Kebijakan Sistem Irigasi Masih Tereduksi Kepentingan Politik

Di Indonesia, kebijakan tentang sistem irigasi masih tereduksi oleh kepentingan politik. Seperti yang terjadi pada perubahan dari Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) ke Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang saat ini diberlakukan pemerintah. Perubahan ini ditengarai karena adanya kepentingan politik yang berorientasi pasar, beralih ke mobilisasi masyarakat.
Demikian dikatakan dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta Dr Ir Sigit Supadmo Arif saat menjadi narasumber pada sosialisasi PPSIP yang digelar oleh Bappeda Provinsi DIY, Sabtu (28/6) di Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ) Pengasih. Selain Sigit, narasumber yang tampil adalah Sekretaris Bappeda DIY Ir Hastungkoro dan Kasubdin Pengairan pada Dinas Pu Kulon Progo Ir Agus Wikanto. Acara itu diikuti oleh Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo Thomas Kartaya, Wakil Ketua Komisi III Humam Turmudzi, SH, camat se Kulon Progo dan pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).
Orientasi pasar, tambah Sigit, dilakukan karena ada dorongan dari lembaga donor, yakni IMF. Namun karena sekarang ada keharusan untuk meningkatkan produksi guna mengejar peningkatan ketahanan pangan, masyarakat dimobilisasi melalui kebijakan PPSIP yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Irigasi nomor 20 tahun 2006. Dimana petani diminta berpartisipasi dalam beberapa pengelolaan sarana irigasi, namun sebagian haknya diambil oleh pemerintah.
“Ini cukup ironis, karena PKPI yang belum berjalan lama sudah diganti dengan kebijakan baru yang lebih sentralistik. Kasihan para petani karena hanya menjadi obyek pembangunan yang berlatar belakang kepentingan politik,” tandas Sigit.
Lebih jauh Sigit meyatakan, sangat sulit untuk menilai, lebih efektif mana PPKPI dengan PPSIP karena penilaiannya memerlukan studi yang memakan waktu panjang. Namun demikian dia menandaskan, bahwa idealnya tanggung jawab pengelolaan irigasi ada di tangan pemerintah. Masyarakat hanya sebatas memberikan masukan sebagai bahan pembuatan kebijakan.
“Sejak dulu saya menentang bila petani juga berkewajiban untuk membiayai pengelolaan sarana irigasi melalui pungutan Iuran Pemakaian Air Irigasi (IPAIR). Namun ketentuan itu tetap dilaksanakan. Dulu IPAIR di Kulon Progo bisa mencapai hampir 100 persen, namun sekarang turun drastis,” tukas Sigit tanpa menyebut angka penurunan.
Sedang Hastungkoro menyatakan, tujuan pelaksanaan PPSIP adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif. Pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani yang meliputi P3A, GP3A dan IP3A.
Wewenang pengelolaan sistem irigasi, tambahnya, untuk Daerah Irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha menjadi wewenang Pemerintah Pusat. DI dengan luas 1.000 – 3.000 ha wewenang Pemerintah Provinsi dan di bawah luasan 1.000 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Partisipasi masyarakat melalui P3A, GP3A serta IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan prinsip suka rela dengan berdasar hasil musyawarah mufakat. Kemudian tergantung pada kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi serta budaya petani setempat, dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan,” jelasnya.
Sementara, menurut Agus Wikanto, luas lahan irigasi di Kulon Progo mencapai 10.292 ha. Yang meliputi DI Kalibawang 7.152 ha menjadi wewenang Pemerintah Pusat, DI Sapon 1.900 ha wewenang Pemprov DIY dan 52 DI seluas 1.240 menjadi wewenang Pemkab.

OK ‘Mbok Iyah’ Penyaji Terbaik FKY XX Kulon Progo

Group orkes keroncong ‘Mbok Iyah’ dari Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo dinobatkan sebagai penyaji terbaik dalam pentas seni Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) XX Kulon Progo. Kelompok musik keroncong kontemporer itu tampil atraktif dan berhasil menarik perhatian ribuan penonton yang memadati halaman kantor Camat Lendah, tempat digelarnya FKY XX. Mereka membawakan berbagai jenis lagu keroncong, campursari dan pop.
Sedang penyaji favorit diraih oleh kelompok kuda lumping ‘Bekso Budoyo Turonggo Mudo’ dari Banjarharjo, Kalibawang dan penyaji menarik direngkuh angguk putri ‘Mugi Rahayu dari Jatimulyo, Girimulyo.
Untuk pawai seni, penyaji terbaik diraih group reog ‘Dhadhungawuk Permata’ dari Pedukuhan Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah. Penyaji favorit diraih kelompok seia oglek ‘Turonggo Sari’ dari Sudan, Sidorejo, Lendah dan penyaji menarik oleh group rebana ‘Dzulfakor’ dari Kasihan, Ngentakrejo, Lendah.
Dengan prestasi tersebut masing-masing group menerima piala, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp. 200 ribu dari panitia. Piala dan uang pembinaan diserahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo Drs Bambang Pidegso Msi, saat dilakukan acara penutupan, Kamis (19/6) malam. Penutupan dilakukan oleh Wabup Drs H Mulyono, dan dihadiri oleh segenap panitia dan pejabat pemkab.
Dalam sambutannya Mulyono mengatakan, pelaksanaan FKY diharapkan dapat menggugah semangat para seniman dan perajin seni untuk meningkatkan kreatifitas dalam berkarya serta untuk memperkenalkan kesenian daerah, potensi wisata dan produk karya seni yang ada di Kulon Progo. Sehingga akan dapat menigkatkan kualitas dan nilai jual hasil karya dan menjadi lternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Di samping itu, tambah Mulyono, even FKY diharapkan juga dapat membuka wawasan masyarakat untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang saat ini berlangsung semakin gencar. Tanpa adanya ketahanan budaya yang kuat, pengaruh budaya asing akan mengikis budaya yang telah menjadi karakteristik bangsa ini, tandas Wabup.

OK ‘Mbok Iyah’ Penyaji Terbaik FKY XX Kulon Progo

Group orkes keroncong ‘Mbok Iyah’ dari Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo dinobatkan sebagai penyaji terbaik dalam pentas seni Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) XX Kulon Progo. Kelompok musik keroncong kontemporer itu tampil atraktif dan berhasil menarik perhatian ribuan penonton yang memadati halaman kantor Camat Lendah, tempat digelarnya FKY XX. Mereka membawakan berbagai jenis lagu keroncong, campursari dan pop.
Sedang penyaji favorit diraih oleh kelompok kuda lumping ‘Bekso Budoyo Turonggo Mudo’ dari Banjarharjo, Kalibawang dan penyaji menarik direngkuh angguk putri ‘Mugi Rahayu dari Jatimulyo, Girimulyo.
Untuk pawai seni, penyaji terbaik diraih group reog ‘Dhadhungawuk Permata’ dari Pedukuhan Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah. Penyaji favorit diraih kelompok seia oglek ‘Turonggo Sari’ dari Sudan, Sidorejo, Lendah dan penyaji menarik oleh group rebana ‘Dzulfakor’ dari Kasihan, Ngentakrejo, Lendah.
Dengan prestasi tersebut masing-masing group menerima piala, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp. 200 ribu dari panitia. Piala dan uang pembinaan diserahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kulon Progo Drs Bambang Pidegso Msi, saat dilakukan acara penutupan, Kamis (19/6) malam. Penutupan dilakukan oleh Wabup Drs H Mulyono, dan dihadiri oleh segenap panitia dan pejabat pemkab.
Dalam sambutannya Mulyono mengatakan, pelaksanaan FKY diharapkan dapat menggugah semangat para seniman dan perajin seni untuk meningkatkan kreatifitas dalam berkarya serta untuk memperkenalkan kesenian daerah, potensi wisata dan produk karya seni yang ada di Kulon Progo. Sehingga akan dapat menigkatkan kualitas dan nilai jual hasil karya dan menjadi lternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.
Di samping itu, tambah Mulyono, even FKY diharapkan juga dapat membuka wawasan masyarakat untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang saat ini berlangsung semakin gencar. Tanpa adanya ketahanan budaya yang kuat, pengaruh budaya asing akan mengikis budaya yang telah menjadi karakteristik bangsa ini, tandas Wabup.

Sholawatan dan Kuda Lumping Dominasi FKY Kulon Progo

Kesenian sholawatan dan kuda lumping mendominasi Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) di Kulon Progo. Sebagain peserta pawai seni yang digelar saat pembukaan, Selasa (17/6) sore di kompleks kantor Kecamatan Lendah terdiri dari 2 jenis kesenian itu. Dari 13 peserta pawai tampil 3 kelompok sholawatan dan 6 kuda lumping.
Namun, justru kelompok kuda lumping itulah yang menarik perhatian ribuan penonton, termasuk Bupati H Toyo Santoso Dipo, Muspida Plus dan segenap pejabat Pemkab. Setiap mengakhiri display di depan tamu undangan, langsung disambut tepuk tangan. Bahkan saat tampil group oglek ’Turonggo Sari’ dari Desa Sidorejo, Toyo yang mengenakan busana Jawa turut menari di tempat duduknya, sambil tertawa. ”Wah Pak Bupati kesetrum njoget oglek” celetuk seorang ibu yang menonton di samping tempat duduk tamu undangan.
Melihat Toyo ’kesetrum’ para penari oglek pun semakin bersemangat. Peluit tanda akhir display pun tak dihiraukan. Mereka terus menari meski beberapa petugas memberi tahu bahwa waktu display sudah berakhir. Malahan seorang pembestir naik pendapa untuk menyembah Toyo dan Muspida yang duduk berjajar di jajaran paling depan.
Selain pawai seni, dalam even itu, juga digelar pasar seni yang menampilkan produk perajin dari Lendah dan sekitarnya, serta pentas seni selama 3 malammulai pukul 19.30 WIB. Bebera group kesenian ternama akan tampil pada pentas tersebut. Yaitu Campursari Kenthongan ’Jampi Stress’ dari Panjatan dan Panjidur dari Kokap (17/6), Kuda Lumping ’Beksa Budaya’ dari Kalibawang dan OM ’Pandhawa’ dariPengasih (18/6) serta Keroncong ’Mbok Iyah’ dari Sentolo dan Angguk Putri ’Mugi Rahayu’ dari Girimulyo (19/6) sekaligus sebagai penutupan kegiatan FKY Kulon Progo.
Dalam sambutan berbahasa Jawa, Toyo antara lain mengatakan, FKY merupakan momen yang tepat untuk mengembangkan kesenian dan budaya daerah. Di Kulon Progo, kata dia, banyak terdapat kelompok dalam berbagai jenis kesenian di semua wilayah desa. Namun mereka jarang mendapat kesempatan untuk tampil untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuannya.
”Dengan digelarnya FKY ini, pelaku seni berkesempatan untuk tampil dan meningkatkan kemampuanya sehingga nantinya bisa menjadi seniman yang profesional,” tandasnya.

Tiga Pejabat Dilepas Purna Tugas

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo, melepas 3 pejabat pemkab eselon II dan III yang memasuki masa pensiun. Ketiga pejabat tersebut adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs H Moch Maknun, mantan Kepala Kantor Perpustakaan Umum Drs Bambang Heruntoro dan mantan Camat Temon Tukadi BA. Pelepasan dilakukan Sabtu (7/6) di kompleks Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Jogja, Paingan, Sendangsari, Pengasih yang dihadiri oleh Wabup Drs H Mulyono, segenap pejabat pemkab dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Hj Wiwik Toyo Santoso Dipo. Dalam sambutanya bupati mengucapkan terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan ketiga pejabat untuk memajukan Kulon Progo. “Selama menjalankan tugas, banyak konsep-konsep yang telah disumbangkan oleh Pak Maknun, Pak Bambang dan Pak Tukadi yang menjadi dasar kebijakan Pemkab. Oleh karenanya, meskipun sudah pensiun saya harapkan masihmau memberikan masukan dan saran bagi pemkab untuk membangun Kabupaten Kulon Progo,” harap Toyo.

Sanggar Budaya Bisa Menjadi Pusat Aktivitas Kebudayan

Keberadan sanggar budaya dalam konteks kebudayan diharapkan tidak hanya sebagai tempat untuk menciptakan dan mengembangkan seni namun lebih kepada pengembangan kebudayan. Sehingga keberadaan sanggar budaya bisa menjadi pusat aktivitas kebudayaan (Multi Culture Center) yang bisa digunakan oleh semua etnik yang ada di Indonesia. Dengan konteks tersebut, semua orang bisa berdialog dan berinteraksi tentang berbagai permasalahan yang ada seperti perkembangan budaya, pertanian, peternakan serta permasalahan yang lain.

Dengan demikian, sanggar budaya tidak akan pernah kosong dari kegiatan-kegiatan produktif. Karena tidak terpancang pada kegiatan seni maupun pengembangan kesenian. Bahkan, dengan keberadaan sanggar budaya masyarakat bisa terus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan yang berbasis pada persatuan dan kegotong royongan.

Demikian dikatakan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sabtu (7/6) saat meresmikan Sanggar Budaya ‘Singlon’ di Pengasih, Kulon Progo. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Merti Dusun GKR Pembayun, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Direktur Bank Danamon DIY Yos Lunu Kay, seniman seniwati Kulon Progo serta undangan yang lainnya.

Sehingga sanggar budaya akan menjadi embrio dalam sebuah proses yang berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan. “Dengan didasari kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sanggar budaya bisa menjasi pemersatu, media berdialog, akulturasi budaya yang dapat digunakan oleh semua anak bangsa,” kata Sultan.

Di sisi lain, sanggar budaya sebagi ‘multi culture center’ juga bisa sebagai media untuk terus menjaga seni dan kebudayan bangsa yang beraneka ragam. “Sehingga kalau misalnya, sebuah peresmian harus ada pemukulan gong namun kalau yang menggunakan adalah orang Irian yang dipukul mungkin bukan gong lagi tapi tifa. Karena di Irian tidak ada gong,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo mengharapkan seiring dengan perkembangan teknologi yang telah mempengaruhi perkembangan seni dan budaya harus disikapi dengan arif. Karena semua itu merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sehingga kita harus mampu untuk menyaring budaya tersebut untuk disesuaikan dengan budaya dan kepribadian bangsa kita.

Dengan demikian, seni dan budaya bangsa yang sangat beraneka ragam tersebut bisa kita jaga dan kita rawat dengan baik. “Karena dari perkembangan yang saat ini ada dapat kita lihat bahwa perkembangan budaya telah mengalami pergeseran dari budaya yang selama ini telah ada dan kita miliki,” katanya.

Di samping itu, dengan didirikannya sanggar budaya ‘Singlon’ masyarakat bisa menggunakannya sebagai wahana untuk berinteraksi dan mengaktualisasikan karya-karyanya. Karena disamping kita harus selalu menjaga budaya-budaya yang selama ini telah ada, kita juga bisa terus berkarya sesuai dengan keahlian kita. Sehingga akan terjadi perkembangan yang selalu dinamis dalam rangka mewujudkan pembangunan, lanjutnya.

Sedangkan Direktur Bank Danamon DIY Yos Lunu Kay mengatakan bahwa pendirian sanggar budaya ‘Singlon’ di Pengasih adalah sebagi salah satu program dari Bank Danamon peduli yang bekerjasama dengan Yayasan Merti Dusun. Sedangkan di DIY ada dua sanggar budaya yang telah didirikan yaitu, Sanggar Budaya Singlon di Pengasih dan Sanggar Budaya Eyang Cokro Joyo di Piyungan.

Dalam kesempatan tersebut, peresmian juga dimeriahkan dengan pagelaran tari-tarian oleh komunitas merti dusun serta penyerahan piagam penghargaan dari Bank Danamon kepada Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo maupun Yayasan Merti Dusun. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo juga melaksanakan penanam pohon angsana sebagai simbol peresmian sanggar budaya tersebut.

KPUD KULONPROGO LANTIK PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum dan pilihan presiden di Kabupaten Kulonprogo dilantik di Kampoeng Resto, Sabtu (7/6). Upacara pelantikan dilakukan Ketua KPUD Ir.Sapardiyono,MH, disaksikan Wakil Ketua DPRD Drs.Sudarto, Muspida dan anggota KPUD. Jumlah anggota PPK Kecamatan ini seluruhnya sebanyak 60 orang yang meliputi 5 orang masing-masing kecamatan dari 12 kecamatan se-Kulonprogo. Usai pelantikan dilanjutkan rapat kerja KPUD dengan PPK.

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santosa Dipo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Drs.H.Mulyono mengatakan di era demokratisasi ini sudah selayaknya jika kebebasan untuk memperoleh informasi semakin jelas meningkat, disamping derasnya arus informasi yang mengalir sebagai dampak dari globalisasi dunia sehingga mengakibatkan semakin kritisnya masyarakat terhadap berbagai hal yang sedang dihadapinya, sehingga dapat mewarnai proses tahapan pelaksanaan PEMILU 2009 nanti.

”Oleh karena itu berbagai aturan yang mengatur tahapan-tahan pemilu harus dipahami betul oleh setiap orang yang bertugas melaksanakan kegiatan PEMILU. Dan tentu akan lebih baik lagi jika para pelaksana kegiatan PEMILU berupaya memahami kondisi masyarakat dengan segala aspeknya,”katanya.

Ditambahkan pemilu dapat dikatakan berhasil jika Pemilu tersebut dapat berjalan lancar, hasilnya dapat diterima oleh masyarakat luas, serta adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat utamanya warga negara yang mempunyai hak pilih.

Dalam hal kelancaran jalannya Pemilu serta dapat diterimanya hasil Pemilu oleh masyarakat luas, PPK merupakan salah satu pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Untuk itu kecerdasan, kebijakan dalam menghadapi masyarakat, utamanya masyarakat pemilih, harus dimiliki oleh setiap anggota PPK, disamping pemahaman yang benar terhadap berbagai aturan tentang PEMILU itu sendiri.

Pemdes Berhak Mencoret Daftar RTS Penerima BLT

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai salah satu cara untuk membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) guna mencukupi kebutuhan hidup karena dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera dilaksanakan. Meskipun sampai saat ini di Kulun Progo masih terdapat perbedaan data antara alokasi dan jumlah penerima dengan selisih mencapai 267 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hal ini terjadi karena jumlah RTS penerima BLT berdasar data BPS tahun 2005 adalah sebanyak 42.345 RTS sementara jumlah alokasi untuk Kulon Progo hanya 42.078 RTS.
Meskipun data jumlah penerima BLT tahun 2008 sudah ditentukan, namun data tersebut masih akan dilakukan verifikasi agar penerimaan BLT benar-benar tepat sasaran. Sedangkan dalam verifikasi tersebut, pemerintah desa (pemdes) yang bekerjasana dengan pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) berhak untuk mencoret dan mengalihkan RTS penerima BLT serta menggantinya dengan RTS yang memang layak untuk menerina BLT yang lain.
Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang IPDS BPS Propinsi DIY Ir. Didik Kusbiyanto,MSi Jumat (6/6), dalam acara Sosialisasi Pembayaran BLT di Gedung Binangun komplek pemkab Kulon Progo. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala bappeda Kulon Progo Budi Wibowo, SH, Kepala BPS Mimy Sumardi,SE, Kepala Kantor Pos Wates Moh. Mufti Ismail, Camat se-Kulon progo, Kepala Kantor Pos Cabang se-Kulon progo dan yang lainnya.
Pencoretan tersebut dapat dilakukan karena data yang digunakan adalah data tahun 2005. Sehingga kemungkinan RTS penerima BLT terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi saat ini. Karena sangat mungkin terjadi perubahan dalam verifikasi mengingat penerima BLT yang kemungkinan sudah meninggal, pindah, bercerai atau kondisi lain yang membuat RTS menjadi tidak berhak lagi menerima BLT. “Pencoretan dan pengalihan BLT harus sejumlah dengan RTS penerima baru. Karena pemerintah tidak akan menambah jumlah alokasi penerima BLT pada tahun 2008,” katanya.
Selanjutnya, pencoretan dan pengalihan penerima BLT harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos. Karena pengalihan penerima BLT akan segera ditindaklanjuti dengan pencetakan kupon penerima yang baru sesuai dengan hasil verifikasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos DIY L. Sutaji mengatakan bahwa pembayaran BLT untuk tahap I yaitu, untuk bulan Juni, Juli dan Agustus akan dilaksanakan pada tanggal 17-27 Juni 2008. Hal ini sesuai dengan perencanan yang telah di ada yaitu, pembayaran dilaksanakan paling sedikit selama 4 hari dan paling lama 10 hari yang dimulai pada tanggal 17 Juni. Karena sesudah tanggal 27 Juni Kantor Pos sudah harus melaporkan hasil penyaluran BLT kepada Menteri Sosial.
Disisi lain, sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi untuk tingkat Kabupaten. Sehingga Kantor Pos Cabang yang bekerjasama dengan perintah Kecamatan berkewajiban untuk menyosialisasikan data maupun semua yang terkait permasalahan penyaluran BLT ke tingkat desa dan masyarakat. “Sehingga dengan sosialisasi tersebut diharapkan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada,” katanya.
Sedangkan Kepala Bappeda Kulon Progo Budi Wibowo,SH mengemukakan bahwa data penerima BLT untuk Kabupaten Kulon progo memang terdapat selisih angka penerima yang mencapai 267 RTS. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan data penerima yang masih menggunakan data BPS tahun 2005 yaitu, 42.345 RTS dan alokasi yang hanya 42.078 RTS. “Perbedaan jumlah penerima ini sudah ditindaklanjuti oleh pemkab dengan mengirimkan surat kepada Mensos beberapa waktu lalu. Agar diberikan alokasi penambahan untuk jumlah penerima BLT sesuai dengan data yang ada,” katanya.
Karena pemkab tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk menutup kekurangan dengan penerima sebanyak 267 RTM. Yang kalau dikalkulasikan dengan jumlah 267 RTS dan penerimaan BLT dalam 2 tahap yang mencapai Rp 700.000 akan terdapat biaya sebanyak Rp 187 juta. Hal ini tidak mungkin kita tutup dengan alokasi anggaran perubahan 2008 karena jumlahnya cukup banyak, lanjutnya.
Disisi lain, Budi Wibowo mengatakan bahwa pemberian BLT hanyalah sebagai salah satu wujud proteksi pemerintah kepada keluarga miskin karena naiknya harga BBM yang telah membuat harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. “Jadi BLT tidak mungkin mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan program yang bisa memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Serta bisa mendorong potensi dan sumberdaya yang ada menjadi produktif,” terang Budi.

DESA SALAMREJO DAN SIDOHARJO

Ditunjuk Sebagai Desa Mandiri Pangan

Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo dan Desa Sidoharjo (Samigaluh) ditunjuk sebagai desa Mandiri Pangan (Mapan) oleh Pemkab Kulon Progo. Dengan latar belakang karena kedua desa tersebut termasuk desa rawan pangan dengan persentase jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tertinggi. Jumlah RTM di Salamrejo mencapai 67,57 % sedang Sidoharjo 67,19%.

Demikian diungkapkan Kepala Subdinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kasubdin TPH) pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir Bambang Tri Budi Harsono saat dilakukan sosialisasi Desa Mapan, Kamis (5/6) di aula dinas setempat. Sosialisasi menghadirkan narasumber Kepala tata Usaha (Ka TU) Dinas Pertanian DIY Ir Retno Setijawati MS dan diikuti oleh camat, kepala Cabang Dinas Pertanian dan Kelautan, Petugas Penyuluh Lapangan serta Kepala Desa Salamrejo dan Sidoharjo.

Penunjukan Desa Mapan, tambah Bambang Tri, didasarkan pada kondisi desa yang masih tinggi tingkat kerawanan pangannya serta jumlah RTM-nya. Karena program itu memang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan desa setempat serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dikatakan, dalam hal karawanan pangan di Kulon Progo terdapat 7 kecamatan yang masuk dalam kategori merah. Masing-masing Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Sentolo, Lendah dan Panjatan. Selain bagi desa yang ditunjuk sebagai Desa Mapan masyarakat di wilayah kecamatan itu berkempatan untuk memperoleh program-progam lain dari Provinsi DIY dalam hal ketahanan pangan.

“Sementara untuk Kecamatan Kokap berdasarkan kesepakatan tidak memperoleh program ini karena sudah mendapat program Community Development (Condev) cukup besar berupa bantuan kambing. Nilainya lebih dari Rp. 11 milyar untuk 1 kecamatan,” terangnya.

Sementara menurut Retno Setijawati Desa Mapan akan memperoleh dana dari APBD Provinsi sebesar Rp. 80 juta dan akan cair sekitar bulan Oktober mendatang. Pengelolaannya dilakukan oleh kelompok dengan sistem perguliran. Dana itu harus dimanfaatkan untuk menunjang kecukupan pangan desa setempat dengan priorotas pengembangan potensi lokal.

Dikatakan, di DIY telah ditunjuk Desa Mapan di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Saat ini di Gunungkidul telah berlangsung 3 tahun dan Bantul 2 tahun. Dari evaluasi yang dilakukan, kata dia, di kedua kabupaten tersebut Desa Mapan telah berhasil dengan baik. Dalam arti warga setempat sudah mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk pangan bernilai ekonomi tinggi, terangnya.

WABUP KULON PROGO DRS H MULYONO:

Pilih Wakil Rakyat dari Daerah Sendiri

Wakil Bupati Kulon Progo Drs H Mulyono menghimbau agar dalam Pemilu mendatang masyarakat memimilih caleg (calon legislatif) yang berasal dari wilayah kecamatan masing-masing. Karena saat duduk di DPRD caleg itu nanti lebih bisa dijamin integritasnya dalam memperjuangkan usulan masyarakat, untuk menjadi program pemkab.

Himbauan itu disampaikan Wabup di hadapan warga Pedukuhan Durensawit, Desa Banjaroyo, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V di Kecamatan Kalibawang, Rabu (4/6). Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi oleh segenap pejabat pemkab, pengurus Tim Penggerak (TP) PKK Kulon Progo dan disambut oleh Plt Camat Kalibawang Drs Suwarno serta kepala desa.

Dengan sistem Daerah Pemilihan (Dapel), tambah Mulyono, dimungkingkan sebuah kecamatan tidak punya wakil di DPRD, karena yang terpilih adalah caleg dari kecamatan lain. Kalau hal terjadi masyarakat akan rugi. Sebab wakil rakyat yang terpilih tentu akan lebih memprioritaskan usulan wilayah kecamatannya sendiri.

Pada Pemilu lalu, ujarnya, Kalibawang semula tidak punya wakil di DPRD, meski kemudian punya melalui Pergantian Antar waktu (PAW). Kemudian ada keluhan dari beberapa kepala desa dan warga bahwa banyak usulan masyarakat yang tidak tercover dalam APBD.

“Kalau Kalibawang punya wakil di DPRD mungkin hal ini tidak akan terjadi. Karena sebenarnya, eksekutif sudah mengajukan semua program prioritas dalam penyusunan APBD. Namun kalau tidak ada dukungan di DPRD kami tidak dapat berbuat banyak,” tandasnya.

Labih jauh Mulyono menyatakan, dalam memilih caleg hendaknya masyarakat tidak terpancang pada partai politik tertentu. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah asal usul caleg. “Yang penting pilihlah kader dari daerah sendiri yang berkualitas dan sanggup memperjuangkan kemajuan wiayah. Ini sya tidak kampanye tetapi memberi pendidikan politik,” tukas orang nomor 2 di Kulon Progo tersebut.

Dalam kunker itu Mulyono mengunjungi beberapa wilayah pedukuhan di 4 desa yang ada di Kecamatan Kalibawang. Antara lain dengan meninjau damn meresmikan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan masyarakat. Seperti pembangunan jalan aspal, jalan corblok, kolam ikan, bio gas, sumber air bersih dan pasar desa.

Menurut Suwarno, selama 1 tahun terakhir swadaya masyarakat yang terhimpun untuk menyelesaikan pembangunan di wilayahnya mencapai Rp. 1,4 milyar lebih. Sebagian besar dana dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebagai pendampingan bantuan semen dan aspal dari Pemkab Kulon Progo. Sedang sumber dana yang lain berasal dari APBD Provinsi DIY, APBD Kabupaten Kulon Progo dan APBN, terangnya.