PDIP Kembangkan Padi Jenis MSP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara nasional mengembangkan tanaman padi lokal jenis Mari Sejahterakan Petani (MSP). Jenis padi yang pertama kali ditemukan oleh warga Bogor bernama Surono Sunu itu memiliki kelebihan dibanding varitas lain yang saat ini banyak ditanam petani. Antara lain, bulirnya lebih banyak dan nasinya lebih gurih.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kulon Progo, padi jenis MSP telah ditanam di bulak Boto, Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan sebagai lahan percontohan. Di bulak itu petani menanam padi di lahan seluas 3,2 ha pada awal bulan Maret lalu. Dan saat ini telah memasuki masa panen.

Panen perdana dan wiwit untuk menandai dimulainya masa panen, dilakukan dengan cukup meriah. Acara itu dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Edi Mihati, Bupati H Toyo Santoso Dipo, Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarta, Kadis Pertanian dan Kelautan Ir Agus Langgeng Basuki, Camat Nanggulan Drs L Bowo Pristianto, Kades dan Perangkat Desa Kembang, Ketua DPC PDI Kulon Progo Zuharsono Ashari dan jajaran pengurus serta petani setempat.

Menurut Edi, pengembangan padi MSP merupakan upaya PDIP untuk mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani. Bibit padi MSP, kata dia, tidak dipasarkan secara umum. Namun akan diberikan secara cuma-cuma kepada petani melalui jalur pengurus PDIP di tingkat cabang dan ranting.

Program ini, imbuhnya, bukan semata-mata untuk kampanye partai. Tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dan mendasar yakni untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan wong cilik. “Secara pribadi saya akan membantu bibit untuk penanaman 5 ha bagi petani Kulon Progo,” janjinya.

Bupati Toyo pun tak mau kalah. Orang nomor 1 di Kulon Progo tersebut akan membeli hasil panen berkualitas bibit sebanyak 1,5 ton dari petani Boto untuk dibagikan kepada masyarakat. Yang akan dibantu bukan hanya anggota PDIP saja namun semua petani di Kulon Progo, tandasnya.

Toyo menilai, nasi MSP memang lebih enak dibanding jenis beras lain, seperti IR 64. Dan melihat hasil panen di bulak Boto, jenis padi ini cocok ditanam di Kulon Progo. Oleh karenanya Pemkab akan membantu memfasilitasi pengembangannya.

Menurut warga setempat Heri Joko Budiyanto, dari hasil ubinan yang telah dipanen tingkat produktivitas padi MSP mencapai 10,5 ton perhektar. Hasil itu masih di bawah daerah lain seperti Bogor yang mencapai 18 ton/ha, Jember 16 ton/ha dan Klaten 12 ton/ha.

Penyebabnya, petani di Boto masih menggunakan teknik penanaman secara tradisional. Padahal jenis ini memerlukan teknik khusus sesuai dengan aturan yang memang berbeda dengan cara penanaman yang biasa digunakan petani Nanggulan dan sekitarnya.

“Bila pengelolaan dilakukan dengan benar, padi MSP bisa dipanen 3 kali. Singgangnya dapat tumbuh dan berbuah sampai tingkat kedua, dengan usia panen sekitar 65 hari,” terangnya.

DESA KEBONREJO TEMON DINILAI TIM PROPINSI

Forum Rembug Desa Dapat Minimalisir Konflik

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan Kades atau Lurah beserta perangkatnya semata. Namun partisipasi masyarakat memegang peranan yang cukup besar dan sangat strategis, karena dari dukungan masyarakatlah pembangunan akan berhasil dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Hal tersebut dikatakan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Sosial Propinsi DIY, dr.Andung Prihadi Santoso,M.Kes dalam acara Perlombaan Desa Tingkat Propinsi DIY di Balai Desa Kebonrejo Kecamatan Temon, Sabtu (14/6). Turut hadir, Sekda Kulonprogo,Drs.H.So’im,MM, Ketua PKK Propinsi Ny.Tri Harjun Ismaji, Ketua PKK Kulonprogo, Ny.Wiwik Toyo S Dipo, dan Kadinas Dukcapil Kabermas Drs.Sarjana. Dalam kesempatan tersebut dr.Andung selaku Ketua Tim Penilai menyerahkan penghargaan dari Menteri Sosial RI berupa Piagam dan uang pembinaan kepada Oroso Langgeng Kebonrejo atas prestasi dalam pelayanan lanjut usia (lansia).

“Oleh sebab itu, sinergi antara perangkat desa dengan masyarakat memang harus selalu di jaga dan ditingkatkan agar semua program pembangunan yang telah disepakati dan direncanakan dapat terlaksana dengan baik,”katanya.

Ditambahkan Forum rembug desa yang mungkin dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin warga pada setiap bulan atau selapanan perlu terus digiatkan. Melalui forum ini masyarakat dibiasakan untuk berpartisipasi melakukan sambung roso, saling tukar informasi dan menjaring aspirasi sehingga kebijakan yang diambil oleh aparat desa dapat selaras dengan keinginan seluruh warga masyarakat. Kalau kebiasaan seperti ini bias dilaksanakan dengan baik, jalannya roda pemerintahan di desa dapat berjalan lancar, syak wasangka yang berujung pada aksi demo masyarakat dapat di minimalisir.

“Forum rembug desa merupakan forum yang mempunyai makna positif juga sangat bermanfaat untuk menjaga ketentraman masyarakat, sehingga perlu di apresiasi bersama. Di masa sekarang ini keterbukaan atau transparansi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bias ditawar-tawar lagi. Sudah bukannya lagi menutup-nutupi kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu,” pesannya.

Menurut Sultan, masyarakat mempunyai kesempatan atau mendapatkan akses yang sama terhadap segala hal yang berkaitan dengan kemajuan desanya. Apabila terdapat riak permasalahan sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Pada akhirnya masyarakat akan berharga ketika merasa diwongke sehingga kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya menjadi lebih meningkat.

Banyak Hasil Pembangunan Yang Rusak Akibat Kepentingan Parsial

Berbagai kepentingan terselubung yang bersifat parsial atau hanya untuk perorangan dan kelompok tertentu membuat suasana yang semula kondusif menjadi tak terkendali. Munculnya hal tersebut juga tak jarang membawa dampak yang buruk bagi perkembangan pembangunan. Seperti, adanya demonstrasi yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu sehingga demonstrasi yang sebenarnya merupakan salah satu cara mengungkapkan aspirasi berubah menjadi tindakan yang bersifat anarkhis.

Sikap anarkhis tersebut lalu berubah menjadi tindakan perusakan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang merupakan salah satu dari hasil pembangunan. Untuk itu, kita harus selalu bisa menjaga kearifan lokal yang selama ini telah ada dan menjadi budaya yang adiluhung bangsa kita. Salah satu kearifan lokal tersebut adalah rasa persatuan dan kegotong royongan yang selama ini telah mengakar di masyarakat. Karena membangun secara gotong royong dan bersama-sama bisa menumbuhkan rasa memiliki serta keinginan untuk selalu menjaga, merawat dan melestarikan.

Demikian dikatakan oleh Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H. Mulyono Rabu (11/6), dalam acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2008 di Balai Desa Hargotirto, Kokap. Dalam kesempatan tersebut, Wabup hadir bersama dengan beberapa pejabat pemkab yang lain seperti, Kepala Dinas Dukcapil kabermas Drs. Sarjana, Kepala Dinkes dr. Lestaryono, Kepala BPKD Suta’at,AK, Kepala Kantor KPT Sri Utari,SH, Camat Kokap Dra. Sri Utami,M.Hum dan yang lain.

Yang terjadi sekarang, kebanyakan orang hanya bisa bicara masalah persatuan dan kegotong royongan. Namun mereka tidak bisa mengaktualisasikan sikap persatuan dan kegotong royongan tersebut kedalam kegiatan yang sesungguhnya. “Sehingga kita sebagai generasi penerus harus mampu untuk menjaga dan memelihara rasa kegotong royongan tersebut dalam melaksanakan berbagai pembangunan di daerah ini,” katanya.

Karena sebenarnya saat ini posisi yang kita jalani adalah sebagai sebuah generasi peralihan. Yaitu, antara generasi pendahulu yang selalu berpegang dan berusaha mengahargai budaya dan generasi sesudah kita yang selalu berfikir tentang perkembangan kedepan. Sehingga sebagai sebagai sebuah mata rantai kita harus mampu memberikan contoh dan juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kegotong royongan kepada generasi penerus, lanjut Wabup.

Di sisi lain, agar sebuah daerah mampu bersaing dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, daerah membutuhkan seorang figur pemimpin yang benar-benar tepat. Misalnya, dalam menentukan wakil rakyat, selayaknya daerah bisa memilih putra terbaik untuk duduk dalam lembaga perwkilan. Karena seorang putra daerah ia akan paham bagaimana kehidupan dan keinginan masyarakat di daerahnya. “Seperti misalnya, kita sebagai warga kokap kita juga harus mengutamakan untuk memilih wakil yang dari Kokap. Jangan memilih wakil kita dari daerah lain. Karena bagaimanapun yang dari daerah lain itu pasti lebih mengutamakan daerahnya dibanding Kokap,” tandas Wabup.

Dalam kesempatan itu, BBGRM juga diisi dengan meninjau berbagai kemajuan pembangunan yang selama tahun 2007-2008 dilaksanakan di Kecamatan Kokap. Seperti, peternakan kelinci, ikan lele, kambing PE, pembuatan pupuk organik, pembangunan jalan cor blok, mushola dan kegiatan belajar mengajar untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sementara itu, Camat Kokap Dra. Sri Utami,M.Hum mengatakan bahwa berbagai kegiatan tersebut didanai dengan anggaran sharing. Yaitu, dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Kulon Progo. Melalui dana-dana program seperti, P2KP, PNPM Mandiri maupun dana penguatan modal usaha.

Secara umum, program-program pembangunan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan benar-benar telah memberikan manfaat kepada masyarakat di Kecamatan Kokap. Namun banyaknya program pembangunan yang telah digulirkan ternyata belum mampu mencakup secara keseluruhan dari berbagai rencana pembangunan di masyarakat. “Banyak program pembangunan yang sangat urgen namun sampai saat ini belum terlaksana. Seperti, pemerataan penerangan listrik, pengaspalan jalan, penguatan modal kelompok, penyediaan bibit tanaman pangan berkualitas serta pembangunan sarana air bersih,” katanya.

Rutan Wates Buka Wartel

Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas II B Wates membuka warung telekomunikasi (Wartel) khusus di dalam kompleks rutan setempat. Wartel tersebut diresmikan oleh Kakanwil Dephum dan HAM DIY M Nasir Alami SH MM, Rabu (11/6).

Dalam sambutannya Nasir mengatakan, dibukanya wartel bertujuan untuk memfasilitasi warga binaan rutan agar setiap saat bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Sehingga hubungan kekluargaan mereka tidak terputus karena tidak pernah saling berkomunikasi.

Namun Nasir menegaskan agar keberadaan wartel digunakan untuk hal-hal yang positif. “Kalau wartel digunakan untuk kebutuhan negatif seperti transaksi narkoba maka pelakunya akan ditindak tegas. Bukan hanya bagi binaan rutan saja. Bagai pegawai rutan yang menggunakan wartel untuk narkoba akan ditindak tegas,” katanya.

Selain wartel, Rutan Wates juga membuka Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang diberi nama ‘Widyaloka Satriatama’. TBM itu diresmikan oleh Sekda Kulon Progo Drs H So’im MM.

Di kesempatan yang sama, Kepala Rutan Wates Rudy Djoko Sumitro menandatangai nota kesepahaman (MoU) dengan 3 instansi Pemkab Kulon Progo untuk melaksanakan kerja sama pembinaan warga binaan. Masing-masing dengan Kepala Kantor Perpustakaan Umum untuk pengelolaam perpustakaan, Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan untuk pembinaan usaha perikanan dan Kepala Kantor Depag untuk pembinaan mental spiritual.

BUPATI KULONPROGO TUTUP TMMD

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo menutup secara resmi kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Imbangan Ke-80 di Lapangan Berenan Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Selasa (10/6). Bupati Kulonprogo selaku inspektur upacara membacakan sambutan Pangdam IV Diponegoro,Mayjend TNI Darpito Pudyastungkoro,SIP,MM dan dihadiri Wabup Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Drs.H.Kasdiyono, Dandim 0731 Kulonprogo Letkol Inf I Made Sukarya, Muspida, dan beberapa pejabat pemkab.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim Kulonprogo Kapten Inf Sutoyo melaporkan kegiatan TMMD yang dilakukan selama 21 hari efektif mulai 21 Mei hingga 10 Juni , untuk kegiatan fisik berupa perkerasan jalan 657 x 3 meter, pembangunan talud sepanjang 451 m, gorong-gorong 1 unit dan gardu ronda 1 unit. Selain itu dikerjakan penyempurnaan gardu ronda dan masjid masing-masing 1 unit.

“Sedang untuk kegiatan nonfisik dilakukan kegiatan penyuluhan bela negara dan kesadaran bernegara, serta penyuluhan ketrampilan teknis. “Seluruh pelaksanaan kegiatan didukung oleh anggota Kodim, Polres dan Sat Radar Congot sebanyak 42 dan dibantu oleh PNS serta masyarakat setempat sebanyak 50 orang perhari,” terangnya.

Ditambahkan, kegiatan menghabiskan biaya sebesar Rp. 135 juta. Yang berasal dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp. 30 juta, APBD Kulon Progo Rp. 100 juta dan swadaya masyarakat Rp. 5 juta. Di samping itu, dibantu oleh Kantor Kesbang Linmas Kulon Progo berupa 100 zak semen.

Dalam amanat tertulis Pangdam IV Diponegoro, Mayjend TNI Darpito Pudyastungkoro,SIP,MM berharap setelah selesai kegiatan TMMD segala hasil pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana fisik yang telah dicapai dapat dipelihara atau lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah beserta segenap warga masyarakat di wilayah ini serta bermanfaat bagi rakyat.

“Sedangkan hasil kegiatan non fisik yang berupa pembekalan-pembekalan pengetahuan praktis maupun masalah-masalah kemasyarakatan, kejuangan, bela negara dan kesadaran hukum, kiranya tidak hanya menjadi pengetahuan tambahan semata, tetapi benar-benar dapat dihayati dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan nyata sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pinta Pangdam.

Ditambahkan, pelaksanaan kegiatan TMMD serta berbagai bentuk karya bhakti TNI lainnya, pada dasarnya mempunyai dua dimensi sasaran yaitu pertama merupakan upaya untuk memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat guna mendukung terwujudnya Ketahanan Wilayah dalam system pertahanan semesta (Sishanta) dan kedua untuk memotivasi dan menumbuhkan semangat gotong-royong guna mendukung proses pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan di pedesaan

Kebijakan Sistem Irigasi Masih Tereduksi Kepentingan Politik

Di Indonesia, kebijakan tentang sistem irigasi masih tereduksi oleh kepentingan politik. Seperti yang terjadi pada perubahan dari Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) ke Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang saat ini diberlakukan pemerintah. Perubahan ini ditengarai karena adanya kepentingan politik yang berorientasi pasar, beralih ke mobilisasi masyarakat.
Demikian dikatakan dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta Dr Ir Sigit Supadmo Arif saat menjadi narasumber pada sosialisasi PPSIP yang digelar oleh Bappeda Provinsi DIY, Sabtu (28/6) di Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ) Pengasih. Selain Sigit, narasumber yang tampil adalah Sekretaris Bappeda DIY Ir Hastungkoro dan Kasubdin Pengairan pada Dinas Pu Kulon Progo Ir Agus Wikanto. Acara itu diikuti oleh Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo Thomas Kartaya, Wakil Ketua Komisi III Humam Turmudzi, SH, camat se Kulon Progo dan pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).
Orientasi pasar, tambah Sigit, dilakukan karena ada dorongan dari lembaga donor, yakni IMF. Namun karena sekarang ada keharusan untuk meningkatkan produksi guna mengejar peningkatan ketahanan pangan, masyarakat dimobilisasi melalui kebijakan PPSIP yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Irigasi nomor 20 tahun 2006. Dimana petani diminta berpartisipasi dalam beberapa pengelolaan sarana irigasi, namun sebagian haknya diambil oleh pemerintah.
“Ini cukup ironis, karena PKPI yang belum berjalan lama sudah diganti dengan kebijakan baru yang lebih sentralistik. Kasihan para petani karena hanya menjadi obyek pembangunan yang berlatar belakang kepentingan politik,” tandas Sigit.
Lebih jauh Sigit meyatakan, sangat sulit untuk menilai, lebih efektif mana PPKPI dengan PPSIP karena penilaiannya memerlukan studi yang memakan waktu panjang. Namun demikian dia menandaskan, bahwa idealnya tanggung jawab pengelolaan irigasi ada di tangan pemerintah. Masyarakat hanya sebatas memberikan masukan sebagai bahan pembuatan kebijakan.
“Sejak dulu saya menentang bila petani juga berkewajiban untuk membiayai pengelolaan sarana irigasi melalui pungutan Iuran Pemakaian Air Irigasi (IPAIR). Namun ketentuan itu tetap dilaksanakan. Dulu IPAIR di Kulon Progo bisa mencapai hampir 100 persen, namun sekarang turun drastis,” tukas Sigit tanpa menyebut angka penurunan.
Sedang Hastungkoro menyatakan, tujuan pelaksanaan PPSIP adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif. Pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani yang meliputi P3A, GP3A dan IP3A.
Wewenang pengelolaan sistem irigasi, tambahnya, untuk Daerah Irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha menjadi wewenang Pemerintah Pusat. DI dengan luas 1.000 – 3.000 ha wewenang Pemerintah Provinsi dan di bawah luasan 1.000 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Partisipasi masyarakat melalui P3A, GP3A serta IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan prinsip suka rela dengan berdasar hasil musyawarah mufakat. Kemudian tergantung pada kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi serta budaya petani setempat, dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan,” jelasnya.
Sementara, menurut Agus Wikanto, luas lahan irigasi di Kulon Progo mencapai 10.292 ha. Yang meliputi DI Kalibawang 7.152 ha menjadi wewenang Pemerintah Pusat, DI Sapon 1.900 ha wewenang Pemprov DIY dan 52 DI seluas 1.240 menjadi wewenang Pemkab.

OK ‘Mbok Iyah’ Penyaji Terbaik FKY XX Kulon Progo

Group orkes keroncong ‘Mbok Iyah’ dari Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo dinobatkan sebagai penyaji terbaik dalam pentas seni Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) XX Kulon Progo. Kelompok musik keroncong kontemporer itu tampil atraktif dan berhasil menarik perhatian ribuan penonton yang memadati halaman kantor Camat Lendah, tempat digelarnya FKY XX. Mereka membawakan berbagai jenis lagu keroncong, campursari dan pop.
Sedang penyaji favorit diraih oleh kelompok kuda lumping ‘Bekso Budoyo Turonggo Mudo’ dari Banjarharjo, Kalibawang dan penyaji menarik direngkuh angguk putri ‘Mugi Rahayu dari Jatimulyo, Girimulyo.
Untuk pawai seni, penyaji terbaik diraih group reog ‘Dhadhungawuk Permata’ dari Pedukuhan Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah. Penyaji favorit diraih kelompok seia oglek ‘Turonggo Sari’ dari Sudan, Sidorejo, Lendah dan penyaji menarik oleh group rebana ‘Dzulfakor’ dari Kasihan, Ngentakrejo, Lendah.
Dengan prestasi tersebut masing-masing group menerima piala, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp. 200 ribu dari panitia. Piala dan uang pembinaan diserahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo Drs Bambang Pidegso Msi, saat dilakukan acara penutupan, Kamis (19/6) malam. Penutupan dilakukan oleh Wabup Drs H Mulyono, dan dihadiri oleh segenap panitia dan pejabat pemkab.
Dalam sambutannya Mulyono mengatakan, pelaksanaan FKY diharapkan dapat menggugah semangat para seniman dan perajin seni untuk meningkatkan kreatifitas dalam berkarya serta untuk memperkenalkan kesenian daerah, potensi wisata dan produk karya seni yang ada di Kulon Progo. Sehingga akan dapat menigkatkan kualitas dan nilai jual hasil karya dan menjadi lternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Di samping itu, tambah Mulyono, even FKY diharapkan juga dapat membuka wawasan masyarakat untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang saat ini berlangsung semakin gencar. Tanpa adanya ketahanan budaya yang kuat, pengaruh budaya asing akan mengikis budaya yang telah menjadi karakteristik bangsa ini, tandas Wabup.

OK ‘Mbok Iyah’ Penyaji Terbaik FKY XX Kulon Progo

Group orkes keroncong ‘Mbok Iyah’ dari Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo dinobatkan sebagai penyaji terbaik dalam pentas seni Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) XX Kulon Progo. Kelompok musik keroncong kontemporer itu tampil atraktif dan berhasil menarik perhatian ribuan penonton yang memadati halaman kantor Camat Lendah, tempat digelarnya FKY XX. Mereka membawakan berbagai jenis lagu keroncong, campursari dan pop.
Sedang penyaji favorit diraih oleh kelompok kuda lumping ‘Bekso Budoyo Turonggo Mudo’ dari Banjarharjo, Kalibawang dan penyaji menarik direngkuh angguk putri ‘Mugi Rahayu dari Jatimulyo, Girimulyo.
Untuk pawai seni, penyaji terbaik diraih group reog ‘Dhadhungawuk Permata’ dari Pedukuhan Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah. Penyaji favorit diraih kelompok seia oglek ‘Turonggo Sari’ dari Sudan, Sidorejo, Lendah dan penyaji menarik oleh group rebana ‘Dzulfakor’ dari Kasihan, Ngentakrejo, Lendah.
Dengan prestasi tersebut masing-masing group menerima piala, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp. 200 ribu dari panitia. Piala dan uang pembinaan diserahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo Drs Bambang Pidegso Msi, saat dilakukan acara penutupan, Kamis (19/6) malam. Penutupan dilakukan oleh Wabup Drs H Mulyono, dan dihadiri oleh segenap panitia dan pejabat pemkab.
Dalam sambutannya Mulyono mengatakan, pelaksanaan FKY diharapkan dapat menggugah semangat para seniman dan perajin seni untuk meningkatkan kreatifitas dalam berkarya serta untuk memperkenalkan kesenian daerah, potensi wisata dan produk karya seni yang ada di Kulon Progo. Sehingga akan dapat menigkatkan kualitas dan nilai jual hasil karya dan menjadi lternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Di samping itu, tambah Mulyono, even FKY diharapkan juga dapat membuka wawasan masyarakat untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang saat ini berlangsung semakin gencar. Tanpa adanya ketahanan budaya yang kuat, pengaruh budaya asing akan mengikis budaya yang telah menjadi karakteristik bangsa ini, tandas Wabup.

Sholawatan dan Kuda Lumping Dominasi FKY Kulon Progo

Kesenian sholawatan dan kuda lumping mendominasi Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) di Kulon Progo. Sebagain peserta pawai seni yang digelar saat pembukaan, Selasa (17/6) sore di kompleks kantor Kecamatan Lendah terdiri dari 2 jenis kesenian itu. Dari 13 peserta pawai tampil 3 kelompok sholawatan dan 6 kuda lumping.
Namun, justru kelompok kuda lumping itulah yang menarik perhatian ribuan penonton, termasuk Bupati H Toyo Santoso Dipo, Muspida Plus dan segenap pejabat Pemkab. Setiap mengakhiri display di depan tamu undangan, langsung disambut tepuk tangan. Bahkan saat tampil group oglek ’Turonggo Sari’ dari Desa Sidorejo, Toyo yang mengenakan busana Jawa turut menari di tempat duduknya, sambil tertawa. ”Wah Pak Bupati kesetrum njoget oglek” celetuk seorang ibu yang menonton di samping tempat duduk tamu undangan.
Melihat Toyo ’kesetrum’ para penari oglek pun semakin bersemangat. Peluit tanda akhir display pun tak dihiraukan. Mereka terus menari meski beberapa petugas memberi tahu bahwa waktu display sudah berakhir. Malahan seorang pembestir naik pendapa untuk menyembah Toyo dan Muspida yang duduk berjajar di jajaran paling depan.
Selain pawai seni, dalam even itu, juga digelar pasar seni yang menampilkan produk perajin dari Lendah dan sekitarnya, serta pentas seni selama 3 malammulai pukul 19.30 WIB. Bebera group kesenian ternama akan tampil pada pentas tersebut. Yaitu Campursari Kenthongan ’Jampi Stress’ dari Panjatan dan Panjidur dari Kokap (17/6), Kuda Lumping ’Beksa Budaya’ dari Kalibawang dan OM ’Pandhawa’ dariPengasih (18/6) serta Keroncong ’Mbok Iyah’ dari Sentolo dan Angguk Putri ’Mugi Rahayu’ dari Girimulyo (19/6) sekaligus sebagai penutupan kegiatan FKY Kulon Progo.
Dalam sambutan berbahasa Jawa, Toyo antara lain mengatakan, FKY merupakan momen yang tepat untuk mengembangkan kesenian dan budaya daerah. Di Kulon Progo, kata dia, banyak terdapat kelompok dalam berbagai jenis kesenian di semua wilayah desa. Namun mereka jarang mendapat kesempatan untuk tampil untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuannya.
”Dengan digelarnya FKY ini, pelaku seni berkesempatan untuk tampil dan meningkatkan kemampuanya sehingga nantinya bisa menjadi seniman yang profesional,” tandasnya.

Tiga Pejabat Dilepas Purna Tugas

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo, melepas 3 pejabat pemkab eselon II dan III yang memasuki masa pensiun. Ketiga pejabat tersebut adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs H Moch Maknun, mantan Kepala Kantor Perpustakaan Umum Drs Bambang Heruntoro dan mantan Camat Temon Tukadi BA. Pelepasan dilakukan Sabtu (7/6) di kompleks Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Jogja, Paingan, Sendangsari, Pengasih yang dihadiri oleh Wabup Drs H Mulyono, segenap pejabat pemkab dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Hj Wiwik Toyo Santoso Dipo. Dalam sambutanya bupati mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan ketiga pejabat untuk memajukan Kulon Progo. “Selama menjalankan tugas, banyak konsep-konsep yang telah disumbangkan oleh Pak Maknun, Pak Bambang dan Pak Tukadi yang menjadi dasar kebijakan Pemkab. Oleh karenanya, meskipun sudah pensiun saya harapkan masihmau memberikan masukan dan saran bagi pemkab untuk membangun Kabupaten Kulon Progo,” harap Toyo.