut Wabup Kulon Progo Drs. H. Mulyono, Kepala Dinas Dukcapilkabermas Drs. Sarjana, Kadinkes dr. Lestaryono, Kabag Pembangunan Nugroho,SE serta pejabat pemkab yang lainnya.

Pembangunan oleh masyarakat secara gotong royong tersebut terbagai kedalam pembangunan sarana prasarana jalan dan non jalan. Untuk sarana dan prasarana jalan meliputi 35 kegiatan dengan swadaya murni masyarakat sebesar Rp 744,3 juta. Yang meliputi kegiatan, pembuatan jalan, perkerasan jalan dengan cor block, pengaspalan jalan maupun pemeliharaan.

Sedangkan sarana prasarana non jalan meliputi 21 kegiatan dengan swadaya murni masyarakat sebesar Rp 178,4 juta. Kegiatan tersebut meliputi, pembangunan tempat ibadah sarana dan prasarana keamanan, air bersih dan yang lainnya. ”Sedangkan di tahun 2008 Girimulyo mendapatkan dana dari program PNPM Mandiri yang jumlahnya mencapai Rp 1,5 M dengan dana sharing dari pusat sebesar Rp 1,2 M dan APBD kabupaten sebesar Rp 300 juta,” papar Sumiran.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Drs. H. Mulyono dalam sambutannya mengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan bantuan semen tergantung dari banyak sedikitnya kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dan mengajukan proposal berarti akan semakin banyak jumlah bantuan yang akan diterima untuk pembangunan.

Masyarakat diharapkan bisa mengerti dengan kondisi ini dan selanjutnya bisa menanggapinya dengan mengajukan proposal bantuan kalau memang masih membutuhkan bantuan semen. ”Di tahun ini kami masih mengajukan bantuan belanja tambahan (ABT) berupa bantuan semen yang jumlahnya kalau disetujui mencapai Rp 3 M. Masyarakat kalau memang membutuhkan bantuan silahkan mengajukan karena kalau yang mengajukan sedikit lagi, ya nanti jumlahnya kalah lagi,” katanya.

Disi lain, Wabup mengharapkan selain melaksanakan pembangunan masyarakat hendaknya juga bisa memelihara rasa dan semangat gotong royong di masyarakat. Karena dengan gotong-royong pembangunan maupun perawatan dan pemeliharaan hasil pembangunan akan semakin mudah dilaksanakan. ”Pemeliharaan ini sangat penting mengingat pemeliharaan akan membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit daripada membangunnya kembali,” lanjut Wabup.

Empat Raperda Desa Ditetapkan Menjadi Perda

Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang desa disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Kulon Progo, Jumat (13/6) di gedung dewan setempat. Empat Raperda tersebut adalah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Drs H Kasdiyono dan dihadiri oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo serta segenap pejabat pemkab tersebut 6 fraksi setuju dengan penetapan ke-4 Raperda. Semua fraksi secara umum mengharapkan agar penetapan 4 raperda dapat meningkatkan kualitas pelayanan perangkat desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun demikian dalam pendapat akhirnya masing masing fraksi menyampaikan hal yang bneragam. Seperti Fraksi PDIP, dengan juru bicara Longgar Muji Raharjo BA, mengharapkan agar Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPABD) bisa diserahkan setiap bulan, tidak tri wulan seperti yang dilakukan saat ini. Diharapkan pula, untuk desa karangkopek (desa yang tidak memiliki tanah lungguh) yang ada di Kecamatan Kokap mulai tahun 2009 nanti ada penambahan kesejahteraan bagi perangkat desa meelalui APBD.

“FPDIP juga berharap agar pengisian sekretaris desa oleh PNS segera ditindaklanjuti karena merupakan amanat Undang-Undang dan teknis pelaksanaanya sudah ada. Sedang pendapatan sekdes non PNS dari tanah bengkok karena statusnya berubah menjadi PNS maka tanah lungguhnya diubah menjadi kas desa,” pinta Longgar.

Melalui juru bicaranya Drs Risman Susandi, FPAN menilai bahwa saat ini masih ada ketimpangan pendapatan cukup signifikan bagi perangkat desa yang punya tanah lungguh dengan desa karangkopek. Perangkat desa karangkopek hanya mempunyai 1 sumber pendapatan dari TPABD sementara yang non karangkopek punya TPABD sekaligus tanah lungguh.

“Sebagai contoh, penghasilan kepala desa karangkopek sebesar Rp. 1.250.000 perbulan. Sedang kades non karangkopek Rp. 900.000,- ditambah 6 bagian tanah lungguh. Untuk staf desa karangkopek Rp. 530.000,-, sementara non karangkopek Rp. 350.000,- plus 2 bagian tanah lungguh,” terang Risman.

Dalam pendapat akhirnya Toyo menyatakan, penghasilan kedudukan keuangan perangkat desa karangkopek berkait dengan perbandingannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) berdasar Perda ini. Alasan tidak diatur perbandingannya dalam Perda seperti halnya desa non karangkopek karena kenaikan angka perbandingan desa non karangkopek berimplikasi signifikan terhadap APBD. “Kebijakan ini perlu kami sampaikan karena keberadaan 85 desa non karangkopek yang cukup majemuk,” tandas Toyo.

Ditambahkan, selain penghasilan pokok, kades, sekdes non PNS dan perangkat desa lainnya juga mendapat tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan kesehatan. Sedang pengaturan tentang tunjangan purna tugas sama dengan tanah lungguh. Yaitu bersumber dari tanah pengarem-arem bagi desa non karangkopek dan bagi desa karangkopek bersumber dari APBD, katanya.

PDIP Kembangkan Padi Jenis MSP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara nasional mengembangkan tanaman padi lokal jenis Mari Sejahterakan Petani (MSP). Jenis padi yang pertama kali ditemukan oleh warga Bogor bernama Surono Sunu itu memiliki kelebihan dibanding varitas lain yang saat ini banyak ditanam petani. Antara lain, bulirnya lebih banyak dan nasinya lebih gurih.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kulon Progo, padi jenis MSP telah ditanam di bulak Boto, Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan sebagai lahan percontohan. Di bulak itu petani menanam padi di lahan seluas 3,2 ha pada awal bulan Maret lalu. Dan saat ini telah memasuki masa panen.

Panen perdana dan wiwit untuk menandai dimulainya masa panen, dilakukan dengan cukup meriah. Acara itu dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Edi Mihati, Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarta, Kadis Pertanian dan Kelautan Ir Agus Langgeng Basuki, Camat Nanggulan Drs L Bowo Pristianto, Kades dan Perangkat Desa Kembang, Ketua DPC PDI Kulon Progo Zuharsono Ashari dan jajaran pengurus serta petani setempat.

Menurut Edi, pengembangan padi MSP merupakan upaya PDIP untuk mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani. Bibit padi MSP, kata dia, tidak dipasarkan secara umum. Namun akan diberikan secara cuma-cuma kepada petani melalui jalur pengurus PDIP di tingkat cabang dan ranting.

Program ini, imbuhnya, bukan semata-mata untuk kampanye partai. Tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dan mendasar yakni untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan wong cilik. “Secara pribadi saya akan membantu bibit untuk penanaman 5 ha bagi petani Kulon Progo,” janjinya.

Bupati Toyo pun tak mau kalah. Orang nomor 1 di Kulon Progo tersebut akan membeli hasil panen berkualitas bibit sebanyak 1,5 ton dari petani Boto untuk dibagikan kepada masyarakat. Yang akan dibantu bukan hanya anggota PDIP saja namun semua petani di Kulon Progo, tandasnya.

Toyo menilai, nasi MSP memang lebih enak dibanding jenis beras lain, seperti IR 64. Dan melihat hasil panen di bulak Boto, jenis padi ini cocok ditanam di Kulon Progo. Oleh karenanya Pemkab akan membantu memfasilitasi pengembangannya.

Menurut warga setempat Heri Joko Budiyanto, dari hasil ubinan yang telah dipanen tingkat produktivitas padi MSP mencapai 10,5 ton perhektar. Hasil itu masih di bawah daerah lain seperti Bogor yang mencapai 18 ton/ha, Jember 16 ton/ha dan Klaten 12 ton/ha.

Penyebabnya, petani di Boto masih menggunakan teknik penanaman secara tradisional. Padahal jenis ini memerlukan teknik khusus sesuai dengan aturan yang memang berbeda dengan cara penanaman yang biasa digunakan petani Nanggulan dan sekitarnya.

“Bila pengelolaan dilakukan dengan benar, padi MSP bisa dipanen 3 kali. Singgangnya dapat tumbuh dan berbuah sampai tingkat kedua, dengan usia panen sekitar 65 hari,” terangnya.

DESA KEBONREJO TEMON DINILAI TIM PROPINSI

Forum Rembug Desa Dapat Minimalisir Konflik

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan Kades atau Lurah beserta perangkatnya semata. Namun partisipasi masyarakat memegang peranan yang cukup besar dan sangat strategis, karena dari dukungan masyarakatlah pembangunan akan berhasil dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Hal tersebut dikatakan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Propinsi DIY, dr.Andung Prihadi Santoso,M.Kes dalam acara Perlombaan Desa Tingkat Propinsi DIY di Balai Desa Kebonrejo Kecamatan Temon, Sabtu (14/6). Turut hadir, Sekda Kulonprogo,Drs.H.So’im,MM, Ketua PKK Propinsi Ny.Tri Harjun Ismaji, Ketua PKK Kulonprogo, Ny.Wiwik Toyo S Dipo, dan Kadinas Dukcapil Kabermas Drs.Sarjana. Dalam kesempatan tersebut dr.Andung selaku Ketua Tim Penilai menyerahkan penghargaan dari Menteri Sosial RI berupa Piagam dan uang pembinaan kepada Oroso Langgeng Kebonrejo atas prestasi dalam pelayanan lanjut usia (lansia).

“Oleh sebab itu, sinergi antara perangkat desa dengan masyarakat memang harus selalu di jaga dan ditingkatkan agar semua program pembangunan yang telah disepakati dan direncanakan dapat terlaksana dengan baik,”katanya.

Ditambahkan Forum rembug desa yang mungkin dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin warga pada setiap bulan atau selapanan perlu terus digiatkan. Melalui forum ini masyarakat dibiasakan untuk berpartisipasi melakukan sambung roso, saling tukar informasi dan menjaring aspirasi sehingga kebijakan yang diambil oleh aparat desa dapat selaras dengan keinginan seluruh warga masyarakat. Kalau kebiasaan seperti ini bias dilaksanakan dengan baik, jalannya roda pemerintahan di desa dapat berjalan lancar, syak wasangka yang berujung pada aksi demo masyarakat dapat di minimalisir.

“Forum rembug desa merupakan forum yang mempunyai makna positif juga sangat bermanfaat untuk menjaga ketentraman masyarakat, sehingga perlu di apresiasi bersama. Di masa sekarang ini keterbukaan atau transparansi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bias ditawar-tawar lagi. Sudah bukannya lagi menutup-nutupi kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu,” pesannya.

Menurut Sultan, masyarakat mempunyai kesempatan atau mendapatkan akses yang sama terhadap segala hal yang berkaitan dengan kemajuan desanya. Apabila terdapat riak permasalahan sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Pada akhirnya masyarakat akan berharga ketika merasa diwongke sehingga kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya menjadi lebih meningkat.