SMPN I Galur Jalin Kerjasama dengan BPGHS Singapura

Mulai tahun 2009 SMPN I Galur Kulon Progo akan melakukan kerjasama dengan Bukit Panjang Goverment High School (BPGHS) Singapura. Kerjasama akan diwujudkan dengan pertukaran siswa dan guru antarkedua sekolah. Setiap tahun SMPN I Galur akan mengirimkan 6 siswa dan 3 guru sedang BPGHS akan mengirim 25 siswa dan 6 guru.

Perjanjian kerjasama dilakukan dengan penandatanagan Memory of Understanding (MoU) oleh Kepala SMPN I Galur Drs Edy Suwarno MPd dan Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Melayu Mr. Sazali Sadli. Penandatanganan disaksikan oleh Bupati H Toyo Santoso Dipo, Jumat (28/3) di SMPN I Galur. Hadir pada acara itu Kepala Bappeda Drs H Darto MM, Camat Galur Drs Jumanto serta segenap pengurus Komite Sekolah setempat.

Menurut Edy Suwarno, siswa yang akan dikirim ke BPGHS adalah siswa dari kelas Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Di sekolah yang masuk dalam jajaran 20 besar sekolah terkemuka di Singapura tersebut para siswa dan guru yang dikirim akan mendalami mata pelajaran sains dan Information and Comunication Technology (ICT), katanya.

Sedang menurut Sazali, siswanya di SMPN I Galur akan mempelajari budaya Jawa, khususnya pelajaran bahasa dan kesenian. BPGHS, kata dia, merupakan salah satu dari 2 sekolah menengah di Singapura yang memiliki prioritas untuk mempelajari budaya Melayu. Untuk memperluas pemahaman para siswa akan ditambah dengan pelajaran budaya Jawa, ungkapnya.

Ditambahkan, selain dengan SMPN I Galur pihaknya juga menjalin kerja sama dengan 4 sekolah di Jateng dan Jatim yang juga sudah mengelola SBI. Masing-masing SMPN I Purbolinggo, SMPN I Demak, SMPN I Pandaan dan SMPN I Malang.

”Untuk SMPN I Purbolinggo pengiriman siswa dan guru dilakukan sejak akhir bulan Maret ini. Sedang untuk 4 sekolah yang lain baru akan dilakukan mulai bulan Juni tahun depan,” tutur guru Sastra Melayu tersebut.

Bupati H Toyo Santoso Dipo menyambut baik atas kerjasama tersebut. Dia berharap siswa dan guru yang dikirim ke BPGHS dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu dan teknologi di Singapura. Karena penguasaan iptek warga Singapura lebih tinggi dibanding Indonesia, katanya.

”Saya yakin dengan belajar beberapa waktu di Singapura para siswa akan dapat menyerap hal-hal penting, khususnya teknologi, yang dapat diimplementasikan di Kulon Progo. Bagi masa depan Kulon Progo penguasaan teknologi oleh generasi muda sangat penting. Karena pembangunan daerah sangat tergantung pada penguasaan dan penerapan teknologi,” tandas Toyo.

Lebih jauh Toyo mengatakan, SMPN I Galur sebagai salah satu pengelola SBI akan mempunyai konsekuensi yang cukup berat. Segenap komponen sekolah harus mampu mengakomodasi perkembangan jaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kualitas sekolah akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan SDM yang siap untuk bersaing dalam memerebutkan lapangan kerja,imbuhnya.

42.360 RTM Kulon Progo Terima Migor Bersubsidi

Sebagian Masyarakat Menilai Migor Bersubsidi Membebani RTM

Kelangkaan minyak goreng (migor) serta harga yang melambung tinggi membuat pemerintah berinisiatif untuk menyalurkan migor bersubsidi kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat masih merasa migor bersubsidi ini masih memberatkan masyarakat miskin karena selama ini Rumah Tangga Miskin (RTM) masih harus membeli raskin dengan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp 1.600/kg.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta Sosialisasi Penyaluran Migor bersubsidi dari Kecamatan Panjatan Sugeng, Sabtu (29/3) di Gedung Kaca komplek Pemkab. Menurut Sugeng, pemberian subsidi untuk migor tersebut masih membebani masyarakat. Apalagi masyarakat masih harus membayar migor tersebut dengan harga Rp 9.000/liter. “Karena jadwal peneriman bersaman dengan peneriman raskin dan masyarakat juga harus membayar beras raskin dengan harga Rp 1.600/kg,” katanya.

Seorang peserta yang lain Sudarsono menambahkan, sebaiknya masyarakat diberi migor sesuai dengan besaran subsidi. Karena kalau masyarakat miskin masih harus membayar lagi migor bersubsidi jelas itu berat. Sehingga sebaiknya subsidi diberikan sesuai dengan besaran subsudi. Kalau misalnya, Rp 2.500 itu dapat 1 gayung (ukuran takaran yang ada di masyarakat), ya diberikan sejumlah itu saja, lanjutnya.

Sementar itu, menurut Kasubdin Perdagangan Disperindagkoptam Kulon Progo Bambang Sutrisno,S.Sos,M.Si yang pada saat acar Sosialisasi didampingi Kasie Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan Sudarminah mengatakan, penyaluran migor bersubsidi akan mengadopsi mekanisme penyakuran beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang selama ini telah dijalankan.

Adapun penerima migor bersubsidi untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 42.360 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di 12 kecamatan. Pelaksanan penyaluran kepada masyarakat akan dilaksanakan secara bertahap yaitu, sebanyak 6 tahap yang dimulai pada bulan April 2008. Migor bersubsidi ini dijual dengan harga standar distributor Rp 11.500/liter. Harga tersebut akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 2.500/liter. Sehingga RTM penerima hanya akan membayar migor tersebut dengan harga Rp 9.000/liter. Untuk tahap pertama alokasi untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 71.531 liter.

Sedangkan secara keseluruhan migor bersubsidi untuk Provinsi DIY mencapai 2.800.000 liter atau senilai dengan jumlah Rp 7 M. Selanjutnya, jumlah tersebut dibagi untuk 5 kabupaten/kota dengan alokasi untuk tahap pertama sebesar 470.000 liter atau senilai Rp 1,17 M. “Penerima akan menerima kopon dan tiap kupon yang dimiliki senilai dengan nilai subsidi yaitu, Rp 2.500. Dengan jadwal pelaksanaan akan disesuaikan dengan jadwal penyaluran raskin,” terang Bambang.

Sudarminah menambahkan, pembelian migor ini tidak bersifat wajib karena kalau itu bersifat wajib berarti ada kesan memaksa kepada masyarakat. Sedangkan dalam amanat Gubernur menyebutkan bahwa pemkab hanya sebagai penyalur dari subsidi migor yang diberikan untuk Rumah Tangga Miskin.

RINTISAN SMP 1 WATES BERSTANDAR INTERNASIONAL

Terkendala Lokasi Sekolah

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wates masih terkendala kepemilikan lahan yang tidak memadai. Lokasi sekolah yang ada saat ini terdiri dua unit yang berjauhan, unit I di Terbah dan unit II menempati bangunan sekolah lama di barat Alun-alun Wates.

Hal tersebut dikatakan Plh.Kepala SMPN 1 Wates, Dawami, S.Pd dalam acara Open House Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan Launching website sekolah www.essawa.co.nr serta Diskusi panel di aula SMP 1 Wates unit II, Sabtu (29/3). Turut hadir Sekda Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM, Ketua Komisi I DPRD Drs. Sudarminto, dan kepala cabang dinas Pendidikan se-Kulonprogo serta perwakilan kepala SD. Selain diskusi panel dalam kesempatan tersebut juga dilakukan berbagai lomba di unit I meliputi Matematika 69 peserta, Sains 100 peserta, Komputer 28 peserta dan pidato Bahasa Inggris 11 peserta.

“Kepemilikan lahan menjadi kendala dalam rintisan sekolah berstandar internasional, namun pihak desa Wates telah bersedia untuk membantu menyiapkan lahan, yang nantinya sekolah menjadi satu lokasi, tidak terpisah seperti sekarang ini,”kata Dawami yang status resmi menjabat kepala SMP 5 Wates.

Sedangkan kaitannya dengan RSBI merupakan model pendidikan yang mengacu sistem pembelajaran internasional dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar serta berbasis teknologi dan informasi.

Daya tampung RSBI SMP 1 wates sejumlah 2 kelas atau 48 siswa, dengan seleksi dilakukan secara bertahap yang diawali bulan April mendatang.

Sementara Sekda Kulonprogo, Drs.H.So’im,MM mengatakan era globalisasi, perdagangan bebas, dan otonomi daerah telah mendesak dunia pendidikan, terutama untuk mulai secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan mengadakan perubahan demi perbaikan kualitas, sehingga lulusan yang dihasilkan unggul dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan meningkat.

Ditambahkan, pembangunan pendidikan di Indonesia selama ini telah banyak mengalami kemajuan yang cukup berarti, tetapi kita juga menyadari bahwa masih terdapat banyak persoalan pendidikan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, kita harus terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan kepada masyarakat yang diselaraskan dengan perkembangan IPTEK dewasa ini.

“Dengan telah terakreditasinya SMP I Wates sebagai Sekolah Standar Internasional, tentunya akan lebih meningkatkan rasa percaya diri para siswa bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang baik dari institusi pendidikan yang berkualitas, sedangkan bagi guru diharapkan dapat menjadi pemacu untuk lebih meningkatkan profesionalismenya. Sementara bagi sekolah-sekolah lainnya, diharapkan dapat menjadi pendorong untuk berupaya lebih keras lagi meningkatkan mutu pendidikannya agar dapat mencapai standar nasional bahkan internasional,”pungkasnya..

GERAKAN POHON BEBAS PAKU

Pemkab Larang Reklame Gunakan Media Pohon

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai bulan April mendatang tidak akan mengeluarkan ijin penyelenggaraan reklame yang mempergunakan media pemasangan berupa pohon di pinggir jalan di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Larangan ini tidak hanya bagi perorangan dan lembaga sosial namun termasuk lembaga swasta dan badan usaha.

Hal ini dikatakan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulonprogo, Budi Wibowo,SH,MM diruang kerjanya Sabtu (29/3). “Untuk mendukung gerakan kebersihan dalam rangkaian kegiatan Penilaian ADIPURA, kami menertibkan pemasangan reklame dengan mencanangkan gerakan pohon bebas paku,”kata Budi

Ditambahkan gerakan ini dimaksudkan untuk ajakan semua pihak ikut aktif membersihkan dan membebaskan pohon-pohon pinggir jalan dari paku atau bahan logam lainnyayang menancap /menempel/melekat di pohon-pohon pinggir jalan yang dipergunakan sebagai media pemasangan reklame.

“Mohon dukungan dari instansi dan juga pemerintah desa termasuk dukuh, ketua RT maupun RW ikut melakukan pembersihan dan pembebasan pohon di pinggir jalan dari paku atau bahan logam lainnya,” pinta Budi

PERUMAHAN PNS DI KEPEK PENGASIH

Meski Sepi Peminat, Pengembang Naikkan Harga

Program Pemkab Kulonprogo dengan membangun perumahan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI di Kepek Pengasih berjalan tersendat-sendat. Niat baik Pemkab sebagai realisasi program pemerintah tentang pembangunan sejuta rumah dengan membebaskan lahan milik kas desa Pengasih beberapa tahun silam melalui dana talangan tanpa bunga di APBD hingga kini belum mencapai 100 rumah siap huni. Padahal lahan yang mencapai 3 hektar di sisi selatan Pusat Penyelematan Satwa Jogja (PPSJ) dapat menampung ratusan rumah. Meski belum mencapai ratusan rumah siap huni, namun pengembang justru malah menaikkan harga jual rumah sederhana yang dibangun.

Menurut Kabag Pembangunan Setda, Nugroho,SE dalam pertemuan yang membahas Percepatan Pembangunan Perumahan Kepek di Joglo Pemkab, Jum’at (28/3) menuturkan keberadaan perumahan PNS di Kepek Pengasih telah terdapat fasilitas berupa listrik, Air Minum dari PDAM, jalan dan sekolah, sementara jumlah kepemilikan baru mencapai 94 orang dengan rincian 68 telah melunasi pembayaran, 12 orang pembayaran bertahap dan 14 belum membayar, sementara bangunan perumahan yang siap huni 21 unit, 45 dalam proses dan 28 belum sama sekali.

Nugroho menambahkan meski belum mencapai 100 rumah, namun pengembang mulai Maret telah menaikkan harga jual yang sebelumnya Rp.43 juta naik Rp.5 juta menjadi Rp.47 juta. Alasan PT.Tiga Pilar Bagia sebagai pengembang disebabkan kondisi harga barang dan jasa yang naik, serta adanya peraturan dari Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor:03/Permen/M/2007 tentang Pengadan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi.

Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo mengharapkan pengembang segera menyelesaikan pembangunan perumahan terutama bagi yang sudah melunasi. Sedangkan untuk menambah jumlah peminat dapat dilakukan kerjasama dengan koperasi, Bank Pasar maupun Bank BPD melalui pinjaman jangka panjang.

TERKAIT KEBERADAAN INVESTOR AUSTRALIA DIPERMASALAHKAN PPLP

Haryoseno : Saya Kurang Tau, Ngeceknya dimana ?

Keberadaan investor Australia Indo mines.Ltd yang akan melakukan penambangan pasir besi di pesisir pantai selatan Kulonprogo dipertanyakan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Bahkan PPLP Kulonprogo berencana melaporkan investor ke penyidik Polda DIY. Langkah ini menyusul hasil klarifikasi dari Kedutaan Besar Australia yang tidak menemukan kejelasan Indo mines.Ltd yang dijadikan mitra dalam penambangan.

Aji Kusumo salah satu kerabat Kasultanan Yogyakarta mengaku dari hasil konfirmasi ke Komisi VII dan Kedubes Australia di Jakarta beberapa waktu lalu, tidak diperoleh kejelasan akan status Indo mines.Ltd. Berarti PT.Jogja Magaza Mining (JMM) melakukan kebohongan publik. “Mari kita bersama-sama melaporkan kasus ini ke Polda, biar rencana kita menentang pabrik besi baja tercapai,”tegas Aji di sela-sela panen raya Semangka di pesisir Bugel Panjatan Kamis (27/3). Selain ke Polda, upaya mencari keadilan juga akan dilakukan di Lembaga Ombudsmen Swasta (LOS).

Terkait keberadaan investor yang dipermasalahkan PPLP, Direktur Utama PT.JMM, BRMH. Haryoseno mengaku tidak tahu dasar yang digunakan serta mempertanyankan pengecekan yang dilakukan. Sangat mudah mengecek keberadaan Indomines.Ltd untuk membuktikan keberadaannya.”Saya kurang tahu, ngeceknya dimana, sangat mudah sebenarnya untuk mengetahui Indo mines, bahkan perusahan ini sudah tercatat di bursa efek Australia, silahkan dicek aja di internet alamatnya www.indomines.com.au , akan terlihat jelas semuanya,”ujar Seno ketika dikerubuti wartawan usai menghadap Bupati Kulonprogo, di Joglo Pemda, Jum’at (28/3). Turut mendampingi Dirut yang masih Kerabat Pakualaman, General Manager PT.JMM Boedi Tjahyono.

Meski mempunyai argumentasi tentang keberadaan investor asal Australia, Seno tidak langsung menyalahkan PPLP. Alasanya belum melihat dan mengetahui langsung pernyataan dari PPLP. Sementara terkait laporan ke Polda, Seno menunggu arahan pemkab dan stakeholkders.

Sementara hasil pertemuan dengan Bupati, melaporkan kegiatan ujicoba peralatan yang masih dalam taraf adjusment peralatan karena belum mencapai hasil maksimal.”Saya hanya melaporkan kegiatan yang sekarang berjalan, dengan perlatan yang baru pertamakali dan masih ujicoba sehingga hasil belum optimal, optimalnya 10 persen sekarang baru 50 persen, dari hasil optimal ini nanti 50 ton akan dikirim ke Jerman untuk menentukan mesin yang cocok dilakukan untuk melakukan proses penambangan ,”jelas Boedi.

Perda SOTK Ditetapkan

Sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemkab Kulon Progo disetujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Paeraturan Daerah (Perda). Persetujuan ditandai dengan penandatangan naskah persetujuan oleh Ketua DPRD Drs H Kasdiyono dan Bupati H Toyo santoso Dipo dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (19/3) malam di gedung DPRD setempat. Ke-6 fraksi secara bulat menyetujui penetapan tersebut dan minta agar SOTK baru diberlakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah penetapan.

Adapun Oganisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan, dalam bentuk ringkas adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

B. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Peluda dan Olahraga

7. Dinas Pekerjaan Umum

8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

9. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral

10. Dinas Pertanian dan Kehutanan

11. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

C. Lembaga Teknis Daerah (LTD)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Badan Kepegawaian Daerah

3. Inspektorat Daerah

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga

Berencana

5. Kantor Penanaman Modal

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

7. Kantor Lingkungan Hidup

8. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

9. Kantor Perpustakaan

10. Kantor Arsip dan Dokumentasi

D. Unit Pelaksanan Teknis Dinas

E. Kecamatan

Raskin Prioritaskan Beras Lokal

Untuk menjaga kualitas beras untuk keluarga miskin (Raskin) Bulog Divre Yogyakarta memprioritaskan stok beras lokal. Yaitu beras yang berasal dari wilayah DIY dan sekitarnya. Dengan demikian kualitas beras akan terjamin karena masih baru.

Hal itu dikatakan Satlak Raskin Bulog Divre Yogyakarta untuk Kulon Progo Dhatuk Sutrisno dalam rapat evaluasi bulan Maret dan persiapan distribusi Raskin bulan April, Selasa (25/3) di lantai II gedung Binangun I kantor Pemkab. Rapat yang dipimpin oleh Kasubeg Perekonomian Setda Siti Isnaini, SIP tersebut diikuti oleh Satlak Rakin tingkat kabupaten dan dan kecamatan.

Selama ini, tambah Dhatuk, kuantitas beras lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan Raskin dan masyarakat umum. Meski di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman telah mengalami penurunan produksi akibat cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, namun belum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap persediaan beras. “Setidaknya Bantul dan Kulon Progo masih bisa diandalkan sebagai daerah pensuplai pesrsediaan beras untuk DIY,” katanya.

Menyinggung tentang sering adanya penilaian bahwa kualitas Raskin tidak layak konsumsi, dengan tegas Dhatuk menampiknya. Menurut dia, kualitas beras tidak pas bila diukur dengan kriteria layak dan tidak layak. Karena kriteria itu memiliki makna subyektif dan sangat relatif. Akan lebih pas bila menggunakan ukuran standar seperti prosentase kandungan air dan kepecahan, tandasnya.

Di bagian lain Datuk mengatakan, distribusi Raskin untuk bulan April di Kulon Progo akan dilakukan mulai 2 hingga 17 April mendatang. Dengan jadwal lengkap (2/4) untuk Kecamatan Girimulyo, (3/4) Nanggulan, (7/4) Pengasih, (8/4) Wates dan Galur, (9/4) Kalibawang, (10/4) Landah, (12/4) Kokap, (14/4) Temon, (15/4) Panjatan, (16/4) Samigaluh dan (17/4) Sentolo.

HINDARI PENYIMPANGAN MINYAK TANAH

Distribusi Dilakukan Tertutup

Bahan bakar minyak tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki peranan penting bagi perkembangan negara. Saat ini minyak tanah menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang perlu ditangani seefisien dan seoptimal mungkin terutama minyak tanah untuk masyarakat atau rumah tangga dan usaha kecil yang disubsidi oleh pemerintah dengan alokasi untuk masing-masing daerah yang sudah ditentukan dan diatur oleh pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Perindagkoptam) Kabupaten Kulonprogo, Ir.H.Agus Anggono dalam acara Sosialisasi Pola Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi Secara Tertutup dan Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG, di Rumah Makan Ny.Suhartin Wates, Rabu (26/3).

Sosialisasi dengan nara sumber dari PERTAMINA dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (HISWANA MIGAS) diikuti pengusaha agen dan pangkalan minyak tanah di Kabupaten Kulonprogo.

“Untuk mengantisipasi indikasi penyimpangan seperti terjadinya pengoplosan, penyalahgunaan peruntukan minyak tanah bersubsidi di luar kebutuhan rumah tangga/masyarakat danb usaha kecil pemerintah melakukan penghematan dengan mengurangi alokasi ke masing-masing daerah secara bertahap, mengupayakan energi lain, mengubah pola distribusi terbuka menjadi tertutup agar tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan ditribusi sampai ke konsumen,”jelas Agus yang juga Asisten II Pembangunan Setda.

AIDS KULONPROGO BERTAMBAH

Tujuh warga Positip AIDS

– Sebanyak 7 orang warga Kulonprogo dinyatakan positip terinfeksi virus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yang dikenal dengan AIDS selama awal 2008 ini. Penderita ini terdeteksi positip di rumah sakit dr Sardjito Yogyakarta yang merupakan hasil rujukan pasien baik dari RSUD Wates maupun dari rumah sakit swasta.

“Mereka ini sudah positip dan harus segera dideteksi keberadaan mereka, akan tidak menyebar,” jelas wakil Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DIY Ahmad Ahadi, saat melakukan rakor dan revitalisasi KPA Kulonprogo, di Kampung Reste wates kemarin. Empat kasus diantaranya hasil temuan RSUD Wates yang dirujuk, dan 3 kasus dari rumah sakit swasta.

Tingginya temuan ini, kata dia tidak lepas dari tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Mereka kerap pergi keluar daerah dalam kurun waktu lebihd ari satu hari. Faktor lain yang ditengarai ikut menjadi pemicu adalah adanya potensi dunia wisata yang semakin maju. Hal ini berdampak mulai dirambahnya wisata yang berujung kepada hubungan seks.

Temuan tujuh kasus yang mengagetkan peserta rakor kemarin, ditengarai masih akan terus berlanjut. Sebab fenomena penderita penyakit ini, dikenal dengan Snowball fenomena (effect bola salju). Dimana hanya kelihatan sedikit namun bila dicermati ternyata yang tidak nampak justru semakin banyak.

“Bila tidak segera ada tindaklanjutnya, bisa dimungkinkan dalam waktu dekat akan meningkat hingga 40 persen,” imbuhnya. Karena AIDS sangat rentan menular melalui hubungan seks, jarum suntik, dan perilaku seks menyimpang lainnya.

Ketua KPA Kulonprogo, Mujahid mengaku cukup kaget dengan temuan ini. Sebab data yang ada di rumah sakit dan Dinas Kesehatan masih sangat minim. Terlebih deteksi awal juga sulit dilaksanakan terhadap para penderita.

“Secepatnya kita akan melacak keberadaan penderita ini, agar tidak menyebar,” tegas Mujahid. Termasuk melakukan pendampingan dna bimbingan kepada penderita untuk tetap menjaga dan membiasakan hidup sehat.

Diakuinya, keberadaan KPA Kulonprogo selama ini terkesan hanya dijadikan symbol semata. Secara structural organisasi ini ada, namun tidak ada program kerja. Untuk itu, dia berencana segera menyusun program kerja yang matang untuk menekan pertembahan penderita.

Sementara itu Sidiq, salah satu peserta dari Lembaga Pemasyarakatan, mengharapkan adanya deteksi sejak dini. Sebab pola kehidupan di dalam tahanan sulit dideteksi. Tidak tertutup kemungkinan pelaku akan melakukan perilaku seks yang menyimpang, akibat tidak ada penyaluran hasrat biologis.