21 Mei, 2008

BEBERAPA PENGUSAHA BATAM KE KULONPROGO

Bupati Promosikan Gula Jawa

Setelah adanya kesepakatan kerjasama antara pemerintah Batam dengan pemerintah kabupaten Kulonprogo beberapa waktu yang lalu. Beberapa pengusaha dari Batam mengadakan pertemuan bisnis dengan beberapa pengusaha di Kulonprogo yang difasilitasi Pemkab , di Gedung Joglo, Senin (19/5).

Dari Kulonprogo antara lain pengusaha kerajinan tangan, pengusaha obat-obatan herbal maupun pengusaha gula Jawa atau gula Kelapa. Sementara dari Batam para pengusaha yang bergerak di bidang usaha took eceran, distributor dan eceran. Pengusaha eksportir yang hadir di antaranya H.Darmawi yang saat ini baru sibuk karena ikut dalam bursa calon Gubernur Riau.

Rahman Usman yang adik Marzuki Usman selaku wakil para pengusaha Batam mengatakan siap bergabung dalam kerja sama ini. Sedangkan H. Darmawi mengaku sudah menyiapkan lahan untuk gudang seluas 3 hektar khusus untuk menampung hasil produk kerajinan dari Kulonprogo.

Pengusaha handicraft asal Samigaluh, Bambang Wijono menjelaskan kerjasama bisnis antara Kulonprogo dengan Batam sekarang ini sudah berjalan.

Sementara Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya banyak mempromosikan potensi gula Jawa. Minuman dengan Gula Jawa sangat menyehatkan di banding dengan menggunakan gula Kristal atau pasir.

Toyo menjelaskan, pada masa kecil di desa-desa yang beternak sapi setiap mengawinkan sapinya, wajib setiap peternak sapi betina membawa gula Jawa untuk makanan sapi pejantan untuk meningkatkan gairah seksnya.

19 Mei, 2008

UPACARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI ALUN-ALUN WATES

Upacara memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kabupaten Kulonprogo berlangsung Senin (19/5) di Alun-alun Wates. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo yang sekaligus membacakan amanat.
Turut hadir Ketua DPRD, Drs. Kasdiyono, Muspida para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemda Kulonprogo. Sementara peserta upacara terdiri TNI, POLRI, Dan sat Radar, Brimob, PNS, Ormas Pemuda, Pelajar SD hingga SLTA.

BIODIGESTER

BIOGAS ENERGI ALTERNATIF PENGGANTI BBM

Menghadapi krisis energi yang saat ini sedang marak dibicarakan, seharusnya masyarakat memiliki kesadaran untuk mengupayakan pemanfaatan sumber energi yang dapat dihasilkan sendiri. Energi yang saat ini sangat mungkin dihasilkan sendiri adalah biogas, yang dihasilkan dari kotoran ternak, terutama sapi.
Untuk menghasilkan biogas, saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memacu pembangunan biodigester sebanyak 117 di 88 desa, sebagian besar diantaranya didanai oleh Pemkab Kulon Progo. Dana yang dibutuhkan untuk pembuatan biodigester sekitar Rp. 9 juta per unit. Dengan biodigester ini kotoran ternak terurai menjadi gas biologis yang dapat langsung dinikmati melalui kompor gas warga.
Menurut Bupati Kulon Progo, H. Toyo Santoso Dipo, kebutuhan akan pemanfaatan energi alternatif harus berasal dari masyarakat iti sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat merupakan pemakai langsung dari energi untuk memenuhi kebutuhan hidup harian.
“Pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam memanfaaykan energi alternatif ini. Kami sudah mulai menyosialisasikan pemanfaatan energi alternatif dalam bentuk percontohan. Salah satunya dengan pengadaan biodigester sebagai penghasil biogas di setiap desa,” tutur Bupati di sela-sela kunjungan kerja di Desa Jatisarono, Nanggulan Kulon Progo, Sabtu (17/5).
Dari percontohan ini, Toyo berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan energi alternatif di tengah ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak. “Kalau hanya di ceramahi tanpa disertai contoh, masyarakat tidak akan tergugah,” ujar Toyo.
Dengan percontohan biodegister, masyarakat dapat menghitung sendiri biaya yang dibutuhkan sehingga dapat langsung membandingkan dengan harga bahan bakar minyak. Selain lebih hemat, biodigester dinilai lebih menguntungkan karena warga bisa memperoleh penghasilan tambahan dari memelihara ternak sebagai penghasil kotoran. Ditargetkan setiap tahun akan ada 15 bio digerter baru yang dibangun di Kulon Progo yang mampu melayanim kebutuhan bahan bakar 3-4 rumah tangga, demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo Ir. Agus Langgeng Basuki.
Guna mempercepat pertumbuhan penggunaan biodigester, Bupati telah menyiapkan solusi khusus. Dalam waktu dekat, ia berencana akan menggulirkan kredit lunak yang akan dimulai dari para pengusaha kecil dan menengah.

16 Mei, 2008

Pelaksanan Good Governance Masih Banyak Kendala

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance) yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi administrasi publik khususnya dibidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik.
Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Suwartomo Jum’at (16/5), dalam acara penandatanganan kerjasama (MoU) antara pemkab Kulon Progo dengan BPKP tentang pendampingan pengelolaan keuangan daerah di Gedung Kaca pemkab. Dalam penandatanganan kerjasama tersebut, pemkab Kulon Progo di wakili oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo dan Perwakilan BPKP DIY oleh Kepala Perwakilan BPKP Suwartomo. Acara dihadiri oleh Segenap Kepala SKPD, para Camat se-Kulon Progo dan undangan yang lainnya.
Permasalahan utama yang terjadi adalah implementasi peraturan perundangan yang melandasi reformasi administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh para birokrasi. Hal ini terjadi tidak hanya ditingkat pusat namun juga dalam pelaksanan pemerintahan di daerah. “Kami memberi apresiasi tersendiri terhadap kerjasama ini dan kami berharap dengan kerjasama ini akan menghasilkan sebuah perbaikan sistem keuangan daerah yang bisa memberikan kualitas pelayanan kepada publik,” katanya.
Sementara itu, ada beberapa implikasi dari implementasi peraturan perundangan yang menuntut pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Yaitu, menyusun perencanan pembangunan yang bersifat stratejik dan operasional, Menerapkan penganggaran berbasis kinerja, Mengelola sumberdaya keuangan dan non keuangan secara efisien, Meningkatkan kualitas pelayanan dan Mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan sumberdaya daerah secaras transparan.
Menanggapi kerjasama tersebut, Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo menyambut baik upaya dari pemkab untuk melaksanakan kerjasama dengan BPKP dalam permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Dari kerjasama tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, pemkab Kulon Progo serius dan beritikad baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dengan pendampingan dari BPKP.
Selanjutnya, perbaikan pengelolaan keuangan memang membutuhkan keseriusan dan juga integritas moral yang tinggi dari pelaksana anggaran. “Untuk itu, dengan berbagai kerjasama pendampingan dari BPKP pengelolaan keuangan bisa semakin baik. Sehingga pelaksanan anggaran daerah benar-benar mampu mendorong upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik pemerintahan umum maupun pembangunan,” katanya.
Sementara itu, kerjasama tersebut akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2010. Dengan lingkup pendampingan meliputi, Pendampingan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), asistensi review, pengawasan dan pemeriksaan program pembangunan, konsultasi pelaksanan program, perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUB) di RSUD, pengendalian itern dan Froud Control Plan (FCP), pengawasan dan pemeriksaan BUMD dan bantuan teknis tentang tata kelola keuangan.

15 Mei, 2008

KARYAWAN SUNCHANG BATAL DEMO
Bagian Penjahit Tuntut Kenaikan Upah
Ratusan Karyawan bagian penjahit PT Sunchang yang memproduksi rambut palsu atau Wig berencana melakukan aksi demo di depan pabrik, Jl Purworejo km, 2,2 Wates, Kamis pagi (15/5). Aksi yang dilakukan menurut beberapa karyawan menuntut adanya kenaikan upah yang sangat minim sekali meski telah bekerja selama sembilan bulan, kenaikan hanya seribu rupiah.
Namun aksi tersebut batal dilakukan, meski ratusan pekerja pada pagi hari telah berkumpul di depan pabrik, sebelum melakukan aksinya pihak perusahaan melalui perwakilan pimpinan keburu menemui para aksi dan setelah dilakukan negosiasi seluruh karyawan akhirnya masuk dan kerja seperti biasa.
Menurut Asisten Personalia, Ervin Kustianingsih yang menemui beberapa wartawan yang melakukan konfirmasi seputar aksi demo pekerja di ruang petugas keamanan pabrik, mengakui hanya terjadi salah paham. Peraturan kerja yang menyangkut pemberian gaji masih mengacu pada pabrik Wig Sunchang Pusat di Purbalingga Jawa tengah. Pemberian gaji belum dapat dilakukan maksimal karena perusahaan belum total dalam produksi, masih setengah jadi.

BUPATI MUSNAHKAN RIBUAN MIHOL DAN BUKU TERLARANG

Tekad pemkab memerangi barang haram berupa minuman beralkohol (mihol) terus dilakukan. Sebagai bukti 9.414 mihol yang merupakan barang bukti dari hasil operasi beberapa waktu lalu dimusnahkan oleh Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo dan Muspida di Balai Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Jl.Purworejo Km 2,2 Tambak ,Triharjo, Wates, Kamis (15/5). Selain itu juga dilakukan pembakaran 919 buku terlarang berupa buku sejarah kurikulum 2004 yang tidak memuat peristiwa G 30 S PKI yang terdiri buku-buku tingkat SLTA 308 buah dan SLTP 611 buah.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Stom Walls untuk botol mihol dan tong besi untuk membakar buku-buku terlarang..

Bupati Kulonprogo, H.Toyo Santoso Dipo mengatakan akan terus melanjutukan operasi mihol yang merusak moral generasi muda penerus bangsa. Kerjasama antara Sat Pol PP dan Polres agar terus dijalin.Meskipun ada salah satu sekretaris orsospol yang terlibat dalam penjualan mihol proses penyelidikan terus dilakukan. Bahkan ia siap melindungi petugas yang melaksanakan penyelidikan bersama-sama polisi.

Selain Mihol, Bupati berencana melakukan sweeping pesawat Hand Phone (HP) bagi para pelajar yang disinyalir didalamnya telah banyak terdapat gambar-gambar tidak senonoh yang berupa pornografi bahkan terdapat pula animasi berupa film. “Operasi Mihol sudah sering dilakukan, kami akan merencanakan sweeping HP milik pelajar yang ternyata menurut laporan sudah banyak berisi gambar tidak senonoh dan animasi atau film, dapatnya entah dikirimi temennya atau mencari sendiri, bahkan di SLTA Pengasih terdapat gambarnya sendiri kemudian dikirimkan ke teman-temannya, HP-HP yang disita meski harga mahal nanti ya.. di gilas seperti mihol ini saja, mahalnya HP masih mahal moral manusia,”kata Toyo.

TINJU KULONPROGO GO INTERNASIONAL

31 MEI HERI TANTANG JASON PAGARA DARI PHILIPINA

Tekad menjadikan Kulonprogo Go Internasional terus dilakukan dari berbagai bidang, tidak ketinggalan bidang olahraga khususnya Tinju. Petinju andalan Kulonprogo Heri Andriyanto pada Sabtu (31/5) mendatang akan bertanding 10 ronde melawan Jason Pagara dari Philipina di Cebu City Hotel & Casino Philipina dalam rangka promosi ke jenjang tinju internasional WBO ASPAC.

Pelatih Heri, Ferry Kuahaty menjelaskan sesuai faksmili dari DB promotion di Jakarta dan Ala Promotion dari Philipina tanggal 6 Mei lalu, Heri dari Satria Menoreh Boxing Champ Kulonprogo Yogyakarta akan promosi ke jenjang tinju Internasional WBO ASPAC. “ Ini adalah komitmen dan kerja keras yang menjadi prinsip dasar antara club dan pemerintah untuk membangun sebuah system pembinaan olahraga yang berorientasi ke prestasi nasional bahkan internasional,”katanya.

Ditambahkan, Heri adalah petinju 21 tahun yang sekarang di peringkat 2 nasional kelas ringan 61 kg dengan rekor bertanding 16 kali main 14 kali menang KO dan Angka dan 2 kali kalah, jadwal bertanding selanjutnya pada bulan Juni akan ke Thailand.

DPRD Pekalongan dan Banggai Kunker di Kulon Progo

Komisi A DPRD Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Kewenangan Daerah DPRD Kabupaten Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kulon Progo. Kedua rombongan secara bersamaan diterima oleh Sekda Drs H Soim MM, Kamis (15/5) di gedung Kaca kantor Pemkab dan segenap pejabat Pemkab.
Menurut koordinator kunker Komisi A DPRD Banggai Drs H Basri Sono MM, kunjungannya ke Kulon Progo dimaksudkan untuk mempelajari pengembangan potensi daerah. Potensi Kabupaten Banggai, katanya, mirip dengan potensi Kulon Progo, yakni berupa lahan pertanian dan pantai. Nmaun demikian di Banggai potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena masih ada beberapa keterbatasan, terutama teknologi.
Dicontohkan, tingkat produktivitas padi di wilayahnya baru mencapai 3 ton perhektar. Padahal di Kulon Progo telah mencapai 6 ton lebih per hektar. “Kami ingin mempelajari teknik budidaya pertanian serta pengolahan hasilnya. Di samping itu juga pengelolaan potensi laut karena Banggai memiliki wilayah laut yang cukup luas. Panjang pantai mencapai 126 km,” terangnya.
Sementara menurut koordinator Pansus DPRD Pekalongan H Samsir, kunjungannya bertujuan untuk mempelajari aturan-aturan kewenangan yang telah dibuat dan dilaksanakan di Kulon Progo. “Ada beberapa unusr yang perlu kami pelajari, karena itu telah berhasil dilaksanakan di Kulon Progo,” ujarnya.
Harga Buku Dinilai Terlalu Mahal

Bupati Kulon Progo H Toyo Santoso Dipo menilai, harga buku di Indonesia masih terlalu mahal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan membeli buku. Akibatnya minat dan budaya baca masyarakat ketingalan cukup jauh dari Negara lain.
Penilaian itu disampaiakn Toyo pada pembukaan pameran dan bursa buku, Rabu (14/5) di gedung Kesenian Wates. Hadir pada acara itu Wakil Ketua II DPRD Drs Sudarta, Kepala Perpustakaan Nasional Drs Dedy P Rahmanto, MLS, Kepala Badan Perpusda DIY Drs Ikmal Hafzi, Ketua GPMB DY Drs Hajar Parmadhi, MA, Direktur Pemasaran BP Kedaulatan Rakyat Group Fajar Kusumawardhani SE dan kepala dinas instansi Pemkab.
Selain membuka pameran, bupati juga melakukan pencanangan membaca selama 3 menit serta wakaf buku bagi perpustakaan desa Banjarharjo, Kalibawang. Selain bupati, wakaf buku juga dilakukan oleh segenap pejabat yang hadir.
Bahkan, tambah Toyo, harga buku di Indonesia lebih mahal dari biaya foto kopi. Hal ini berkebalikan dengan harga di luar negeri. Kalau di luar negeri harga buku malah lebih murah dibanding biaya foto kopi.
“Saya tidak tahu apa pennyebabnya. Apakan ada faktor pungli (pungutan liar) ataukah karena ada faktor lain. Tolong Pak Kepala Perpustakaan Nasional, hal ini dicermati. Sebisa mungkin harga buku diturunkan agar masyarakat mampu membelinya,” ujar Toyo.
Menurut Toyo, ketertinggalan minat baca masyarakat Indonesia, menyebabkan ketertinggalan bangsa ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Eropa dan Jepang membaca dilakukan selama 5-7 jam perhari. Sementara di Korea, Singapura, Hongkong dan Malaysia dilakukan selama 3-5 jam. Sedang di Indonesia baru dilakuan selama 1-2 jam. “Itu pun baru terbatas bagi orang-orang terpilih,” tendasnya.
Sementara menurut Dedi, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia harus merubah budaya tutur menjadi budaya baca. Masyarakat, kata dia, masih terbiasa dengan kebiasaan bertutur seperti bercerita, ngobrol, bergunjing dan bergosip. Sehingga masyarakat masih jauh dari gemar membaca, apalagi budaya baca.
“Namun merubah kebisaan ini tidak mudah dan perlu kerja keras semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja namun harus didukug segenap komponen masyarakat. Seperti pameran buku di Kulon Progo ini. Ini adalah upaya untuk meningkatkan budaya baca yang didukung oleh banyak pihak, katanya.
Pameran dan bursa buku itu sendiri akan berlangsung selama 5 hari (14-18/5). Dan diikuti oleh sekitar 20 peserta dari Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
BID Kenalkan Internet Lewat MCAP

Badan Informasi Daerah (BID) Yogyakarta yang bekerjasama dengan Kantor Humas Kulon Progo dan PT. Telkom mencoba untuk memasyarakatkan teknologi internet dengan fasilitas Mobile Community Acces Point (MCAP). Sasaran pertama yang dibidik adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu kelompok masyarakat yang selama ini telah bekerjasama dengan Kantor Humas Kulon Progo dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat.
Menurut Kepala Kantor Humas Kulon Progo Drs. H. R. Agus Santosa,MA yang ditemui di Kantor Humas Rabu (14/5), mengemukakan bahwa anggota KIM pada awalnya akan dikenalkan dan diberikan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan dan menggunakan internet. Selanjutnya, dengan pelatihan tersebut diharapkan KIM yang anggotanya tersebar di beberapa Kecamatan di Kulon Progo bisa menyebarkan cara-cara menggunakan fasilitas internet kepada masyarakat luas. “Karena saat ini fasilitas internet juga sudah banyak kita jumpai. Yaitu, dengan berdirinya Warung Internet (warnet) yang telah banyak kita jumpai di tengah masyarakat,” katanya.
Selain menggunakan perantara anggota KIM, masyarakat juga bisa secara langsung menggunakan fasilitas MCAP. Karena setiap sebulan sekali yaitu pada hari rabu minggu kedua fasilitas MCAP akan datang ke Kulon Progo dan memberikan pelayanan internet kepada masyarakat. Sedangkan untuk setiap harinya, BID biasanya memberikan pelayanan internet dengan fasilitas MCAP di Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Sementara itu, Agus Santosa mengaharapkan agar masyarakat bisa memaksimalkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Meskipun untuk sat ini perangkat yang tersedia juga masih terbatas. “Namun kami berharap masyarakat bisa memaksimalkan keberadaan MCAP, karena seiring perkembangan jaman kedepan internet akan menjadi perangkat yang sangat diperlukan dalam menjalankan komunikasi maupun penyampaian informasi,” lanjut Agus Santosa.