DPRD Bondowoso Studi Pengembangan Potensi di Kulon Progo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bodowoso, Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding tentang pengembangan potensi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Rombongan DPRD dan eksekutif Kabupaten Bondowoso yang berjumlah 14 orang, diterima secara resmi oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo Kamis (17/4), Di Gedung Kaca Pemkab. Selain Bupati, acara tersebut juga dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Drs. Krissutanto, Kabag Organisasi Iskandar Sumarsono, SH, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH serta undangan lainnya.

Dikatakan, Ketua Komisi I yang juga menjadi Ketua rombongan DPRD Bondowoso H. Ahmad Zuhri,SH, potensi Kabupaten Bondowoso sebenarnya cukup menjanjikan. Namun demikian, pemerintah Bondowoso merasa untuk mengembangkan potensi tersebut, masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

Untuk itu, Kunjungan Kerja (Kunker) tersebut selain studi tentang pengembangan potensi daerah juga studi tentang pengembangan pemerintahan. Yaitu, penataan kepegawaian, struktur organisasi, kependudukan, linmas dan perijinan daerah. “Kami akan belajar tentang kemajuan-kemajuan di Kulon Progo. Selanjutnya, kemajuan tersebut akan kami adopsi untuk pengembangan Kabupaten Bondowoso,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo menyambut baik diadakannya kunker tersebut. Menurut Bupati, meskipun Kulon Progo telah menempuh berbagai kebijakan untuk membangun Kulon Progo, namun bukan berarti Kulon Progo tidak perlu belajar lagi. Sehingga kunker diharapkan bisa menjadi media untuk tukar kaweruh antara Kanupaten Kulon progo dan Bondowoso.

Selanjutnya, Kulon Progo juga telah mengembangkan sektor industri khususnya UKM. Dalam sektor ini berbagai kerajinan dari Kulon Progo telah menembus pasaran eropa. Seperti, kerajinan agel, enceng gondok, pandan dan yang lainnya. “Dalam sektor ini, tidak kurang dari 50 ribu orang perajin terlibat dalam pengembangannya,” kata Bupati.

PRESIDEN SBY TAK JADI DATANG, WARGA KECEWA
Batalnya kehadiran presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ke pedukuhan Kidulan Desa Salamrejo Kec Sentolo yang direncanakan pada hari ini Kamis,(17/4), membuat warga kecewa. Serangkaian kegiatan dan perbaikan sarana pendukung lain yang sudah dipersiapkan tidak banyak berguna.
Ketua DPRD Kasdiyono, mengatakan kekecewaan warga ini banyak disampaikan kepada dirinya dan bupati yang melakukan pendekatan ke tingkat bawah. Jauh-jauh hari warga sudah melakukan persiapan fisik dengan melakukan perbaikan lingkungan. Sejumlah pagar dan sarana jalan yang akan dilalui sudah diperbaiki. Mulai dari pengurukan tanah hingga dipadatkan menggunakan stomwals.
“Bagi kita, kegiatan protokoler yang batal sudah biasa, tetapi warga banyak yang belum paham dan terpaksa kami menghiburnya,” jelas Kasdiyono. Pembatalan seperti itupun sudah menjadi hak prerogratif protokoler yang tidak bisa diganggu gugat.
Kehadiran presiden ke Salamrejo ini, nantinya akan mengunjungi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPN). Sebagai sasarannya, SBY akan melakukan peninjauan sentra kerajinan milik Trubus, yang tetap bertahan meski dihantam gempa bumi 2006 silam. Belakangan Trubus justru mampu menambah sekitar 30 anggota untuk mengerjakan industri anyaman berbahan agel.
Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Suharto juga membenarkan banyaknya keluhan warga dengan urungnya orang nomor satu Indonesia berkunjung di tanah Menoreh. Menurut dia, warga sudah sejak lama, sudah sekitar satu bulan, sudah banyak diberikan pemahaman tentang pertemuan. Sejumlah Pasukan Keamanan presiden (Paspampres) juga banyak yang sudah berbaur dengan masyarakat.
“Warga hanya kecewa saja, karena merasa sudah melakukan persiapan kok tetap gagal,” tutur Suharto.
Salah seorang warga Agung Puji Hartono membenarkan hal ini. Menurutnya, kehadiran seorang presiden di kampung dan tanah kelahiran merupakan peristiwa yang sangat langka. Hampir sepanjang sejarah, wilayah ini belum pernah dikunjungi. Adanya kabar kedatangan, tentu disambut sukacita masyarakat untuk mempersiapkan.
“Inginnya sih tetap datang meski, hanya beberapa menit saja,” tutur Agung. Namun jika tetap tidak dapat datang, warga tetap akan pasrah. Warga sadar jika tugas dan tanggungjawab presiden sangat banyak, sehingga masih ada yang harus dikerjakan.”katanya.

Menteri Pertanian Di Nanggulan

Pemerintah Belum Akan Ekspor Beras
Pemerintah Republik Indonesia belum akan mengekspor beras ke luar negeri, meski harga di pasar internasional mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan demi melindungi petani.
"Untuk tahun ini kita belum akan ekspor dulu," jelas Menteri Pertanian Anton Apriyanto, di sela kunjungan ke Panti Asuhan Muhammadiyah di Grubug, Jatisarono Kec Nanggulan, Rabu (16/4).
Menurut Anton, hasil produksi untuk tahun ini melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk itu demi mengamankan stok beras, kelebihan ini akan disimpan dulu. Kondisi ini, secara tidak langsung akan ikut berpengaruh terhadap kesetabilan harga beras di dalam negeri.
Diakuinya, untuk melakukan ekspor bahan makanan pokok ini, pemerintah bisa meraup keuntungan yang lebih banyak. Namun dengan pertimbangan masyarakat lebih utama, kebijakan ini akan ditunda sampai benar-benar swasembada pangan bisa diraih.
"Kita tidak ingin masyarakat kita miskin, yang penting harga beras murah,"tambah Anton yang datang di Kulonprogo untuk mengecek program Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3).
Saat ini yang lebih dibutuhkan adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu produksi. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi produk, penggunaan bibit unggul, pupuk organic dan kebijakan lain.
Kebijakan program bantuan beras bagi keluarga miskin (Raskin) dinilai cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan warga. Kebijakan ini kini banyak ditiru oleh Negara Philipina dan India.
Program LM3 di Panti Asuhan Muhammadiyah yang digulirkan pada 2007 lalu dengan total anggaran mencapai Rp 100 juta. Oleh para pengelola, dana ini dibelikan untuk peternakan sapi. Hasilnya, dapat dibeli sekitar 10 ekor sapi, kandang dan anggaran operasional.
"Sebentar lagi sapi ini segera beranak karena sudah bunting," jelas Fatimah salah satu pengelola panti.
Wakil bupati Kulonprogo, Mulyono, mengatakan pemkab juga konsisten untuk mengembangkan agrobisnis. Sebanyak 7 panti asuhan pada 1007 lalu, juga diberikan bantuan sapi.
"Arah kita bukan hanya untuk perkembangan, namun juga memanfaatkan kotorannya sebagai bahan bakar alternative," kilah Mulyono.

UPACARA HUT LINMAS DAN TAHUN SANITASI INTERNASIONAL

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo mengatakan salah satu tugas penting Satuan LINMAS adalah ikut melakukan segala usaha dan kegiatan melindungi dan menyelamatkan masyarakat terhadap bencana, sehingga dapat membatasi/memperkecil jatuhnya korban serta mengurangi penderitaan masyarakat, mengingat bencana baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda serta kerusakan alam atau lingkungan.

Hal tersebut dikatakan Bupati selaku irup dalam upacara HUT LINMAS ke 46 dan Tahun Sanitasi Internasional 2008 di Halaman Pemkab, Kamis (17/4). Turut hadir Ketua DPRD Drs.Kasdiyono, Muspida sedang peserta upacara para PNS, POLRI, TNI, dan LINMAS.

“Dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana, para anggota satuan LINMAS di Desa/Kelurahan baik secara perorangan maupun secara satuan perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan kewaspadaan dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri No.12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, agar anggota Satuan LINMAS mempunyai kepekaan kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi timbulnya bencana,”katanya.

Dalam hal Tahun Sanitasi Internasional merupakan bagian kampanye global mengangkat permasalahan terkait dengan sanitasi air bersih dan lingkungan di masyarakat umum dan pemerintahan. Persoalan sanitasi sejak lama muncul. Namun penanganannya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Salah satu solusinya untuk mengatasi pemenuhan fasilitas sanitasi dasar di masyarakat dengan Sanitasi Total yang terdapat lima prioritas yakni menghentikan buang air besar terbuka, menggunakan jamban milik pribadi atau bersama untuk pembuangan semua tinja manusia, mencuci tangan dengan sabun , mengelola dan menyimpan air dan makanan secara aman dan membuang limbah padat domestic dan air limbah domestic secara higienis.

“Sekitar 89 % penduduk Kulonprogo telah menggunakan air bersih dari sumber yang terlindung, sedang sisanya 11 % masih menggunakan sumber air yang tidak terlindung. Sedangkan 15 % warga tidak membuang kotoran di jamban. Sehingga perlu mendapatkan perhatian kita semua ,” katanya.

GERBANG DESA TAK DIUNDANG

Pelantikan Kades Donomulyo Molor

Jalan Slamet,ST meraih kursi Kepala Desa Donomulyo tidak semulus desa-desa lainnya. Setelah sempat dipermasalahkan kemenangan dalam pilkades lalu karena adanya money politic namun setelah dilakukan kajian ternyata tak terbukti yang menyebabkan pelantikanpun sempat tertunda. Kali ini waktu pelantikan tidak lancar sesuai jadwal. Rencana prosesi pelantikan yang dijadwalkan Rabu (16/4) di Balai Desa Donomulyo jam 10.00 sempat molor satu jam lebih meski yang melantik yakni Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dan beberapa pejabat lainnnya telah datang sesuai undangan di kantor Desa setempat.

Permasalahan yang sempat mengulur waktu pelantikan ternyata menurut sumber di salah satu perangkat desa, karena tidak diundangnya Gerbang Desa yang merupakan kelompok masyarakat pro peduli demokrasi desa yang dikoodinator oleh Ariawan,SH yang mempermasalahkan kecuarangan pilkades termasuk di desa Hargowilis Kokap dan Paliyan Temon. Untuk mengatasi masalah tersebut, digelar pertemuan mendadak dari berbagai unsur desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Pemkab Kulonprogo dan Gerbang Desa di kantor Kecamatan Nanggulan. Dari unsur kecamatan Camat Nanggulan Drs.L.Bowo Kristianto, unsur pemkab Kabag Pemdes Riyadi Sunarto, Kabag Hukum Bambang Sulistyo,SH, pemerintah desa Donomulyo Ketua BPD dan PJ Kades serta Gerbang Desa, Ariawan,SH dan anggotanya yang berbaju serba hitam. Akhirnya dalam pertemuan yang berlangsung satu jam lebih, terjadi kesepakatan dari masing-masing pihak bahwa BPD minta maaf dan sekaligus pertemuan sebagai undangan kepada Gerbang Desa yang dapat diterima dan akhirnya bersama-sama datang menyaksikan proses pelantikan.

Wakil Bupati Kulonprogo Drs.H.Mulyono mengatakan keberhasilan pelaksanaan pilkades merupakan salah satu indicator keberhasilan pelaksanaan demokratisasi dan otonomi di tingkat desa serta kedewasaan jiwa berdemokrasi warga masyarakat. Sampai sejauh mana warga Donomulyo bisa menerima danmenghormati perbedaan, menghargai pilihan dan pendapat orang lain, bersedia menerima apapun keputusan masyarakat melalui pemilihan, serta bagaimana masyarakat bisa menerima perbedaan dalam kebersamaan dan berbeda dalam persatuan.

“Perbedaan sikap, pilihan dan pandangan adalah hal yang wajar, yang tentunya tidak menghalangi danmerusakkan sendi-sendir persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang sudah menjadi budaya kita,”kata Mulyono.

PELATIHAN PEMANDU WISATA

Kehadiran pemandu wisata sangatlah penting seiring dengan tujuan orang melakukan kunjungan dan perjalanan wisata yaitu ingin memperoleh pengalaman yang menyenangkan dan kenangan yang mengesankan. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang pemandu wisata dapat memberikan penjelasan dan bimbingan yang benar-benar informative, komunikatif dan atraktif sehingga bisa membuat sesuatu yang sempit dan dangkal menjadi sesuatu yang luas dan mendalam. Pemandu wisata harus mampu menggambarkan produk wisata dengan baik, benar dan menarik serta menggesankan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulonprogo, Drs.Bambang Pidegso,MSi mengatakan hal itu dalam kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu tahun 2008 di PPSJ, Pahingan Sendangsari Pengasih, Rabu (16/4). Pelatihan berlangsung selama tiga hari Rabu (16/4), Kamis (17/4) dan Sabtu (19/4), dengan peserta sebanyak 22 orang yang terdiri dari 8 orang dari pemandu wisata obyek wisata , 6 orang dari desa Wisata (Nglinggo, Sendangsari, Sukomoyo dan Keceme), 4 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan 4 orang dari pengelola hotel.

“Kegiatan ini difokuskan pada SDM pemandu wisata dan pengelola hotel agar mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta mampu memberikan penjelasan dan bimbingan kepada para wisatawan sehingga mereka merasa senang dan mempunyai keinginan untuk berkunjung kembali,”jelas Bambang,

Sasaran dalam pelatihan adalah pengelola hotel di obyek wisata Glagah dan Kota Wates, pemandu wisata Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Pantai Glagah, Waduk Sermo, Pantai Trisik, Makam Nyi Ageng Serang dan Pemandian Clereng, pemandu wisata dari desa Wisata Nglinggo Pagerharjo, Sendangsari Pengasih, Sukomoyo Jatimulyo Girimulyo dan Keceme Gerbosari Samigaluh.

Selain Kadinas Kebudayaan dan Pariwisata, narasumber dari DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DIY, Perhimpunan Hotel Restauran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Jasa Pariwisata (ASITA) dengan materi Kebijakan tentang Kepariwisataan Kabupaten Kulonprogo, Front Office and House Keeping Management, Pengelolaan Objek dan Atraksi Wisata, Legenda, Tradisi, Cerita Rakyat, Adat Istiadat, Guiding Technic and Public Speaking, Pengelolaan Home Stay dan Produk Hotel, Food and Beverage dan Praktek Guiding.

Untuk mendukung program pemkab Go Internasional dalam bidang pariwisata, dalam waktu mendatang akan dilakukan pelatihan bagi pengelola wisata dengan pengetahuan bahasa asing minimal inggris dan mandarin.

Pepadi Akui Lemahnya Manajemen Organisasi

Selayaknya sebuah organisasi agar bisa bertahan dan selalu eksis harus kuat dalam berbagai hal. Seperti, kondisi keuangan, kepengurusan maupun manajemen organisasinya. Namun sebagai sebuah organisasi, Paguyuban Pedalangan Indonesia (Pepadi) mengakui lemah dalam manajemen organisasi. Hal tersebut merupakan salah satu sebab organisasi pepadi belum bisa berkembang dengan baik dan menunjukan eksistensinya dalam mendukung upaya pembangunan di daerah.

Untuk itu, permasalahan-permasalahan sudah waktunya untuk dievaluasi dan selanjutnya diperbaiki. Agar di masa depan organisasi pepadi dapat terus eksis dan bisa selalu berpartisipasi dalam membangun daerah melalui seni pedalangan.

Demikian dikatakan oleh Ketua Pepadi Yogyakarta Ki Edi Endartono Selasa (15/4), dalam rangka Musda Pepadi Kabupaten Kulon Progo di Aula Pusat Penyelamatan Satwa Jogjakarta (PPSJ). Musda tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H Mulyono, Kepala Diparda Drs. Bambang Pidegso, MSi, Kakan Humas Drs. R. Agus Santosa,MA, Ketua Pepadi Ki Sumono serta para seniman dalang.

Kelemahan-kelemahan tersebut, selanjutnya harus dikoordinasikan dalam organisasi sehingga ditemukan cara untuk memperbaikinya. “Namun memang kami juga mengakui, bahwa mengatur seniman memang susah. Karena biasanya mereka bekerja dan berperilaku sesuai dengan karakter masing-masing yang memang cenderung susah untuk diatur,” katanya.

Namun, meskipun memiliki sifat susah untuk diatur seniman tetaplah manusia yang juga memiliki sifat-sifat positif dan hati nurani yang baik. Dari hati nurani tersebut diyakini terkadung pula sebuah tekad untuk bisa selalu berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan melalui wadah Pepadi. Jadi melalui Musda, diharapkan dapat memilih kepengurusan yang baik. Yang bisa membawa pepadi kepada sebuah kemajuan baik dalam organisasi maupun pembangunan daerah, lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo Drs. H Mulyono menyambut baik diadakannya Musda Pepadi tersebut. Diharapkan, dengan Musda dapat dipilih seorang pemimpin dan kepengurusan organisasi yang bisa membawa kemajuan bagi Pepadi dan juga daerah. Karena saat ini, seni pedalangan dirasakan semakin menghilang di masyarakat seiring dengan perkembangan jaman dan berkurangnya seniman dalang khususnya di Kulon Progo.

Di sisi lain, Wabup juga mengharapkan agar seni pedalangan atau perwayangan dapat dimasukan ke dalam pelajaran di sekolah sebagai sebuah program muatan lokal (mulok). “Karena anak-anak sekarang lebih mengenal tokoh-tokoh komik dari luar negeri dari pada mengenal tokoh-tokoh perwayangan,” katanya.

Padahal, seni wayang merupakan kebudayan asli daerah yang mengandung berbagai pelajaran yang baik dan adiluhung. Selain itu, dengan dimasukannya seni perwayangan sebagai pelajaran mulok di sekolah, seni wayan dan krawitan akan lebih membumi dan semakin dikenal olah anak-anak kita, lanjut Mulyono.

Musda tersebut, diadakan untuk membentuk kepengurusan, menentukan ketua serta AD/ART pepadi yang baru periode 2008-2011. Karena sesuai dengan peraturan yang ada masa bhakti pengurus pepadi yang terbentuk di tahun 2004 sudah berakhir.

SEMINAR KEGAWATDARURATAN DI KLINIK SITI CHOTIJAH WATES

Dr. Hasto Wardoyo: Banyak Anak Banyak Subsidi

Angka persalinan di Indonesia cukup tinggi, meskipun sudah relatif turun dibandingkan sebelum adanya program keluarga berencana (KB). Angka persalinan diperkirakan sekitar 1,5%, artinya setiap populasi 1 juta jiwa, akan terjadi sekitar 15000 persalinan per tahun. Dari 200 juta penduduk Indonesia bisa terjadi persalinan 3 juta bayi per tahun, seperti layaknya setiap tahun tambah satu propinsi DIY, luar biasa cepat pertumbuhan penduduk kita sehingga pemerintah juga kewalahan untuk memberi makan.

Demikian dikatakan Spesialis kebidanan dan Kandungan serta Konsultan bidang Endokrinologi Reproduksi dan Infertilitas dan Penangung jawab unit pelayanan reproduksi dan kontrasepsi RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta, Dr.H.Hasto Wardoyo, SpOG.KFER, dalam seminar tentang Kegawatdaruratan di Klinik Umum Siti Chotijah Wetan Pasar Wates, Sabtu (12/4). Acara diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke tiga. Selain seminar beberapa waktu lalu juga telah diselenggarakan pengobatan gratis untuk 300 orang lanjut usia di sekitar klinik.

“Betambahnya penduduk, pemerintah kewalahan memberi makan, karena tidak setiap manusia yang lahir bisa mengidupi dirinya sendiri meski sehat tanpa cacat, aneh ya, sedangkan burung saja bisa hidup mandiri. Oleh karena itu pemerintah harus mensubsidi sehingga kenyataan tidak banyak anak banyak rejeki tapi banyak anak banyak subsidi, inilah yang namanya ledakan penduduk yang terkadang lebih ngeri dari pada ledakan bom,”kata staf bagian Kebidanan dan Kandungan Fakultas Kedokteran UGM yang kelahirani Kulonprogo.

Sementara itu berkaitan dengan angka kematian ibu dan bayi, menurutnya masih sangat tinggi dan tertinggi di ASEAN yaitu kematian bayi sekitar 57 per 1000 kelahiran, dengan kata lain setiap 20 kelahiran satu bayi akan mati. Angka kematian ibu mencapai 307 kematian per 100.000 kelahiran.

“Apabila dalam satu tahun ada 3 juta persalinan maka ibu-ibu yang mati karena melahirkan mencapai 10.000 orang, aneh ya melahirkan saja kok pakai mati segala, sedangkan kambing saja tidak pernah mati karena melahirkan, di negara tetangga Singapura dari 100.000 kelahiran hanya ada kematian 8,”kata dokter yang disukai oleh kaum perempuan muda dan pemilik Klinik Bersalin “SEMAR” di Babarsari Sleman.

Dalam kesempatan tersebut sekretaris program pendidikan spesialis OBS-GI dan sekretaris program pendidikan Konsultan FER dan sekretarsi umum POGI DIY, memang banyak bicara hal-hal yang menyangkut penyelematan persalinan.

MEDIA DAPAT MENJADI BRAND PEMERINTAH DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing Pemerintah Daerah dan media massa, sama -sama saling membutuhkan. Karena itu selain menjalin kerjasama dengan masyarakat, juga menjalin kerjasama dengan media.
Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Drs.H.Mulyono dalam acara Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kinerja Media di Kampung Resto dan Cafe , Sabtu (12/4). Acara diselenggarakan Kantor Hubungan Masyarakat Pemkab Kulonprogo bekerjasama dengan PWI Yogyakarata. Acara dihadiri pejabat SKPD serta wartawan.
Mulyono menambahkan dalam menjalankan fungsinya aparat pemkab memerlukan media. Melalui media dapat terbentuk informasi yang cepat ke masyarakat. Demikian sebaliknya permasalahan di masyarakat juga akan cepat terbaca oleh aparat pemerintah melalui media.
Wabup meminta aparatnya menjalin hubungan baik dengan insan media. Khusus kepada media, agar dikembangkan jurnalisme empati.
Sementara Ketua PWI Yogyakarta, Octo Lampito mengatakan bahwa hak untuk memperoleh informasi dilindungi undang-undang, oleh karena itu baik aparat pemerintah maupun lembaga apapun wajib memberikan informasi kepada yang membutuhkan.
Harus diakui media dapat menciptakan brand bagi pemerintah daerah sekaligus bisa menjadi sarana koreksi kinerja. Yang lebuh penting lagi, media mempunyai peran untuk menyebarkan berbagai program dan kinerja pemda. Apalagi di DIY masyarakat termasuk yang paling gemar membaca koran di Indonesia.
Karakter pejabat di DIY ada dua tipe, pertama ada yang suka banyak diberiatakan, namun ada yang enggan diberitakan karena menganggap media sebagai tukang kritik, pejabat takut ketahuan kekuarangannya.
Menurut Octo, tipe pejabat yang disukai oleh wartawan untuk diwawancarai sebagai narasumber antara lain para top leader, pejabat yang berprestasi, pejabat yang tidak hanya jago kandang, yang punya analisis tajam, kaya data dan mudah dihubungi.
Kepala Kantor Humas, Drs.R.H.Agus Santosa,MA mengatakan tujuan acara untuk menambah wawasan para pejabat ketika harus berhadapan dengan pers. Juga menjalin kerja sama yang lebih baik.
Dalam sesi dialog muncul beberapa hal menarik, diantaranya instansi yang setiap hari kedatangan wartawan untuk mencari berita, namun ujung-ujungnya minta uang untuk transport. Padahal medianya tidak jelas, terbitnya, alamatnya.